Risiko Terulang Masalah Ekspor Benur
Seperti dejavu, pemerintah berencana membuka lagi keran ekspor benih lobster. Alasannya sama dengan saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membolehkan benur dijual ke luar negeri tiga tahun lalu: menekan penyelundupan yang marak. Pun, pemerintah menjamin akan menerapkan syarat ketat, yakni kewajiban investasi bagi perusahaan yang hendak mengekspor benur. Rencana ini dinilai berpotensi menjadi biang masalah. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati berujar rencana tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tak memiliki orientasi yang berdaulat dan berkelanjutan dalam mengelola ruang hidupnya.
Gagasan ini juga menunjukkan Indonesia tidak memiliki penegakan hukum yang kuat untuk menangani kasus penyelundupan. "Karena tujuannya untuk menangani kasus penyelundupan. Yang diprioritaskan malah ke arah investasi," ujar Susan kepada Tempo, kemarin, 19 Desember 2023. Pembukaan keran ekspor benur dengan syarat investasi pun diperkirakan mengulangi dosa Edhy Prabowo. Bekas Menteri KKP itu terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster yang ia buka saat menjabat pada 2020. Musababnya, kata Susan, izin ekspor nantinya diberikan kepada perusahaan. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023