Persoalan data yang lemah dan minimnya kajian yang melandasi sejumlah kebijakan di sektor kelautan dan perikanan berpotensi memicu bias kebijakan dan persoalan baru. Sejumlah kalangan menyerukan pembenahan tata kelola di tengah tantangan pangan masa depan. CEO dan Founder Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar mengemukakan, perlu pembenahan data sebagai landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengusung isu perikanan berkelanjutan dan ekonomi biru. Data yang keliru dinilai berpotensi memicu persoalan baru.

Ia menyoroti rencana kebijakan ekspor benih bening lobster yang minim kajian dan akurasi data. Keberadaan data yang solid dinilai sangat penting. Saat ini, rencana kebijakan itu juga menuai polemik di publik terkait ancaman keberlangsungan stok sumber daya benih, dan nasib pengembangan budidaya lobster di dalam negeri. ”Mengingat kebijakan (ekspor benih lobster) bisa berdampak luas secara ekologis, sosial, dan ekonomi, KKP perlu disiplin dalam menyiapkan kajian ilmiah agar nantinya (kebijakan) tidak bablas, serta mengurangi potensi masalah di kemudian hari,” katanya, Rabu (15/11). (Yoga)

Rencana pemerintah melegalkan ekspor benih bening lobster, antara lain, untuk memetik manfaat nilai ekspor benih bagi penerimaan negara bukan pajak. Namun, kebijakan itu dinilai tidak didukung data riil stok benih. Saat ini, berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia, ekspor benih lobster dilarang. Namun, dalam draf Rancangan Permen KP tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp), ekspor benih bening lobster bisa dilakukan. Pasal 6 Ayat 1a dalam draf itu menyebutkan, investor selain dapat mengekspor benih ke luar negeri, juga melakukan aktivitas pembudidayaan di Indonesia. Rancangan aturan itu kini dalam tahap konsultasi publik.

Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, rencana untuk membuka kembali keran ekspor benih bening lobster sedang dikaji, antara lain guna menggali potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Di samping itu, pemerintah mengundang investor asal Vietnam untuk pengembangan budidaya lobster di Indonesia. Ekspor lobster hasil budidaya di Vietnam pada tahun 2022 mencapai nilai 2,5 miliar USD, dengan sumber benih lobster semuanya berasal dari Indonesia. Jumlah benih lobster yang dipasok ke Vietnam setiap tahun mencapai 400 juta-600 juta benih, dengan harga benih rata-rata 2 USD per ekor. Itu mengindikasikan nilai ekspor benih lobster asal Indonesia yang diselundupkan ke Vietnam mencapai 1,2 miliar USD per tahun.

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menyoroti rencana membuka ekspor benih bening lobster tidak sejalan dengan kondisi pemanfaatan lobster yang berada di status ”merah”. ”KKP sampai sekarang tidak bisa menjelaskan kepada publik mengenai data stok benih bening lobster yang ada di perairan di Indonesia. Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan besar masyarakat. Jika pemerintah serius, seharusnya persoalan data bisa diselesaikan,” ujar Parid. (Yoga)

Perairan Maluku surga bagi pemburu ikan, 37 % sumber daya ikan nasional ada di sana. Namun, kemiskinan yang menjerat ribuan rumah tangga nelayan di sekitarnya menggambarkan nestapa kehidupan warga di lumbung ikan yang terlupa. Puluhan kapal besi teronggok di Pulau Maikor, Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Jumat (22/9). Bodi kapal-kapal itu berkarat. Tidak ada anak buah kapal yang beraktivitas di sana. Gedung di dekat dermaga yang pernah dioperasikan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) juga terbengkalai. Dulu, Benjina menjadi jantung perekonomian Kepulauan Aru. Industri perikanan di sana menyerap lebih dari 1.000 pekerja. Akan tetapi, terungkapnya kasus perbudakan ratusan nelayan asing oleh perusahaan perikanan pada 2015 telah mengubah keadaan di Benjina. Perusahaan itu ditutup. Aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan industri perikanan pun lumpuh.

Hingga 2015, PT PBR mengoperasikan 80 kapal pukat harimau (trawl) eks asing. Perusahaan itu mempekerjakan 300 orang Indonesia dan 1.800 warga asing, 90 persen di antaranya dari Thailand. ”Sebelum perusahaan ditutup, suasana Benjina ramai karena banyak orang yang bekerja di sini. Namun, sekarang keadaannya berbeda,” ujar Mat Sarif (49), warga Benjina. Setelah PT PBR ditutup, banyak pekerja meninggalkan Benjina. Pekerja dari pulau itu beralih menjadi pekerja kapal transportasi, bercocok tanam, dan nelayan. ”Setelah perusahaan ditutup, warga mencari penghidupan masing-masing. Padahal, potensi ikan di sini melimpah. Industri dibutuhkan untuk mengelolanya. Namun, tentu dengan cara-cara yang baik,” katanya. (Yoga)

Menurut Kahar (tengkulak), kerja tengkulak adalah melayani. Ia melayani para nelayan dengan memberikan  kebutuhan mulai dari bahan bakar, oli, hingga uang rokok para nelayan. Tujuannya, agar nelayan terus menjual tuna kepada dia. Semua pengeluaran itu akan dihitung ketika nelayan menjual tangkapannya. Ketua Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Sabiin Asar mengatakan, pendirian koperasi pada 2017 itu berangkat dari realitas bahwa banyak nelayan Morotai terjerat utang pada tengkulak. Koperasi ingin menggantikan peran tengkulak. Menurut Sabiin, pinjaman dana bagi nelayan sama sekali tidak dibebani bunga seperti yang diterapkan sebagian tengkulak. Harga beli ikan tuna dari nelayan pun mengikuti harga pasar, berbeda dengan harga dari tengkulak yang lebih murah.

Saat ini koperasi beranggotakan 60 nelayan yang tersebar di wilayah timur Pulau Morotai. Setiap bulan koperasi bisa menyerap sekitar 10 ton ikan tuna dengan harga berkisar Rp 40.000-Rp 50.000 per kg. Ikan tuna diolah dalam bentuk loin beku, lalu dikirim ke perusahaan ikan di Ternate. Hasil penjualan mencapai Rp 5 miliar per tahun dengan pendapatan bersih Rp 500 juta. Meski demikian, diakui masih banyak nelayan yang tetap bergantung pada tengkulak. Pasalnya, distribusi bahan bakar ke nelayan mayoritas dikendalikan tengkulak. Tengkulak juga mempermudah urusan nelayan, seperti dalam pengadaan perahu motor. Kadis Perikanan Morotai Yoppy Jutan mengatakan, 887 perahu yang dimiliki 3.743 nelayan Morotai masih berupa perahu-perahu kecil berukuran maksimal 3 gros ton (GT). Rencana untuk pengadaan perahu motor terkendala anggaran. Alokasi anggaran untuk sektor perikanan hanya Rp 8 miliar atau 1 % dari total APBD dari daerah yang kaya potensi laut itu. (Yoga)

Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.

Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut 1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi sebagai nelayan di tengah hamparan  lautan yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya, kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.

Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional. Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022 menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta  buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan relatif belum sejahtera. (Yoga)

Bagi nelayan di Desa Assilulu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bubu telah menjadi warisan dari generasi ke generasi. Alat tangkap tradisional berbahan bambu dan kayu itu memastikan warga dapat menikmati berkah laut secara berkelanjutan. Emang Mamang (46) Sabtu (2/9), dariperahu yang digoyang ombak kecil mendekatkan wajahnya ke permukaan laut lalu mengintip dengan kotak kayu yang salah satu sisinya berlapis kaca. Emang meminta dua rekannya menarik tali sepanjang 30 meter, kurang dari lima menit, sebuah bubu terangkat dari laut sedalam 7 meter tersebut. Bubu sepanjang 2,6 meter dengan lebar 1,7 meter itu serupa jaring berbahan kayu dan bambu yang dirangkai menjadi anyaman. Di kedua sisinya terdapat pintu berbentuk kerucut. Cara kerjanya, ikan akan masuk ke lubang itu kemudian terjebak di dalam karena ujungnya mengecil.

Alat tangkap tradisional nan ampuh itu telah menjadi andalan nelayan Assilulu sejak dulu kala. Nelayan tak perlu jauh-jauh melaut atau repot menebar jala dan memancing. Mereka cukup menempatkan perangkap itu di titik-titik strategis di perairan dangkal dan meninggalkannya selama 1-2 hari. Setelah itu, mereka kembali untuk ”memanen” ikan yang telah terperangkap. ”Tadi saya dapat 12 ikan garopa (kerapu) dan ikan kulit pasir dari satu bubu. Kalau musim angin barat (Oktober-Januari), satu bubu bisa dapat 50 ikan,” ucap Emang yang memiliki enam bubu. Penentuan waktu pengambilan hasil tangkapan bubu juga diatur tiga kali sepekan atau setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Warga menyebutnya sebagai tanila atau hari baik. Jeda itu memberi waktu bagiikanuntuk masuk ke bubu dan mencegah ikan besar yang terkurung memakan ikan kecil.

Siang itu, Emang mendapatkan 12 ikan seberat 1,5 kg per ekor. Harga ikan kulit pasir berkisar Rp 15.000 per kg, sedangkan kerapu Rp 25.000 per kg. Di restoran di Kota Ambon, harganya bisa Rp 80.000 per kg. Setelah menjual beberapa ekor, bapak satu anak ini mengantongi sedikitnya Rp 200.000. Jumlah tersebut untuk mengganti biaya bensin dua liter sekitar Rp 30.000 hari itu dan beberapa hari ke depan. Ikan lainnya dibakar untuk disantap bersama. Hanya disiram air laut, rasa ikannya sedap. Jaffar Layn (66), nelayan lainnya, juga sudah puluhan tahun menggunakan bubu untuk mencari ikan. Tiga kali sepekan, ia memanen ikan di bubunya sejak pukul 07.00 hingga 12.00. ”Setiap kali ambil bubu, saya bisa dapat 20-30 kilogram ikan,” kata pemilik sembilan bubu ini. (Yoga)

Untuk pertama kali setelah sebulan ”libur” karena cuaca ekstrem, Sardi (36) kembali melaut, Selasa (5/9) malam. Bersama sembilan awak lain, kapal bagang miliknya digerakkan belasan mil dari pesisir Teluk Buli di Halmahera Timur, Maluku Utara. Tiba di lokasi, 60 lampu yang dipasang mengelilingi empat sisi bagang langsung dinyalakan. Kapal harus terlihat paling mencolok untuk mengalahkan terangnya pertambangan nikel di pesisir teluk agar ikan mendekat. ”Ikan-ikan itu dulu di tepi pantai, dekat bakau,  sekarang tidak ada lagi. Nelayan harus pergi lebih jauh untuk mendapatkan ikan,” ucap Sardi. Perairan yang berjarak hingga 5 mil dari pantai tak lagi menjadi tempat hidup ikan karena diduga tercemar tambang. Lumpur limbah tambang sering memenuhi jaring sehingga terasa lebih berat saat diangkat.

”Ini, kan, jaringnya hitam jadi kecoklatan. Itu limbah,” ujarnya setelah menarik jaring yang ditebarnya. Dari jaring yang dipasang selama tiga jam itu, Sardi mendapatkan ikan kembung dan teri tak sampai 100 kg. Sejak lima tahun terakhir, hanya dua jenis itu yang masih bisa ditangkap nelayan setempat. Padahal, sebelum tambang beroperasi tahun 2003, Sardi bisa menangkap tongkol dan cakalang hingga 16 ton sekali menjaring. Namun, menjaring jenis ikan itu kini tinggal cerita. ”Ikan menghilang sejak ada tambang. Memang tidak serentak hilang, tetapi perlahan,” ujar pria yang menjadi nelayan sejak 20 tahun lalu ini. Indikasi pencemaran di pesisir teluk tampak pula saat Kompas menyusuri perairan dekat Moronopo, Desa Soa Sangaji, Maba, Halmahera Timur. Sejauh mata memandang, Selasa (5/9) siang, air laut keruh kecoklatan. Areal tempat bakau berada pun tertutup sedimen yang tebal. Padahal, menurut Fakir Batawi (50), nelayan Soa Sangaji, area itu semula merupakan wilayah tangkapan ikan nelayan. Fakir yang baru pulang dari melaut menunjukkan buktinya. Melaut setengah hari, Fakir hanya memperoleh ikan-ikan kecil yang jumlahnya tak sampai 50 ekor. (Yoga)

Para nelayan di pesisir lumbung ikan Indonesia timur mengeluhkan tangkapan yang semakin berkurang. Saatnya pemerintah meninjau kebijakan. Harian Kompas edisi Senin (6/11) melaporkan hasil liputan khusus Jelajah Laut Papua dan Maluku. Jelajah dilakukan sepanjang Juni hingga September 2023. Kawasan yang ditelusuri adalah wilayah yang oleh pemerintah disebut sebagai wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Ketentuan tentang WPP tertuang dalam Kepmen Kelautan dan Perikanan No 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Ada 11 WPP di Indonesia, lima di antaranya didatangi tim peliput. Kelima WPP tersebut adalah WPP 714, 715, 716, 717, dan 718 yang berada di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Temuan utamanya, gejala penangkapan ikan berlebih mencuat di sejumlah lumbung ikan di kawasan timur Indonesia. Akibatnya, nelayan kecil di pesisir lumbung ikan menjadi pihak yang paling terpukul, tergambar dari pengalaman Umar Waymese (45), nelayan di Desa Kawa, Kecamatan Seram Bagian Barat, Maluku, yang ditemui tim peliput pada Senin (4/9). Umar sudah melaut 15 jam sebelumnya di laut yang masuk dalam WPP 715, hanya mendapat puluhan ekor cakalang dan tuna kecil yang beratnya 3 kg per ekor. Padahal, lima tahun sebelumnya, ia dapat mengait dua hingga tiga tuna dengan berat puluhan kilogram sekali melaut beberapa jam. Semua berubah sejak kapal-kapal berukuran 90 gros ton (GT) dari luar Maluku hilir mudik di perairan Seram. Perahu Umar dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingan kapal-kapal besar itu. (Yoga)

Perahu-perahu nelayan berukuran maksimal 3 gros ton berjejer di pesisir kampung-kampung nelayan di Pulau Morotai, Maluku Utara. Berada di bibir SamudraPasifik, perairan itu kerap diterjang gelombang tinggi. Al Hadar (52), warga Desa BereBere, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai, terpaksa menepikan perahunya. Angin bertiup kencang dan tinggi gelombang lebih dari 3 meter tak mungkin bisa ditaklukkan perahunya yang berukuran kurang dari 3 gros ton (GT). ”Hanya perahu berukuran lebih dari 30 GT yang bisa menaklukkan ombak itu, seperti kapal-kapal nelayan dari Bitung (Sulut). Mereka tetap bisa mencari ikan di dekat Morotai meski ombak sedang tak bersahabat,” tuturnya. Menurut data Koperasi Nelayan Tuna Pasifik di Sangowo, Morotai Utara, dari 60 nelayan yang terdaftar sebagai anggota, semuanya memiliki perahu berukuran 1,5 GT dan 3 GT. Perahu seperti itu berisiko tenggelam ketika tinggi gelombang melampaui 1 meter.

Selain armada tangkap, nelayan kerap kesulitan memperoleh BBM yang pasokannya terbatas. Saat musim ikan, mereka terpaksa membeli Pertamax dengan har-ga Rp 17.000 per liter, lebih mahal daripada harga semestinya Rp 1% dari total APBD Morotai sebesar Rp 800 miliar yang habis menopang sarana dan prasarana perikanan. Dia mengatakan, sempat datang bantuan kapal-kapal berukuran besar dari pemerintah pusat. Namun, desain sejumlah kapal di bawah standar. ”Kapalnya akan dioperasikan di Samudra Pasifik,tetapi kapal yang diberikan seperti yang beroperasi di teluk,” katanya. Nelayan membutuhkan kapal berukuran minimal 28 GT. Problem sektor perikanan tangkap juga dialami nelayan di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Senin (18/9) dini hari, kapal pemburu ikan pelagis kecil berukuran 80 GT yang dinakhodai Ramli Lestaluhu (61) tiba di rumpon, rumah ikan buatan, 30 menit setelah ditebar, jaring kembali ditarik ke kapal.

Perlahan-lahan sejumlah ikan momar atau ikan layang (Decapterus) yang terjebak di dalamnya. Jumlah ikan 387 kilogram. Kendati tangkapan melimpah, rezeki nelayan di Banda tak pernah pasti. Belum tentu tangkapan mereka laku terjual di pasaran mengingat minimnya pembeli. Ketika tangkapan melimpah, terutama pada September hingga Desember, tempat penampungan atau pengolahan ikan kewalahan lantaran tempat pembekuan ikan (cold storage) terbatas. Penampung tak berani membeli banyak, harga ikan pun merosot. Terpaksa sejumlah nelayan membuang tangkapan ke laut. Jumlahnya mencapai ratusan ton. ”Saat musim panen, bahkan kami libur. Ikan yang dibeli perusahaan kadang hanya dari nelayan yang sudah bermitra dengan  mereka,” kata Maarif (56), nelayan di Pulau Run, sekitar satu jam perjalanan dari Naira. (Yoga)

Para nelayan  kecil di kawasantimur Indonesia harus melaut lebih jauh, lebih lama, dengan biaya lebih. Itu pun tanpa jaminan hasil yang sepadan. Setelah melaut lebih dari 15 jam, Umar Waymese (45) akhirnya bersandar di pesisir Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Senin (4/9) petang. Istri, anak, dan kerabat lain menantinya dengan senyum. Mereka berharap Umar membawa banyak tuna, ikan incaran utama nelayan di desa tersebut. Namun, angan itu pupus. Lelaki tersebut hanya membawa peluh di wajah, bau terik matahari di pakaiannya, serta puluhan ekor ikan cakalang dan tuna kecil (baby tuna) yang beratnya berkisar 3 kg per ekor, yang hanya cukup untuk menutup biaya pembelian 60 liter pertamax sebagai bahan bakar perahunya. Artinya, tidak ada uang lebih untuk memenuhi kebutuhan lain, kecuali sebagian ikan yang tak dijual untuk dimakan sendiri.  

”Sekarang, ikan tuna sudah ’mati’. Ikan kecil juga ’mati’,” ucapnya.  Umar memakai kiasan itu untuk menggambarkan kondisi susahnya mendapatkan tuna di Laut Seram kini. Dia tidak tahu pasti mengapa ikan pelagis besar itu seolah menghilang. Padahal, lima tahun lalu, ia masih kerap mengait tuna dengan berat puluhan kilogram di sana. ”Kadang dua atau tiga ekor tuna sekali melaut,” ungkapnya. Jaraknya juga kurang dari 20 km dari pesisir dengan kebutuhan bensin maksimal 30 liter. Semua berubah sejak kapal-kapal raksasa berukuran 90 gros ton (GT) marak hilir mudik di perairan Seram. Kapal-kapal ikan itu berasal dari luar Maluku. Perahu nelayan setempat yang panjangnya hanya 7 meter dan lebar 1,2 meter dengan bobot 0,5 GT jelas bukan tandingannya. Umar menduga kapal-kapal itu juga menjaring tuna di area kurang dari 12 mil laut (sekitar 22 km) dari pantai. Padahal, Permen KP No 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap melarang kapal ukuran di atas 30 GT beroperasi di laut lepas di bawah 12 mil laut. (Yoga)