PT  Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tourment 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi sekitar proyek perusahaan. Turnamen mancing tersebut  telah memasuki tahun ke empat. Untuk tahun ini lomba mancing untuk para nelayan setempat mengusung tema "Mari Jaga Torang Pelaut", yang artinya adalah ajakan untuk menjaga kelestarian laut sekaligus mempererat silahturahmi antara Harita Nickel dengan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny Gultom mengungkapkan, bahwa turnamen mancing ini dirancang sebagai ajang silahturahmi yang menyatukan perusahaan dengan nelayan setempat. "Fishing tournament ini adalah silahturahmi sesama nelayan namun sekalian ajang berlomba mencari ikan," ujar Tonny. Tonny mengingatkan bahwa, antusiasme masyarakat nelayan yang mengiktui lomba tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kali ini, total terdapat 135 peserta, terdiri dari 86 nelayan dari berbagai desa sekitar wilayah operasional Harita Nickel dan sisanya berasal dari karyawan sebagai unit perusahaan. (Yetede)

Memasuki panen raya pada Desember 2024, sebanyak 299 nelayan pembudidaya kerang dara (Anadara sp) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kaltim, malah gagal panen. Hal itu dialami serentak warga di enam desa. ”Total kerugian Rp 69 miliar,” ujar M Yusuf (28) salah satu pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kamis (5/6). Kondisi ini telah diadukan warga ke pemerintah setempat. Warga menduga kematian massal kerang dara atau kerang darah ini dipicu aktivitas pengeboran minyak PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS). Perusahaan itu satu-satunya yang masih beroperasi di sekitar tambak warga.

Lantaran dalam sejumlah diskusi antara pemerintah, warga, dan PT PHSS tak menemui titik temu, warga yang tergabung dalam Koalisi Peduli Nelayan Kerang Dara Muara Badak melaporkan PHSS ke Polda Kaltim pada 5 Juni 2025. Nurhani (43) pembudidaya kerang dara, mengatakan, ia dan sejumlah warga memulai usaha ini pada 2017. Semula, mereka hanya memenuhi pasar lokal di Kaltim. Lalu, mereka meluaskan pasar sampai ekspor ke Thailand dan Singapura. Pesisir Muara Badak cocok untuk pertumbuhan kerang dara karena tutupan mangrove yang baik dan menguntungkan secara ekonomi. Budidaya kerang dara tak perlu pakan. Kerang dara mencari pakan secara mandiri dengan memakan plankton yang terseret arus air.

Untuk itu, kualitas lingkungan tempat budidaya sangat berpengaruh. Di sisi lain, margin antara modal dan keuntungan tinggi. ”Bibit isinya 1.300 kerang per kg. Ketika panen, hasilnya 80 biji kerang per kg. Satu ton bibit bisa menghasilkan 5 ton kerang siap jual. Kalau sedang bagus, hasilnya bisa sampai 7 ton,” ujar Nurhani. Sebelum gagal panen, Nurhani bermodal Rp 300 juta untuk modal bibit yang disebar ke tujuh petak tambak. Ia pernah panen dengan omzet Rp 2 miliar. Dengan adanya gagal panen massal, ia merugi sampai Rp 2 miliar. Sebab, ia juga berperan sebagai pengepul. Kerang dari nelayan harus dibayar, sedang ketika diekspor, pembeli tak mau membayar. ”Karena kerangnya mati, tidak segar. Bau juga,” katanya. (Yoga)

Saat ini, terdapat 342 galangan kapal aktif yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas produksi bangunan mencapai 1 juta deadweight tonnage (DWT) per tahun dan kapasitas reparasi mencapai 12 juta DWT per tahun. Industri ini telah menyerap tenaga kerja lebih dari 46.000 orang. Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menerangkan, kemampuan inovasi industri galangan kapal nasional saat ini juga telah menunjukkan perkembangan signifikan, misalnya dengan mampu memproduksi berbagai jenis kapal seperti kapal niaga, kapal perikanan, kapal penumpang, kapal militer atau patroli, serta berbagai jenis kapal lainnya. Sebagai contoh, PT PAL Indonesia berhasil memproduksi Kapal Cepat Rudal (KCR) yang digunakan oleh TNI AL, serta kapal Landing Platform Dock (LPD) yang telah diekspor ke Filipina. "Capaian tersebut menunjukkan bahwa potensi industri galangan kapal nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal berkualitas tinggi, baik untuk pasar domestik maupun internasional," ucap dia. (Yetede)

Windu (31) warga Muncar, Banyuwangi, Jatim, telah menganggur selama tiga bulan. Ia diberhentikan secara sepihak oleh pabrik pengolahan ikan berorientasi ekspor tempatnya bekerja. PHK terjadi setelah Agung bersama 24 buruh lainnya berupaya membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan status hubungan kerja yang lebih jelas dan upah yang layak. ”Saya mulai bekerja di pabrik ini dari Oktober 2021 sebagai operator pengulitan ikan tuna, dari pukul 06.30 hingga pukul 18.30 WIB, enam hari kerja. Saat ini saya memperjuangkan nasib saya supaya bisa bekerja kembali,” ujar Agung, seusai audiensi dengan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, Kamis (22/5) di Jakarta. Menurut dia, pabrik lama tempatnya bekerja menerapkan sistem kerja sif, tapi perbedaan jam masuk hanya setengah jam. Durasi jam kerjanya pun sama-sama panjang. Di bagian pengulitan, semua buruh pernah ditarget bisa menyelesaikan lebih dari 1,5 ton tuna per hari. Bahkan, dia pernah mendapat target 120 kg per jam.

Tuna yang dia kerjakan adalah tuna sirip kuning dan tuna albacore. Pada 2025, kisaran harga grosir tuna Indonesia 1,85-5,71 per kg USD. Namun, upah yang dia terima per bulan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi, yaitu Rp2,8 juta. Ia juga berstatus pekerja kontrak. Dayat (33) rekan kerja Agung, juga ikut dipecat karena ketahuan ikut membangun serikat pekerja. Status hubungan kerjanya sama dengan Agung, yakni pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Dayat hanya mendapat salinan PKWT pada awal bekerja. Sisanya, dia tak pernah memperoleh legalitas status., Riset ISB (Inti Solidaritas Buruh) pada Agustus 2022-Maret 2023 di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, salah satu sentra pengolahan ikan terbesar dan pelabuhan ikan tertua di Indonesia menemukan 2.443 buruh yang bekerja di bagian produksi dan gudang di tujuh perusahaan pengolahan ikan di Muncar berada dalam kondisi kerja tak layak.

Hak-hak dasar tidak dipenuhi perusahaan, seperti upah di bawah upah minimum, upah lembur tak sesuai aturan, jam kerja panjang dan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Ada dua pelanggaran yang memengaruhi kepastian kerja dan pemenuhan hak dasar. Pertama, seluruh buruh bekerja dalam hubungan kerja kontrak, bahkan harian. Padahal, pekerjaan yang mereka lakukan adalah bisnis inti dari produksi, seperti memotong kepala ikan, memisahkan kulit tuna, memasukkan ikan dalam kaleng, pengemasan dan memasak. Kedua, 75 % dari 2.443 buruh memperoleh upah di bawah UMK Banyuwangi, yaitu Rp 50.000-Rp90.000 per hari. Sementara UMK Banyuwangi sebesar Rp105.000 per hari. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melirik Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon lokasi sentra garam nasional karena besarnya potensi pengembangan komoditas itu di wilayah tersebut. Pemerintah melalui KKP tengah menyiapkan dua langkah strategis  untuk menggenjot program nasional swasembada garam industri, yakni melalui intensifikasi produksi garam rakyat agar kualitasnya meningkat menjadi standar industri (minimal 97% NaCi) serta membangun sentra garam yang terintegrasi dari hulu ke hilir di lokasi strategis. Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan, pihak telah meninjaui lokasi-lokasi potensial untuk mengembangkan garam di NTB, diantaranya Desa Labuhan Bontong (KecamatanTarano), Desa Sepayung (Kecamatan Plampang), dan Desa Plampang (Kecamatan Plumpang) di Kabupaten Sumbawa serta Desa Donggobolo (Kecamatan Woha) di Kabupaten Bima. "NTB khususnya Sumbawa punya lahan yang luas, potensi kualitas produksi garamnya tinggi, telah masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) setempat juga berkomitmen mendukung swasembada garam," ujar Koswara. (Yetede)

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.

Buruh terlihat sedang membongkar ikan hasil tangkapan dari Laut Arafura di Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/4/2025). Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor perikanan terbesar selama tahun 2024 dengan nilai 1,9 miliar dollar AS atau setara dengan 32 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 % bakal berdampak besar pada turunnya ekspor perikanan ke AS. (Yoga)

Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)

Produk perikanan budi daya Indonesia siap masuk ke pasar Arab Saudi, di antaranya udang, nila, lele, dan patin, seiring langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama BPOM dan Kemenlu yang berhasil memperjuangkan kepentingan sektor KP melalui diplomasi bilateral dengan Arab Saudi. Dengan begitu, persetujuan otoritas kompeten Arab Saudi terhadap ekspor produk perikanan budi daya Indonesia tinggal menunggu hitungan hari. Indikasi tersebut muncul dalam negosiasi antar otoritas kompeten dua negara dalam virtual bilateral meeting (VBM) yang digelar 17Maret 2025.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan, keberhasilan itu hasil kerja keras diplomasi dan sinergi bersama KKP, BPOM dan Kemenlu dalam melakukan pendekatan teknis maupun melalui diplomatic channel. DiKKP sendiri, Badan Mutu dan Ditjen Perikanan Budi Daya kompak menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai bagian dari technical compliance. "Kami baru saja menyelesaikan VBM dengan Saudi Food and Drugs Authority (SFDA) dan alhamdulillah negosiasi berjalan lancar dan pihak SFDA telah teryakinkan dan puas terhadap data-data yang disajikan Delegasi RI terkait implementasi quality assurance hulu-hilir perikanan," ujar Ishartini, Kamis (20/03/2025). (Yetede)

Pemerintah RI melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjajaki kerja sama penjaminan mutu dan ekspor hasil perikanan dengan Pemerintah Sudan. Indonesia ingin membidik Sudan sebagai hub ekspor produk perikanan nasional kepasar Afrika. "Sudan memiliki historis hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia. Sudan juga membuka peluang pasar bagi perikanan darat Indonesia seperti catfish, tilapia, gurame dan seterusnya," tutur Kepala Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini, Rabu (19/03/2025). Hal itu didasarkan hasil pertemuan Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini dan Dubes Republik Sudan untuk Indonesia, Yassir Mohamed Ali di Jakarta. Selain memiliki potensi pasar untuk produk perikanan air tawar, Sudan tertarik obat dan pakan ikan.

“Tentunya ini peluang yang harus segera kita analisa untuk diversifikasi ekspor dari sektor kelautan dan perikanan," ujar Ishartini. Posisi geografis Sudan sangat strategis sebagai hub bagi negara-negara tetangganya yang tidak memiliki wilayah laut (land-lock countries). Keseluruhan jumlah penduduk Sudan dan land-lock countries sekitarnya lebih dari 200 juta jiwa dan menjadikan Sudan sebagai pintu masuk logistik termasuk produk perikanan. “Pak Dubes sampaikan, Sudan ini seperti lokomotif bagi negara-negara di sekitarnya, peluang pasar perikanan sangat besar hanya saja eksportir perlu inisiatif untuk memulai penetrasi pasar Sudan dan sekitarnya," kata dia. (Yetede)