Impor produk boga bahari Jepang di Korea Selatan terus merosot dalam lima bulan terakhir karena kekhawatiran radiasi radioaktif di perairan Jepang. Kantor berita Yonhap, Senin (18/9/2023), mewartakan Korsel mengimpor produk boga bahari Jepang senilai 7,8 juta dollar AS (setara Rp 117 miliar) pada Agustus 2023 atau turun 34,8 persen pada periode sama tahun lalu. Pada 24 Agustus 2023, Jepang mulai membuang air mengandung radioaktif dari PLTN Fukushima ke Laut Pasifik. Korsel akan mengetatkan pemeriksaan level radiasi di perairan selepas pembuangan limbah Fukushima. (Yoga)

Upaya Indonesia mendorong perikanan berkelanjutan dan berdaya saing, baik perikanan budidaya maupun tangkap, masih dihadang sejumlah persoalan, mulai dari pencurian ikan, basis data dan pengawasan yang lemah, biaya produksi tinggi, hingga sinergi usaha hulu-hilir yang belum optimal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Agus Suherman mengemukakan, sumber daya laut Indonesia yang berlimpah telah mendorong maraknya pencurian dan penangkapan ikan ilegal. Sementara itu, pengawasan masih terbatas dan sumber daya manusia untuk pengawasan juga belum optimal. ”Dia (kapal pencuri ikan) tahu waktu-waktu tidur dan istirahat pengawas serta mengetahui armada pengawas tidak mampu menembus ombak tinggi sehingga di saat itulah dia masuk,” kata Agus dalam Kongres Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) Ke-9 dan Seminar Nasional ”Strategi dan Inovasi untuk Mendukung Perikanan Berkelanjutan” secara hibrida, di Jakarta, Sabtu (16/9). 

Meski demikian, kata Agus, praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing) sebagian besar dilakukan oleh kapal-kapal di dalam negeri. Pelanggaran, di antaranya, terkait perizinan. Dari jumlah kapal motor berukuran 10-30 gros ton (GT), yakni 33.140 unit yang memperoleh izin provinsi, ditengarai 30 % atau 11.000 unit di antaranya kapal berukuran di atas 30 GT yang seharusnya mengurus izin ke pemerintah pusat. Selain itu, alih muatan kapal (transshipment) masih terjadi ditengah laut. Upaya mencegah pelanggaran memerlukan pembenahan tata kelola dan pendataan.Migrasi kapal perikanan dengan izin daerah untuk beralih ke izin pemerintah pusat memberikan kesempatan pelaku usaha untuk memperbaiki data dan izin usaha. ”Terkait tata kelola, masih banyak praktik IUU Fishing berasal dari pelaku domestik. Banyak kapal perikanan belum terdata. Ini terus kami benahi,” ujarnya. (Yoga)

Kementrian Kelautan dan Perikanan memastikan kuota penangkapan ikan untuk kapal-kapal perikanan berlaku mulai 1 Januari 2024. Kuota tangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas akan didistribusikan bagi nelayan kecil, nelayan lokal, industri perikanan dalam negeri, dan penanaman modal asing. Pemberlakuan kuota penangkapan ikan merupakan tindak lanjut dari kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pemerintah telah menerbitkan Permen Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 1 September 2023.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan, saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/9) berpendapat, aturan turunan kebijakan penangkapan ikan terukur perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan pendistribusian kuota penangkapan ikan per kapal di pelabuhan pangkalan. Selain itu, pembagian kuota yang didasarkan kapasitas pelabuhan perikanan juga dinilai memicu ketimpangan kuota antara industri dan nelayan lokal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman mengemukakan, merujuk pada Pasal 112 Permen KP No 28/2023, kuota penangkapan ikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemberian kuota tangkapan itu dalam bentuk sertifikat kuota penangkapan ikan bagi kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan. (Yoga)

Pelaksana Tugas Direktur Kelautan dan Perikanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Yanti, Kamis (7/9/2023), mengatakan, Indonesia belum mengoptimalkan potensi ekonomi laut di tengah daya dukung laut yang rentan. Menurut dia, indikator potensi laut yang optimal adalah kontribusinya terhadap produk domestik bruto sebesar 15 persen pada 2045. (Yoga)

Pertengahan Agustus lalu, Yayasan Konservasi Laut Indonesia menggelar pertemuan bersama akademisi, nelayan, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, hingga eksportir gurita di Makassar, Sulsel, untuk mengevaluasi sekaligus mencari masukan terkait program buka tutup kawasan penangkapan gurita tersebut. Sudah tiga tahun program ini dilaksanakan nelayan di Pulau Langkai dan Lanjukkang dengan menetapkan area terlarang untuk penangkapan gurita. Luasnya beragam, umumnya ratusan hektar, setidaknya tiga bulan di satu lokasi. Setelah dibuka, penutupan berpindah ke area lain. Kawasan terlarang ditetapkan dengan kesepakatan nelayan setempat. Pengawasan, mereka juga yang melakukan. Aturannya, selama penangkapan gurita dilarang di suatu kawasan, hanya pemancing ikan tenggiri atau yang menggunakan alat tangkap ramah lainnya yang boleh beroperasi. Pelanggaran dikenai sanksi hasil tangkapan disita lalu dijual, hasilnya disumbangkan untuk kepentingan masyarakat umum atau rumah ibadah.

”Selama ini banyak nelayan mengandalkan gurita sebagai komoditas utama. Selain itu, komoditas ini diekspor ke sejumlah negara. Penangkapan gurita menggunakan alat tangkap yang cukup ramah,” tutur Koordinator Program Proteksi Gama (Program Penguatan Ekonomi dan Konservasi Gurita Berbasis Masyarakat) Alief Fachrul Raazy. Erwin RH (47), nelayan asal Pulau Langkai, yang menjadi local champion dan punya andil besar hingga program ini disepakati. “Jujur, sebelum ini saya juga pengguna obat bius atau bom. Segala yang bisa dijual saya ambil. Tetapi, setelah mendapat edukasi, saya paham kalau selama ini kami salah,” paparnya. Erwin-lah yang meyakinkan nelayan hingga semua sepakat melakukan praktik buka tutup kawasan. Nyatanya, ini bukan hanya membuat nelayan mendapatkan gurita grade A dan B, tetapi tujuan untuk menjaga terumbu karang perlahan membuahkan hasil. Ikan-ikan karang yang dulu sulit didapatkan sekarang mulai banyak lagi,” ujar Direktur Eksekutif YKLI Nirwan Dessibali. (Yoga)

Vantriks Mandala (13) mengunyah makanan sambil menggerutu. Dia berulang kali mengaduk nasi, sayur, dan potongan tempe goreng dalam piring. Dipelototi ayahnya dari seberang meja makan,Vantriks menghabiskan makanan itu dengan berat hati. ”Kapan makan ikan segar lagi?” tanya Vantriks kepada sang ayah. Dia lalu meraih tas dan berangkat ke sekolah dari rumahnya di perkampungan nelayan Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kupang, NTT, Sabtu (19/8) pagi. Pertanyaan serupa sering dilontarkan Vantriks selama dua tahun terakhir, ketika ikan yang ia konsumsi semakin sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalaupun ada ikan yang tersaji di meja makan, itu bukan ikan kesukaannya yang dulu  selalu ada. Vantriks gemar makan ikan kuwe, yang direbus dan dibakar. ”Saya suka makan mata  ikan yang agak berlendir seperti jeli. Itu enak sekali. Saya rasa badan saya kuat,” ujar bocah yang gemar main sepeda dan sepak bola itu.

Berkurangnya konsumsi ikan di keluarga Vantriks itu tak lepas dari masalah yang dihadapi sang ayah, Romi Mandala (43). Dulu, Romi bekerja sebagai nelayan. Namun, pada 4 April 2021, kapal motor miliknya hancur diterjang ombak akibat badai Seroja saat sedang ditambatkan di pesisir Pantai Oesapa. Kala itu, hampir semua wilayah di NTT terdampak. Kerusakan kapal melumpuhkan aktivitas nelayan yang berjumlah 41 keluarga di kampong tersebut. Sebagian besar nelayan yang terdampak itu kini tak lagi melaut. Mereka beralih menjadi pekerja serabutan dan pengojek. Ada pula yang merantau ke daerah lain. Akibat kondisi itu, konsumsi ikan di keluarga nelayan pun berkurang drastis. Saat ini, Romi yang merupakan generasi ke-8 keluarga nelayan itu sedang menabung untuk membeli kapal baru. Untuk membeli satu kapal lengkap dengan mesin dan alat tangkap, butuh uang sekitar Rp 50 juta. ”Targetnya paling cepat dua tahun ke depan,” ujarnya. (Yoga)

Lebih dari satu dekade terakhir, belasan perempuan di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jateng, mengais rezeki di laut sebagai nelayan. Padahal, pekerjaan sebagai nelayan jauh dari angan-angan para perempuan tersebut. Pekerjaan itu terpaksa dilakoni karena mereka tak punya banyak pilihan. ”Mau kerja di pabrik tidak mungkin karena umur saya sudah terlalu tua. Ijazah juga saya tidak punya. Jadi, ya (kerja) ini saja, biar bisa tetap makan,” kata Zubaedah (55), salah satu perempuan nelayan di Timbulsloko, saat ditemui, Selasa (21/8). Menurut Zubaedah, hidup di tengah impitan rob tidaklah mudah. Ia dan keluarganya cuma dua pilihan, yakni pindah atau bertahan. Karena tak punya banyak uang untuk pindah, keluarganya terpaksa bertahan. Supaya bisa bertahan, mereka dituntut untuk beradaptasi.

Zubaedah yang awalnya bekerja sebagai ibu rumah tangga harus turut membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan untuk mencari uang, menjadi nelayan. Perempuan lain, Sunarti (50), juga bekerja sebagai nelayan sebagai bentuk adaptasi. Mulanya, ibu tunggal dari dua anak itu bekerja sebagai buruh bangunan dan buruh kupas bawang. Ia belajar melaut dari saudara laki-lakinya yang lebih dulu beralih pekerjaan menjadi nelayan. ”Saya belajar cara mengendarai kapal, memancing, dan memasang jaring serta perangkap ikan dalam waktu satu pekan,” tutur Sunarti. Setiap harinya, Sunarti melaut dari pukul 07.00 hingga pukul 13.00. Dari aktivitas itu, Sunarti bisa mengantongi uang paling banyak Rp 60.000. Kalau sedang apes, ia hanya dapat Rp 5.000. (Yoga)

Jepang mulai melepaskan air radioaktif olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Pembuangan tahap pertama sebanyak 7.800 meter kubik, setara air yang memenuhi tiga kolam renang ukuran olimpiade. Hasil tes operator PLTN Fukushima, Tokyo Electric Power Company (Tepco), menunjukkan hasil tes air olahan itu mengandung 63 becquerel (satuan radioaktivitas) tritium per liter, jauh di bawah batas air minum Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni 10.000 becquerel per liter. Tepco pada Kamis (24/8) mengumumkan pelepasan air olahan itu dimulai pukul 13.03 waktu setempat dan tidak ditemukan adanya kelainan.

Negara-negara tetangga Jepang, seperti Korsel, Korut, dan China, memprotes dan mendesak Jepang menghentikannya. China, Hong Kong, dan Makau bahkan melarang impor hasil laut dari Jepang karena sangat khawatir dengan risiko kontaminasi radioaktif. China berpandangan, Jepang belum membuktikan air olahan yang dibuang itu benar-benar aman. China, Hong Kong, dan Makau melarang impor hasil laut Jepang dari 10 wilayah di Jepang. ”Tindakan Jepang membuang air yang terkontaminasi itu tidak bertanggung jawab, ilegal, dan tak bermoral. Tak ada yang bisa membuktikan limbah dan bahan-bahan nuklir itu aman,” kata Jacay Shum (73), aktivis Hong Kong, yang menentang pembuangan air olahan itu. (Yoga)

Fenomena El Nino, yang merupakan bagian dari perubahan iklim, telah berdampak global. Indonesia, yang berada di kawasan tropis dan menjadi perlintasan arus lintas Indonesia (Arlindo), akan terkena dampak yang signifikan. Ada beberapa dampak penting dari El Nino di laut. Kenaikan suhu air laut akan berdampak pada kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir. Hal itu akan mempengaruhi kesehatan ekosistem, termasuk lamun dan terumbu karang. Ia juga akan berdampak pada perubahan biodiversitas ikan dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat perikanan.

Kenaikan tinggi muka air laut akan mempengaruhi daratan pesisir. Percepatannya makin besar karena sebagian wilayah diperkirakan mengalami penurunan (subsidence) dan erosi yang berat. Menurut Lapan, selama 2015-2022, penurunan muka daratan pesisir di lima kota pesisir bervariasi. DKI Jakarta menurun 0,1-8 sentimeter per tahun, Kota Cirebon 0,28-4 cm per tahun, Pekalongan 2,1-11 cm per tahun, Semarang 0,9-6 cm per tahun, dan Surabaya 0,3-4,3 cm per tahun.

Seiring dengan ini, tercatat kejadian banjir rob terus meningkat setiap tahun. Pada Juli lalu, banjir rob di Banyuwangi merendam sekitar 160 rumah dengan tinggi muka air mencapai 40-70 cm. Kondisi ini menunjukkan bahwa rob tidak hanya terjadi di pantai utara Jawa, tapi juga di selatan Jawa. Dalam kaitannya dengan sektor perikanan, banjir rob pun mempengaruhi infrastruktur pelabuhan perikanan sehingga mempercepat kerusakan dan gangguan alur pergerakan nelayan. (Yetede)

Sekitar 658.294 kilometer persegi atau 92,4 % luas Maluku berupa laut dan kaya akan komoditas perikanan. Namun, kehidupan nelayan di Maluku masih jauh dari sejahtera. Gelombang tinggi penanda musim timur terjadi mulai Mei hingga awal September. ”Kalau musim timur, kami lebih banyak parkir. Kami tidak berani melaut karena ukuran perahu kami terlalu kecil,” ujar Alan (40), salah seorang nelayan di Buru. Perahu kecil yang didorong mesin berkekuatan 15 HP tidak mampu mengarungi gelombang setinggi di atas 1 meter. Perahu berisiko tenggelam. Namun, terkadang tuntutan kebutuhan memaksa mereka mengambil risiko itu. Peristiwa hilangnya nelayan yang terjadi hampir setiap tahun menjadi buktinya.

Alan punya mimpi memiliki perahu minimal berukuran 3 gros ton dengan mesin 40 HP. Ia harus menabung hingga beberapa tahun ke depan karena butuh modal Rp 100 juta untuk mendapatkannya. Jika tangkapan bagus, satu bulan sudah bisa balik modal. Ruang pertarungan nelayan Buru berada di Laut Banda yang kaya hasil laut. ”Di Laut Banda, kami bisa dapat tuna yang beratnya sampai 50 kg,” ujarnya. Potret nelayan gurem juga banyak dijumpai di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Di sana berjejer permukiman nelayan yang mayoritas dihuni keluarga berpendapatan rendah. Kebanyakan dari mereka menyewa perahu dan meminjam modal. Hasil tangkap dibagi sesuai kesepakatan.

Jumain (41) nelayan, menggunakan perahu motor bermesin 15 HP yang melaut hingga 30 mil laut dan sering bermalam di daratan terdekat. Jika penjualannya mencapai Rp 1 juta, ia hanya kebagian separuhnya setelah dibagi dengan pemilik perahu motor. Bahan bakar dan makanan pun menjadi tanggungannya. Jumain menjadi gambaran nelayan di daerah kaya sumber daya perikanan. Kepulauan Aru berada di tengah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 718, dengan potensi perikanan di 2,64 juta ton per tahun atau 21 % keseluruhan potensi ikan nasional. Kapal berukuran di atas 30 gros ton yang menangkap ikan di Aru kebanyakan milik korporasi nasional dan perusahaan modal asing. Tak terhitung pula banyaknya pelanggaran, seperti penangkapan ilegal, tidak terlapor, dan tidak sesuai regulasi. (Yoga)