PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK : KKP Nilai Pelaku Usaha Perikanan Tak Jujur
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pelaporan mandiri pelaku usaha penangkapan perikanan menyebabkan realisasi pendapatan negara bukan pajak pada 2023 merosot 9,1% secara tahunan menjadi Rp1,69 triliun.Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) khususnya PNBP perikanan tangkap mengalami penurunan yang cukup tajam, tetapi masih di atas Rp600 miliar. Menurutnya, susutnya PNBP perikanan tangkap lantaran banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam melapor besaran nilai pungutan hasil perikanan pascaproduksi.
Mekanisme kutipan PNBP di sektor perikanan mengacu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan mengubah mekanisme PNBP pungutan hasil perikanan (PHP). Awalnya, PNBP PHP ditarik saat praproduksi, atau pada saat surat izin penangkapan ikan (SIPI) dikeluarkan.
Besaran nilai pungutan dihitung secara mandiri oleh pelaku usaha perikanan tangkap, melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian dengan formula: indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan.Di sisi lain, dia membantah bahwa merosotnya jumlah realisasi PNBP di 2023 disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Mengingat, aturan ini belum diberlakukan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023