Peresmian sentra rumput laut terintegrasi di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada akhir bulan ini diyakini bakal mendongkrak performa ekspor wilayah ini di masa mendatang. Langkah ini tak hanya meningkatkan produksi hulu rumput laut, tetapi sekaligus membuka peluang anyar penghiliran rumput laut Indonesia. Rencananya, Presiden Jokowi akan meresmikan area budi daya rumput laut seluas 100 hektare (ha) di perairan Teluk Ekas. Jika terealisasi, maka lokasi ini akan menjadi kawasan budidaya terluas di Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) pun mulai melakukan persiapan guna menyambut kedatangan presiden pada akhir bulan ini, atau Kamis (29/2). Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim menjelaskan bahwa pengembangan budidaya rumput laut merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk memacu penghiliran rumput laut dalam satu kawasan. Ada tiga daerah yang ditarget pemerintah pusat, salah satunya adalah kawasan Teluk Ekas yang memang telah lama menjadi sentra budi daya rumput laut, yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat setempat. Menurutnya, perusahaan tersebut sudah memiliki pasar ekspor yang jelas sehingga arah penghiliran rumput laut juga kian benderang. Selain itu, imbuhnya, investor juga akan melibatkan para pembudidaya yang sudah berjalan, sekaligus membuka peluang bagi nelayan lainnya yang ingin bergabung sebagai mitra. Muslim mengungkapkan bahwa dampak investasi akan sangat luas bagi masyarakat Kabupaten Lombok Timur lantaran pembukaan industri baru akan menyerap banyak lapangan kerja. Walaupun dia tidak menyebutkan secara spesifik seberapa besar potensi serapan tenaga kerja. Pasalnya, selama ini sebanyak 98% ekspor NTB berasal dari komoditas tambang, sedangkan ekspor produk nontambang hanya 2%. Bahkan seringkali kurang dari 2% dalam catatan ekspor Badan Puisat Statistik (BPS) per bulan. 

Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Firmansyah menjelaskan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan penghiliran rumput laut sudah sangat tepat, lantaran rumput laut memiliki pohon industri yang cukup banyak. Yang perlu dipastikan oleh pemerintah, imbuhnya, adalah kesiapan dari tingkat hulu hingga hilir, terutama kesiapan sumber daya manusia yang akan memproses program. Selain itu, Firmansyah juga mengatakan perlu adanya kepastian pasar yang akan menyerap produk yang sudah diolah tersebut, agar rantai industri berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Pemprov NTB juga telah menjajaki pengembangan potensi laut wilayah ini dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi meminta BRIN untuk membantu pengembangan potensi laut di Lombok Selatan dan Teluk Saleh Sumbawa, seperti pengembangan rumput laut sehingga bisa menarik minat investor dan berdampak terhadap ekonomi daerah. Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian menjelaskan bahwa pihaknya bersama rombongan telah mengunjungi kawasan Ekas dengan potensi rumput lautnya di wilayah selatan Lombok Timur. “Potensinya luar biasa sehingga perlu kita kembangkan secara signifi kan.” Bisnis mencatat bahwa Kabupaten Lombok Timur juga memiliki lubang keramba jaring apung terbanyak secara nasional. Jumlah lubang yang ada saat ini mencapai 8.438 lubang dari 10.000 lubang yang ada di seluruh Indonesia. Lubang keramba jarring apung terpusat di kawasan Telong Elong, Lombok Timur yang memang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai daerah perikanan nasional. Penjabat (Pj.) Gubernur NTB menjelaskan bahwa jumlah lubang keramba jaring apung yang banyak menunjukkan potensi keramba budi daya NTB yang besar dan masih bisa dikembangkan lagi.

Pemerintah sedang menggodok aturan mekanisme pemasaran benih bening lobster. Badan Layanan Umum (BLU) KKP disiapkan untuk menyerap, menjual, hingga mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Mekanisme ekspor benih itu masih menuai kontroversi. Mekanisme penjualan benih bening lobster ke luar negeri, antara lain, dipaparkan dalam konsultasi publik ketiga terkait harga patokan terendah benih bening lobster (Puerulus) yang digelar KKP, di Lombok, Senin (12/2). Hingga awal Februari 2024, tercatat lima perusahaan asal Vietnam siap masuk dan berinvestasi budidaya lobster di Indonesia sekaligus mengirim benih bening lobster ke luar negeri. Untuk mendapatkan benih bening lobster asal Indonesia, investor asing, harus merupakan pembudidaya terdaftar di negara asal dan membentuk PT berbadan hukum Indonesia.

Di samping itu, bekerja sama dengan BLU Perikanan Budidaya (BLU PB) membeli benih bening lobster dari BLU PB, melakukan alih teknologi budidaya lobster, dan sanggup melepas liar lobster. Negara asal investor juga memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. KKP menyiapkan harga patokan terendah benih bening lobster ditingkat nelayan, Rp 8.500 per ekor. Harga patokan itu mempertimbangkan biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan margin keuntungan. Nelayan penangkap benih bening lobster wajib terdaftar di BLU PB. Tiga BLU PB yang ditunjuk KKP adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang, Founder dan CEO Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar, saat dihubungi di Jakarta, berpendapat, mekanisme penjualan benih ke luar negeri berpotensi melahirkan konflik ditingkat nelayan yang berebut mencari rekomendasi dan benih bening lobster untuk tujuan ekspor. Akibatnya, tujuan awal pemerintah untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri berpotensi terabaikan.

Peran BLU PB yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengekspor benih bening lobster rawan menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, banyak instrumen, petunjuk teknis, dan SDM harus disiapkan untuk mengendalikan dan mengimplementasikan ekspor benih. ”Tanpa pengalaman sebelumnya, (peran BLU) bisa bermasalah,” ujarnya. Ia mengingatkan, rekomendasi dan kuota tangkapan benih bening lobster untuk tujuan ekspor belum ditunjang data yang kuat. Hingga kini, kajian stok benih bening lobster belum pernah dimutakhirkan. Skema ekspor benih bening lobster hanya akan memberikan keuntungan terbesar ke pemain kunci dan dominan lobster, yakni Vietnam, yang selama ini mengandalkan pasokan benih bening lobster dari Indonesia. Sebaliknya, hilirisasi atau bdidaya lobster di dalam negeri semakin sulit terwujud. (Yoga)

Hampir tiga bulan terakhir nasib nelayan di NTT tak menentu karena cuaca buruk. Mereka hanya bisa mencari ikan di laut dangkal. Petani pun demikian. Akibat El Nino, mayoritas lahan pertanian gagal panen. Nestapa nelayan dan petani kian berat di tengah terus naiknya harga kebutuhan pokok. Syarief Laode (38), nelayan dari Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, NTT, Minggu (11/2) siang, baru pulang mencari ikan di Teluk Kupang. Hasil tangkapannya tak seberapa, tetapi cukup menghidupi ekonomi keluarganya hari itu. Syarief menyandarkan perahu motor berbobot 3 gros ton (GT) itu di dekat Pasar Oesapa. Pedagang ikan di pasar menghampiri kapalnya. ”50 ekor kepiting laut diborong pedagang, yang juga langganan, dengan harga Rp 50.000. Sementara ikan dibeli Rp 20.000. Total dapat Rp 70.000 hari ini.

Beberapa jenis ikan yang tidak diambil pedagang, saya bawa untuk konsumsi di rumah. Saya berangkat pukul 04.00 Wita. Kebetulan cuaca relative aman di sekitar Teluk Kupang,” kata Syarief. Jika cuaca normal, Syarief menjual ikan langsung kepada pedagang ikan di Desa Tablolong. Harga ikan itu pun relatif murah. Ikan kembung, satu ember berisi 150 ekor dijual Rp 100.000. Ikan itu oleh pedagang dijual di pasar tradisional dengan harga Rp 20.000 per 10 ekor. Syarief mengaku terkadang menjual sampai tujuh ember sekali melaut. Okto Nifu (46) petani lahan kering di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, mengatakan, lahan jagung seluas 3.000 meter persegi miliknya terancam gagal panen. Jagung hampir berbuah, tetapi nyaris habis diserang ulat grayak yang muncul setelah panas selama satu pekan.

Petani hanya pasrah menerima keadaan hama tersebut. ”Kalau jagung sudah diserang hama, kami hanya berharap pada singkong, kacang, dan jenis tanaman lain di ladang itu,” kata Nifu. Petani lahan kering lain di Desa Kadahang, Kabupaten Sumba Timur, Agus Napu (51), mengatakan, jagungnya mulai diserang belalang yang muncul tiap musim tanam tiba. Belalang muncul dalam jumlah jutaan ekor dan menghabiskan tanaman dalam hitungan jam. Di tengah kondisi sulit yang dialami nelayan dan petani, harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Harga beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, dan daging terus naik. Bagi nelayan dan petani kecil, harga beras saat ini semakin tak terjangkau. Derita nelayan dan petani di NTT seperti tak berkesudahan. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan harga patokan terendah benih bening lobster di tingkat nelayan, yakni Rp 8.500 per ekor. Ini menindaklanjuti rencana pemerintah untuk membuka kembali ekspor benih bening lobster. Hingga awal Februari 2024, tercatat ada lima perusahaan asal Vietnam siap masuk dan berinvestasi budidaya lobster di Indonesia, sekaligus mengirim benih bening lobster ke luar negeri. Dalam draf Rancangan Kepmen KP tentang Harga Patokan Terendah Benih Bening Lobster (Puerulus) di Nelayan disebutkan, harga patokan ditentukan dengan mempertimbangkan biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan margin keuntungan. Patokan harga terendah dievaluasi paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemkab Sumba Timur bekerja sama membangun percontohan budidaya udang terintegrasi hulu dan hilir di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Lahan tambak udang seluas 2.085 hektar akan mulai dibangun tahun 2024-2027. Pembangunan proyek tambak udang terintegrasi dilakukan dengan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik daerah Kabupaten Sumba Timur, berupa lahan seluas 2.085 hektar di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Sumba Timur, yang akan dibangun tambak udang terintegrasi dengan anggaran 500 juta USD atau Rp 7,5 triliun. Lahan tambak terintegrasi itu terbagi menjadi tiga zona, yaitu zona hulu, meliputi pembenihan dan pabrik pakan; zona onfarm, meliputi saluran intake (masuk), tandon utama, tandon kluster, petak pemeliharaan, saluran outlet (keluar), instalasi pengolahan air limbah kluster, dan vegetasi. Selain itu, zona hilir yang mencakup gudang pendingin, pabrik es, dan pabrik styrofoam.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, Kamis (8/2) menjelaskan, kondisi lahan yang akan dibangun merupakan lahan kosong,terbuka dan berbatu, serta tidak termanfaatkan. Sementara itu, kondisi rencana lokasi intake merupakan perairan terbuka dan tidak ada vegetasi mangrove. Kesepakatan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik Kabupaten Sumba Timur dan nota kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budi Daya dan Bupati Sumba Timur dilaksanakan di Gedung KKP, Selasa (6/2). Penandatanganan kerja sama itu disaksikan Menteri Trenggono. ”Modeling budidaya udang terintegrasi akan kita bangun di Sumba Timur, NTT, guna menumbuhkan ekonomi yang terdistribusi ke wilayah Indonesia timur, tidak hanya di Jawa saja,” kata Trenggono. (Yoga)

Modernisasi tambak udang di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi katalis baru guna memompa produksi perikanan budi daya wilayah ini. Langkah ini sekaligus dapat menjadi penopang baru perekonomian daerah lantaran terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan alokasi anggaran senilai Rp7,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun tambak udang modern atau budi daya udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan modeling tambak udang modern ini akan dimulai pada 2024 hingga 2027, seiring adanya kesepakatan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik daerah antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur pada Selasa (6/2). Perjanjian tersebut menyangkut lahan tandus di Desa Palakahembi, Sumba Timur, NTT seluas 2.085 hektare (ha) yang bakal disulap jadi sentra budi daya udang. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa modeling tambak udang ini akan dibangun dengan menerapkan good aquaculture practices dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan. Dia mengatakan bahwa hadirnya tambak udang modern ini akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional kurang lebih Rp3,4 triliun per tahun. Selain itu, imbuhnya, langkah ini dipandang mampu menyerap sekitar 4.730 orang tenaga kerja lokal untuk kebutuhan di hulu hingga hilir. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing berharap bahwa pembangunan tambak udang modern ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 

Selain Sumba Timur, pemerintah pusat juga sudah terlebih dahulu membangun tambak udang modern di sejumlah wilayah a.l Kebumen, Cilacap, Lampung Timur, dan Sumbawa Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya justru memandang bahwa program shrimp estate, skema budi daya udang berskala besar, mengancam ekosistem mangrove di Indonesia hingga berujung pada kerusakan lingkungan. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan, program tersebut tidak jauh berbeda dengan food estateyang terbukti telah merusak lingkungan. Program budi daya udang, utamanya difokuskan untuk udang jenis vaname atau litopenaeus vannamei. Udang jenis ini dianggap memiliki pasar yang besar, baik di luar negeri maupun dalam negeri sehingga pemerintah kemudian mendorong program shrimp estate. Menurutnya, program tersebut tentu berbanding terbalik dengan apa yang kerap kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sejumlah agenda internasional, Kepala Negara kerap membawa isu pelestarian mangrove. Indonesia bahkan ditunjuk sebagai ketua bersama Climate Action pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bang-sa 2023 (Conference of the Parties/COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, lantaran dianggap sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas.

Produksi beras nasional pada Maret 2024 diperkirakan meningkat sehingga berpotensi membuat neraca beras surplus. Namun, surplus beras di sejumlah daerah itu dihantui risiko banjir dan bera. Untuk itu, jajaran pemda diharapkan memitigasi banjir dan mempercepat penanaman padi. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (5/2) BPS memaparkan hasil Kerangka Sampel Area (KPA) luas panen dan produksi padi. Produksi gabah kering giling (GKG) pada Januari-Maret 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Pada Januari-Maret 2023, produksi GKG sebanyak 16,2 juta ton dan pada Januari-Maret 2024 diperkirakan 10,1 juta ton. Produksi GKG pada Januari dan Februari 2024 masih rendah, masing-masing 1,58 juta ton dan 2,42 juta ton.

Pada Maret 2024, produksi GKG diperkirakan naik menjadi 6,1 juta ton. Produksi GKG itu turun 2,82 juta ton dari produksi Maret 2023 yang sebanyak 8,92 juta ton. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (5/2) mengatakan, kendati turun secara tahunan, produksi GKP pada tahun ini akan mulai melonjak pada Maret. Hal itu akan menyebabkan neraca produksi dan konsumsi beras mulai surplus. ”Dampak El Nino menyebabkan surplus beras yang pada tahun lalu mulai terjadi di Februari, pada tahun ini mundur menjadi Maret,” ujarnya. BPS memperkirakan surplus beras pada Maret 2024 sebesar 970.000 ton. Surplus beras tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 2,59 juta ton.

Dalam rapat itu juga terungkap produksi beras nasional dibayangi perubahan cuaca yang tidak merata. Ada sejumlah daerah yang mengalami curah hujan tinggi sehingga berpotensi banjir. Ada pula sejumlah daerah yang curah hujannya masih rendah sehingga masih banyak sawah yang bera atau belum ditanami padi. Deputi III Bidang Pereko nomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menuturkan, kondisi cuaca tahun ini berbeda dengan tahun lalu sehingga perubahan cuaca itu tidak boleh diabaikan. KSP bersama BMKG telah memetakan daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi mengalami gangguan tanam dan panen akibat perubahan cuaca. Pada Februari 2024, misalnya, terdapat 19 daerah yang berisiko tinggi mengalami gangguan tanam dan 50 daerah berisiko tinggi mengalami gangguan panen. (Yoga)

Pasar Ikan Toyosu di kota Tokyo, Jepang, membuka sayap baru yang ditunggu-tunggu, khusus untuk menarik wisatawan agar mau datang dan menikmati pasar ikan bersejarah tersebut. Tokyo ingin mengembangkan tempat-tempat wisata yang masih aktif digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat. Gubernur Tokyo Yurike Koike meresmikan Toyosu Senkyaku Banrai pada Kamis (1/2), tempat pujasera yang dirancang dengan gaya Edo, yaitu periode sejarah Kekaisaran Jepang tahun 1603-1868. Pada zaman itu, keadaan di Jepang relatif aman dan sejahtera di bawah Shogun Tokugawa. ”Saya percaya kemampuan Tokyo menyajikan hidangan laut yang segar dan nikmat akan menarik wisatawan datang  kemari. Ini keunikan dan kekayaan Tokyo yang bisa kami bagi kepada dunia,” kata Koike.

Pasar Ikan Tokyo sebelumnya berada di Tsukiji. Menurut CNN Travel edisi 8 Oktober 2018, omzet harian Pasar Tsukiji mencapai 28 juta USD. Pada 2018, pasar ini digusur dan dipindah ke Toyosu, karena gedung Pasar Tsukiji sudah terlalu tua untuk kapasitas kegiatan sesibuk itu. Jepang kala itu juga tengah berbenah untuk Olimpiade 2020 dan wilayah Tsukiji terletak di dekat pusat kota sehingga pemerintah berencana memanfaatkannya untuk kegiatan pendukung. Lokasi baru pasar ikan itu, Toyosu, berada di lahan reklamasi Teluk Tokyo di bagian timur kota. Ukurannya dua kali lipat dari Tsukiji, dengan gedung yang lebih modern. Akan tetapi, warga lokal dan wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara yang berkunjung ke Toyosu tidak sebanyak di Tsukiji. Mereka pun kini berbenah.

”Tokyo menargetkan Pasar Toyosu bisa mendatangkan rata-rata 2,6 juta wisatawan setiap tahun,” ujar Koike. Di pujasera Toyosu ada 65 kios menyajikan boga bahari segar, hasil tangkapan nelayan setiap subuh. Aneka sushi, sashimi, dan belut bakar siap menyambut siapa pun yang hendak mencicipi. Sebagai pasar modern, semua ikan di Toyosu melewati proses pengendalian mutu yang ketat. Ini mencakup pengendalian mutu ikan yang ditangkap di perairan Fukushima yang merupakan tempat pembuangan air olahan reaktor nuklir yang rusak pada 2011. Pasar Toyosu ingin mendulang ketenaran ataupun omzet seperti pasar ikan yang paling terkenal di dunia, yaitu Pasar Ikan Pike Place, yang terletak di kota Seattle, Negara Bagian Washington, AS. Setiap tahun, rata-rata pasar itu dikunjungi 10 juta wisatawan. (Yoga)

Februari hingga Maret menjadi waktu yang tidak disukai warga Ambon, atau umumnya Maluku. Tanpa membaca perhitungan BMKG, warga meyakini gelombang tinggi dan embusan angin kencang mengganggu aktivitas di perairan. Bagi pembudidaya ikan di perairan Teluk Ambon, Kota Ambon, perasaan waswas menghantui karena ombak sering menghantam dan merusak keramba kayu sehingga ikan yang hendak dipanen kabur. Banyak dari mereka memutuskan berhenti. Namun, sejak bantuan pemerintah datang, potensi sektor budidaya ikan kembali dilirik. Saat sector perikanan tangkap menurun, permintaan ikan budidaya mulai tumbuh. Daerah yang dahulu sepi kini mulai ramai. Pembudidaya ikan berangsur kembali ke Teluk Ambon

Anang Divinubun (42), pembudidaya ikan di Teluk Ambon, menceritakan, meski tumbuh, perlu nyali besar menekuni budidaya ikan. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baronang ini stres memikirkan ratusan ikan lepas karena ombak menghantam keramba kayunya pada 2017. ”Dari 700-an ikan yang mau dipanen, hanya sisa 10, seng bisa tidur ingat kejadian itu,” kata Anang di kerambanya, Senin (29/1). Kala itu, Anang berbudidaya ikan setelah berhenti pada 2015. Anang yang kerap merugi berganti pekerjaan menjadi penjaga kapal asing. Namun, pekerjaan ini hanya bertahan sesaat. Takdir baik mendatangi Anang saat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku memberikan bantuan keramba high-density polyethylene (HDPe) pada 2021. Keramba berbahan dasar plastik dengan daya tahan kuat dan bisa digunakan hingga 20-25 tahun. Bisnis budidaya ikan yang tumbuh membuat Anang mampu mendirikan restoran apung pada awal 2024. ”Sekarang bisa tidur dengan tenang. Restoran hampir selalu penuh setiap hari,” ujarnya.

Jusuf Tanamal (41) memutuskan kembali menekuni budidaya ikan di Teluk Ambon. Sejumlah ikan, seperti bubara (Caranx ignobilis), baronang (Siganus sp), kakap putih (Lates calcarifer), bahkan lobster (Nephropidae), dipelihara untuk dijual atau diolah di restoran. Sebelumnya, Jusuf bekerja sebagai sopir di Universitas Pattimura, Ambon. Pada 2017, Jusuf membangun keramba kayu untuk memulai bisnis budidaya ikan. Ketekunan Jusuf didengar DKP Provinsi Maluku yang mendorong budidaya ikan di Maluku. Bantuan keramba HDPe pun ia dapatkan. Jusuf tak perlu lagi khawatir merugi karena ombak Februari. Sekarang, Jusuf memiliki 16 keramba, 14 keramba HDPe dan sisanya keramba kayu. Kabid Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi Maluku Karolis Iwamony menjelaskan, nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) relatif meningkat meski menurun di era pandemic Covid-19. (Yoga)