Pemerintah dinilai perlu bekerja keras mengamankan laut Indonesia. Sepanjang Januari hingga 19 Maret 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 16 kapal ikan asing (9 kapal berbendera Vietnam dan 7 berbendera Malaysia) yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.

Menurut Koordinator Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, Mohammad abdi Suhufan menambahkan, kapal ikan dalam negeri semakin tumbuh sehingga perlu diberdayakan untuk menekan pencurian oleh kapal asing dengan berkoordinasi dengan aparat pengawas. Berdasarkan data KKP, kapal ikan dalam negeri berukuran di atas 30 gros ton (GT) yang mengantongi izin penangkapan ikan berjumlah 4.326 kapal sedangkan izin pengangkutan ikan berjumlah 297 kapal.

Peneliti DFW-Indonesia, Widya Safitri, menyoroti proses pengadilan bagi pencuri ikan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, ancaman hukuman pidananya 6 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Untuk memberikan efek jera, penegak hukum harus memberikan hukuman maksimal. 

Balai besar penangkapan ikan Semarang bekerjasama dengan PT UCT (Unggul Cipta Teknologi) membuat perangkat komunikasi untuk kapal-kapal kecil berukuran di bawah 30 GT. Perangkat bernama Yukom VMA. Menurut direktur PT UCT, Yun Bum Soo, perangkat tersebut memberikan informasi seperti daerah potensi penangkapan ikan, informasi cuaca, dan navigasi penangkapan ikan yang lebih efisien. Alat itu juga dapat melaporkan data penangkapan ikan terkini melalui e-logbook. Peralatan itu bisa menunjang pemerintah mengeksploitasi data dan info dari laut demi tata kelola perikanan tangkap yang lebih baik.

Pemerintah menggalkan penyelundupan ratusan ekor benih arwana. Padahal ikan arwana tergolong satwa dilindungi sehingga benihnya dilarang untuk diekspor. Larangan ekspor benih dua jenis ikan arwana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup dan Ikan Botia Hidup dari wilayah RI ke luar wilayah RI.

Pekan lalu, KKP melalui balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Entikong Kabupaten Sanggau, menggagalkan penyelundupan benih ikan hias arwana asal Pontianak yang tidak dilengkapi dengan dokumen karantina. Sebanyak 295 ekor ikan hias arwana akan diselundupkan dalam 12 kantong plastik di bagasi bus Damri. Ikan arwana tersebut akan dikirim ke Kuching Malaysia melalui pos lintas batas. Ikan arwna yang diselundupkan adalah jenis Scleropages formosus dan Scleropages jardinii dimana kedua jenis tersebut masuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi.

Pemerintah Indonesia akan memperberat sanksi bagi pelaku praktik penangkapan ikan secara illegal (illegal, unreported, and unregulated/IUU Fishing). Salah satu sanksi yang tengah dikaji adalah menjatuhkan hukuman badan bagi pengurus, pemimpin, dan beneficial owner berstatus warga negara asing. Sanksi yang berlaku saat ini dinilai belum memberikan efek jera bagi para pelaku illegal fishing.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera menggelar pertemuan dengan Duta Besar Vietnam dan Singapura di Indonesia guna membahas maraknya penyelundupan benih lobster dengan modus transit di Singapura sebelum menuju ke Vietnam. Mengutip data ITC, pada 12 Februari 2019, nilai ekspor lobster Vietnam pada 2017 mencapai US$6,65 juta, padahal sebenarnya Vietnam tidak memiliki lobster sehingga seharusnya tidak ada ekspor lobster apalagi dalam jumlah yang besar. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan sejak Januari-Maret 2019 sudah terdapat 8 (delapan) kasus penggagalan pengiriman benih lobster di lima lokasi yakni Jambi, Lampung, Bali, NTB dan Kepulauan Riau sejumlah 338.065 atau senilai Rp 50,7 Miliar.

Peluang bisnis budi daya ikan masih terbuka lebar karena pemerintah terus mendorong pengembangan 'ikan cantik' untuk menjadi salah satu komoditas penggerak perekonomian di sektor perikanan budi daya. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 4.300 spesies ikan hias. Namun, baru sekitar 30 spesies atau tidak sampai 1% di antaranya yang sudah dikembangkan dan diperdagangkan saat ini baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Saat ini, dengan memperdagangkan 30 jenis ikan hias, pangsa pasar Indonesia di pasar global baru mencapai 7%. Dengan pembiakan melalui budi daya dan adanya prinsip ketertelusuran, Indonesia diharapkan bisa menguasai setidaknya 20% pangsa oasar ikan hias dunia dengan bertambahnya 100 jenis ikan hias yang diperdagangkan di Indonesia. Lima Provinsi Utama penyuplai ikan hias air tawar rahun 2017 yaitu Jawa Timur 53,65% (11,06 juta ekor), Banten 20,42% (4,21 juta ekor), Kalimantan Barat 11,23% (2,31 juta ekor), Kepulauan Riau 3,73% (0,77 juta ekor), dan Sulawesi Tenggara 2,24% (0,46 juta ekor).

Pemerintah di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian telah menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) untuk mengatasi masalah unreported fishing yang diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tengah berkoordinasi dengan BPS dan Bank Indonesia untuk melakukan perbaikan data agar laporan ekspor produk perikanan tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa dukungan secara penuh dari TNI sangat dibutuhkan untuk mengatasi ekspor ilegal sumber daya kelautan, baik perikanan, minyak mentah, gas, maupun tambang. Kerugian negara akibat ekspor ilegal, contohnya ekspor mutiara ke Hong Kong yang pada 2016 tercatat 4,1 ton padahal data pemerintah Hong Kong mencatat impor dari Indonesia sebanyak 22 ton. Kerena itula Menteri Susi dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (11/2).

Target peningkatan ekspor udang perlu ditopang produksi. Asosiasi pengolah menyebut kebutuhan mencapai 500.000 ton per tahun, tetapi bahan baku hanya 350.000 ton. Pemerintah menargetkan ekspor udang 1 miliar dollar AS hingga tahun 2021. Demi mengejar target itu, perlu setidaknya tambahan produksi 150.000 ton. Namun, kenaikan produksi ditaksir hanya sekitar 100.000 ton, antara lain karena kendala terbatasnya luas tambak. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor udang tahun lalu sekitar 190.000 ton dengan nilai ekspor sekitar 1,7 miliar dollar AS. Volume ekspor udang meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 181.000 ton. Sementara volume produksi udang tahun lalu diklaim 920.000 ton dan pada 2017 sebanyak 919.987 ton. Saat ini sekitar 90 persen dari hasil budidaya udang di ekspor. Produksi udang untuk kebutuhan konsumi lokal sangat sedikit, berkisar 10-15 persen dari total produksi.

Sepanjang 2018, ekspor produk perikanan diperkirakan mencapai US$ 4,89 miliar dengan pasar tujuan ekspor Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor dalam sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun lalu mencapai sebesar US$ 4,89 miliar atau setara Rp 68, 9 triliun . Angka tersebut tumbuh 8,18% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 4,52 miliar antara lain disebabkan oleh kebijakan yang ketat terhadap tindak pencurian ikan akibat illegal, unregulated, unreported fishing (IUUF). Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo mengungkapkan sejumlah kebijakan menjaga laut Indonesia telah berdampak terhadap peningkatan kinerja sektor perikanan. "Kami menekankan keberlangsungan laut supaya tingkat produksi terjaga," kata Nilanto di Jakarta, Selasa (29/1). Salah satu upaya menekan angka pencurian ikan yang dilakukan KKP adalah dengan memoratorium kegiatan penangkapan oleh kapal berukuran di atas 200 Gross Tonnage (GT). Selain itu, penyimpanan ikan juga hanya diperbolehkan untuk ukuran kapal paling kecil 150 GT, berbeda dengan aturan sebelumnya yang masih membolehkan kapal berukuran sampai ribuan GT untuk menangkap dan menyimpan ikan. "Peningkatan ekspor karena ada moratorium itu karena pelaporan yang semakin baik," ujar Nilanto.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan dan memilih sebanyak delapan kelompok industri di Tanah Air yang akan diusulkan agar dapat menjadi kelompok industri pilihan untuk mendorong ekspor nasional saat ini. Delapan kelompok industri tersebut berpotensi dapat mendongkrak ekspor antara lain lima kelompok industri prioritas dari Kementerian Perindustrian (yang masuk ke dalam Industri 4.0) yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri elektronik, industri otomotif, industri kimia; dan tiga kelompok industri prioritas kajian dari Kemenko Perekonomian yaitu industri perikanan baik segara maupun olahan, industri permesinan, dan industri furnitur.