Perang Dagang
( 120 )Pukulan Ganda dari China dan AS yang Mengancam
Indonesia bakal terkena pukulan ganda dari pelemahan ekonomi China dan pengenaan tarif resiprokal AS, menyusul proyeksi semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi China pada 2025 dan 2026 gegara dampak perang tarif dengan AS. Merujuk hasil jajak pendapat Reuters terhadap 57 ekonom yang dirilis pada 14 April 2025, ekonomi China pada triwulan I dan II pada 2025 diperkirakan tumbuh melambat sebesar 5,1 % dan 4,7 % secara tahunan. Penyebab utamanya adalah pengenaan tarif AS dan pelemahan daya beli masyarakat. Saat ini, total bea masuk impor yang dikenakan AS terhadap China mencapai 145 %. Sebaliknya, China membalasnya dengan tarif 125 %. Apabila perang tarif AS versus China terus berlanjut dan tensinya semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi China dapat semakin melambat.
”Ekspor China bakal tertekan kenaikan tarif AS, sedangkan permintaan domestik lesu di tengah tingginya angka pengangguran dan terkoreksinya pasar properti,” kata Sarah Tan, ekonom Moody’s Analytics, melalui siaran pers, Senin (14/4). Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (15/4), mengatakan, AS dan China merupakan dua mitra dagang utama dan terbesar RI. Oleh karena itu, pengenaan tarif resiprokral AS dan perlambatan ekonomi China sudah pasti bakal berdampak terhadap Indonesia. ”Tarif resiprokal AS sebesar 32 % dan perlambatan ekonomi China bakal memberikan pukulan ganda terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Dampak pengenaan tarif resiprokal AS diperkirakan tidak sebesar dampak perlambatan ekonomi China. Ini mengingat kebergantungan perdagangan RI pada AS hanya sekitar 10 %, lebih rendah dari kebergantungan RI pada China di 20 %. Dengan China, perdaangan cenderung selalu defisit. Jika ekspor China ke pasar utama terhambat, industri domestik China akan mengurangi produksi dan impor bahan baku. Industri di China juga tengah mengalami kelebihan produksi. Otomatis, kelebihan produksi itu akan dialihkan ke mitra-mitra dagang yang lain, termasuk Indonesia. ”Dengan begitu, ekspor Indonesia ke China berpotensi tumbuh melambat. Sebaliknya, impor Indonesia dari negara tersebut bisa jadi semakin melonjak. Hal itu dapat membuat defisit dagang Indonesia dengan China semakin dalam,” katanya. (Yoga)
Tarif dan Urgensi Deregulasi
Majalah The Economist (22/2( memasang foto Trump dengan mahkota di kepala dengan judul di sampul depannya ”The would-be king”. Republik AS serasa kerajaan: Trump menetapkan kenaikan tarif semena-mena dan mengubahnya sesuai dengan selera pribadinya. Pemerintahan Trump periode pertama (2017-2021) telah mengedepankan America First dan pada periode kedua ini lebih agresif menerjemahkan prinsip MAGA (Make America Great Again). Pemberlakuan tarif resiprokal pada lebih dari 60 negara (2/4) hanyalah salah satu kebijakan yang bertumpu pada prinsip yang sudah dihidupinya lebih dari 40 tahun tersebut. Di bidang perdagangan, Trump telah dinobatkan sebagai penganut paham merkantilisme gaya baru yang agresif.
Pada 2024, neraca perdagangan barang AS defisit 1,2 triliun USD AS atau naik 17 % dibanding periode sebelumnya. Impor barang AS tumbuh dua kali lebih besar dari pertumbuhan ekspor, hingga lebih banyak barang masuk ketimbang barang keluar. Pada periode tersebut, defisit perdagangan barang dengan China mencapai angka tertinggi di 295 miliar USD. Penerapan tarif resiprokal merupakan upaya paksa guna mengubah arah defisit secara instan. Kantor perwakilan perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) pada 28 Februari 2025 menerbitkan laporan berjudul ”Foreign Trade Barrier” yang menjelaskan berbagai hambatan perdagangan yang dianggap merugikan AS. Berdasarkan dokumen ini, diterapkan hitungan angka sebagai acuan pengenaan tarif balasan pada puluhan negara tersebut.
Indonesia menempati peringkat ke-16 sebagai partner dagang AS dengan surplus terbesar. Dengan alasan itu, Pemerintah AS menerapkan tarif 32 % untuk berbagai produk Indonesia. Dokumen USTR merinci berbagai kebijakan di banyak sektor yang dianggap tidak fair, mulai dari keterlibatan Bulog pembelian beras, sistem katalog dalam industri farmasi, hingga aturan kepabeanan. Di sektor keuangan aturan OJK membatasi kepemilikan bank oleh satu pemegang saham tidak boleh melebihi 40 % juga dipersoalkan. Selain itu, aturan BI mengenai penerapan standar QRIS dalam sistem pembayaran serta pembatasan kepemilikan asing untuk perusahaan pemeringkat kredit juga disorot.
Sisi positif penerapan tarif resiprokal oleh AS menunjukkan cukup detail kelemahan kelembagaan dan tata kelola bisnis kita. Presiden menyatakan akan menghilangkan seluruh kuota impor dan melakukan pembenahan melalui deregulasi. Langkah ini perlu ditindaklanjuti secara nyata, tetapi proporsional. Dunia tengah berubah dan keseimbangan baru akan terbentuk. Kita tidak akan pernah menemui kembali situasi seperti sebelum terjadi perang tarif. Trump telah mengubah peradaban (perdagangan) global. Hambatan tarif dalam perdagangan global menjadi realita baru yang punya implikasi besar, luas, dan panjang. Indonesia sebagai negara kecil harus siap dengan implikasi yang muncul, baik oleh kebijakan AS maupun konsekuensinya terhadap produk China. (Yoga)
Perang Dagang Trump dan Xi Jinping
Ketegangan China-AS Naik, Perang Tarif Berlanjut
Strategi Hadapi AS dan Pasar
Indonesia punya waktu menyusun bahan dan strategi negosiasi menghadapi AS. Strategi jitu diperlukan untuk menenangkan pelaku pasar. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan pengenaan tarifimpor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari. Sehingga tarif yang bagi Indonesia masih seperti semula, yakni 10 %. Sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, langkah AS menimbulkan dampak bagi banyak negara dan global. Dampaknya pun bisa menerobos sekat-sekat sektor perekonomian. Kendati mengatur tarif impor negara-negara mitra dagang, pelaku pasar keuangan juga bereaksi terhadap tarif impor AS tersebut. Kekhawatiran perihal ketidakpastian yang kian besar, membuat pasar saham memerah dan nilai tukar bergejolak.
Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebutkan, IMF masih menghitung dampak penerapan tarif impor. Meski demikian, ia memastikan langkah AS merupakan risiko signifikan terhadap prospek perekonomian global di tengah kondisi yang sedang lesu. IMF mengimbau AS dan mitra dagangnya menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengurangi ketidakpastian. Namun, AS dan China tidak mengindahkan imbauan itu. Mereka justru saling berbalas tarif, yang angkanya terus membesar. Bila China tidak bisa mengekspor ke AS karena harga barang di AS menjadi terlalu tinggi dan sebaliknya, AS kesulitan mengekspor ke China, komoditas ekspor tersebut kemungkinan akan mencari pasar lain. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, mesti mencermati dua gajah yang sedang berhadapan dan bertarung tersebut. (Yoga)
Suramnya Masa Depan Era Perdagangan Bebas
Pengenaan balasan tarif impor yang tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang membuat posisi AS di atas angina, tergambar dari sikap jemawa Presiden AS Donald Trump seusai sejumlah negara memilih jalur aman negosiasi, ketimbang retaliasi. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, di waktu yang semula ditetapkan sebagai tenggat implementasi tarif resiprokal, Trump malah memberikan pengumuman lewat akun media sosial Truth Social, bahwa Gedung Putih memberi jeda 90 hari dilakukan kepada negara-negara yang berkomitmen untuk tidak melakukan retaliasi atau balasan tarif. Sembari melanjutkan negosiasi dalam tiga bulan ke depan, sejumlah negara, termasuk Indonesia, cuma akan dikenakan bea masuk sebesar 10 % oleh AS. Penundaan penerapan tarif resiprokal memberi kesempatan lebih panjang pada Istana Negara bernegosiasi lebih lanjut dengan Gedung Putih.
Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah tetap waspada mengantisipasi manuver berikutnya dari AS. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada keputusan ini. Pemerintah semestinya tetap pada arah kebijakan yang telah didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. ”Dari perkembangan yang ada, pelaku usaha di Indonesia bisa melihat betapa kebijakan tarif Pemerintah AS sedemikian sewenang-wenang dan tidak terstruktur,” ujarnya. Di samping itu, apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif ekstra 10 %. Fluktuasi pasar global pun tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makroekonomi nasional, khususnya di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Respons cepat Presiden Prabowo mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington guna melakukan negosiasi patut diapresiasi. Kendati neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS tak akan seimbang dalam sekejap, di dalam proposal negosiasi yang disiapkan, kedua negara dapat menyepakati langkah awal untuk mencari solusi saling menguntungkan. AS tercatat menjadi salah satu negara yang selalu terlibat dalam setiap tonggak penyempurnaan iklim perdagangan bebas. Namun, yang menjadi anomali saat ini, masa depan era perdagangan bebas tampak suram seusai penerapan kebijakan tarif AS yang membatasi laju perdagangan internasional secara signifikan. (Yoga)
Langkah IHSG Masih Berat Jangan Senang Dulu
PDB Dunia Berpotensi Tergerus 7 % akibat Perang Tarif
Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memperkirakan aksi balas-membalas tarif AS dengan China dapat menggerus perdagangan kedua negara sebesar 80 %. Perang tarif berkelanjutan itu juga berpotensi menggerus produk domestik bruto atau PDB dunia hingga 7 %. Pada 2 April 2025, AS mengenakan tarif resiprokal terhadap China sebesar 34 %. Selang tak lama, China membalas AS dengan mengenakan tarif yang sama. AS membalas dengan menaikkan tarif terhadap China sebesar 84 %. China pun memasang bea masuk produk impor dari AS sebesar 84 %. Terbaru, AS marah. Tarif balasan yang bakal dikenakan ke China sebesar 104 % dinaikkan menjadi 125 % pada Rabu (9/4) siang waktu setempat. AS bahkan menunda 90 hari penerapan tarif resiprokal terhadap negara-negara lain di luar China.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Rabu (9/4) waktu setempat, di Geneva, Swiss, mengatakan, meningkatnya ketegangan AS-China akan menimbulkan kontraksi tajam perdagangan kedua negara. ”Tindakan tit-for-tat (saling balas) di antara dua ekonomi terbesar di dunia, yang perdagangan bilateralnya mencakup 3 % dari perdagangan global, membawa implikasi yang lebih luas, yakni merusak prospek ekonomi global secara serius,” ujarnya melalui siaran pers. Dampak negatif ekonomi makro tidak akan terbatas pada AS dan China, tetapi akan meluas ke negara-negara lain, terutama negara yang paling kurang berkembang. Tindakan balas-membalas tarif itu berpotensi memicu fragmentasi perdagangan global berskala besar. ”Pembagian ekonomi global menjadi dua blok dapat menyebabkan penurunan jangka panjang dalam PDB riil global hingga 7 %,” katanya. (Yoga)
Peluang Tersembunyi di Tengah Perang Dagang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut pangsa pasar tekstil dan alas kaki di Amerika Serikat (AS), yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara seperti Vietnam dan China. Hal ini disebabkan oleh tarif ekspor Indonesia yang lebih rendah, yakni 32%, dibanding Vietnam (46%) dan China (34%). Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya bernegosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif ekspor produk tekstil dan alas kaki, yang dinilai bukan termasuk kategori strategis bagi AS. Beberapa brand besar seperti Nike bahkan telah meminta pertemuan langsung dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung proses ini. Ia juga menyoroti bahwa meskipun bea masuk produk Indonesia ke AS tinggi, dampaknya terhadap harga jual masih tergolong kecil karena selisih harga jual di AS yang cukup besar.
Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, mengusulkan peningkatan impor kapas dari AS sebagai solusi strategis. Kapas AS saat ini hanya menyumbang sekitar 17% dari total impor kapas Indonesia, dan jika ditingkatkan hingga 50%, Indonesia berpotensi memperoleh keringanan tarif ekspor hingga 20%. Langkah ini dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor sekaligus meningkatkan utilitas produksi dalam negeri.
Senada, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyampaikan bahwa rendahnya utilitas industri saat ini disebabkan oleh banjirnya impor benang, kain, dan pakaian jadi. Ia mendesak pemerintah untuk memperketat impor dan memberantas produk ilegal, agar industri dalam negeri kembali bergairah dan meningkatkan permintaan impor kapas dari AS.
Di sisi lain, industri tekstil Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tarif AS. Jemmy mengungkap bahwa hanya dalam dua hari setelah pengumuman tarif, banyak mitra brand asal AS langsung menunda produksi dan pengiriman, yang dapat berdampak pada oversupply dan kerugian besar bagi industri. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamankan pasar domestik dari potensi barang dumping dan memperkuat regulasi, termasuk mengembalikan kebijakan label bahasa Indonesia dan SNI wajib di border.
Dengan strategi negosiasi tarif ekspor, peningkatan impor kapas dari AS, penguatan industri dalam negeri, serta pengamanan pasar dari produk luar, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di sektor tekstil dan alas kaki global, khususnya di pasar Amerika Serikat.
Manfaatkan Momentum Tak Perlu Panik
Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan menghantam kinerja industri yang banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.
Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.
Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah, pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)
Pilihan Editor
-
TRANSISI ENERGI : JURUS PAMUNGKAS AMANKAN EBT
26 Dec 2023 -
Ekspansi Nikel Picu Deforestasi 25.000 Hektar
14 Jul 2023









