Sampai akhir September 2023, realisasi APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun. Namun, semakin mendekati momen pemilu, kebijakan fiskal diproyeksikan lebih ekspansif. Selain  realisasi belanja perlindungan social yang naik, belanja juga akan terdorong oleh kebutuhan pembayaran rutin di akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang tertuang dalam laporan terbaru Indonesia Economic Outlook 2024, menjelang perhelatan pemilu, kebijakan fiskal cenderung akan lebih ekspansif, ditandai dengan peningkatan nilai belanja negara dan pengurangan target pajak. Tren itu salah satunya terlihat dari realisasi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi pada APBN dan APBN Perubahan dari tahun ke tahun. Menjelang Pemilu 2014 dan 2019, realisasi belanja bantuan sosial terpantau lebih tinggi dari target yang dipasang di APBN dan APBN Perubahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Minggu (5/11) mengatakan, biasanya rasio realisasi belanja bansos selalu lebih rendah dari target atau di bawah 100 % di tahun-tahun nonpemilu. Namun, di tahun pemilu, belanja bansos tercatat melonjak. Pada 2013, jelang Pemilu 2014, realisasi belanja bansos naik menjadi 111,7 % dan pada 2014 mencapai 101,31 % dari target. Tren serupa terlihat pada 2018 dan 2019. Saat itu, realisasi belanja bansos tercatat naik menjadi 103,71 % pada 2018 dan 110,21 % dari target pada 2019. ”Motivasi politik untuk memenangi pemilu atau bertindak demi kepentingan  memilih biasanya menjadi alasan munculnya tren ini. Untuk tahun ini, gelagatnya sudah mulai terlihat meski belum terlalu ekspansif karena sejauh ini APBN masih mencatat surplus,” tutur Riefky. Indikasi APBN yang akan lebih ekspansif itu mulai terlihat dengan dirilisnya paket kebijakan pemerintah untuk bantalan ekonomi dan daya beli masyarakat, yang akan dikucurkan mulai akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Paket kebijakan ekonomi yang baru diumumkan pekan lalu itu memakan tambahan anggaran sekitar Rp 13,62 triliun. (Yoga)

Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

JAKARTA,ID-Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah telah meningkatkan geliat investasi ramah lingkungan di Indonesia. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen  katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang energi yang efisien. Insentif tersebut khususnya terhadap investasi yang berhubungan dengan rantai pasok. kendaraan listrik. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai, dan bea masuk. "Bagian terbesar dari investasi ini diarahkan pada produksi baterai yang mencapai US$ 15 miliar. Investasi fiskal dan kebijakan hilir dalam industri hijau diharapkan dapat mengurangi emisi karbon." kata Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Nathan Kacaribu dalam seminar Energy Transition Mechanism. Febrio mengungkapkan, pemerintah melakukan mobilisasi pembiayaan inovatif  dengan menerbitkan green sukuk sebesar US$ 6,2 miliar dan obligasi SDG hingga US$ 577 juta baik di tingkat global   maupun nasional, yang diharapkan dapat mengurangi sekitar 10,6 juta emisi karbon dioksida. (Yetede)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Kalangan pelaku usaha agaknya boleh tersenyum gembira, menyusul rencana pemerintah yang kembali mengumbar insentif fiskal guna memuluskan laju ekonomi pada tahun depan. Tak tanggung-tanggung, rancangan stimulus yang disiapkan pemangku kebijakan pun mencatatkan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, insentif yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun. Manufaktur, transportasi, hingga pergudangan pun menjadi sektor yang mendapatkan pendampingan fiskal prioritas. Pemberian stimulus ini bukannya tanpa alasan. Maklum, target pertumbuhan ekonomi pada 2024 terbilang cukup tinggi yakni 5,2%, naik dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan fasilitas kepabeanan yang disiapkan otoritas fiskal difokuskan pada industri menanamkan modalnya di Tanah Air. Beberapa di antaranya sektor pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, penelitian, hingga penelitian dan pengembangan. Adapun dari sisi pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan insentif fiskal pada 2024 diberikan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan berinvestasi. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto, menilai kebijakan insentif yang dirancang pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan investor baru. Padahal, pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di Tanah Air juga butuh dukungan. "Incentive tax bagus, tetapi dampak ke industri tak sebesar bayangan pemerintah," ujarnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan evaluasi selayaknya dilakukan atas belanja perpajakan untuk manufaktur. Seharusnya, insentif diberikan dengan harapan mendorong proses reindustrialisasi. Namun faktanya, terjadi erosi industri dalam komponen PDB.

Arah kebijakan fiskal pemerintah tahun depan kini terang-benderang, setelah Presiden Joko Widodo memaparkan Asumsi Dasar dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Rabu (16/8). Jika dicermati, RAPBN 2024 agaknya memiliki tugas yang jauh lebih berat ketimbang postur fiskal pada warsa sebelumnya. Pasalnya, APBN 2024 dituntut lebih dinamis dan fleksibel dalam mengantisipasi gejolak eksternal, mulai dari inflasi, penanggulangan ekonomi dunia, hingga tren pengetatan suku bunga acuan. Penguatan daya beli pun terus dilakukan untuk mengantisipasi risiko bahaya konsumsi yang masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Terlebih lagi, target asumsi dasar terbilang cukup sulit, yakni pertumbuhan ekonomi 5,2% dan inflasi 2,8%. Pada saat yang sama, postur fiskal 2024 juga patut menjawab seluruh tantangan pembangunan yang menjadi puncak dari program jangka menengah nasional. Presiden Joko Widodo, ketika membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (16/8), menegaskan bahwa APBN harus mampu menjawab tantangan global dan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan APBN 2024 telah merefleksikan disi­plin fiskal yang nyata, ditandai dengan pertumbuhan penerimaan negara yang cukup akseleratif diiringi defisit yang makin rendah. Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah terus mewaspadai pergeseran geopolitik yang menciptakan terkotak-kotaknya kerja sama internasional serta menghambat perdagangan dan investasi. Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani, mengatakan 2024 adalah puncak dari kontestasi politik di Tanah Air. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi amat bergantung pada stabilitas politik. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menilai Indonesia mampu menangkal gejolak inflasi global karena pasar dalam negeri yang besar, sehingga peluang untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi cukup terbuka.

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum menguntungkan, percepatan belanja negara diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam mendorong roda perekonomian untuk mengompensasi penurunan sisi ekspor. Realisasi pengeluaran pemerintah yang tinggi, diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bagi masyarakat, realisasi APBN akan membantu meningkatkan kesejahteraan dari bergeraknya kegiatan ekonomi untuk membantu memulihkan kegiatan usaha yang sempat terkendala akibat pandemi. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan pendapatan dan belanja negara hingga akhir Juli 2023 masih tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. Kinerja belanja negara hingga saat ini tercatat 65,6% dari target APBN 2023 atau cukup baik dan sangat kuat di tengah masih tingginya risiko perekonomian global yang memunculkan berbagai tantangan dari sisi geopolitik sektor keuangan. Memang perkembangan tingkat inflasi global dalam tren yang menurun, tetapi sejumlah negara maju masih menyimpan risiko kenaikan tingkat suku bunga acuan. Kondisi membaiknya sektor usaha ini berbeda dengan yang terjadi di kawasan lain, terutama di negara-negara maju. Saat ini prospek pemulihan ekonomi global masih tertahan dan dibayangi sejumlah faktor ketidakpastian. Perkembangan aktivitas manufaktur global masih berada pada level kontraksi yang digambarkan oleh PMI Index manufaktur global masih berada pada level 50. Kondisi tersebut terutama didorong oleh pelemahan aktivitas sektor manufaktur di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan kawasan Eropa. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan langsung kepada masyarakat mencapai Rp562,6 triliun pada Juli 2023 atau setara dengan 55,1% dari total pagu anggaran. Belanja pemerintah itu berupa manfaat langsung untuk masyarakat yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-K/L. Harian ini menilai pentingnya menjaga kelancaran APBN dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Menimbang begitu strategisnya kebijakan fiskal ini maka pemerintah harus dapat memastikan realisasi pendapatan dan belanja tetap terjaga sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Rentetan regulasi anyar diterbitkan pemerintah sejak awal tahun ini untuk menjamin kelangsungan proyek-proyek pembangunan berskala jumbo yang saat ini sedang berjalan. Regulasi itu menjadi payung hukum dan memberi kepastian bagi kalangan pemodal untuk menanamkan investasinya di sejumlah proyek monumental, seperti Ibu Kota Negara Nusantara kendati pemerintahan berganti nantinya. Hanya saja, kelanjutan proyek monumental akan sangat bergantung pada situasi politik 2024. Tantangan bagi para elite politik untuk turut menjalin komitmen kelanjutan proyek. Jika tidak, investasi dan uang rakyat yang sudah digelontorkan untuk pembangunan hanya akan menjadi puing-puing kosong.

Indonesia kembali masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income) menurut data yang dirilis Bank Dunia pada 1 Juli 2023. Pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia naik dari 4.170 dollar AS (2021) menjadi 4.580 dollar AS pada 2022. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Senin (3/7/2023), pemulihan ekonomi yang kuat menempatkan RI kembali sebagai kelas menengah atas. (Yoga)

Tantangan perekonomian global belakangan ini, satu per satu persoalan pernah kita alami. Namun, kombinasi beberapa masalah ke depan belum pernah terjadi sebelumnya. Inflasi tinggi untuk waktu lama (higher-for-longer), instabilitas sektor keuangan, dan perlambatan global adalah kombinasi mematikan. Meski tantangan tidak segawat negara maju, urgensi sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga meningkat di negara berkembang, seperti Indonesia. Berbeda dengan banyak negara maju yang punya persoalan utama stabilitas, baik dalam hal harga (inflasi) maupun sektor keuangan, tantangan perekonomian Indonesia lebih pada mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, stabilitas harga dan sektor keuangan harus dikelola dengan baik. Urgensi orkestrasi kebijakan fiskal-moneter tetap tinggi meski fokusnya bukan lagi di area stabilitas, melainkan pertumbuhan.

Orkestrasi kebijakan fiskal-moneter menjadi salah satu jangkar guna menciptakan stabilitas dan  pertumbuhan. Apalagi jika dikaitkan dengan target keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah menyongsong Indonesia Emas 2045, kebijakan fiskal dan moneter harus berada dalam area yang sama. Dengan demikian, racikannya bisa ditentukan guna mengoptimalkan potensi pertumbuhan. Di era dominasi fiskal ini, independensi bank sentral memang relatif berkurang. Namun, jika  diorkestrasikan dengan baik justru membuka peluang mendorong pertumbuhan lebih optimal. Ke depan, kebijakan makroprudensial akan menjadi salah satu jangkar kebijakan Bank Indonesia. Di sanalah interaksi dengan kebijakan fiskal dan industrial terjadi, guna menjaga stabilitas di satu sisi dan mendorong pertumbuhan berkualitas di Indonesia. (Yoga)