BELENGGU KEMISKINAN DI TENGAH KEKAYAAN LAUTAN MALUKU-PAPUA
Dikelilingi sumber daya laut yang melimpah tak lantas
membuat nelayan di pesisir timur Indonesia hidup sejahtera. Keberpihakan
pemerintah pada pejuang laut ini dinantikan agar ironi kemiskinan di balik
kekayaan sumber daya alam dapat segera diakhiri. Kepmen Kelautan dan Perikanan
No 19 Tahun 2022 menyebutkan, estimasi sumber daya ikan Indonesia 12,01 juta
ton per tahun, akumulasi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI). Dari jumlah tersebut, jumlah tangkapan ikan yang
diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun. Potensi besar itu bagaikan surga
bagi daerah yang secara geografis terletak di pesisir pantai ataupun daerah
kepulauan. Misalnya saja wilayah timur Indonesia, seperti di kawasan Maluku dan
Papua. Perairan di wilayah timur Indonesia ini menyimpan seperempat dari total
potensi sumber daya laut yang ada di Tanah Air.
Tahun 2021, empat provinsi di dua pulau besar itu, yakni Maluku,
Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, menghasilkan komoditas perikanan tangkap laut
1,2 juta ton. Nominalnya Rp 34 triliun atau seperlima total nilai perikanan
tangkap nasional. Ini membuat perikanan laut menjadi contributor terbesar bagi
perekonomian timur Indonesia. Besarnya sumbangan sector perikanan ini tak dapat
dilepaskan dari banyaknya nelayan yang turut mengupayakannya. Terdapat lebih
dari 366.000 nelayan perikanan tangkap laut di keempat provinsi itu. Meniti profesi
sebagai nelayan di tengah hamparan lautan
yang kaya, idealnya membuat para nelayan hidup dalam kecukupan. Sayangnya,
kondisi itu belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Sebaliknya, sebagian besar
nelayan justru masih hidup dalam jerat kemiskinan.
Pada 2021, Wapres Ma’ruf Amin menyebutkan, penduduk miskin
di wilayah pesisir mencapai 1,3 juta jiwa atau 12,5 % dari kemiskinan nasional.
Merujuk publikasi BPS Maret 2023, sekitar seperlima hingga seperempat penduduk
Papua Barat dan Papua masuk kategori miskin. Sementara tingkat kemiskinan di
Maluku mencapai 16,4 %. Sementara kemiskinan nasional 9,36 %. Nilai tukar
nelayan (NTN) di Maluku Utara yang menggambarkan tingkat kesejahteraan para
pekerja laut, relatif tinggi, mencapai 115 pada 2023, melampaui capaian
nasional di angka 106,6. Namun, hal itu tak serta-merta mengindikasikan nelayan
di Maluku Utara sudah benar-benar sejahtera. Pemantauan lapangan oleh Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Maluku Utara pada 2015 memperkirakan, 80 % nelayan lokal
masih hidup di bawah garis kemiskinan. Publikasi BPS Maluku Utara 2022
menyebutkan, hampir separuh dari penduduk miskin Maluku Utara berasal dari
mereka yang bekerja di sektor informal, yang didominasi pekerja di sektor
pertanian, antara lain nelayan, petani gurem, serta buruh tani dan perkebunan. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa penduduk yang hidup di kawasan pesisir diindikasikan
relatif belum sejahtera. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023