Pemerintah diminta mengevaluasi peran dan fungsi instansi-instansi penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan di laut agar tidak tumpang tindih dan bekerja lebih efektif. Saat ini muncul wacana agar pemerintah memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan menghapus peran Satgas 115.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan menyatakan bahwa sepanjang peran Bakamla belum signifikan, Satgas 115 tidak perlu buru-buru dihapuskan. Menteri koordinator kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, pemerintah akan memperkuat kewenangan dan fungsi Bakamla. Langkah itu bagian dari harmonisasi peraturan perundang-undangan . Salah satu fokus harmonisasi adalah menyelesaikan tumpang tindih kewenangan penindakan hukum di laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti megaskan bahwa Satgas 115 dibentuk oleh presiden dan Bakamla masuk di dalamnya. 

Beberapa investor asing tertarik untuk membangun pabrik pakan udang dan ikan di Indonesia dengan upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan. Beberapa calon investor itu berasal dari China, Taiwan, Inggris, dan Belanda. Bahkan, minat mereka untuk masuk ke Indonesia sudah diutarakan sejak akhir 2016. Pada 2016, ada tiga perusahaan asing yang berniat mendirikan pabrik pakan ikan di Indonesia, yakni Royale De Heuss dari Belanda, Tong Wei dan Haid Group dari China. Selain itu masih ada sejumlah perusahaan lainnya, yaiut Skretting dari Inggris, Thai Union dari Thailand, dan Evergreen dari Taiwan. Namun, hingga saat ini baru dua perusahaan yang telah merealisasikan yaitu Tong Wei yang sudah memulai produksi awal tahun ini, dan Evergreen akan segera merampungkan konstruksi pabrik dan diprediksi mulai beroperasi September atau Oktober 2019.

Tingginya minat investor asing untuk menanamkan dananya di sektor pakan perikanan budi daya dalam negeri, katanya, dipicu oleh produksi perikanandi dalam negeri yang sangat tinggi. KKP menyadur data dari Food and Agriculture Organization (FAO) mencatat bahwa produksi udang budi daya Indonesia pada 2018 mencapai 733.600 ton atau meningkat 6,07% dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya 691.603,98 ton.

Penyelundupan sebanyak 128 ribu ekor benih lobster kembali digagalkan pada Minggu, 21 April 2019. Baby lobster senilai Rp 19,5 miliar itu hendak diselundupkan ke Singapura menggunakan speed boat dari pearairan Lambur Luar, Tanjung Jabung Timur, Jambi. Saat digeledah, 128 benih lobster itu dimuat dalam 20 boks styrofoam, 9 boks benih lobster jenis pasir dengan total 121.600 ekor senilai Rp 18,24 miliar dan 1 boks benih lobster jenis mutiara dengan total 6.400 ekor senilai Rp 1,28 miliar. Dengan demikian keseluruhan lobster tersebut senilai Rp 19,5 miliar. 

Pada hari senin, 15 April 2019, tim TNI AL juga menggagalkan penyelundupan benih lobster sebanyak 20 ribu ekor di perairan Nipah Panjang, Tanjung Jabungtimur, Jambi senilai Rp 3,5 miliar. Benih lobster itu disimpan dalam 10  boks styrofoam yang masing-masing berisikan 20 kantong plastik. 

Penangkapan penyelundupan benih lobster yang lebih besar juga dilakukan pada Kamis 18 April 2019 oleh Polres Tanjungjabung Timur. Benih ditemukan petugas dalam kemasan plastik yang dimasukan ke dalam 35 boks styrofoam. Boks itu berisi 246.673 ekor benih lobster yang terdiri atas 235.900 ekor jenis pasir dan 10.773 ekor jenis mutiara. Nilai total benih lobster tersebut Rp 37.539.600.000,-

Pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap tahun ini sebanyak 8,4 juta ton. Target ini meningkat 25% dibanding tahun 2018 yang hanya 6,7 juta ton. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Zulficar Mochtar mengemukakan, produksi bisa meningkat karena sejumlah hal antara lain stok ikan semakin banyak, lokasi tangkap semakin dekat, serta ukuran ikan makin besar dan kian mudah didapatkan.

Saat ini pembangunan kapal ukuran kecil hingga besar berkembang pesat. Izin kapal berukuran 10-30 gros ton (GT) dalam kewenangan pemerintah daerah, sedangkan  izin kapal-kapal ukuran di atas 30 GT merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal yeng perlu diantisipasi adalah persoalan pendataan. Dengan demikian, data ikan yang masuk melalui berbagai pelabuhan bisa dilaporkan dengan tepat. Oleh karena itu, pelaku usaha diharapkan lebih patuh dalam melaporkan informasi usaha dan kapalnya. 

Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) Muhammad Billahmar mengatakan, sistem pendataan secara elektronik belum optimal menjamin akurasi data tangkapan. Hal ini karena data tetap dimasukan dan dimutakhirkan secara manual. Lebih lanjut pihaknya menambahkan, perizinan kapal berukuran diatas 30 GT dinilai sangat ruwet, akibatnya pelaku usaha memilih usaha kapal berukuran kecil. 

Nelayan kecil yang menggunakan kapal berukuran kurang dari 30 gros ton mendominasi penangkapan tuna, tongkol dan cakalang. Ketiga jenis ikan itu merupakan komoditas unggulan ekspor. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), armada penangkapan ikan Indonesia pada 2016 sebanyak 544.000 unit. Dari jumlah tersebut sekitar 96% diantaranya berupa armada kecil berukuran kurang dari 30 GT. 

Armada kecil memberi andil besar terhadap komoditas unggulan. Sekitar 60% produksi tuna, tongkol dan cakalang bersumber dari hasil tangkapan nelayan skala kecil. Ekspor komoditas tuna, tongkol dan cakalang pada 2018 sekitar 118.000 ton dengan nilai 620 juta dollar AS.

Pasar ekspor menuntut persyaratan dalam hal mutu produk dan aspek ketertelusuran tuna asal Indonesia. Oleh karena itu, penanganan ikan tangkapan dan dokumentasi pencatatan kapal perlu diperbaiki. Negara tujuan utama ekspor, antara lain : Amerika Serikat dan Jepang.

Indonesia bertekad untuk terus menggenjot produksi udang yang merupakan salah satu komoditas ekspor dengan nilai tertinggi dari sektor perikanan. Menilik data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah tampaknya memiliki ambisi yang besar terkait dengan peningkatan ekspor udang Indonesia. Pada 2018, ekspor udang Indonesia tercatat mencapai 182.740 ton dengan nilai US$1,606 miliar. Ekspor udang Indonesia pada 2018 masih terbilang kecil, karena baru 7,11% dari total pergerakan udang dunia. 

Amerika Serikat menjadi salah satu negara di mana Indonesia bisa melebarkan sayap ekspornya. Pada 2018, total ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai 132.376 ton, terbesar kedua setelah India. Tak hanya Amerika Serikat, pangsa pasar ekspor udang juga datang dari Jepang, China, dan Uni Eropa. Namun, di tengah peluang terbuka sangat lebar dengan ketersediaan lahan yang luas, ceruk pasar yang masih memungkinkan, dan niatan pemerintah menggenjot ekspor, budi daya dalam negeri bukan tanpa hambatan. Besarnya investasi yang dibutuhkan menjadi salah satu tantangan khususnya untuk pembudi daya mandiri. Biaya operasional untuk 1 ha lahan budi daya untuk 20 ton udang membutuhkan biaya Rp 900 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perusahaan teknologi finansial guna menyalurkan pembiayaan ke sektor kelautan dan perikanan. Melalui aplikasi Fintag, pelaku usaha perikanan skala mikro, kecil dan menengah dapat mengakses modal dengan bunga pinjaman 4% per tahun. Aplikasi Fintag dibuat oleh PT Fintegra Homido Indonesia.Uji coba pemanfaatan aplikasi Fintag untuk pembiayaan UMKM perikanan dimulai tahun ini . Pembiayaan diprioritaskan bagi pelaku usaha skala mikro dengan nilai di bawah Rp 50 juta per orang.

Pendiri sekaligus direktur utama PT Fintegra Homindo Indonesia Tumbur Pardede menyampaikan penyaluran pembiayaan dari program dana bergulir pemerintah ditargetkan Rp 400 miliar pada tahun ini. Mekanisme pinjaman tersebut umumnya berjangka waktu 3 tahun. Uji coba penyaluran pinjaman telah dilakukan di Meulaboh (Aceh), Lamongan dan Kepulauan Alor dengan sasaran nelayan dan pembudidaya ikan.

Penggunaan teknologi informasi di sektor kelautan dan perikanan diyakini akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, teknologi dapat menghubungkan nelayan dengan lokasi ikan secara akurat. Nelayan dengan bantuan teknologi juga dapat mengakses pasar dan permodalan.

Berdasarkan data  program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) pada 2017, nilai kekayaan laut Indonesia 2,5 triliun dolar AS per tahun. Namun baru sekitar 7% yang termanfaatkan. 

Program satu juta nelayan berdaulat diluncurkan guna meningkatkan kesejateraan nelayan dengan dukungan teknologi informasi. Nelayan akan dilatih dan didampingi dalam menggunakan aplikasi teknologi. Dengan menggunakan teknologi pemanfaatan sumber daya kelautan dapat ditingkatkan menjadi 17% dari potensi kekayaan yang ada. Rantai pasok diharapkan lebih pendek.

Fish On adalah hasil inkubasi digipreneur Telkom. Tidak hanya Fish on tetapi juga ada 280-an usaha rintisan yang sudah masuk komersial. Fish on bukan anak perusahaan Telkom jadi bisa berbisnis dengan siapapun. CEO Fish On Fajar Widisasono menambahkan, aplikasi Fish On untuk nelayan dengan kapal berukuran kurang dari 10 gros ton gratis. Aplikasi itu juga akan terhubung dengan tempat pelelangan ikan 

Sebanyak dua kapal perikanan berbendera Malaysia yang beroprasi di wilayah pengelolaan perikanan RI ditangkap kapal pengawas perikanan. Kapal ilegal pertama adalah KM PKFA 7836 berukuran 82,47 gros ton (GT) dengan nahkoda dan 4 ABK berwarganegaraan Indonesia. Kapal ilegal kedua adalah KM PKFA 7747 yang memiliki 5 ABK berwarganegaraan Myanmar. Kedua kapal tidak memiliki dokumen perizinan dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang.

Penangkapan kedua kapal tersebut menambah daftar kapal ikan asing ilegal yang ditangkap KKP. Sejak Januari 2019 hingga 7 April 2019 sebanyak 27 kapal ilegal ditangkap saat mengeruk sumber daya ikan di wilayah perairan RI. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 22 kapal perikanan asing (KIA) yang terdiri dari 11 kapal berbendera Malaysia serta 11 kapal berbendera Vietnam dan 5 kapal perikanan indonesia (KII).

Badan Anggaran DPR menolak usulan Kementerian ESDM untuk memangkas target penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batubara. DPR meminta pemerintah tetap menggenjot PNBP minerba meskipun harga batubara sedang turun. Penurunan harga batubara acuan (HBA) terjadi karena sentimen global, terutama perang dagang AS-China, sehingga permintaan dalam tren menurun. Badan Anggaran DPR juga menyoroti target PNBP perikanan 2020. Sebab, sektor ini paling kecil sumbangsihnya terhadap penerimaan negara. Tiga tahun terakhir anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan selalu naik, tetapi kinerja PNBP tidak menunjukkan perbaikan angka.