Komoditas udang yang merupakan salah satu produk andalan perikanan budidaya di Tanah Air tengah menghadapi problem soal daya saing. Harga udang ekspor terus merosot, sementara biaya produksinya membengkak seiring  merebaknya serangan penyakit. Tekanan di pasar internasional ditandai dengan melemahnya harga udang sejak awal Mei 2022. Komoditas udang Indonesia, yang sebagian besar diekspor, terkena imbasnya. Salah satu pemicu tekanan harga adalah membanjirnya produksi udang dari negara-negara produsen lain, seperti Ekuador dan India. Sesuai hukum pasar, jika produksi berlimpah, sedangkan permintaan stagnan, harga pun tertekan. Hambatan pasar yang terjadi juga tidak lepas dari belum pulihnya perekonomian global dan efek perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan. Saat ini, negara utama tujuan ekspor udang Indonesia antara lain adalah AS yang menyerap 70% total ekspor udang, Jepang (16 %), dan China 3-4 %.

Per 10 Juni 2022, harga rata-rata udang ukuran 40 ekor per kg (size 40) tercatat Rp 62.000 per kg atau turun 25 % dibandingkan awal Mei 2022 yang Rp 83.000 per kg. Sementara biaya produksi udang ukuran 40 mencapai Rp 56.000 per kg. Di tingkat dunia, Indonesia menempati peringkat ke-5 eksportir udang terbesar pada 2019, setelah India, Ekuador, Vietnam, dan China. Namun, kontribusi udang Indonesia di pasar internasional baru 7,1 %, karena itu, peluang pasar masih terbuka luas. KKP menargetkan nilai ekspor udang naik 250 % selama kurun 2019-2024, yakni 4,2 miliar USD. Guna mencapai ambisi itu, produksi udang ditargetkan meningkat hingga 2 juta ton. Volume ekspor udang diharapkan naik 15,8 % per tahun, sedangkan nilai ekspornya diharapkan tumbuh 20 % per tahun. Tetapi, perkembangan ekspor udang belum menggembirakan. Sepanjang tahun 2021, volume ekspor udang tercatat 250.700 ton atau hanya tumbuh 4,9 % dibandingkan 2020, adapun nilai ekspor tercatat 2,23 miliar USD atau hanya tumbuh 8,5 % secara tahunan. (Yoga)

Yusuf Ramli (50) tak pernah membayangkan perjalanan hidupnya sampai pada titik di mana penghidupan ribuan orang bakal bergantung pada usahanya. Yusuf muda pernah terpaksa menumpang tidur di masjid Pasar Tanah Abang karena tak lagi punya rumah untuk pulang. Pada titik terendahnya, Yusuf pernah hidup dari belas kasihan para pemain judi biliar di Kota Padang. Saat itu sekitar tahun 1996. Dia baru saja menyewa kapal untuk menangkap lobster di perairan Samudra Hindia, antara Pulau Nias dan Kepulauan Mentawai. Kapal sudah disewa, perbekalan melaut sudah ada. Namun, nakhoda menolak berlayar karena kapal dalam kondisi bocor. Tak mau rugi, Yusuf akhirnya nekat menakhodai sendiri kapal tersebut. Kemampuan menakhodai kapal didapat Yusuf saat dia menuntut ilmu di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Dumai dan Akademi Usaha Perikanan (AUP) Jakarta. Yusuf bertaruh nyawa di Samudra Hindia dengan kapal /bocor. ”Setiap malam saya terpaksa ikut menimba air dari kapal. Sesampai di Mentawai, saya tak berani lagi membawa kapalnya,” ujarnya. Ketika kembali ke Padang, uang sudah tak ada. Namun, Yusuf enggan pulang ke kampung halamannya di Air Tiris, Kampar, Riau. Perjalanan hidup yang keras telah menempanya menjadi seperti sekarang: salah satu pengusaha perikanan dengan omzet mencapai Rp 1,3 triliun.

Selepas bersekolah di SUPM Dumai, Yusuf melanjutkan kuliah ke AUP (sekarang Politeknik Ahli Usaha Perikanan) Jakarta tahun 1989 dan lulus tiga tahun kemudian. Selepas diwisuda dari AUP, Yusuf ditawari menjadi pengajar di bekas almamaternya, SUPM Dumai. Tawaran itu ditampiknya. Yusuf merasa tak cocok menjadi pengajar. Dia memutuskan berlaut. Kapal ikan berbendera Kanada menjadi tujuannya selama 2,5 tahun. Dari situ, Yusuf yang telah berkeluarga memutuskan membuka warung makan di daerah Pondok Pinang, Jaksel. Usahanya hanya bertahan dalam hitungan bulan. Di tengah usaha warung makannya yang bangkrut, Yusuf ditinggal istrinya. Dia yang sebelumnya menumpang hidup di rumah mertua, tak lagi punya tempat tinggal. Yusuf kemudian mengadu nasib di Pasar Tanah Abang. Namun, karena tak punya modal, dia hanya menjual daster milik para pemilik kios pakaian. Dia jajakan keliling pasar, jauh dari kios para pemilik daster tersebut. Sabtu-Minggu menjadi hari yang dia tunggu karena para pemilik kios biasanya tak membuka lapaknya. Sepulang menjajakan daster, dia tinggal di masjid.

Tahun 1997, saat menjadi sopir dokter Lukas, Yusuf diperkenalkan kepada pengasuh Pesantren Al Islah Bondowoso, Kiai Maksum. Mengetahui bahwa sopirnya pernah kuliah di AUP, dokter Lukas dan Kiai Maksum memodali Yusuf berjualan ikan di Pasar Muara Baru, Jakarta. Pada 1998, Yusuf berjualan di Pasar Muara Baru, dari pukul 18.00 hingga 24.00. Malam hari dia bergaul dengan sesama pedagang ikan. Siang harinya, Yusuf bergaul dengan para tauke ikan di Muara Baru. Pada 1999, seorang tauke di Muara Baru yang biasa mengekspor ikan layur ke Korea memberi Yusuf kesempatan menjadi pemasok. Dari sini dia mulai belajar pemrosesan dan pengolahan ikan untuk diekspor. Untuk menjadi pengusaha perikanan, selain harus punya kapal tangkap dan kapal pengangkut, dia juga harus memiliki gudang berpendingin (cold storage) dan angkutan (truk) berpendingin. Tahun 2000 untuk pertama kalinya dia berhasil mengekspor ikan ke Korea. Sebanyak 25 ton ikan layur diekspor dalam satu kontainer 40 feet. Tiga tahun kemudian Yusuf melebarkan usahanya. Dia membangun pabrik pengolahan ikan, di Bitung, Kendari, dan Banggai Laut, untuk mengamankan pasokan ikan. Setelah diolah, ikan dibawa ke Jakarta dan didistribusikan ke sejumlah sentra pemindangan di Jawa. Saat ini perusahaan Yusuf memiliki 11 pabrik pengolahan ikan di seluruh Indonesia. Dia memasok hingga 1.000 ton ikan per bulan untuk industri pemindangan ikan. Satu pabrik, bisa memiliki 5 sampai 10 pemasok. Setiap pemasok memiliki sedikitnya 5 kapal ikan ukuran 50 GT. Untuk pasar luar negeri, Yusuf mengekspor ikan layur, tuna, cumi, hingga layang umpan atau muroaji. Bahkan, Yusuf kini menjadi salah satu eksportir terbesar ikan asin dari Indonesia terutama ke  Sri Lanka. (Yoga)

Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Indonesia dinilai masih menghadapi masalah serius dalam tata kelola perikanan skala kecil. Pendataan hasil tangkapan ikan untuk kapal-kapal skala kecil berukuran di bawah 10 gros ton masih minim. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, minimnya pendataan hasil tangkapan kapal skala kecil berdampak pada pengelolaan perikanan yang kurang transparan. Hasil kajian DFW Indonesia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718, meliputi wilayah Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur, menunjukkan tingkat penangkapan ikan skala kecil yang tidak dilaporkan (unreported fishing) cukup signifikan. Laut Arafura merupakan salah satu perairan tersubur di dunia dan direncanakan menjadi percontohan sistem kontrak penangkapan ikan di Indonesia.

Survei yang dilakukan pada Kabupaten Merauke (Papua) dan Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku) selama Agustus 2021 memperlihatkan hampir seluruh kapal perikanan berukuran kurang dari 10 gros ton (GT) di Merauke tidak melaporkan hasil tangkapan. Sementara di Kepulauan Aru, separuh dari jumlah kapal ikan di bawah 10 GT yang disurvei tidak melaporkan hasil tangkapan. Pelaporan hanya dilakukan oleh perusahaan perikanan ataupun perusahaan perikanan pembeli ikan. Salah satu penyebab utama penangkapan ikan tidak dilaporkan adalah banyaknya pelabuhan tangkahan yang beroperasi di WPP-NRI 718. Setidaknya 26 pelabuhan tangkahan dan titik labuh di Kabupaten Merauke dan Kepulauan Aru, dengan jumlah kapal perikanan yang bersandar berkisar 49-180 kapal di setiap pelabuhan. Sementara itu, tidak ada petugas pengawas perikanan yang bertugas rutin di pelabuhan tersebut. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat  perolehan penerimaan negara  bukan pajak (PNBP)  sumber daya alam  perikanan tangkap per 25 Mei 2022 sebesar Rp 512,38 miliar dan angka itu akan terus bertambah. Sepanjang 2021, torehan PNBP dari subsektor tersebut mencapai Rp 700 miliar. Peningkatan ini terjadi seiring bertambahnya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui  sistem informasi izin  layanan cepat (Silat). Layanan online tersebut memungkinkan pelaku usaha  mengurus perizinan dimana pun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet. "Tahun 2021, total PNBP yang diterima Rp700 miliar. Kami optimistis capaian  PNBP perikanan tangkap tahun ini dapat terus bertambah guna mendukung program peningkatan  PNBP demi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan." kata Sekretaris DJPT KKP Trian Yunanda dalam keterangannya, kemarin. (Yetede)

Di Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta, sebagian kapal industri perikanan tidak bisa melaut. Harga solar industri yang menembus Rp 17.000 per liter membebani operasional kapal. ”Bahan bakar mahal, produksi ikan sedang minim, maka melaut dipastikan merugi. Lebih baik kapal sandar di pelabuhan,” ujar pengurus Asosiasi Tuna Indonesia Muhammad Bilahmar, di Jakarta, Minggu (22/5). (Yoga)

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran kapal perikanan diminta transparan. Transparansi pengenaan sanksi dan besaran denda administrative terhadap pelaku pelanggaran dinilai perlu guna memberikan kepastian iklim berusaha. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengatakan, pemerintah menerapkan asas ultimum remedium yang mengedepankan sanksi administratif terhadap pelanggaran kapal perikanan. ”Perlu ada transparansi terkait rujukan aturan pengenaan dan besaran sanksi agar (denda) tidak membuat terkejut pelaku usaha,” ujarnya saat dihubungi, Senin (16/5). Di sisi lain, Abdi menilai, penerapan sanksi administratif tidak menjamin akan mencegah tindakan pidana perikanan serta menyelamatkan sumber daya ikan dan ekosistem. Selama Januari-April 2022, Kementerian KP menangani  pelanggaran terhadap 60 kapal perikanan, meliputi peringatan atau teguran tertulis untuk enam kapal dan pengenaan denda administratif terhadap 47 kapal. Kemudian, pembekuan perizinan berusaha untuk dua kapal, pencabutan perizinan berusaha terhadap empat kapal, dan proses pidana untuk satu kapal.

Pengurus Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin), Muhammad Bilahmar, meminta agar pemerintah mengumumkan dan menyosialisasikan hitungan denda sanksi administratif kepada seluruh pelaku usaha perikanan. Seperti halnya pengenaan denda terhadap pelanggaran lalu lintas, tarif denda terkait pelanggaran kapal perikanan perlu dirinci agar tidak menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha. ”Hitungan denda sanksi administratif yang jelas dan rinci perlu diumumkan ke pelaku usaha. Tarif denda perlu dibuka agar transparan,” ujar Bilahmar. (Yoga)

Sudah saatnya budidaya lobster Indonesia mendunia. Pengembangan teknologi budidaya lobster dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi ratusan juta benih lobster yang selama ini dikirimkan ke luar negeri. Jika benih-benih ini dikembangkan di Tanah Air, Indonesia bisa bersaing dalam pasar lobster kelas dunia. Negara-negara tetangga pun mulai melirik komoditas perikanan dengan nilai jual tinggi ini. Bahkan, Australia menunjukkan keseriusannya menjajal teknologi keramba jaring apung (KJA) submersible merek Aquatec dari PT Gani Arta Dwitunggal. Nilai ekspor untuk satu paket KJA sistem kerangkeng terbenam ini mencapai 100.000 USD atau Rp 1,4 miliar. Paket tersebut dikirimkan dari pabriknya di Padalarang, Bandung Barat, Jabar, Senin (18/4). Paket ini dimasukkan ke dalam satu kontainer yang akan dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Di situ, sejumlah petugas sibuk menyusun peralatan di dalam peti kemas. Sementara itu, satu unit forklift mondar-mandir mengantarkan paket peralatan dengan ukuran yang beraneka ragam.

Dirut PT Gani Arta Dwitunggal Budiprawira Sunadim, yang turut melepas paket ekspor tersebut, menyatakan, pembeli dari Australia ini adalah Ornatas, perusahaan budidaya lobster kenamaan dari ”Negeri Kanguru” itu. Selain Australia, Papua Niugini juga tengah menjalin komunikasi dengan Aquatec untuk membeli KJA submersible.”Ini tidak menutup kemungkinan untuk pemesanan berikutnya. Apalagi, kabarnya Australia menyediakan dana 1,8 miliar dollar Australia untuk pengembangan budidaya lobster. Menurut kami,  pembelian ini adalah bentuk pengakuan dari perusahaan internasional terhadap teknologi yang kami kembangkan,” tuturnya. Teknologi KJA ini memastikan kerangkeng lobster tidak berada di permukaan air, tetapi tetap bertahan di kedalaman tertentu. Hal itu dilakukan untuk memastikan benih lobster mendapatkan suhu dan kondisi air yang stabil selama budidaya berlangsung. Budiprawira mengklaim, kelangsungan hidup (survival rate) dari budidaya dengan sistem ini bisa mencapai 80 %. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi itu tentu sangat menguntungkan bagi pelaku budidaya lobster. Apalagi, daging lobster bernilai tinggi di pasar makanan laut (seafood). Dari laman Aquatec.co.id, lobster mutiara berukuran 300 gram mencapai Rp 600.000 per kg. Adapun ukuran 1 kg ke atas bisa dijual hinggaRp 1,2 juta per kg. Harga ini tidak jauh berbeda dengan lobster yang dijual di pasar daring.

GM Aquatec Andi Jayaprawira Sunadim menjelaskan, pihaknya terus mengembangkan teknologi budidaya lobster agar mendapatkan hasil terbaik. Andi menyebutkan,teknologi budidaya dengan KJA submersible yang dikembangkan Aquatec ini bisa ditempatkan di pesisir mana saja. Sebagian konstruksi dan peralatannya menggunakan kerangka stainless steel dan plastik HDPE (high density polyethylene) yang ramah lingkungan. Andi mencontohkan paket yang dikirim ke Australia. Sistem KJA ini terdiri atas 22 keramba kerangkeng lobster ukuran S (kecil), M (menengah), dan L (besar). Ukuran terkecil digunakan untuk mengembangkan benih dan akan dipindahkan seiring dengan bertambahnya ukuran lobster. ”Setiap kerangkeng ini dibenamkan dengan ketinggian tertentu sesuai kebutuhan. Posisi kerangkeng di tengah, tidak di permukaan atau di dasar, ini baik untuk lobster agar terhindar dari polusi dan kontak lain karena benih lobster ini sensitif,” ujarnya. Metode ini, menurut Andi, telah diuji coba bersama sejumlah pihak. Tidak hanya dari pemerintah melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, perguruan tinggi seperti Unpad dan IPB juga ikut mencoba teknologi tersebut. (Yoga)

Direktur Pemasaran KKP Erwin Dwiyana mengungkapkan, Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar tuna-tongkol-cakalang dunia selama 2010-2019, dengan kontribusi 15  % total produksi dunia. Meski menjadi produsen utama tuna, Indonesia hanya menempati peringkat keenam eksportir tuna dunia. Negara tujuan utama ekspor tuna Indonesia, antara lain Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Thailand. Sebaliknya, Thailand yang merupakan importir tuna-cakalang terbesar ketiga dunia justru menjadi eksportir tuna terbesar di dunia dengan mengandalkan ekspor produk olahan tuna. Pada 2020, ekspor tuna-cakalang dari Thailand tercatat 2,4 miliar USD atau 17,73 % pasar dunia. Sementara ekspor tuna-cakalang Indonesia hanya 724.094 USD atau 5,33 % pasar dunia. Data KKP 2020 mencatat ada 410 unit pengolahan ikan skala menengah-besar untuk komoditas tuna-tongkol dan cakalang. ”Peningkatan daya saing untuk meningkatkan ekspor dimulai dari pemenuhan bahan baku, perbaikan sistem produksi, distribusi dan logistik, serta upaya menumbuhkan iklim usaha investasi yang kondusif,” ujar Erwin.

Country Representative Marine Stewardship Council (MSC) Hirmen Syofyanto menambahkan, tren produk dan konsumen perikanan tuna dunia bersertifikasi MSC semakin diminati. Saat ini, produk tuna dunia yang sudah bersertifikasi MSC sebanyak 2,1 juta ton atau 3 % total tangkapan dunia, dan kebanyakan dipasarkan di AS, Eropa, dan negara-negara Pasifik. Menurut Direktur Ocean Solution Zulficar Mochtar, peningkatan daya saing tuna Indonesia memerlukan pembenahan hulu ke hilir, meliputi perbaikan data stok, kuota, tata kelola yang terkait dengan organisasi perikanan regional (RFMO), kebijakan perizinan, persiapan operasional, penangkapan ikan, pendaratan, pengolahan, target ekspor, transportasi, dan importir. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, pemerintah perlu memprioritaskan pembinaan kepada nelayan kecil dalam upaya peningkatan ekspor tuna. (Yoga)

Harga bahan baku yang semakin tinggi mengerek biaya produksi pakan ikan dan udang. Pemerintah meminta pabrikan pakan tetap menjaga kestabilan harga agar tidak terlalu memberatkan pembudidaya. Adapun pabrik pakan mandiri didorong terus berproduksi dengan mengoptimalkan bahan baku lokal. Ketua Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Deny Mulyono mengemukakan, tahun 2022, industri pakan dipengaruhi situasi global yang tidak menentu.Pabrikan pakan ikan dan udang melakukan penyesuaian harga secara bervariasi, sesuai dengan formulasi pakan. Kenaikan harga pakan terjadi karena meningkatnya harga komponen bahan baku pakan, baik impor maupun lokal. Kesulitan bahan baku juga memicu persaingan bahan baku dengan negara-negara produsen pakan lain. Karena itu, Deny berharap Kementerian Perdagangan bisa membatasi ekspor bahan baku yang diperlukan industri pakan untuk menjamin ketersediaan suplai, seperti jagung dan dedak gandum kasar.

Sekjen Masyarakat Akuakultur Indonesia Denny Indradjaja mengemukakan, beberapa pabrik pakan ikan dan udang sudah menaikkan harga pakan di kisaran Rp 100 - Rp 300 per kg tergantung kualitas pakansebagai efek berantai kenaikan harga berbagai komponen. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tebe Haeru Rahayu meminta produsen pakan menekan margin agar tidak memberatkan pembudidaya ikan dan udang. Di sisi lain, pemerintah akan mendorong efisiensi penggunaan pakan dengan penerapan cara pemberian pakan yang baik, dan digitalisasi kebutuhan pakan, serta meningkatkan produksi pakan mandiri dengan bahan baku lokal.Penggunaan pakan mandiri saat ini ditaksir mampu memenuhi 20 %  kebutuhan pakan nasional. (Yoga)