Permintaan ikan di pasar global bakal melonjak. Namun, produk perikanan Indonesia masih tertinggal dalam upaya mengisi rantai pasok global. Sejumlah tantangan tersebar mulai dari cara produksi hingga pemenuhan standar mutu ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada konferensi pers secara hibrida, Rabu (10/1/2024) mengemukakan, peluang pasar perikanan laut global masih sangat besar. Data riset Skyquest menyebutkan, pasar perikanan laut global diproyeksikan melonjak 115,75 % selama 2022-2030, dari 338,47 miliar USD pada 2022 menjadi 730,28 miliar USD pada 2030. Pertumbuhan investasi diprediksi 8,92 % pada periode 2023-2030. Potensi pasar perikanan laut terbesar di dunia antara lain China, India, dan Jepang. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi ikan salmon, tuna dan pollock, serta kelompok kepiting, udang, kerang, dan tiram.

Di Indonesia, produk perikanan tangkap berlimpah dan perikanan budidaya memadai. Namun, ada sejumlah hambatan dalam pemenuhan kualitas ekspor, di antaranya tata kelola sumber daya ikan yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar cara penangkapan dan budidaya ikan yang baik. ”Tata kelola dan data harus dibenahi. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota menjadi upaya peningkatan kualitas produksi perikanan yang diterima pasar internasional dengan harga jual baik,” kata Trenggono. Sepanjang 2023, produksi perikanan Indonesia 24,74 juta ton, meliputi perikanan tangkap dan budidaya, serta rumput laut. Penerimaan negara bukan pajak di sector kelautan dan perikanan Rp 1,69 triliun dari target Rp 3,5 triliun. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan optimistis nilai ekspor perikanan pada tahun ini menembus US$7,2 miliar atau setara Rp112 triliun, meskipun realisasi 2023 tidak mencapai target. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa target Rp112 triliun bisa dikejar dengan adanya regulasi penangkapan ikan terukur. “Kalau kita mau [capai] target 2024 menjadi US$7,2 miliar, tentu yang kita mau push tadi, harapannya PP No.11/2023 bisa kita jalankan dengan baik,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta Rabu (10/1). Dia berkeyakinan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton pada 2024 dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional 5%-6%. Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menargetkan menyelesaikan penataan ruang laut dan zonasi pesisir di 21 kawasan dan luas kawasan konservasi laut ditargetkan mencapai 29,30 juta hektare. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batas biologis yang aman ditargetkan sekitar 80%. Trenggono melaporkan nilai ekspor produk perikanan sepanjang 2023 baru mencapai US$5,6 miliar atau setara Rp87 triliun, atau di bawah target yang ditetapkan sebesar US$6,7 miliar atau setara Rp104 triliun. Trenggono mengakui, tata kelola sumber daya perikanan Indonesia belum mencapai pada level tertinggi. Untuk mencapai level tersebut pun diakuinya tidak mudah karena diperlukan regulasi yang mampu mendorong ekspor perikanan nasional. Salah satu langkah KKP adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2023.

Pemerintah siap menghadapi gugatan antidumping dan antisubsidi atas udang beku yang disampaikan American Shrimp Processors Association (ASPA). Hal tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono seusai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jumat (5/1).Jokowi dalam arahannya meminta Trenggono dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti gugatan tersebut.“[Arahan dari Presiden] ya dikerjakan. Kalau enggak nanti industri itu [udang] mati kita, kena antidumping, dikenai bea masuk,” kata Trenggono kepada awak media di Istana Negara, Jumat (5/1).Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terpenting bagi udang beku Indonesia. Ekspor udang beku Indonesia pada 2022 tercatat senilai US$1,65 miliar, yang mana Amerika Serikat mengontribusi US$946,94 juta (57%). Tuduhan dumping terhadap udang beku Indonesia dilayangkan oleh ASPA melalui petisi yang disampaikan kepada Departemen Perdagangan AS pada Oktober 2023. Melansir laman resminya, Jumat (5/1), Aspa mengajukan pengenaan bea masuk antidumping atas impor udang air hangat beku asal Ekuador dan Indonesia. Presiden ASPA Trey Pearson mengatakan, pasar udang AS telah kewalahan lantaran impor udang dengan harga yang terlalu rendah dalam jumlah besar, yang mengakibatkan rendahnya harga di dermaga, penurunan pangsa pasar dalam negeri, penurunan margin keuntungan secara signifi kan, dan tingkat persediaan yang tinggi.ASPA mencatat impor dari keempat negara itu lebih dari US$6,6 miliar pada 2022, mencakup lebih dari 90% seluruh impor udang air hangat beku.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya adalah bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kebijakan ekonomi biru pun digulirkan untuk mendorong kelautan dan perikanan berkelanjutan, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. ”Desakan ekonomi di laut Indonesia sangat besar. Kita mengelola wilayah laut dari Sabang sampai Merauke dengan luasan besar dan 17.500 pulau serta jumlah penduduk pesisir 140 juta orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ekologi pasti akan terabaikan oleh siapa pun ketika orientasinya lebih ke soal ekonomi,” papar Trenggono dalam Kaleidoskop Kelautan dan Perikanan 2023 yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch Indonesia, pertengahan Desember 2023.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan perairan dengan command center untuk memantau pergerakan semua kapal ikan yang beroperasi dan mencegah pelanggaran kapal perikanan. KKP menyinyalir, terdapat sekitar 23.000 kapal ikan yang beroperasi, tetapi yang berizin dan terdaftar hanya 6.000 kapal. Tantangan muncul dalam keberlanjutan pekerjaan nelayan sebagai dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS selama 1993-2022 serta proyeksi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, hingga 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 % atau 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim. Kebijakan utama pemerintah untuk keberlanjutan, yakni kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menuai kontroversi publik akibat sosialisasi kepada publik yang belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar yang berpotensi meminggirkan nelayan lokal. Segala pembenahan konkret dinantikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah memastikan gaung keberlanjutan. (Yoga)

Suatu pagi pertengahan Agustus 2023 di Lamalera. Matahari mulai naik saat perjalanan sejauh 7 km melewati jalan rusak menyisir jalan di pinggir pantai menuju Pasar Barter Wulandoni, Kabupaten Lembata, NTT. Puluhan pedagang dari pegunungan mempersiapkan dagangan berupa hasil bumi, seperti pisang, singkong, umbi-umbian hutan, kacang-kacangan, dan jagung. Sementara istri-istri nelayan mempersiapkan ikan segar di ember plastik. Sebagian menggelar ikan belelang, ikan kering yang berbentuk seperti gelang yang terbuat dari paus, lumba-lumba, ataupun pari manta. Lapak beton yang melingkar mulai penuh terisi dagangan. Kosmas Dua (64) ditemani seorang petugas linmas mulai memungut retribusi berupa sedikit hasil bumi dan ikan asin. Retribusi yang dimasukkan ke karung tersebut akan dilelang setelah penutupan pasar untuk kas desa. Kosmas mengitari pasar, memastikan semua pedagang sudah siap. Tepat pukul 10.00, peluit ditiup.. pritttt, prittttt.

Suara peluit dijadikan penanda kegiatan pasar barter bisa dilakukan. Istri nelayan menyerbu lapak, menukar ikan dengan hasil bumi. Tawar-menawar hanya menunjukkan barang. Kalau kesepakatan pertukaran disetujui bersama, maka barang akan segera berganti pemilik. Pasar Wulandoni hanya buka sepekan sekali setiap hari Sabtu. Pasar barter terbesar di Pulau Lembata yang sudah ada sejak tahun 1830-an ini mempertemukan orang-orang pesisir dan pegunungan yang saling membutuhkan. Semua hasil barter untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk dijual kembali. Pasar barter tak hanya ajang menukar barang. Selain memangkas rantai pasok, pasar juga mempertemukan dan mengakrabkan orang-orang pesisir yang sebagian besar Muslim dan orang-orang gunung yang mayoritas Kristen. Pasar Barter Wulandoni melibatkan warga dari puluhan kampung yang tersebar dan lebih dari 100 orang dalam transaksi barter tiap hari Sabtu. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menambah pembangunan tambak udang modern berbasis kawasan di sejumlah wilayah Indonesia. Pada 2024, sejumlah 12 kawasan tambak udang modern akan dibangun dengan tujuan meningkatkan produksi udang nasional. Jubir Menteri KP, Wahyu Muryadi, saat dihubungi, Minggu (10/12) mengatakan, anggaran proyek pembangunan tambak budidaya udang modern terpadu di Waingapu, Sumba Timur, NTT, mencapai 500 juta USD atau Rp 7,8 triliun. Adapun proyek pembangunan tambak udang modern di 11 lokasi lain merupakan bagian dari lima komponen program Bank PembangunanAsia (ADB) untuk meningkatkan produktivitas udang nasional melalui proyek pengembangan infrastruktur budidaya udang (IISAP). Anggarannya mencapai Rp 1,3 triliun. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono dalam Rakornas Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi di Labuan Bajo, NTT, Kamis (7/12), mengatakan, pihaknya menggencarkan pembangunan tambak-tambak udang modern dan ramah lingkungan guna meningkatkan produksi nasional.

Pada 2024, KKP menargetkan produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton. Sejalan dengan itu, tambak udang modern terbesar menurut rencana dibangun di Waingapu di lahan seluas 1.800 hektar. Proyek yang katanya akan terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir ini akan ditopang pembangunan faktor pendukung. Misalnya, infrastruktur pelabuhan, perumahan, air bersih, dan sistem penerangan. Selain di Waingapu, pembangunan tambak udang modern juga akan dilakukan di 11 lokasi lain, yakni Aceh, Lampung, Jembrana, dan Sulsel. Proses konstruksi direncanakan berjalan mulai triwulan I-2024. Dari data KKP, total pagu alokasi anggaran Ditjen Perikanan Budidaya KKP pada 2024 untuk seluruh program pengelolaan kelautan dan perikanan tercatat Rp 826,6 miliar. ”Untuk itu, saya minta dukungan dari kementerian/lembaga lainnya karena akan ada pertumbuhan ekonomi baru di situ. Ribuan tenaga kerja akan hadir di situ, tentu juga akan butuh perumahan, pelabuhan, air bersih, listrik, dan sebagainya,” ujar Trenggono dalam keterangan pers. (Yoga)

Perahu fiber berisi enam perempuan pemulung lintas pulau, Kamis (16/11) sore itu pulang ke Kampung Air Mas, Pulau Tanjung Sauh, Batam, Kepri. Di tempat tujuan pendaratan, anak-anak berlarian menyambut perahu. Normah, yang tertua, turun paling belakangan. Ia mengomel kepada anak-anak yang cerewet memanggil-manggil. ”Enggak ada buah. Enggak ada makanan. Enggak ada mainan. Cuma kain-kain sobek saja,” ucapnya ketus. Anak-anak bubar dengan kecewa. Kampung mereka yang dihuni 40 keluarga suku Laut terletak di Pulau Tanjung Sauh, terpisah 3 km dari Pulau Batam. Suku Laut adalah penduduk asli Kepri yang dulu mengembara di laut dengan sampan dayung beratap daun nipah Orang-orang nomaden itu terkenal sebagai pelaut yang ahli membaca cuaca dan arus laut. Mereka juga arif dalam menjaga kelestarian laut. Warga di Kampung Air Mas mulai hidup menetap sejak 2010 dan mendapat bantuan rumah panggung kayu dari pemerintah. Waktu musim angin selatan, saat ombak tenang pada Juni-Oktober, mereka mengembara ke Pulau Bintan.

Normah yang hidup sebatang kara sepeninggal suaminya, dikenal sebagai perempuan pemberani dan pelaut ulung. Sewaktu muda, ia mampu mendayung sampai ke laut perbatasan Malaysia dan Singapura. Ia juga terkenal karena pandai menemukan lokasi karang yang banyak ikannya. ”Sekarang nenek bisanya cuma memancing ikan dan cari gamat (teripang) saja. Nenek sudah tua, jadi enggak sanggup kerja laut yang lain,” katanya. Pada musim angin utara, Normah dulu bisa mencari ikan di sekitar Pulau Tanjung Sauh. Namun, reklamasi yang masif di Batam membuat perairan itu tercemar dan tak lagi bisa menghidupi seperti dulu. Ikan selar yang jadi incaran nelayan pancing kini makin sulit didapat karena dikeruk habis oleh kapal-kapal yang menggunakan pukat teri. Sejak beberapa tahun lalu, saat musim angin utara, mayoritas perempuan suku Laut  di kampung itu harus bertahan hidup dengan mengais sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Punggur, Batam. Tiga kali dalam sepekan mereka menyeberang ke Batam. ”Buah dan makanan dari TPA buat nenek makan sendiri. Kalau pakaian bisa dijual Rp 2.000 per lembar,” kata Normah. Perempuan suku Laut lain di Kampung Air Mas, Saikim, mengatakan sudah lebih dari lima tahun memulung di TPA Punggur, ia juga mengumpulkan sabun dan sampo kedaluwarsa. ”Kalau sabun yang masih bagus bisa dijual Rp 15.000 satu tumpuk. Harganya enggak pasti, tergantung yang beli saja,” kata perempuan berusia sekitar 40 tahun itu. (Yoga)

Sektor perikanan Aceh berkontribusi positif pada perekonomian daerah. Namun, pengembangan sektor ini masih minim karena seretnya investasi. Keseriusan daerah menggaet investor diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Pada 7 Desember 2023, Provinsi Aceh genap berusia 67 tahun. Dengan ditopang dana otonomi khusus sejak 2006 hingga 2027, pembangunan Aceh terus bergulir. Namun, pada kenyataannya angka kemiskinan Aceh masih lebih tinggi daripada rata-rata kemiskinan nasional. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Aceh yang dirilis BPS Aceh 30 November 2023 menyebutkan, angka kemiskinan Aceh pada Maret 2023 sebesar 14,45 % atau 806.750 orang dari 5,482 juta jiwa, lebih tinggi daripada rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,36 %. Situasi ini ironi di tengah potensi sumber daya alam di Aceh yang belum banyak disentuh.

Sebelum dana otonomi khusus berakhir, Aceh mesti mempersiapkan sumber-sumber lain untuk menopang fiskal daerah. Salah satu sektor yang memiliki peluang besar di Aceh ialah perikanan. Dalam buku laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh disebutkan, produksi perikanan tangkap setiap tahun sejak 2018 hingga 2022 terus meningkat. Pada 2018, produksi perikanan Aceh 288.034 ton dan menjadi 309.073 ton pada 2022. Produktivitas itu tercatat lebih tinggi dalam data statistik KKP yang menyebutkan, pada 2022, produksi perikanan tangkap Aceh 324.618 ton. Aceh pun menjadi provinsi dengan tangkapan kedua terbanyak di Sumatera dan nomor delapan di Indonesia. Sebagian ikan dari Aceh diekspor ke luar negeri, yakni Jepang, AS, China, Eropa, dan Arab Saudi. Catatan dari DKP Aceh tahun 2022 menyebutkan, nilai ekspor ikan mencapai 15,92 juta USD dengan total ekspor 3.417 ton. Perairan Aceh menyimpan potensi perikanan tangkap 272.000 ton per tahun yang seharusnya dapat diolah lebih baik dan ditingkatkan untuk mendongkrak kesejahteraan warga.

Warga yang berjibaku di sektor perikanan pun masih merasakan sejumlah kendala. Heri Fahmi (45), pengusaha kapal perikanan di dermaga Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Kota Banda Aceh, Minggu (3/12), mencatat timbangan keranjang ikan yang diturunkan dari kapal. Sekali bongkar kapal ukuran 60 gross tonnage (GT), ia mendapatkan 20 ton ikan campuran. Sebagian ikan dijual di pasar Banda Aceh, sisanya dikirim ke Sumut. ”Perikanan Aceh sangat menjanjikan. Jenis ikannya beragam dan tangkapan melimpah,” kata Heri yang memiliki empat unit kapal. Ia kerap terkendala kelangkaan solar, es yang tak mencukupi, ataupun dermaga yang dangkal. ”Sarana masih terbatas. Kita sangat butuh investasi agar sektor perikanan cepat berkembang,” katanya. (Yoga)