Di ujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi mulai menyusun kerangka awal RAPBN 2025 yang kelak akan dijalankan oleh rezim berikutnya. Kondisi ekonomi global dan domestik yang masih penuh ketidak pastian berpotensi mempersempit ruang kas negara tahun depan. Tahap awal penyusunan RAPBN 2025 itu sudah dibahas Kemenkeu sejak Senin (12/2) atau dua hari sebelum pemungutan suara Pemilu 2024. Langkahnya dimulai dengan merancang dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang nantinya menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN 2025. KEM-PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi kajian komprehensif mengenai gambaran kondisi ekonomi dan fiskal selama satu tahun ke depan, lengkap dengan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang perlu diambil.

Penyusunan arah kebijakan fiskal akan mempertimbangkan proyeksi kondisi perekonomian dalam negeri dan global. Sejumlah poin asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun anggaran 2025 sudah pernah dituangkan dalam dokumen KEM-PPKF tahun 2024 (pemutakhiran). Pada dokumen itu terlihat arah ekonomi untuk tahun 2025 akan berlangsung moderat di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih melambat dan tidak pasti. Dari sisi arah postur makro fiskal, pemerintah memasang target defisit APBN 2025 sebesar 2,13-2,45 % dari PDB. Pemerintah juga memangkas target pembiayaan/utang dan ingin menekan rasio utang terhadap PDB hingga 37,83 %, lebih rendah dari target rasio utang 2023 (39,59 %) dan 2024 (38,07-38,97%). Ruang untuk kebijakan belanja yang ekspansif otomatis lebih sempit.

Hal itu terlihat dari target belanja yang tidak sebesar tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF mencatat, belanja negara pada tahun 2025 hanya diincar di kisaran 14,21-15,22 % PDB. Batas bawahnya masih lebih rendah dari target belanja negara di APBN 2024 (14,50 %) dan APBN 2023 (14,55 %). Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengakui, ruang fiskal negara ke depan agak sempit, maka Prabowo-Gibran akan mencari sumber-sumber penerimaan negara yang baru. Seperti diketahui, saat ini pasangan calon nomor urut 2 itu masih memimpin di berbagai versi hitung cepat pemilu. Tak hanya itu, program-program andalan Prabowo-Gibran yang disebut 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan 17 Program Prioritas juga akan dijalankan bertahap agar tidak membebani APBN. (Yoga) 

Impak nyata ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi terhadap stabilitas di dalam negeri, kembali diantisipasi oleh pemerintah pada tahun ini. Dinamika yang menyangkut efek perlambatan ekonomi dunia, kembali melesatnya inflasi, serta krisis komoditas pangan yang menekan daya beli direspons pemangku kebijakan dengan arah belanja negara yang tetap ekspansif. Salah satunya memperpanjang perlindungan sosial hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, target penerimaan pajak yang pada tahun ini di bawah angka alamiah alias hanya 6,42% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengindikasikan adanya tantangan pada fiskal negara. Belanja yang membengkak, sementara prospek penerimaan pajak yang sedikit termoderasi pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menempuh strategi klasik, yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) lebih tinggi. Tak pelak, target penerbitan SBN neto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dipatok Rp666,4 triliun, melesat hingga 115% dibandingkan dengan realisasi 2023 yang hanya Rp308,7 triliun. Otoritas fiskal pun menyadari adanya risiko tersebut. Di satu sisi, penerbitan SBN merupakan solusi untuk memenuhi belanja tatkala penerimaan cekak. Namun di sisi lain, target defisit dan beban bunga utang bakal bertambah. Dalam kaitan ini, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menjelaskan target penerbitan SBN senilai Rp666,4 triliun dipasang dengan asumsi defisit 2,29% terhadap produk domestik bruto. Kalangan pelaku usaha pun mengingatkan pemerintah untuk mencermati perkembangan ekonomi terkini sehingga SBN yang diterbitkan mampu diserap pasar serta tak menambah beban fiskal berlebihan. Ketua Komite Tetap Kebijakan Pu blik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengatakan pemerintah perlu memantau kondisi global yang bisa memicu gejolak pasar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengingatkan agar pemerintah menjaga ekonomi di kisaran target. Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas Handy Yunianto, mengatakan di tengah gejolak global yang tinggi pada 2023, tensi geopolitik yang meningkat, dan tingkat suku bunga global yang tinggi, pasar obligasi Indonesia terbukti resilien dan masih memberikan return 8,7%. Direktur Eksekutif Segara Institut Piter Abdullah, menambahkan karena adanya perebutan likuiditas, maka otoritas fiskal harus menjadwalkan penerbitan SBN sangat baik agar sesuai dengan kondisi likuiditas pasar.

Upaya mendongkrak kemandirian fiskal daerah berisiko tersendat. Musababnya, sejumlah pemerintah daerah (pemda) tak lagi memiliki sumber penerimaan lantaran adanya kekosongan regulasi soal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Kondisi itu dipicu oleh ketidaktaatan pemda dalam melaksanakan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah alias HKPD. Regulasi itu mengamanatkan, per 5 Januari 2024 daerah wajib mengimplementasikan pungutan PDRD baru dengan mengacu pada UU HKPD melalui peraturan daerah (perda). Persoalannya, sampai saat ini ada banyak daerah yang belum menyelesaikan Perda PDRD sehingga pemda tidak memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi. Berdasarkan data Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, per akhir November 2023 dari 522 daerah yang ada sebanyak 168 pemda belum menyelesaikan seluruh tahapan Rancangan Perda PDRD. Padahal, batas maksimal evaluasi tersebut pada 10 Desember 2023. Secara terperinci, 121 pemda belum menyampaikan permohonan evaluasi kepada Menteri Keuangan, 44 pemda menyampaikan permohonan namun kurang lengkap, dan 3 pemda dikembalikan permohonannya namun belum menyampaikan kembali. Sejatinya, pelonggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah soal penyusunan Perda PDRD amat leluasa. Sejak UU HKPD disahkan Januari 2022, pusat memberikan waktu transisi selama dua tahun kepada pemda.

Dengan kata lain, selama 2022 sampai 4 Januari 2024 pemda masih bisa meraup pendapatan asli daerah (PAD) melalui perda yang mengacu pada UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Faktanya, sejauh ini masih ada kekosongan regulasi di banyak daerah yang pada gilirannya melahirkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati Christyana, tak memungkiri masih banyaknya pemda yang belum menuntaskan Perda PDRD. Lydia menjelaskan, sejatinya proses evaluasi yang dilakukan tidak rumit. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan hanya memberikan rekomendasi dan arahan sinkronisasi agar untuk menyinergikan arah kebijakan negara. Akan tetapi, pemda terkesan mengabaikan arahan pusat. Bahkan tidak sedikit pula daerah yang mengajukan evaluasi pada bulan ini, alias setelah batas akhir yakni 10 Desember 2023.

Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hendriwan, mengatakan Perda PDRD tidak hanya mengatur soal mekanisme serta tarif pajak dan retribusi di daerah, juga skema pemberian insentif dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha dan investasi. Di sisi lain, Perda PDRD yang telah dirilis oleh beberapa pemda juga tak luput dari permasalahan. Pasalnya, regulasi itu belum sepenuhnya mengakomodasi semangat UU HKPD. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, ada dua substansi yang dikeluhkan pengusaha. Pertama, pentarifan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang menggunakan batas atas sehingga membebani dunia usaha. Kedua, tidak maksimalnya pemberian insentif investasi. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, mengatakan dalam proses membuat kebijakan dunia usaha tidak dilibatkan. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengatakan beberapa Perda PDRD kurang mendukung aktivitas bisnis. Hal itu diketahui dari laporan pengusaha soal tarif PBJT yang terlampau tinggi.

Rilis Economic Outlook terbaru dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) pada 29 November 2023 menyatakan, proyeksi ekonomi global 2024 diprediksi bakal melambat ke level pertumbuhan 2,7 %, setelah pada 2023 diprognosis mencapai 2,9 %. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melandai pada 2024, juga risiko terjadinya hard landing perekonomian global mereda meski tingkat utang masih tinggi dan ketidakpastian suku bunga masih bertahan tinggi. Setelah melandai di 2024, pada 2025 ekonomi dunia diprediksi tumbuh 3,0 %. Pertumbuhan di 38 negara anggota OECD diperkirakan mengalami soft landing. AS diperkirakan bertahan lebih baik dengan prediksi pertumbuhan melambat dari 2,4 % tahun ini menjadi 1,5 % di 2024. Proyeksi ini naik dari 2,2 % pada 2023 dan 1,3 % pada 2024 dalam outlook edisi September 2023.

OECD memandang risiko resesi tidak hilang begitu saja, karena lemahnya pasar perumahan, harga minyak yang tinggi, dan lesunya penyaluran pinjaman. China, perekonomian terbesar di Asia, diperkirakan melambat karena terus bergulat dengan gelembung real estat yang pecah dan rendahnya pengeluaran konsumen menghadapi meningkatnya ketidakpastian prospek ekonomi. OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi China turun dari 5,2 % (2023) menjadi 4,7 % (2024) meski naik tipis dari proyeksi September 2023 sebesar 5,1 % dan 4,2 %. Dizona euro, pertumbuhan ekonomi diproyeksi meningkat dari 0,6 % (2023) menjadi 0,9 % (2024) dan 1,1 % (2025) karena Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa mampu keluar dari resesi tahun ini. OECD memperingatkan, dampak dari kenaikan suku bunga acuan masih belum pasti karena tingginya tingkat pembiayaan bank di zona euro. Hal ini dapat membebani pertumbuhan yang eksesif dari yang diekspektasikan

Perkiraan OECD lebih kompromis ketimbang perkiraan Bank Dunia yang memproyeksikan pertumbuhan global melambat secara signifikan dari 3,1 % pada 2022 menjadi 2,1 % tahun ini, sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 menjadi 2,4 %. Perlambatan ini dipicu oleh kebijakan moneter yang terus diperketat guna mengendalikan inflasi tinggi. Dana Moneter Internasional (IMF) juga memberikan proyeksi pertumbuhan global lebih rendah, menurun dari 3,5 % (2022) menjadi 3 % (2023) dan 2,9 % (2024), di bawah rata-rata historis 3,8 % (2000-2019). Secara umum, meskipun prospek pertumbuhan negara-negara berbeda damembentuk fragmentasi atau divergensi, hampir seluruhnya memiliki tekanan fiskal yang sama dengan beban utang negara-negara maju (termasuk G7) dan negara-negara berkembang diproyeksikan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Inilah yang menjadi concern IMF yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kredibel, berkelanjutan dan inklusif, disertai kolaborasi antarnegara dalam memulihkan ekonomi dunia yang divergen. (Yoga)

Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus melambat sampai akhir tahun ini jika tidak ada kebijakan intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Pemerintah berharap paket kebijakan stimulus fiskal yang baru dikeluarkan bisa mengerek ekonomi tetap tumbuh sesuai target di atas 5 % di sisa tahun ini. Berdasarkan catatan BPS, sepanjang triwulan III-2023, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94 % secara tahunan. Capaian itu menandakan berakhirnya tren pertumbuhan ekonomi RI di atas 5 % selama tujuh triwulan berturut-turut sebelumnya. Tak hanya meleset di luar konsensus pasar, pertumbuhan itu juga di bawah ekspektasi pemerintah. Menurut Menkeu Sri Mulyani, pemerintah tidak menyangka konsumsi rumah tangga ditriwulan III-2023 tumbuh 5,06 %, lebih rendah dari triwulan II-2023 yang 5,23 %. Sebab, selama ini, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terhadap kondisi ekonomi masih menguat. Per September 2023, IKK terjaga di zona optimistis (di atas 100), yaitu level 121,7.

Atas dasar itu, pemerintah awalnya masih optimistis ekonomi Indonesia bisa melanjutkan tren pertumbuhan di kisaran 5 % untuk triwulan III-2023. ”Kita melihat keyakinan konsumen masih tinggi, tetapi ternyata transmisinya ke pertumbuhan konsumsi masyarakat tidak setinggi harapan. Ini yang perlu kita lihat apa pengaruhnya, apakah faktor psikologis karena kondisi El Nino dan harga beras yang naik, atau ada faktor lain,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/11). Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan permintaan domestik. Setidaknya, ada tiga paket kebijakan yang dikerahkan sebagai bantalan ekonomi berupa penebalan bantuan social (bansos) dan insentif fiskal di sektor properti. Sri Mulyani mengatakan, paket stimulus fiskal itu diharapkan bisa menyumbangkan tambahan pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,2 % sehingga ekonomi di triwulan IV-2023 bisa tetap tumbuh di 5,01 % dan sepanjang tahun 2023 bisa mencapai 5,04 %. (Yoga)

Sampai akhir September 2023, realisasi APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp 67,7 triliun. Namun, semakin mendekati momen pemilu, kebijakan fiskal diproyeksikan lebih ekspansif. Selain  realisasi belanja perlindungan social yang naik, belanja juga akan terdorong oleh kebutuhan pembayaran rutin di akhir tahun. Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) yang tertuang dalam laporan terbaru Indonesia Economic Outlook 2024, menjelang perhelatan pemilu, kebijakan fiskal cenderung akan lebih ekspansif, ditandai dengan peningkatan nilai belanja negara dan pengurangan target pajak. Tren itu salah satunya terlihat dari realisasi belanja bantuan sosial (bansos) dan subsidi pada APBN dan APBN Perubahan dari tahun ke tahun. Menjelang Pemilu 2014 dan 2019, realisasi belanja bantuan sosial terpantau lebih tinggi dari target yang dipasang di APBN dan APBN Perubahan.

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, Minggu (5/11) mengatakan, biasanya rasio realisasi belanja bansos selalu lebih rendah dari target atau di bawah 100 % di tahun-tahun nonpemilu. Namun, di tahun pemilu, belanja bansos tercatat melonjak. Pada 2013, jelang Pemilu 2014, realisasi belanja bansos naik menjadi 111,7 % dan pada 2014 mencapai 101,31 % dari target. Tren serupa terlihat pada 2018 dan 2019. Saat itu, realisasi belanja bansos tercatat naik menjadi 103,71 % pada 2018 dan 110,21 % dari target pada 2019. ”Motivasi politik untuk memenangi pemilu atau bertindak demi kepentingan  memilih biasanya menjadi alasan munculnya tren ini. Untuk tahun ini, gelagatnya sudah mulai terlihat meski belum terlalu ekspansif karena sejauh ini APBN masih mencatat surplus,” tutur Riefky. Indikasi APBN yang akan lebih ekspansif itu mulai terlihat dengan dirilisnya paket kebijakan pemerintah untuk bantalan ekonomi dan daya beli masyarakat, yang akan dikucurkan mulai akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024. Paket kebijakan ekonomi yang baru diumumkan pekan lalu itu memakan tambahan anggaran sekitar Rp 13,62 triliun. (Yoga)

Peluang pemerintah untuk mendulang penerimaan negara pada tahun ini terbuka lebar, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam migas. Hal itu adalah imbas dari penaikan asumsi harga minyak mentah indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang disepakati antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR, Selasa (19/9). ICP berubah dari US$ 80 per barel dalam RAPBN 2024 yang diajukan pemerintah menjadi US$ 82 per barel sesuai kesepakatan. Lifting minyak bumi ditambah dari 625.000 barel per hari (bph) menjadi 635.000 bph. Akibat perubahaan kedua asumsi makroekonomi itu, anggaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam migas ikut naik dari Rp 197,8 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 207,7 triliun sesuai kesepakatan. Anggota Panja Asuransi Dasar, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar. DPR  Nurul Arifin mengatakan perubahan asumsi ICP dilakukan atas dasar perkembangan harga minyak mentah, juga komoditas global lainnya. Hal  itu juga dipengaruhi oleh geopolitik global, kebijakan negara-negara penghasil minyak yang berdapak pada suplai, dan prospek ekonomi dunia yang berdampak pada tingkat permintaan. Namun,  tak  bisa  dihindari,  belanja subsidi energi ikut membengkak dari Rp 185,9 triliun dalam RAPBN 2024 menjadi Rp 189,1 triliun. Dalam rapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriwati mengatakan terus mewaspadai pergerakan harga minyak mentah dunia yang terus membengkak, yang berimplikasi pada penyusunan RAPBN 2024.

JAKARTA,ID-Kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah telah meningkatkan geliat investasi ramah lingkungan di Indonesia. Berbagai kebijakan fiskal termasuk insentif pajak pun berperan sebagai instrumen  katalisator untuk mendorong daya tarik investasi hijau di bidang energi yang efisien. Insentif tersebut khususnya terhadap investasi yang berhubungan dengan rantai pasok. kendaraan listrik. Insentif fiskal diberikan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, fasilitas pajak pertambahan nilai, dan bea masuk. "Bagian terbesar dari investasi ini diarahkan pada produksi baterai yang mencapai US$ 15 miliar. Investasi fiskal dan kebijakan hilir dalam industri hijau diharapkan dapat mengurangi emisi karbon." kata Kepala Bidang Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Nathan Kacaribu dalam seminar Energy Transition Mechanism. Febrio mengungkapkan, pemerintah melakukan mobilisasi pembiayaan inovatif  dengan menerbitkan green sukuk sebesar US$ 6,2 miliar dan obligasi SDG hingga US$ 577 juta baik di tingkat global   maupun nasional, yang diharapkan dapat mengurangi sekitar 10,6 juta emisi karbon dioksida. (Yetede)

Negara-negara ASEAN didorong untuk menyusun dan mengimplementasikan kerangka kerja bauran kebijakan moneter dan fiskal. Berkat bauran kebijakan selama pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap gejolak eksternal dan tetap tumbuh. Hal itu mengemuka dalam High-Level Seminar on Frame- works for Integrated Policy: Experiences and The Way Forward yang merupakan bagian dari rangkaian acara pertemuan Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara Asia Tenggara atau ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) Ke-2 di Jakarta, Selasa (22/8).

Kepala Departemen Internasional BI Rudy Brando Hutabarat mengatakan, upaya menekankan pentingnya bauran kebijakan untuk stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN menjadi salah satu dari tiga agenda utama dalam keketuaan Indonesia pada jalur keuangan ASEAN tahun ini. Dua agenda utama lainnya adalah mendorong konektivitas sistem pembayaran antarnegara Asia Tenggara dan mendorong penggunaan penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (local currency transaction). (Yoga)

Kalangan pelaku usaha agaknya boleh tersenyum gembira, menyusul rencana pemerintah yang kembali mengumbar insentif fiskal guna memuluskan laju ekonomi pada tahun depan. Tak tanggung-tanggung, rancangan stimulus yang disiapkan pemangku kebijakan pun mencatatkan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, insentif yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun. Manufaktur, transportasi, hingga pergudangan pun menjadi sektor yang mendapatkan pendampingan fiskal prioritas. Pemberian stimulus ini bukannya tanpa alasan. Maklum, target pertumbuhan ekonomi pada 2024 terbilang cukup tinggi yakni 5,2%, naik dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani, mengatakan fasilitas kepabeanan yang disiapkan otoritas fiskal difokuskan pada industri menanamkan modalnya di Tanah Air. Beberapa di antaranya sektor pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, penelitian, hingga penelitian dan pengembangan. Adapun dari sisi pajak, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, mengatakan insentif fiskal pada 2024 diberikan secara terukur dan terarah dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan kemudahan berinvestasi. Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto, menilai kebijakan insentif yang dirancang pemerintah hanya mengakomodasi kepentingan investor baru. Padahal, pengusaha yang selama ini menanamkan modalnya di Tanah Air juga butuh dukungan. "Incentive tax bagus, tetapi dampak ke industri tak sebesar bayangan pemerintah," ujarnya. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan evaluasi selayaknya dilakukan atas belanja perpajakan untuk manufaktur. Seharusnya, insentif diberikan dengan harapan mendorong proses reindustrialisasi. Namun faktanya, terjadi erosi industri dalam komponen PDB.