Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pelaporan mandiri pelaku usaha penangkapan perikanan menyebabkan realisasi pendapatan negara bukan pajak pada 2023 merosot 9,1% secara tahunan menjadi Rp1,69 triliun.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya PNBP perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi masih di atas Rp600 miliar. Menurutnya, susutnya PNBP perikanan tangkap lantaran banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam melapor besaran nilai pungutan hasil perikanan pascaproduksi. Mekanisme kutipan PNBP di sektor perikanan mengacu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan mengubah mekanisme PNBP pungutan hasil perikanan (PHP). Awalnya, PNBP PHP ditarik saat praproduksi, atau pada saat surat izin penangkapan ikan (SIPI) dikeluarkan. Besaran nilai pungutan dihitung secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap, melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dengan formula: indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan.Di sisi lain, dia membantah bahwa merosotnya jumlah realisasi PNBP di 2023 disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Mengingat, aturan ini belum diberlakukan.

Teknologi digital dinilai mampu mengefisienkan produksi sektor perikanan budidaya. Pemilihan lokasi dan pemberian pakan berlebih menjadi permasalahan utamanya. Namun, sektor ini berpotensi tumbuh dengan bantuan teknologi digital. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon Sarwono menjelaskan, potensi perikanan budidaya di Maluku, khususnya Ambon, masih terbuka lebar. Minat masyarakat mulai meningkat. Namun, mayoritas masyarakat masih memilih bidang perikanan tangkap karena faktor kebiasaan dan teknik budidaya yang dinilai sulit. Budidaya ikan yang dilakukan di Maluku pun masih didominasi di air laut. Padahal, khusus di Ambon, potensi budidaya ikan air tawar relatif besar. Total potensi lahan budidaya air tawar mencapai 17 hektar. Namun, luas lahan yang dimanfaatkan kurang dari 10 %. Teknologi di sektor budidaya, sudah berkembang sehingga budidaya ikan seharusnya menjadi lebih mudah.

Teknologi membantu digitalisasi rantai produksi, mulai dari pemilihan lokasi budidaya menggunakan satelit, penghitungan benih yang ditebar, serta pemberian pakan otomatis. Optimalisasi produksi penting agar ukuran ikan seragam. Keseragaman hasil produksi membantu pembudidaya memasarkan produknya di pasar. ”Kerja sama dengan pihak swasta pengembang teknologi budidaya perlu ditingkatkan, sementara BPBL fokus mengembangkan benihnya. Rantai produksi yang efisien membuat harga ikan juga bisa lebih optimal sehingga menguntungkan konsumen dan produsen,” kata Sarwono di Ambon, Maluku, Selasa (12/3). Vice President Public Affairs eFishery Muhammad Chairil mengatakan, teknologi di bidang budidaya yang dimiliki perusahaannya mencoba menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. ”Pembudidaya di Ambon belum ada yang menggunakan teknologi ini. Kami berharap digitalisasi ini bisa masuk dan membantu,” ujarnya. (Yoga)

Kondisi nelayan di Indonesia kian sulit, terutama nelayan kecil dan tradisional. Biaya kebutuhan hidup yang meningkat semakin timpang dengan pendapatan nelayan yang kian menyusut. Data BPS memaparkan, nilai tukar nelayan (NTN) terus melandai dalam enam bulan terakhir. Pada Februari 2024 NTN tercatat sebesar 101,59 atau turun 0,15 % dibandingkan dengan Januari 2024 yang 101,74. Tren penurunan NTN mulai terlihat sejak September 2023 yang tercatat 105,64, pada Oktober 2023 sebesar 104,84, kemudian pada November turun ke 103,52, dan di Desember 2023 menjadi 102,46.

Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang membebani penghidupan nelayan, antara lain harga bahan kebutuhan pokok yang terus meningkat serta biaya melaut yang tinggi karena sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Nelayan kecil terpaksa membeli BBM secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sementara harga jual ikan dari hasil melaut justru menurun. ”Pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan. Kebutuhan biaya nelayan semakin tinggi, sedangkan pendapatan berkurang karena harga jual ikan turun. Ini membuat beban nelayan bertambah,” ujar Budi saat dihubungi, Senin (4/3). (Yoga)

Pulau Pasaran yang terletak di pesisir Bandar Lampung, Lampung, tepatnya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, selama ini dikenal sebagai sentra produksi ikan teri. Saat ini, pulau seluas 12 hektar itu bertransformasi menjadi kampung nelayan modern dengan berbagai fasilitas. Mimpi ekspor ikan teri dari Lampung dimulai dari sana. Di bawah terik matahari, puluhan ibu sibuk memilah ikan teri yang dijemur di atas papan anyaman bambu, Rabu (7/2). Mereka dengan cekatan mengumpulkan ikan teri berdasarkan ukurannya. Teri-teri berukuran besar dikumpulkan dalam keranjang khusus sebelum dikemas dalam plastik. Kesibukan para buruh harian lepas dan aktivitas pengolahan ikan teri yang dilakukan para nelayan membuat perekonomian di Pulau Pasaran terus bergerak. Setiap hari, berton-ton ikan teri yang diolah di pulau tersebut dikirim ke Jakarta untuk selanjutnya dikirim ke daerah lain di Jawa. Sisanya dipasarkan ke beberapa daerah di Lampung.

Dalam sehari, Pulau Pasaran bisa menghasilkan 6 ton hingga 8 ton ikan teri. Denyut perekonomian di sentra pengolahan ikan teri terbesar di Lampung itu semakin terasa dengan berdirinya Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran dengan fasilitas unit pengolahan ikan untuk mendukung peningkatan kualitas dan hilirisasi produk ikan teri. Di dalamnya terdapat ruang pendingin, rumah pengeringan ikan, dan alat uji mutu ikan. Semua sistem pengolahan ikan menggunakan standar ekspor. Selain itu, terdapat juga sentra kuliner yang menjual berbagai produk ikan teri kemasan dan berbagai produk olahannya, seperti keripik teri, peyek teri, sambal teri, atau teri goreng. Saat meresmikan Sentra Pengolahan Ikan Pulau Pasaran sebagai kampung nelayan modern pada 7 Februari 2024,

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistyo mengatakan, pembangunan fasilitas unit pengolahan ikan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor ikan teri dari Pulau Pasaran. Selain membangun infrastruktur, pemerintah juga telah memberikan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat. Pemerintah juga telah membantu untuk melakukan pengujian sampel ikan teri hingga sesuai dengan standar untuk bisa diekspor. Ketua Koperasi Produsen Nelayan Kalaju Pulau Pasaran Said menuturkan, saat ini pihaknya dibantu pemerintah sedang menjajaki kerja sama untuk bisa mengekspor ikan teri langsung dari Lampung. Selama ini, sebagian besar ikan teri dari Pulau Pasaran hanya dikirim ke Jakarta. Ke depan, ia berharap Pulau Pasaran tidak hanya dikenal sebagai sentra ikan teri di Lampung, tetapi juga dikenal sebagai daerah pengekspor ikan teri dengan kualitas terbaik. ”Kami sedang mencari pembeli dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia,” kata Said. (Yoga) 

Kelompok nelayan kecil Indonesia menolak usulan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO soal rencana membatasi dan melarang subsidi perikanan bagi nelayan, yang menjadi agenda utama pembahasan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari 2024. ”Jika negosiasi ini disepakati, nelayan kecil di Indonesia tidak akan lagi mendapat subsidi. Hal ini jelas akan makin membebani nelayan kita,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik saat dihubungi pada Kamis (29/2).  Dalam rancangan teks subsidi perikanan yang dibahas pada konferensi tersebut, WTO berencana melarang delapan jenis subsidi yang dinilai berkontribusi pada kegiatan penangkapan ikan berlebih dan melewati kapasitas secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak teregulasi (illegal, unreported, and unregulated/IUU overcapacity & overfishing).

Subsidi yang dilarang antara lain subsidi dalam bentuk BBM, asuransi, biaya pegawai, dan teknologi pencarian ikan. Dalam keterangan resminya, alasan WTO mendorong pengaturan subsidi itu, agar bisa menciptakan kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Rahmat menjelaskan, dalam negosiasi tersebut, WTO mengharuskan perubahan regulasi subsidi di negara anggota,termasuk Indonesia. Jika perjanjian WTO itu disahkan dan Indonesia ikut meratifikasi, UU No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam berpotensi berubah.

UU ini menyebut pemberian subsidi langsung bagi nelayan. Intervensi oleh WTO ini, imbuh Rahmat, dapat mengancam kedaulatan nelayan kecil dan tradisional. Oleh karena itu, IGJ bersama Kelompok Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyuarakan penolakan terkait rencana WTO tersebut. Ia mengatakan, aspirasi dan rekomendasi ini sudah disampaikan kepada delegasi Indonesia pada 25 Februari 2024 atau sehari sebelum KTM ke-13 WTO dilaksanakan. Harapannya, delegasi Indonesia punya kesempatan menyampaikannya pada pembahasan dalam KTM. (Yoga) 

Pembahasan mengenai pembatasan subsidi perikanan dan isu ketahanan pangan berjalan alot dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Penyegaran fungsi-fungsi organisasiini, utamanya dalam penyelesaian sengketa, diperlukan di tengah kondisi perdagangan internasional yang penuh gejolak. WTO menggelar KTM ke-13 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), 26-29 Februari. Acara dibuka pada Senin (26/2) petang WIB. Pada hari kedua, Selasa, para menteri perdagangan dunia memasuki agenda pembahasan negosiasi terkait sector perikanan dan pertanian. Dilansir dari AFP, Selasa, pembicaraan tertutup akan berlangsung pada hari kedua konferensi yang dijadwalkan berlangsung hingga Kamis.

Namun, pembahasan bisa molor karena tak kunjung ada konsensus di antara 163 negara anggota dan anggota baru, yakni Komoros dan Timor Leste. Kesepakatan penghapusan subsidi yang mendorong penangkapan ikan berlebihan (overfishing) dan mengancam keberlanjutan stok ikan belum mencapai konsensus pada KTM ke-12, Juni 2022. Implementasi Kesepakatan Subsidi Perikanan (Fisheries Subsidies Agreement/FSA) baru dilakukan apabila sudah diratifikasi dua pertiga dari seluruh anggota WTO. Selain isu subsidi perikanan, isu pertanian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham publik untuk tujuan ketahanan pangan menjadi tema perundingan hari kedua.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, terkait isu pertanian, Indonesia bersama negara anggota G33, kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik, kelompok negara Afrika, serta negara-negara kurang berkembang mendorong adanya kesepakatan mengenai Pemilikan Saham Publik untuk ketahanan pangan. Mengenai isu subsidi perikanan, lanjut Djatmiko, Indonesia akan memperjuangkan di fase perundingan tahap ke-2 ini agar tercipta kesepakatan yang seimbang dan efektif, khususnya, terkait permasalahan yang belum terselesaikan, yakni overfishing overcapacity (OFOC) serta perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment/SDT) di pilar OFOC.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan, moratorium menyebabkan hingga saat ini perusahaan luar negeri penyedia layanan streaming musik, video, dan komutasi awan di Indonesia tidak dibebankan tarif impor data untuk aktivitas layanan mereka. Dari sisi pendapatan negara, kebijakan itu merugikan sejumlah negara,termasuk Indonesia, karena menghilangkan potensi pendapatan. Secara rinci, kata Nailul, harga berlangganan layanan streaming digital, seperti Netflix, Spotify, dan Vidio, saat ini tak menghitung biaya impor jasa ”data” dari luar negeri. Penghentian moratorium akan menyebabkan biaya berlangganan Netflix lebih mahal karena ada biaya bea masuk layanan data dari luar negeri. (Yoga) 

Hilirisasi nikel mengubah lanskap kehidupan warga Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Daerah yang semula bergantung pada perkebunan kelapa, rempah-rempah, dan hasil laut kini berkembang menjadi sentra hilirisasi nikel. Namun, pertanian dan kelautan tetaplah sektor menjanjikan bagi masa depan warga Pulau Obi yang harus dipertahankan. Jejak-jejak kejayaan komoditas kelapa di pulau itu nyata terlihat di Desa Buton, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di sepanjang jalan, barisan pohon kelapa mendominasi. Umumnya, pohon-pohonnya sudah tua, tak terawat, daunnya banyak yang kering, dan buahnya dibiarkan jatuh berserakan. Dulunya, kelapa menjadi tumpuan kehidupan warga Desa Buton. Daging kelapa dikeringkan menjadi kopra dikirim ke Makassar, Sulsel, sebelum diekspor ke berbagai negara tujuan.

Sayang, harga kopra jatuh dalam dua tahun terakhir dari Rp 7.000 per kg menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per kg. Situasi ini, menurut Ketua BUMDes Batu Putih, Mahfud Lohor (42), membuat banyak warga tidak lagi bergantung pada kopra. Anjloknya harga kopra dari Rp 7.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 5.000-Rp 6.500 per Pada 2022, keadaan mulai berubah saat ia dan beberapa petani lain diajak Harita Nickel mengembangkan komoditas pertanian, seperti semangka dan padi lewat program Sentra Ketahanan Pangan Obi (Sentani). Kelapa yang berserakan di bawah pohon dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik, khususnya untuk semangka. Mahfud tidak menyangka, air kelapa yang selama ini untuk melepas dahaga bisa pula menyuburkan tanaman.

Mahfud dan petani lain membuka lahan semangka seluas 3 hektar. Dalam meracik pupuk organik, para petani menggunakan air kelapa sebagai bahan dasar, dicampur krimer kental manis, air tempe, dan gula pasir. Hasilnya, semangka terasa manis. Dari lahan 3 hektar, para petani di BUMDes Batu Putih bisa menghasilkan satu ton semangka. Hasilnya dijual ke Harita Nickel untuk dikonsumsi para karyawan. Selain semangka, Program Sentani Harita Nickel juga membina warga menanam padi, yang menghasilkan gabah kering panen (KGP) hingga 4,5 ton per hektar setiap musim panen dari 10 hektar sawah. Peningkatan produktivitas ini juga membuat jumlah petani di BUMDes Batu Putih bertambah, dari 10 petani menjadi 30 petani. Beras hasil panen nantinya juga dijual ke perusahaan sebagai konsumsi karyawan.

Di Desa Kawasi, yang berbatasan dengan kawasan pertambangan Harita Nickel, kelompok perempuan juga dibantu mengembangkan usaha keripik pisang dan umbi-umbian. Mereka juga memproduksi abon ikan tuna, minyak kelapa, dan sambal roa dalam kemasan. ”Produk yang paling dicari adalah keripik pisang. Kami awalnya tidak mengira kalau keripik pisang dikemas dan dipasarkan seperti ini,” ujar Suryani, yang akrab dipanggil Mama Cahya, penggerak kelompok perempuan di Kawasi. Anggota kelompoknya pun berkembang dari Sembilan orangmenjadi 19 orang. Usaha kelompok keripik ini beromzet hingga Rp 24 juta per bulan sehingga sangat membantu menambah penghasilan anggotanya, yang sebagian besar keluarga nelayan. Selain nikel, sektor pertanian dan perikanan yang menghidupi warga dapat kembali menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. (Yoga) 

Minimnya efektivitas program tol laut menjadi salah satu sumber tidak optimalnya pemanfaatan sektor perikanan laut. Upaya mengoptimalkan sektor perikanan terganjal oleh masalah sistem rantai dingin hingga logistik. Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Febry Calvin Tetelepta mengemukakan, tidak optimalnya ekonomi perikanan laut disebabkan lemahnya infrastruktur logistik dan ekonomi antarpulau. Kesimpulan itu diperoleh dari penelusuran tim KSP di pulau-pulau kecil dan terluar Indonesia tahun 2023. Dari hasil pantauan trayek transportasi laut barang, trayek barang dari Indonesia bagian barat ke timur umumnya penuh, tetapi sebaliknya trayek dari timur ke barat minim muatan bahkan kosong. Pemda dinilai belum memaksimalkan tol laut untuk mendukung keunggulan komparatif daerah sehingga kapal bisa kembali ke barat membawa penuh angkutan.

”Kita lihat tol laut itu jaringannya ke timur sangat baik, tetapi kapal kembali (ke barat) dalam kondisi kosong. Muatan balik tidak imbang. Pemda tidak memaksimalkan fasilitas tol laut dengan baik sehingga harga-harga tetap semakin mahal,” ujarnya dalam Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang digelar KKP secara hibrida, Selasa (20/2). Febry menambahkan, ketimpangan bongkar dan muatan balik tol laut membuat subsidi besar yang digelontorkan pemerintah menjadi tidak efektif. Kondisi itu diperparah dengan minimnya ketersediaan kontainer berpendingin (reefer container). Data kontainer berpendingin milik Pelni tahun 2022, menunjukkan, total produksi perikanan yang mencapai 16.920 ton hanya ditangani kapal tol laut berkapasitas 846 TEUs.1TEUs setara dengan 10-12 ton barang. Hambatan logistik itu dinilai mengganggu pengembangan usaha perikanan nasional. (Yoga)