Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur kian mengancam perikanan global. Hasil studi terbaru yang dirilis Global Fishing Watch menemukan, 75 % kapal-kapal penangkapan ikan berskala industri di dunia tak terpantau publik. Global Fishing Watch bekerja sama dengan peneliti Universitas Wisconsin-Madison, Duke University, UC Santa Barbara, dan SkyTruth menganalisis citra satelit selama periode 2017-2021. Mereka mendeteksi kapal dan infrastruktur lepas pantai di perairan pesisir pada enam benua yang sebagian besar merupakan wilayah aktivitas industri. Hasil analisis menunjukkan, aktivitas kapal-kapal itu tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak terdeteksi sistem pemantauan publik.

Organisasi konservasi laut internasional, Oceana.Org, yang juga pendiri Global Fishing Watch, menyebut, jumlah kapal perikanan skala industri di dunia mencapai 440.000 kapal. Hasil tang kapannya 72 % total penangkapan ikan di laut. ”Pemerintah tidak akan bisa mengelola apa yang mereka tidak bisa lihat,” kata Jacqueline Savitz, Chief Policy Officer Oceana, dalam keterangan pers, Rabu (3/1). Hasil penelitian Global Fishing Watch juga menemukan banyak kapal penangkap ikan gelap beroperasi di kawasan perlindungan laut. Kehadiran armada gelap itu menimbulkan tantangan besar bagi dunia dalam upaya melindungi dan mengelola sumber daya ikan.

”Revolusi industri baru telah muncul di lautan kita tanpa terdeteksi sampai sekarang,” ujar David Kroodsma, Director of Research and Innovation Global Fishing Watch, dalam rilis Global Fishing Watch. Penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (ilegal, unreported, unregulated/IUU fishing), yang juga dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir, menjadi pemicu utama terkurasnya sumber daya laut yang mengancam ketahanan pangan dunia dan memukul rasa keadilan bagi pelaku usaha perikanan yang selama ini patuh regulasi. Bentuk IUU fishing, antara lain, penangkapan ikan tanpa izin, pelanggaran batas wilayah tangkapan, penangkapan ikan berlebih, dan penggunaan alat tangkap ikan yang terlarang dan merusak ekosistem.

Kerugian dari IUU fishing itu ditaksir berkisar 10 miliar USD - 23 miliar USD (Rp 158 triliun - Rp 363,4 triliun). Lemahnya tata kelola perdagangan komoditas perikanan menyebabkan penurunan stok dan kualitas perikanan, selain berdampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Felicia Nugroho, dalam konferensi pers, pekan lalu, mengungkap, laporan Indeks Risiko IUU Fishing perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sebab, laporan itu menjadi rujukan pasar internasional untuk memilah produk perikanan laut yang terhindar dari praktik perikanan ilegal. Badan-badan perdagangan juga menggunakan laporan itu untuk menghindari risiko masuknya ikan dari sumber ilegal ke negara. ”(Laporan) ini akan sangat berdampak jika pembuat kebijakan tidak melihat ini sebagai langkah-langkah (perbaikan) ke depan,” ujarnya. (Yoga)

Penanaman karang di perairan Desa Lewotobi membuahkan hasil. Ikan mudah didapatkan langsung dari sarangnya. Efren Tumu (24) keluar dari dalam air menenteng enam ikan karang jenis kakap dan kerapu yang dijemput dari rumahnya di antara terumbu karang pada kedalaman hingga 15 meter di pesisir Desa Lewotobi, Kecamatan Ile Bura, Flores Timur, NTT. ”Kebetulan arus air laut tidak terlalu kencang. Di bawah banyak ikan, tinggal saya pilih mana yang perlu diambil. Jadi, bukan lagi mencari ikan, tetapi seperti menjemput ikan dari sarangnya,” kata Efren, awal Januari 2024. Sejak usia 14 tahun, ia sering memanah ikan di dasar laut menggunakan senapan tradisional dan sebatang anak panah. Setiap hari, ketika air laut teduh, Efren dan belasan pemuda di desa itu memanah ikan karang. Setiap orang bisa mendapat hingga belasan ekor. Mereka menjualnya ke masyarakat desa itu dan desa-desa tetangga dengan harga Rp 25.000 per kg.

Penjualan ikan karang kini menjadi mata pencarian sebagian anak muda. Agar populasi ikan tidak menurun, waktu perburuan dibatasi dan ukuran ikan yang dipanah pun tidak boleh kurang dari 15 sentimeter panjangnya. Ikan kecil tidak boleh dipanah. Populasi ikan relatif stabil sejak belasan tahun silam seiring perbaikan ekosistem laut lewat program penanaman karang yang dilakukan selama 8 tahun terakhir.

Dulu perairan di depan pesisir Desa Lewotobi menjadi surga pelaku pengeboman ikan. Hampir setiap hari terdengar ledakan besar yang merusak ekosistem bawah laut. ”Banyak populasi ikan hilang,” tutur Tarsius Buto Muda, Kepala Desa Lewotobi. Melihat kondisi itu, pemerintah desa bekerja sama dengan LSM menanam karang. Total sebanyak 35 media tanam, dengan 25 media berukuran 1 meter persegi dan 10 media berukuran 3 meter persegi. Untuk menjaga kelestarian biota laut dan pesisir, pada 2017 terbitlah Peraturan Desa Lewotobi No 9 tentang Perlindungan Pesisir dan Laut Desa Lewotobi. Lewotobi menjadi desa pertama di Flores Timur yang memiliki perdes tersebut. Kini masih menjadi satu-satunya. (Yoga)

Pemerintah berhasil mencapai kesepakatan pembebasan tarif ekspor untuk empat komoditas olahan ke Jepang. Produk ekspor tuna olahanasal Indonesia ke Jepang beberapa tahun terakhir terus meningkat. Tarif ekspor 0 % tersebut berlaku untuk empat kode HS, yakni ekspor tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6 % menjadi 0 % serta pos tarif ekspor katsuobushi dengan kode HS 1604.14-091 dan tuna lain dengan kode HS 1604.14-099 dari semula 9,6 % menjadi 0 %. Otoritas Jepang terlebih dulu memberikan eliminasi tarif untuk pos tarif tuna kaleng Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis, pada tahun 2022 Jepang mengimpor produk tuna-cakalang olahan dengan empat kode HS tersebut sebesar 395 juta USD.

Pemasok utamanya Thailand (58 %), diikuti Indonesia (17,96 %), Filipina (16 %), dan Vietnam (4 %). Total produk tuna-cakalang yang diimpor Jepang senilai 2,2 miliar USD, kedua terbesar di dunia setelah AS. Dimana pasokan Indonesia senilai 154 juta USD (7 %) atau urutan ke-6 negara pengekspor tuna-cakalang ke Jepang. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo, pekan lalu mengemukakan, tarif 0 % memberikan peluang signifikan terhadap peningkatan pasar ekspor tuna olahan ke Jepang. Hal ini mengingat pihak Jepang sejak perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) berlaku tahun 2007 tidak memberikan tarif preferensi terhadap produk tuna olahan kepada Indonesia.

Daya saing produk tuna Indonesia di pasar Jepang diharapkan akan terus meningat mengingat Thailand sebagai kompetitor sudah lebih dulu menikmati tarif preferensi produk olahan tuna. ”Dengan tarif 0 % ini, diharapkan pada lima tahun ke depan ekspor tuna dan cakalang Indonesia meningkat 20 %. Selain itu, mendorong peningkatan akses pasar tuna olahan Indonesia ke Jepang. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi pengolahan produk tuna olahan, baik PMDN maupun PMA, dan meningkatkan hilirasi industri tuna di Indonesia,” katanya saat dihubungi, Minggu (14/1/2024). (Yoga)

Pemerintah berencana menuntaskan regulasi terkait dengan ekspor benih bening lobster pada akhir Januari 2024. Kebijakan membuka keran ekspor benih itu sempat menuai kontroversi publik berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya atau plasma nutfah, serta terpukulnya budidaya lobster dalam negeri. Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam periode 2021-2024 adalah perikanan budidaya berkelanjutan dengan fokus pada pengembangan komoditas unggulan, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Guru Besar Sumber Daya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB University Luky Adrianto berpendapat, ekspor berupa benih sumber daya ikan, termasuk di dalamnya benih bening lobster, seharusnya memperhitungkan aspek neraca sumber daya ikan dan bukan hanya neraca ekspor dalam perspektif ekonomi.

”Neraca sumber daya ikan sangat penting dalam perspektif spasial dan temporal,” katanya, saat dihubungi, Kamis (11/1/2024). Benih bening lobster memiliki karakteristik spasial berupa ruang yang terbatas serta temporal dalam kaitan siklus hidup. Dengan demikian, stok lobster di suatu lokasi tidak selalu berlimpah sepanjang tahun serta bergantung pula pada kualitas ekosistem. Pengelolaan berbasis wilayah perikanan dinilai sangat penting untuk memastikan keberlanjutan stok benih lobster. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam konferensi pers ”Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2024”, Rabu (10/1), memaparkan, payung hukum terkait dengan kebijakan ekspor benih bening lobster sedang disusun agar keran ekspor benih itu bisa dibuka dan memberikan manfaat bagi negara. ”Targetnya akhir bulan ini aturan bisa selesai,” ujarnya. 

Penasihat Himpunan Budidaya Laut Indonesia (Hibilindo) Effendy Wong mengingatkan, sewaktu keran ekspor benih bening lobster dibuka pada 2020, penyelundupan benih lobster itu masih tetap berlangsung. Sementara itu, kewajiban bagi eksportir benih lobster untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri terindikasi praktik manipulasi. Effendy meminta komitmen pemerintah untuk mendorong hilirisasi perikanan dengan tidak mengeksploitasi benih atau plasma nutfah untuk diekspor. Budidaya lobster sebagai komoditas unggulan perikanan Indonesia harus didorong untuk berdaya saing dan menghasilkan nilai tambah. Kebijakan ekspor benih merupakan langkah mundur budidaya lobster di Indonesia dan, sebaliknya, hanya akan menguntungkan pembudidaya lobster di Vietnam. (Yoga)