Peningkatan ekspor komoditas perikanan Indonesia ke Uni Eropa (UE) kembali didorong. Beberapa komoditas perikanan dinilai berpotensi ditingkatkan ekspornya ke kawasan itu. Sebagai gambaran minat pasar Eropa ini, KKP mencatat, dalam ajang Seafood Expo Global(SEG) diBarcelona, Spanyol, pada 25-27 April 2023, nilai transaksi perdagangan perikanan asal Indonesia 54,6 juta USD. Beberapa komoditas perikanan yang diminati adalah tuna, gurita, cumi-cumi, sotong, udang, kakap merah, dan kakap putih.

Sekretaris Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Machmud mengemukakan, pembeli produk perikanan Indonesia yang potensial, berasal dari Spanyol, Perancis, Belanda, Belgia, Jerman, Polandia, dan Malta. Minat besar juga ditunjukkan calon pembeli asal Inggris, AS, Kanada, Peru, Meksiko, Panama, Kolombia, Puerto Riko, Ekuador, Bermuda, dan Turki, serta beberapa negara Asia Pasifik, seperti Jepang, Korsel, Taiwan, China, Hong Kong, Vietnam,India, dan Australia. ”Permintaan UE terhadap produk perikanan cenderung meningkat. Ini menjadi peluang peningkatan ekspor Indonesia ke UE dengan mengoptimalkan jumlah eksportir yang memiliki izin ekspor untuk dapat meningkatkan ekspor,”  ujar Machmud, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/5). (Yoga)

Pemerintah berupaya mendorong produksi ikan nila dengan mengembangkan benih unggulan untuk air payau atau nila salin. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi Fernando J Simanjuntak, Senin (24/4/2023), menyatakan,  pengembangan induk dan benih nila yang tahan salinitas tinggi itu antara lain untuk memberdayakan tambak udang yang mangkrak. (Yoga)

Capaian produksi dan ekspor udang hasil budidaya masih menuai perdebatan. Pemerintah  mencatat, produksi komoditas unggulan itu terus naik, menuju target produksi 2 juta ton pada 2024. Sebaliknya, pelaku usaha mengeluhkan penurunan produksi yang berdampak pada perlambatan ekspor udang. Berdasarkan data KKP, produksi udang sepanjang 2022 mencapai 1.099.976 ton atau naik 15 % dibandingkan tahun 2021 yang 953.177 ton. Ada tiga jenis komoditas udang yang digarap, yakni vaname (Litopenaeus vannamei), windu, dan jerbung (Penaeus merguiensis). Saat ini, produksi vaname dominan. Menurut Dirjen Perikanan Budidaya KKP TB Haeru Rahayu, produksi udang akan terus ditingkatkan menjadi 1,829 juta ton pada 2023 serta mencapai target 2 juta ton pada 2024. Sejumlah proyek percontohan budidaya digulirkan guna mengejar ekspornya naik 250 % dalam kurun 2019-2024.

Udang merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya selain lobster, kepiting, rumput laut, dan nila. Pada periode 2020-2024, KKP menargetkan nilai ekspor udang 4,25 miliar USD AS atau tumbuh 250 %, sedang produksinya ditargetkan 2 juta ton. Guna mencapai target itu, volume ekspor diharapkan tumbuh 15 % dan nilai ekspor naik 20 % tiap tahun. Negara tujuan ekspor udang Indonesia adalah AS dengan pasar sebesar 60 %, Jepang 16 %, dan China 11 %. Meski produksi udang diklaim terus naik, data ekspor udang menunjukkan sebaliknya. Data KKP, volume ekspor udang tahun 2022 tercatat 240.000 ton atau turun dibandingkan 2021 yang tercatat 250.700 ton. Sementara itu, nilai ekspor udang tercatat 2,16 miliar USD atau turun dibandingkan tahun sebelumnya 2,23 miliar USD. Perlambatan ekspor udang berlanjut hingga awal tahun ini. (Yoga)

Sebanyak 12.510 desa atau 15,32 % dari total 81.616 desa di Indonesia berada di wilayah pesisir.  Sekitar 90 % di antara desa-desa pesisir tersebut mengandalkan sumber daya ikan tangkap sebagai mata pencarian utama penduduk. Sebagai negara kepulauan, 62 % wilayah Indonesia adalah laut. Dengan garis pantai sepanjang 99.083 km, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sayangnya, potensi besar sektor kelautan belum tecermin pada  kehidupan nelayan di desa-desa pesisir dan indikator ekonomi makro Indonesia. Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Data tahun 2021 menunjukkan, dari 10,86 juta orang  miskin di Indonesia, 1,3 juta (12,5 %) tinggal di wilayah pesisir. Jika dilihat dari sisi kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketidakmampuan penduduk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar,tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir 4,19 %, lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem nasional, 4 %.

Beberapa indikator ekonomi makro juga belum menunjukkan potensi besar sektor kelautan Indonesia. Tahun 2021, pangsa pasar ekspor hasil perikanan Indonesia di pasar dunia hanya 3,5 %. Pada 2021 dan 2022, kontribusi sektor perikanan tangkap pada PDB Indonesia masing-masing 2,83 % dan 2,54 %. Adapun sumbangannya pada PNBP senilai Rp 788 miliar dan Rp 1,26 triliun. Kecilnya kontribusi sektor perikanan pada PDB dan PNBP sering dikaitkan dengan masalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Di tengah berbagai masalah sektor perikanan tangkap, pemerintah meluncurkan lima kebijakan yang menjadi agenda prioritas KKP. Dua di antara lima kebijakan itu akan menjadi sorotan, yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. (Yoga)

Nelayan kecil di Tanah Air hingga kini masih tertinggal. Nelayan semakin terdesak oleh sejumlah hal yang mengganggu sumber penghidupan nelayan. Upaya penguatan nelayan kecil perlu menjadi perhatian pemerintah. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, jumlah nelayan kecil dari tahun ke tahun terus menurun. Nelayan semakin terdesak oleh sejumlah isu dan persoalan yang menyebabkan mereka sulit mempertahankan sumber  penghidupan. Pada 2017, jumlah nelayan tercatat 2,67 juta orang, pada 2021 jumlahnya tinggal 2,2 juta orang. Perhatian terhadap nelayan kecil perlu menjadi keutamaan karena 96 % pelaku usaha perikanan tangkap merupakan skala kecil. Rantai pasok produk perikanan tangkap bersumber dari nelayan kecil. Beberapa isu yang membuat nelayan terdesak antara lain pertambangan dan reklamasi yang mencemari laut, merenggut ruang hidup dan mata pencarian nelayan, seperti pertambangan di Sultra dan Maluku Utara.

Akses nelayan juga sangat minim terhadap sarana produksi ataupun jaminan sosial. Dicontohkan, sentra-sentra nelayan kecil ke sulitan akses BBM. Menurut Abdi, skema pembiayaan usaha kelautan dan  perikanan memang terus meningkat, melalui KUR. Capaian KUR kelautan dan perikanan pada 2022 di Rp 9,9 triliun, naik 22,9 % dibandingkan capaian tahun 2021 sekitar Rp 8,05 triliun. Namun, hanya 20 % serapan KUR yang menyasar perikanan tangkap dan sangat sedikit yang diakses nelayan kecil. ”Perlu solusi konkret dan komprehensif dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap nelayan kecil serta memperkuat kolaborasi program untuk perlindungan nelayan,” ujar Abdi dalam Ocean Talk ”Menakar Keberpihakan pada Nelayan Kecil di Indonesia”, yang diselenggarakan Ocean Solutions Indonesia, akhir pekan lalu. (Yoga)

Daya saing produk udang Indonesia turun ditengah persaingan pasar yang semakin ketat. Target mengejar kenaikan ekspor udang periode 2020-2024 sebesar 250 % terancam tidak tercapai. Langkah strategis diperlukan untuk mendongkrak daya saing. Udang adalah komoditas unggulan ekspor perikanan yang terus digenjot pemerintah. Kontribusi ekspor udang berkisar 30-40 % dari total ekspor perikanan. Pada periode 2020-2024, nilai ekspor udang ditargetkan mencapai 4,25 miliar USD atau tumbuh 250 %, sedangkan produksi ditargetkan 2 juta ton. Untuk mencapai target itu, setiap tahun volume ekspor diharapkan tumbuh 15 % dan nilai ekspor naik 20 %.

Meski diunggulkan, sepanjang tahun 2022 tren produksi dan volume ekspor udang cenderung melemah. Berdasarkan data KKP, pada 2022 volume ekspor udang tercatat 240.000 ton, turun dibandingkan 2021 di 250.700 ton. Nilai ekspor udang tercatat 2,16 miliar USD atau turun dibanding tahun sebelumnya, yaitu 2,23 miliar USD. Ketua Forum Udang Indonesia Budhi Wibowo menilai, problem penyakit udang jadi pemicu penurunan produksi. Salah satu penyakit yang merebak, yakni bintik putih, menyebabkan tingkat hidup (SR) udang menurun. Penggunaan pakan juga makin tidak efisien. Akibatnya, daya saing udang Indonesia turun di pasar global. (Yoga)

Seiring berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka investasi bagi industri dalam negeri dan penanaman modal asing di perairan Indonesia, pemerintah berjanji   mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Langkah itu, di antaranya, program pengembangan 10 kampung nelayan maju terintegrasi pada zona-zona penangkapan ikan terukur yang akan dilaksanakan tahun ini. Kampung nelayan maju terintegrasi merupakan program kerja KKP untuk transformasi kampung nelayan menjadi lebih bersih dan tertata. Selain pemberian bantuan, kampung nelayan maju juga akan ditopang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur, pendampingan usaha, serta pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya.

Program kampung nelayan sejalan dengan terbitnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 6 Maret 2023.Regulasi itu mengatur pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal sesuai daya dukung dengan membagi-bagi zona penangkapan, serta kuota penangkapan ikan pada pelaku usaha perikanan tangkap. Kampung nelayan di Indonesia berjumlah 11.000. Program 10 kampung nelayan maju yang digulirkan pemerintah masih terlalu minim untuk menyelesaikan persoalan dan kemiskinan nelayan kecil kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana berpendapat, Nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas selama ini masih minim pemberdayaan. Bantuan bagi 10 kampung nelayan dinilai tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang membuka investasi untuk pemodal besar. (Yoga)

Nilai tambah produk tuna Indonesia perlu ditingkatkan untuk memenangi persaingan di pasar  global. Selain itu, mutu produk, ketertelusuran, dan sertifikasi yang memudahkan akses pasar juga harus dioptimalkan. Ketua Asosiasi Perikanan Pole & Line dan Handline Indonesia (AP2HI) Janti Djuari mengemukakan, komoditas tuna Indonesia tengah menghadapi persaingan ketat ditingkat global. Indonesia merupakan pemasok tuna terbesar duniadengan alat tangkap huhate (pole and line) dan pancing ulur (handline). Labelisasi produk ”Indonesian Tuna” yang mengantongi sertifikasi ekolabel dari Marine Stewardship Council (MSC) dan Fairtrade menandai produk tuna ramah lingkungan dan telah memenuhi standardisasi internasional. Namun, sertifikasi itu dinilai belum cukup untuk memenangi persaingan dagang.

”Untuk memenangi persaingan (pasar), kita harus menghasilkan produk yang kreatif serta inovasi untuk meningkatkan nilai tambah,” kata Janti dalam Diskusi Ocean Talk: ”Menghadapi ’Perang Tuna’: Catatan Putaran Negosiasi IOTC”, yang digelar Ocean Solutions Indonesia, secara  daring, akhir pekan lalu. Di sisi hilir, terdapat pula beberapa hambatan untuk mengisi pasar internasional, seperti sarana dan fasilitas unit pengolahan ikan yang belum optimal serta biaya logistik mahal yang belum terselesaikan. Akibatnya, ekspor tuna Indonesia masih kalah dari Vietnam yang memiliki biaya produksi lebih murah. Hambatan tarif ekspor tuna selama belasan  tahun juga belum bisa teratasi. ”Indonesia perlu negosiator andal agar tarif ekspor yang dikenakan di perdagangan internasional tidak membebani nelayan di sektor hulu.Tarif yang dibebankan berdampak pada pendapatan nelayan. (Yoga)

Peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan terukur terbit. Kebijakan itu membuka kesempatan bagi pemodal asing dan pelaku usaha dalam negeri untuk memperoleh kuota tangkapan ikan dalam zona penangkapan ikan terukur. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini, Selasa (7/3) mengatakan, terbitnya PP itu menandai penangkapan ikan terukur berbasis kuota tangkapan. (Yoga)

Dalam konferensi  pers di Jakarta pada Selasa, 28 Februari 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan pelaksanaan penerimaaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi dibidang perikanan tangkap adalah untuk kepentingan  nelayan dan berkelanjutan usaha perikanan perlu dipertimbangkan. Yonvitner, Kepala Pusat Kajian, Sumberdaya Pesisir dan lautan IPB. Masalah kesejahteraan nelayan berada di urutan teratas dalam daftar tentangan pembangunan perikanan yang perlu dijawab segera. Selanjutnya ada keberlanjutan usaha perikanan dan regenerasi pelaku usaha perikanan. Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan  didirikan pada Oktober 1999, fokus pembangunan diharapkan tertuju pada kemiskinan nelayan. Namun masalah sistem usaha patron-klien, akses yang terbatas, akses yang kurang terhadap modal, dan perlu ada pengakuan atas profesi nelayan masih menghantui kehidupan nelayan sampai saat ini. (Yetede)