Sejumlah negara di Asean bersatu untuk melawan kebijakan proteksionisme UniEropa yang dianggap diskriminatif terhadap beberapa produk asal Asia Tenggara. Seruan perlawanan itu dilontarkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita di sela-sela pertemuan 25th Asean Economic Minister's Retreat di Phuket, Thailand, Senin (22/4) malam. Beberapa negara di Asean yang tengah menghadapi 'perlawanan' dengan Uni Eropa adalah Indonesia, Malaysia, Myanmar,dan Kamboja. Dengan Indonesia dan Malaysia, Uni Eropa mendiskriminasi minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Sementara itu, terhadap Myanmar dan Kamboja, Uni Eropa memberlakukan special safeguard untuk beras hasil produksi kedua negara tersebut. 

Untuk menghadapi kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionisme dari Uni Eropa, negara-negara Asean yang terdampak kebijakan proteksionisme itu sepakat menggalang kekuatan dan melakukan dua langkah utama. Pertama, sejumlah negara Asean sepakat untuk memberikan instruksi kepada perwakilannya di Jenewa, Swiss, untuk mengeluarkan pernyataan keras kepada UE atas nama kebersamaan Asean. Kedua, pihak-pihak yang dirugikan akan menyusun sikap bersama untuk menentang setiap langkah atau kebijakan perdagangan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk tariff barrier maupun nontariff barrier.

Menurut The Times yang dilansir Reuters, CIA menuduh Huawei mendapatkan dana dari Komisi Keamanan Nasional China, dari Tentara Pembebasan Rakyat, dan sebuah cabang ketiga dari jaringan intelijen Tiongkok. Namun, Huawei membantah tuduhan tersebut. Tuduhan terhadap Huawei terjadi di tengah perang dagang Washington dengan Beijing yang masih berjalan. Sebelumnya, Meng Wanzhou, Direktur Keuangan sekaligus putri pendiri Huawei ditangkap di Kanada pada Desember lalu atas permintaan AS. Tuduhannya melakukan penipuan perbankan dan melanggar sanksi terhadap Iran. AS juga akan mendorong sekutu-sekutunya agar mengadopsi langkah-langkah keamanan dan kebijakan bersama.

Indonesia gagal mencegah Uni Eropa menerapkan delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Uni Eropa tetap bersikukuh jika produk sawit dan turunannya sebagai produk minyak nabati dengan risiko tinggi. Tak tinggal diam, Indonesia menyiapkan langkah balasan. Selain membawa kasus ini ke WTO, Indonesia juga akan meninjau ulang perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Pengusaha berharap aksi balasan pemerintah Indonesia tidak akan berujung pada perang dagang.

Setelah berperang dengan China, kini giliran Amerika Serikat berperang dengan Uni Eropa. Intensitas perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa makin meningkat akibat kebijakan subsidi terhadap industri penerbangan yang disengketakan. Uni Eropa diketahui tengah mempersiapkan tarif balasan terhadap kebijakan subsidi AS kepada Boeing Co. Dalam manuver perdagangan terbaru dari pemerintahan Donald Trump, Washington mengatakan akan memberlakukan tarif terhadap beberapa barang impor Uni Eropa senilai US$ 11 miliar. Meskipun pihak Uni Eropa belum mengungkapkan jumlah produk AS yang akan menjadi target tarif baru, pihak dari Airbus SE, mengatakan bahwa blok ekonomi tersebut akan memberikan balasan yang lebih besar terhadap Washington. 

Perang dagang telah merugikan ekonomi AS senilai US$ 7,8 miliar tahun lalu. Data tersebut didapat dari studi sejumlah universitas di negara tersebut. Para peneliti menganalisis dan menemukan bahwa impor dari negara-negara yang diincar telah menurun sedalam 31,5%, sementara ekspor merosot 11%. Sebelumnya, Trump telah berjanji untuk mengurangi defisit perdagangan dengan menutup arus impor yang dinilainya tidak adil dan menegosiasikan kembali perjanjian perdagangan bebas. Trump menggulirkan agenda perdagangan yang cenderung proteksionis dengan alasan melindungi sektor manufaktur AS. Sementara itu Washington dan Beijing telah terlibat dalam pertempuran tarif yang sengit selama beberapa bulan karena memaksakan tarif secara universal. Trump juga memberlakukan kenaikan tarif yang telah mengguncang Uni Eropa dan mitra dagang utama lain.

Penyelesaian sengketa dagang AS-China masih jauh dari kata selesai. Negosiator AS bakal menekan China dengan tuntutan lama. Yakni meminta China mereformasi perlakuan hak kekayaan intelektual milik perusahaan-perusahaan AS, bila tak ingin dikenakan kenaikan tarif impor. China sendiri membantah telah melakukan praktik pencurian kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan China.
Kedua negara berusaha menuntaskan kesepakatan menjelang tenggat 1 Maret 2019 ketika tarif AS atas impor China bakal meningkat menjadi 25% dari sebelumnya 10%. Presiden AS Donald Trumph mengatakan, ia tidak berencana bertemu dengan Presiden China Xi Jinping sebelum batas waktu itu. Pernyataan itu mengurangi harapan bahwa perjanjian perdagangan dapat dicapai dengan cepat.

Studi terbaru yang dirilis Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutkan, kenaikan tarif antara AS dan China akan memiliki dampak yang tak terhindarkan terhadap ekonomi global. Salah satu yang kini disoroti adalah potensi perang mata uang. Perang mata uang terjadi ketika negara dengan sengaja mendepresiasi nilai mata uang domestik mereka untuk merangsang ekonomi. Tanda-tanda tersebut mulai tampak. Kini, posisi dollar AS terhadap hampir semua mata uang utama dunia sedang turun. Begitu juga dengan kurs yuan China, melemah nyaris terhadap semua mata uang utama dunia.
Sementara seorang tresuri bank Eropa di Singapura mengatakan perang mata uang masih jauh. Dollar AS masih relatif kuat karena kekawatiran perang dagang global.

Hingga kini AS dan China masih terus melakukan negosiasi terkait perang dagang kedua negara. United Nation Conference and Development (UNCTAD), sebuah lembaga perdagangan dan pembangunan di bawah PBB memperingatkan, jika tidak ada perdamaian, dampak ke ekonomi global akan sangat besar dan menimbulkan efek negatif yang lebih besar dibandingkan selama ini.
Sebelumnya, AS mengancam menaikkan tarif impor. Dampaknya, akan ada perang mata uang dan devaluasi, stagflasi yang mengarah pada kehilangan pekerjaan dan pengangguran yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, kemungkinan efek penularan atau efek reaksioner yang mengarah ke riam langkah distorsi perdagangan lainnya.

IMF memprediksi perekonomian global akan tumbuh pada laju terlemah dalam tiga tahun pada 2019. Pertumbuhan global akan berada pada level 3,5% di bawah prediksi sebelumnya di angka 3,7%. Hal ini dikuatkan oleh survei PwC terhadap 1.400 kepala eksekutif perusahaan yang meyakini ekonomi global akan tumbuh melambat. Ancaman terhadap perekonomian global antara lain perang tarif perdagangan, kebijakan pengetatan likuiditas, belum adanya kesepakatan Brexit, dan perlambatan ekonomi China.
Revisi terdalam di antara negara maju adalah Jerman. Untuk kawasan negara berkembang, IMF memprediksi akan tumbuh 4,5% atau turun 0.2 poin dari prediksi sebelumnya. Faktor utama adalah resesi yang diperkirakan akan lebih dalam di Turki. Ada juga sentimen negatif dari downgrade besar untuk prospek ekonomi Meksiko.

Penelitian terbaru OECD menunjukkan tarif pajak korporasi global rata-rata 21,4%, turun drastis dibanding tahun 2000 yang mencapai 28,6%. Nyatanya, meski tarif pajak diturunkan, kontribusi pajak perusahaan terhadap total penerimaan pajak negara-negara itu naik. Menkeu mengakui tren penurunan tarif tersebut, namun pemerintah perlu waktu untuk mengkajinya. Penurunan tarif tidak bisa cepat karena harus merevisi UU PPh.
Ketua Bidang Perpajakan Apindo menegaskan bahwa penurunan tarif adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Penurunan tarif diperlukan untuk menarik investasi langsung serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Terlebih lagi, di tengah tren perlambatan ekonomi global, ketegangan akibat perang dagang AS-China,penurunan tarif pajak bisa jadi daya tarik investasi. Sebagai informasi, tarif PPh Badan Indonesia sebesar 25% termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, terutama Singapura.