Modernisasi tambak udang di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi katalis baru guna memompa produksi perikanan budi daya wilayah ini. Langkah ini sekaligus dapat menjadi penopang baru perekonomian daerah lantaran terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Dengan alokasi anggaran senilai Rp7,5 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun tambak udang modern atau budi daya udang terintegrasi atau integrated shrimp farming di Desa Palakahembi, Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan modeling tambak udang modern ini akan dimulai pada 2024 hingga 2027, seiring adanya kesepakatan perjanjian kerja sama pinjam pakai barang milik daerah antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur pada Selasa (6/2). Perjanjian tersebut menyangkut lahan tandus di Desa Palakahembi, Sumba Timur, NTT seluas 2.085 hektare (ha) yang bakal disulap jadi sentra budi daya udang. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa modeling tambak udang ini akan dibangun dengan menerapkan good aquaculture practices dari hulu sampai dengan hilir dalam satu pengelolaan. Dia mengatakan bahwa hadirnya tambak udang modern ini akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional kurang lebih Rp3,4 triliun per tahun. Selain itu, imbuhnya, langkah ini dipandang mampu menyerap sekitar 4.730 orang tenaga kerja lokal untuk kebutuhan di hulu hingga hilir. Sementara itu, Bupati Sumba Timur Khristofel Praing berharap bahwa pembangunan tambak udang modern ini dapat berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 

Selain Sumba Timur, pemerintah pusat juga sudah terlebih dahulu membangun tambak udang modern di sejumlah wilayah a.l Kebumen, Cilacap, Lampung Timur, dan Sumbawa Barat. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) sebelumnya justru memandang bahwa program shrimp estate, skema budi daya udang berskala besar, mengancam ekosistem mangrove di Indonesia hingga berujung pada kerusakan lingkungan. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi, Parid Ridwanuddin, mengatakan, program tersebut tidak jauh berbeda dengan food estateyang terbukti telah merusak lingkungan. Program budi daya udang, utamanya difokuskan untuk udang jenis vaname atau litopenaeus vannamei. Udang jenis ini dianggap memiliki pasar yang besar, baik di luar negeri maupun dalam negeri sehingga pemerintah kemudian mendorong program shrimp estate. Menurutnya, program tersebut tentu berbanding terbalik dengan apa yang kerap kali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sejumlah agenda internasional, Kepala Negara kerap membawa isu pelestarian mangrove. Indonesia bahkan ditunjuk sebagai ketua bersama Climate Action pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bang-sa 2023 (Conference of the Parties/COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab, lantaran dianggap sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas.