KKP memproyeksikan nilai ekspor perikanan tahun 2022 sekitar 6 miliar USD atau Rp 93,6 triliun, di bawah target tahun ini 7,13 miliar USD. Peluang ekspor perikanan dan pasar dalam negeri perlu terus digarap menghadapi kelanjutan resesi ekonomi global tahun depan. Selama Januari-September 2022, nilai ekspor perikanan tercatat 4,61 miliar USD atau 64,65 % dari target 2022. Beberapa hambatan ekspor perikanan tercatat masih berlangsung, antara lain ke pasar Australia, serta hambatan tarif untuk pasar Uni Eropa. Sekretaris Dirjen Penguatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengungkapkan, proyeksi nilai ekspor perikanan tidak mencapai target karena dipengaruhi dampak pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi global. Meski demikian, peluang pasar komoditas perikanan masih terbuka untuk bertumbuh dan memenuhi kebutuhan konsumsi pangan protein global. ”Ikan sebagai salah satu sumber pangan protein dengan ragam jenis dan produk tetap menjadi pilihan masyarakat global, termasuk pasar domestik,” katanya saat dihubungi, Senin (5/12/2022), di Jakarta. Guna menghadapi resesi ekonomi global tahun depan, perlu dilakukan penguatan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, juga penguatan hulu dan sinergi hulu-hilir untuk efisiensi dan daya saing produk perikanan.

Salah satu hambatan ekspor yang berusaha diurai saat ini adalah terkait ekspor ke Australia. Selama ini, pasar ekspor ke negara tetangga itu masih terbuka bagi produk perikanan Indonesia. Meski demikian, sistem biosekuriti Australia sangat ketat, terutama prosedur karantina di perbatasan. Akibatnya, produk ekspor yang dikirim dari Indonesia kerap tertahan dan tertunda untuk masuk. Pemerintah tengah berupaya meyakinkan otoritas Australia untuk mengadakan  kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition arrangement/MRA). Melalui perjanjian ini, diharapkan komoditas perikanan Indonesia bisa bebas masuk ke Australia untuk bersaing dengan produk Thailand dan Vietnam. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pamuji Lestari mengemukakan, ekspor produk perikanan Indonesia tidak ada masalah terkait kualitas dan keamanan. Namun, produk Indonesia selalu tertunda masuk ke pasar Australia karena  kewajiban uji histamin. Sebaliknya, negara-negara yang sudah memiliki MRA dengan Australia, seperti Thailand dan Vietnam, bisa langsung memasukkan produk perikanan ke pasar Australia karena pihak Australia telah percaya produk tersebut lolos uji histamin di negara asal. (Yoga)

Fitriadi (42) sudah 18 tahun menjadi pengawas tambak seluas 10 hektar di Desa Simpang Tiga Abadi, Kecamatan Tulung Selapan, OKI, Sumsel, Rabu (16/11). Tambak yang ia jaga berada 1 km dari pesisir Selat Bangka. Di antara tambak dan garis pantai terdapat hutan bakau (mangrove). Kawasan hutan mangrove itu sejak 2018 berstatus hutan Kemasyarakatan (HKm). Sebelum tahun 2018, ujar Fitriadi, jumlah bandeng yang bisa diperoleh dalam satu kali masa panen mencapai 2 ton. Sementara udang windu bisa mencapai 1 ton. Namun, dalam empat tahun terakhir, jumlahnya menurun. Hasil panenan bandeng hanya 500 kg dan udang 300 kg. Selain produktivitas menurun, waktu pemeliharaan juga semakin panjang. Untuk bandeng, bisa delapan bulan, lebih lama dari biasanya, yakni enam bulan. Adapun udang yang biasanya hanya tiga bulan pemeliharaan kini menjadi enam bulan. Ia menduga penurunan hasil panen disebabkan kondisi cuaca yang tidak menentu yang berdampak pada menurunnya kualitas air. Penurunan hasil tambak ini berkesesuaian dengan pembukaan tambak yang kian masif empat tahun terakhir. Pembabatan mangrove semakin meluas. Tingginya pembukaan tambak dipicu oleh peluang pasar yang semakin menggiurkan. Namun, dampak perambahan hutan bakau kian terasa. Menurunnya kualitas air di dalam tambak membuat pertumbuhan udang dan bandeng berkurang.

Hendra (45) berkata, untuk mendapatkan harga tinggi, ukuran bandeng setidaknya 500 gram per ekor. Nyatanya kini lebih banyak bandeng yang berukuran 100 gram per ekor. ”Semakin kecil ukuran bandeng akan semakin sulit dijual, kata Hendra. Bandeng yang berukuran 500 gram per ekor bisa dihargai Rp 15.000 per kg. Adapun bandeng dengan ukuran 100 gram hanya  Rp 2.500 per kg. Melihat produksi petambak terus turun, pemerintah desa mengimbau warga, terutama pendatang, agar tidak lagi membabat hutan bakau untuk membuka tambak baru. Warga disarankan memanfaatkan tambak yang sudah ada seoptimal mungkin. ”Jika hutan bakau terus dibabat, saya khawatir hasil tambak juga tidak akan terus merosot,” ucap Sekdes Simpang Tiga Abadi Imam Khoiri. Berdasarkan penelitian Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), pembukaan tambak menjadi penyebab utama tergerusnya lahan mangrove di Sumsel, termasuk di Kabupaten OKI. Manager Program Aliansi Restorasi Ekosistem Mangrove (Mangrove Ecosystem Restoration Alliance/MERA) Deni Setiawan mengutarakan, berdasarkan pantauan citra satelit, sebaran mangrove di Sumsel terus terkikis dalam 31 tahun terakhir. Pada tahun 1990, luasan mangrove di Sumsel 208.626 hektar, dan pada 2021 hanya 186.243 hektar. Program MERA dicanangkan untuk mengembalikan fungsi mangrove demi tetap terjaganya kelestarian lingkungan. (Yoga)

KKP membuka peluang investasi pada kawasan-kawasan konservasi. Investasi dilakukan melalui kerja sama dan kemitraan. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), KKP Victor Gustaaf Manoppo mengemukakan, terbuka peluang investasi melalui kerja sama dan kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi pada enam zona penangkapan ikan berbasis kuota. Kemitraan itu termasuk melibatkan masyarakat pesisir untuk mengelola dan memelihara kawasan konservasi. ”Investasi melalui kerja sama dan kemitraan di kawasan konservasi akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendanaannya diperuntukkan bagi pengembangan dan penggunaan operasional teknologi pemantauan laut,” ujar Victor dalam keterangan pers, Kamis (17/11). Victor menambahkan, pembiayaan campuran untuk pengelolaan kawasan konservasi merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengombinasikan beberapa sumber pendanaan dalam suatu proyek, seperti anggaran pemerintah, pihak swasta, dan donor. Pembiayaan tersebut juga dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas hibah dan obligasi biru dalam rangka implementasi ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia menargetkan luas kawasan konservasi menjadi 30 % total wilayah laut pada tahun 2045. Adapun total luas lautan teritorial Indonesia berkisar 327 juta hektar. Dengan ekspansi kawasan konservasi itu, potensi penambahan karbon biru mangrove dan lamun sebesar 188 juta ton karbon, serta nilai aset laut yang terlindungi berkisar 21,5 miliar USD. Per semester I-2022, luas kawasan konservasi perairan Indonesia 28,4 juta hektar. Hingga tahun 2030, pemerintah menargetkan luas konservasi perairan seluas 32,5 juta hektar. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry, dalam Forum Konsultasi Publik Perizinan Terpadu Satu Pintu, Rabu (16/11), mengemukakan, saat ini terdapat total 79 kawasan konservasi nasional dan daerah. Dari jumlah tersebut, kawasan konservasi yang dibuka untuk izin pemanfaatan yakni 61 kawasan konservasi, terdiri dari 10 kawasan konservasi nasional dan 51 kawasan konservasi daerah. Standar penerbitan izin berjumlah 17 hari. Izin pemanfaatan itu mencakup penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan (PAP), penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, serta penempatan infrastruktur lainnya. (Yoga)

Ekonomi biru (blue economy) menjadi salah satu topik yang mencuat dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-27 (COP27) di Mesir saat ini. Bank Dunia, misalnya, menggelar seminar mengenai potensi ekonominya. Dana Investasi Eropa (EIF), dana Uni Eropa untuk mendukung UMKM,  menggelontorkan 28 juta euro atau hampir Rp 450 miliar untuk pengembangan ekonomi biru. Konsep dasar ekonomi biru, yang ditekankan Gunter Pauli (2010), adalah keberlanjutan produksi dan kesehatan ekosistem perikanan serta kelautan. Keberlanjutan akan dapat terjamin dengan adanya ekosistem yang sehat dan minim sampah (zero waste) dari proses produksi.

Sektor ekonomi kelautan, motor utama penggerak ekonomi biru, masih dihadapkan pada kesenjangan pendapatan. Komposisi nelayan anak buah kapal (ABK) kapal kecil, yang masih bergantung pada sistem bagi hasil, masih berpendapatan rendah dibanding upah minimum regional. Sementara itu, pada industri budi daya, yang juga terombang-ambing untuk maju, memunculkan ketidakpastian sebagai sektor ekonomi biru di masa depan. Sejalan dengan itu, industri pengolahan ikan, yang 90 % merupakan kelompok UMKM, belum terpetakan tingkat kesejahteraannya. Ribuan tenaga kerja pengolah hanya berpenghasilan sesuai kemampuan usaha individu, bahkan cenderung dengan pola subsistem.

Dengan fakta ini, pilar kesejahteraan dalam ekonomi biru menjadi pekerjaan rumah bersama. Jika pemerintah melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat ekonomi biru sebagai pilihan, tindakan revolusioner untuk mengubah potret ekonomi kelautan harus dilakukan. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan pendekatan bisnis yang biasa (business as usual) kalau ingin merengkuh kesejahteraan dari ekonomi kelautan. (Yoga)

Indonesia sebagai salah satu penyedia awak kapal perikanan terbesar di dunia masih dibayangi masalah perlindungan terhadap pekerja perikanan. Kasus pengupahan dan kekerasan menjadi persoalan yang paling mengemuka dan merugikan nelayan. Hal ini dikemukakan Safe Seas Project Director Nono Sumarsono. Ia menyebutkan, negara tujuan pekerja migran kapal perikanan asal Indonesia, antara lain, China, Korea, Jepang, Taiwan, dan Afrika Selatan. Pekerjaan di sektor maritim itu dinilai menjadi salah satu tulang punggung untuk perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Per Agustus 2021, jumlah pelaut Indonesia tercatat 1,19 juta orang, terdiri dari 1,17 juta pelaut lak-laki dan 25.000 pelaut perempuan. Kontribusi pelaut Indonesia untuk devisa negara mencapai Rp 151 triliun per tahun. Meski berpotensi besar, masih ada kisah tragis anak buah kapal perikanan di dalam dan luar negeri. Hingga Juni 2022, Fisher Center di Tegal (Jateng) dan Bitung (Sulut) menerima 69 laporan keluhan atau kasus dengan lebih dari 200 korban. Dari pengaduan itu, 31 kasus di kapal ikan dalam negeri dan 38 kasus di kapal ikan negara lain.

Kasus terbanyak terkait masalah pemotongan upah atau upah tidak dibayar sebanyak 23 kasus (36 %), asuransi dan keselamatan kerja sejumlah 15 kasus (23 %), serta kekerasan fisik dan seksual 6 kasus (9 %). ”(Minimnya perlindungan awak kapal perikanan) patut disayangkan karena kita punya potensi besar di sektor perikanan dan tenaga kerja. Aspek penting yang harus diperjuangkan adalah anak buah kapal mendapat hak sebagai pekerja dan manusia,” kata Nono dalam National Safe Seas Project Close Out yang diselenggarakan Plan International Indonesia, di Jakarta, Selasa (8/11). Peran pemerintah dinilai penting untuk menyediakan sistem perlindungan dengan melibatkan pemilik kapal besar sebagai pemberi kerja. Di sisi lain, pekerja kapal perikanan harus berani melapor jika tersandung masalah untuk mendapatkan remediasi. (Yoga)

Harga komoditas udang yang merupakan primadona ekspor perikanan sedang terpuruk. Merosotnya harga udang hingga 45 % memukul petambak Tanah Air. Strategi pasar perlu diterapkan untuk menggarap pasar alternatif dan fokus menghasilkan produk udang bernilai tambah. Ketm Asosiasi Produsen, Pengolahan, dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Budhi Wibowo mengungkapkan, penurunan harga udang internasional dipicu resesi ekonomi global. Komoditas udang tetap diminati, tetapi terjadi pergeseran pasar, di antaranya minat terhadap udang berukuran lebih kecil. ”Konsumen tetap makan udang, tetapi memilih beli udang berukuran kecil yang harganya lebih murah,” kata Budhi saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).

Selama ini, ekspor udang asal Indonesia didominasi untuk tujuan AS, sekitar 70 % total ekspor udang. Indonesia adalah salah satu pemasok utama udang ke AS, terutama untuk produk udang olahan dan udang berukuran besar. Sejak pandemic Covid-19, mulai terjadi pergeseran pasar. Pasokan udang berukuran besar ke AS mulai dikuasai Ekuador dan India. Budhi mengemukakan, Indonesia perlu menggarap pasar alternatif yang masih terbuka, seperti Jepang dan Uni Eropa. China juga menjadi pasar potensial. Saat ini, pasar udang yang sedang berkembang yakni udang ukuran 60-80 ekor per kg (ukuran60-80 terutama untuk produk bernilai tambah seperti breaded shrimp dan sushi ebi. (Yoga)

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan intervensi pemerintah dalam program SoluSi (Solar untuk Koperasi) merupakan bukti perhatian besar Presiden kepada nelayan. Profesi yang mensuplai protein bagi bangsa dari hasil laut itu, menurut Erick harus dibantu dan didukung agar mudah dalam mencari nafkah dan menjadi sejahtera. “Saya sebagai pembantu Presiden berkoordinasi dengan Pak Teten, Menteri Koperasi dan pak Trenggono, Menteri KKP untuk mencari cara agar para nelayan terbantu dengan persediaan bahan bakar solar yang mudah dan harganya sama. Perhatian Presiden Jokowi terhadap nelayan mendorong terwujudnya program solar untuk koperasi,” ujar Erick Thohir saat temu warga nelayan di Tambak Loro, Semarang, Jateng, Sabtu (29/10).

Karena itu, Erick meminta para nelayan di Tambak Lorok menjadi anggota koperasi nelayan setempat sehingga bisa membeli solar sesuai harga resmi. Menurut rencana, sebuah Pertashop, hasil kerja sama Pertamina dan salah satu koperasi di Tambak Lorok akan segera didirikan untuk mendukung program tersebut. “Jika bapak atau ibu percaya kepada Presiden Jokowi, dan juga setuju bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan, karena program ini sudah berhasil di Cilacap, maka segera jadi anggota koperasi supaya punya kepastian mendapatkan solar dengan mudah dan terjangkau. Bulan Januari 2023 saya akan datang lagi untuk cek,” ujarnya. (Yoga)

KKP mengungkapkan dibutuhkan biaya Rp 365 triliun untuk mengejar target produksi udang 2024  sebanyak 2 juta ton. Dirjen Perikanan Budidaya Haeru Rahayu menjelaskan, dari total 300.501 hektare lahan budi daya udang yang tersedia, baru 9.055 hektare (3 %) yang telah dikelola secara intensif. Sementara itu, seluas 43.643 ha atau 15 % dikelola secara semi intensif dan sisanya sebesar 82 % atau 247.803 hektare masih dikelola secara tradisional. "Kalau yang 247 hektare itu buat klaster 5 hektare dengan biaya Rp7 miliar, kami sudah hitung tadi malam itu hampir Rp365 triliun,” ujar dia di Jakarta, belum lama ini. Ia mengatakan, pihaknya terus mencari sumber pendanaan di luar APBN untuk bisa mewujudkan target tersebut. APBN itu seharusnya hadir di tiga aspek saja, membuat regulasi, menyiapkan dukungan infrastruktur dan penyiapan SDM. Investasi dan selanjutnya seharusnya serahkan ke teman-teman swasta. Ia menuturkan, pihaknya juga tengah melirik pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN) untuk mencapai target sesuai arahan Jokowi itu.

"Tapi kemudian karena 2024 itu diminta untuk bisa memenuhi 2 juta ton, kami mencoba konsep modelling yang lain, sumbernya non APBN. Kita mencoba pendekatan PHLN. Tapi tidak habis begitu saja, kita ingin melakukan pengembalian PHLN ini supaya utang ini tidak menjadi persoalan bagi anak cucu kita," katanya. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, permintaan pasar udang global berada di nomor dua setelah salmon. Selama kurun waktu 2015-2020, Indonesia telah memenuhi pasar udang dunia sebesar 6,9%. "Sepanjang 2021, nilai ekspor udang Indonesia mencapai US$ 2,2 miliar, tertinggi di antara komoditas perikanan lainnya. Dengan kata lain, budi daya udang dapat berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya," ungkap dia. Trenggono menjelaskan strategi untuk meningkatkan produksi udang nasional, diawali dengan melakukan evaluasi tambak udang eksisting, merevitalisasi tambak udang tradisional serta membangun tambak udang modeling skala industri di beberapa titik Indonesia sesuai konsep pendekatan hulu dan hilir dalam satu kawasan industri atau kawasan ekonomi (Yoga)

Perlindungan kawasan konservasi perairan memberi manfaat bagi keberlanjutan pengelolaan perikanan. Dari area konservasi perairan, larva ikan didistribusikan ke berbagai tempat, termasuk ke area penangkapan, bahkan keluar dari wilayah pengelolaan perikanannya. Ini ditunjukkan dalam riset Universitas Pattimura dan Konservasi Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 di Laut Banda dan WPP 715 di Laut Seram, Maluku. Tim penelitian menggunakan metode genetika, teknik permodelan, dan analisis dinamika populasi. ”Antara ikan di dalam dan di luar MPA (kawasan konservasi perairan) benar-benar harus dikelola secara bersama-sama karena ikan-ikan itu masih satu keluarga. Apa yang kita lakukan di suatu daerah atau pulau itu akan berimbas luas pada wilayah perikanan lain,” kata Elle Wibisono, peneliti dari Konservasi Indonesia, dalam seminar Dampak Ekonomi dari Hubungan Ekologis antara Kawasan Konservasi dengan Sumber Daya Perikanan di WPP 714 dan 715, Kamis (20/10) di Jakarta.

Menanggapi hasil riset tersebut, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Ocky Karna Radjasa sangat mengapresiasinya. ”Ini baru (riset) permulaan, tetapi bisa memberi jawaban atas beberapa fenomena yang menjadi pertanyaan pengambil kebijakan,” katanya. Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP Suharyanto mengatakan, riset tersebut menjadi angin segar penanganan seluruh perencanaan ruang laut di Indonesia. Pihaknya akan menyusun tata ruang laut seperti yang dijabarkan pada riset itu. ”WPP 714 punya hubungan dengan WPP 715, tetapi kalua bicara provinsi tata ruangnya itu lebih dari satu provinsi sehingga kita bisa menyarankan ke pemda untuk mendesain arahan  peruntukan ruang agar terjadi korelasi dan integrasi setiap daerah,” katanya. (Yoga)

KKP menyiapkan lima program untuk mendorong penerapan prinsip ekonomi biru. Salah satunya penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Namun, program ini perlu memperhatikan aspek keadilan agar tidak merugikan nelayan. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (11/10) menyatakan, program penangkapan ikan terukur merupakan upaya mendorong ekonomi biru dengan mengantisipasi penangkapan ikan secara berlebih. Dengan adanya kuota, jumlah penangkapan ikan sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Selain itu, nelayan kecil juga mendapatkan perlindungan. ”Tujuan program ini untuk nelayan Indonesia yang jumlahnya 2,5-3 juta. Sebisa mungkin produktivitas mereka meningkat,” ujarnya.

Empat program lainnya adalah perluasan wilayah konservasi dengan target 30 % tahun 2045, pembangunan budidaya ramah lingkungan, penjagaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari potensi kerusakan akibat kegiatan ekonomi yang tak terkendali, serta penerapan program Bulan Cinta Laut sebagai komitmen Indonesia untuk menjaga wilayah laut bersih dan bebas sampah plastik. Meski demikian, program penangkapan ikan terukur perlu memperhatikan keadilan laut. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa, ada kekhawatiran pendekatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan atau ekonomi biru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. (Yoga)