Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bakal mendalami keterkaitan korupsi izin ekspor CPO yang ditangani Kejagung dengan dugaan praktek kartel minyak goreng. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Daswin Nur mengatakan dugaan adanya pengaturan pemberian izin ekspor CPO yang disangka melibatkan Lin Che Wei, makin menguatkan indikasi persekongkolan. Lin Che Wei merupakann tersangka ke 5 dalam kasus tersebut, pertengahan April lalu Kejaksaan menetapkan 4 tersangka lainnya, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negri, Indarsari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; Master Parulian Tumanggor; GA PT Musim Mas , Togar Sitanggang; serta Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA. Jaksa AgungSanitiar Burhanudin mengatakan, keempat tersangka diduga bermufakat melawan hukum sehinga terbit persetujuan ekspor CPO, padahal seharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan DMO 20 %.

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean mengatakan, para investigator di lembaganya akan melihat alasan pelaku tidak mendistribusikan CPO dan olein sesuai DMO, masing-masing Rp. 9.300 per Kg dan Rp. 10.300 per Kg. Disamping itu KPPU akan mendalami perilaku produsen yang tidak memenuhi volume kontrak produksi minyak goreng curah, hingga tak kunjung turunnya harga minyak goreng curah di pasar, padahal harga tandan buah segar sawit dari petani terus turun.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategy Policy, Tungkot Sipayung, meminta KPPU segera mengungkap dugaan kartel tersebut. “Jangan mencurigai terus. angan mencurigai terus. Yang menjadi fakta, terjadi penyelundupan minyak goreng dan bahan bakunya sebagaimana diumumkan Bea Cukai dan TNI AL”, ujar tungkot Pakar kebijakan public dari Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat meminta agar penyelewengan hokum dalam sengkarut minyak goreng itu ditindak tegas lantaran dampak kerusakan yang ditimbulkan di dalam negeri cukup besar. Ia pun mengingatkan pemerintah, saat ini pasar minyak goreng berbentuk oligopoly atau ditentukan sedikit pihak. “Selama bentuk poasarnya oligopoly, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya halini disadari pemerintah sejak awal,” ujar Nur Hidayat.

Kinerja moncer ekspor nasional selama April 2022 menjadi angin segar bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Namun, dominasi komoditas batu bara perlu diantisipasi dengan mencari produk unggulan ekspor lain, jika tak ingin kinerja dagang melorot saat pamor si emas hitam meredup. Apalagi, belakangan pemerintah juga mengambil kebijakan tegas dengan melarang ekspor sejumlah komoditas penting salah satunya crude palm oil (CPO), kendati dampak pada kinerja dagang periode April 2022 belum signifikan. Mengacu pada data termutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), batu bara masih menjadi kontributor utama ekspor Indonesia yang tercatat mengalami surplus US$7,55 miliar pada April 2022. Meski secara volume ekspor batu bara pada April 2022 turun 9,46% ketimbang bulan sebelumnya, tetapi harga si emas hitam yang terus menanjak membuat ekspor pada bulan lalu naik 3,11% month-to-month (MtM). 

Wanti-wanti dikemukakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal. Menurutnya Indonesia mesti segera mencari substitusi batu bara untuk menjaga kinerja ekspor nasional. Alasannya, komoditas fosil, seperti batu bara, gas, produk pertambangan lain memiliki cadangan yang bisa habis. Senada, Koordinator Wakil Ketua Umum III Kadin Shinta Widjaja Kamdani menilai momentum neraca perdagangan yang masih surplus merupakan saat yang tepat untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan memanfaatkan kekurangan pasokan di pasar global. Menurutnya, pemerintah perlu menggenjot diversifikasi ekspor produk manufaktur ke pasar-pasar baru untuk mengurangi dominasi batu bara di neraca dagang nasional. Indonesia, katanya, dapat mengekspor produk pangan serta makanan dan minuman ke negara-negara yang mengalami krisis pasokan.

BPS mencatat, transaksi ekspor pertanian pada 2021 mencapai 4,24 miliar USD, meningkat 2,86 % dari tahun sebelumnya, yakni 4,12 miliar USD. Kenaikan didukung meningkatnya ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah. Dengan penanganan yang baik, produk tanaman lokal bisa menembus pasar ekspor dan menyejahterakan warga. Berikut beberapa di antaranya.

Andaliman, Rempah dari dataran tinggi Danau Toba, Sumut, andaliman (Zanthoxylum acanthopodium) kini tak hanya digunakan untuk masakan tradisional Batak. Butir-butirannya juga dipakai di restoran restoran top di Eropa untuk bumbu makanan premium, kata Kiki Andrea (40), eksportir andaliman dari Kabupaten Samosir. Tahun 2021, Kiki mengekspor 1,2 ton andaliman kering ke Jerman. Pembeli itu lantas memasarkan andaliman ke hampir semua negara di Eropa. Sebagai bumbu masak. Andaliman kering dengan kualitas terbaik dihargai 49 euro (sekitar Rp 753.000) per kg. Andaliman kini juga dijadikan teh. Intan Damanik, pengembang andaliman di Sumut, bahkan tahun ini mulai mengekspor teh andaliman untuk diuji coba di sejumlah negara, seperti Timor Leste, Jepang, dan Belanda. Teh andaliman ukuran 24 gr (12 sajian) dijual Rp 28.000. Harga bubuk the andaliman itu jauh lebih tinggi dari harga andaliman mentah yang dihargai Rp 30.000 sampai Rp 60.000 per kg.

Daun gelinggang (Cassia alata), disebut juga ketepeng atau daun senna, sejak 2013 rutin diekspor dari Kalimantan Selatan ke Jepang. Volumenya berkisar 16-26 ton per bulan. Dinas Perdagangan Kalsel mencatat, pada Maret 2022 ekspor gelinggang mencapai 26 ton senilai 130.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,9 miliar. Ekspor ditangani PT Sarikaya Sega Utama di Banjarbaru. Kadis Perdagangan Kalsel Birhasani mengatakan, di Jepang, daun gelinggang dimanfaatkan untuk beberapa macam produk herbal, misalnya teh herbal dan obat herbal. Adapun di Tanah Air daun gelinggang belum banyak dimanfaatkan selain sebagai obat tradisional untuk gatal-gatal.

Kreativitas warga membuat daun kelor (Moringa oleifera) menjadi aneka teh yang diperdagangkan ke 30 negara. Beberapa di antaranya, Singapura, Malaysia, Hong Kong, China, Australia, AS, Perancis, Jerman, Spanyol, Inggris, serta sejumlah negara di Timur Tengah. ”Di luar negeri, kelor sangat diminati. Selain dianggap pohon ajaib, juga merupakan superfood untuk meningkatkan imunitas, detoks, serta kandungan vitamin dan mineralnya yang bagus bagi tubuh,” kata Nasrin H Mukhtar, eksportir kelor di Mataram, NTB. Skala ekspornya memang belum besar atau dalam ukuran kontainer. Sebagian masih pada level pengiriman sampel hingga beberapa telah mengulangi pemesanan dengan kapasitas rata-rata sekali pengiriman di bawah 100 kg. ”Target, pada 2022 ini, harus bisa pecah telur atau realisasi mengirim satu kontainer berkapasitas 20-25 ton ke Jepang,” kata Nasrin. (Yoga)

TNI AL mencegah pengiriman 34 kontainer bahan minyak goreng oleh kapal MV Mathu Bhum yang sudah berlayar dari Pelabuhan Belawan, Medan, Sumut. Kapal yang hendak berlayar ke Malaysia itu diminta kembali ke Belawan. Pencegahan pengiriman itu berdasarkan larangan ekspor minyak goreng dan bahannya oleh pemerintah. Di sisi lain, Bea dan Cukai Belawan menyebut bahwa ekspor itu sudah mendapat surat pemberitahuan ekspor barang (PEB) sebelum tanggal efektif pelarangan 28 April 2022. Dengan demikian, ekspor itu seharusnya masih sesuai ketentuan. Kapal tersebut juga disebut berangkat secara resmi dari Pelabuhan Belawan dan mendapat izin dari semua otoritas pelabuhan.

Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksdya TNI Agung Prasetiawan (7/5) mengatakan, TNI AL melakukan operasi khusus untuk mencegah ekspor minyak goreng dan bahan minyak goreng sesuai instruksi KASAL Laksamana Yudo Margono. Larangan ekspor diatur dalam Permendag No 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Menurut Agung, ada beberapa dugaan pelanggaran lain yang ditemukan, yakni nomor seri tiga kontainer yang berisi bahan minyak goreng tidak sesuai dengan nomor seri yang tertulis di surat PEB. ”Selain itu, tanggal perkiraan ekspor yang tertulis di PEB adalah 29 April, 1 Mei, 2 Mei, dan 3 Mei, sedangkan pelaksanaan ekspor pada 4 Mei,” ujarnya.

Donny Muliawan dari Humas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Belawan mengatakan, ekspor RBD palm olein itu sudah mendapat surat pemberitahuan ekspor barang sebelum 28 April. Bea Cukai Belawan tetap mengizinkan ekspor tersebut karena semua persyaratan dipenuhi meskipun ekspor dilakukan setelah 28 April. ”Dalam Pasal 6  Permendag No 22/2022 sudah sangat jelas disebut pengecualian terhadap barang yang sudah mendapat PEB paling lambat 27 April,” katanya. Donny menambahkan, ekspor itu juga mendapat izin dari otoritas pelabuhan. Hingga saat ini tidak ada koordinasi resmi antara TNI AL dan Bea Cukai Belawan terkait penyelidikan kasus tersebut. (Yoga)

Para perempuan paruh baya membalik rumput laut yang dijemur di atas para-para bambu di pematang tambak, Rabu (20/4). Di sudut lain, sekelompok bapak mengoperasikan alat untuk memadatkan rumput laut kering. Setelah padat, rumput laut disimpan digudang. Rumput laut kering dikeluarkan dari gudang berdasarkan pesanan pembeli, harganya Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kg. Harga ini tergolong rendah karena pada tahun-tahun sebelumnya pernah mencapai Rp 10.000, bahkan Rp 14.000 per kg. Meski demikian, budidaya rumput laut tetap menguntungkan masyarakat. Menurut Ketua Kelompok Pembudidaya Perikanan Samudera Hijau Satu, Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Mustofa, budidaya rumput laut minim biaya produksi. Biaya produksi hanya meliputi bibit dan tenaga kerja dengan komposisi sekitar 20 %. Adapun produk yang dihasilkan bisa mencapai 15 ton per hektar. Dengan asumsi harga jual rumput laut Rp 7.000 per kg, dalam waktu 45 hari siklus panen. Petambak meraup margin Rp 13 juta atau jika dirata-rata penghasilan petani Rp 8,75 juta per bulan. Penghasilan petambak ini tentu bisa bertambah karena, selain rumput laut, di dalam tambak juga dibudidayakan ikan bandeng, udang vaname, dan ikan mujair.

”Tantangan budidaya rumput laut saat ini, mayoritas produk dijual di pasar ekspor meskipun masih melalui pedagang perantara. Saat terjadi gangguan seperti pandemi Covid-19, permintaan pasar ekspor turun karena sejumlah negara masih menutup pelabuhannya,” ujar Mustofa. Menyiasati hal itu, pihaknya berupaya mengolah rumput laut menjadi beragam produk makanan dan minuman. Usaha ini ditekuni para perempuan di Dusun Tanjungsari. Harapannya, pangsa pasar rumput laut semakin luas, terutama di dalam negeri, agar harganya tetap tinggi dan kesejahteraan petani pembudidaya semakin meningkat. Luas kawasan yang dikembangkan untuk budidaya dengan sistem polikultur mencapai 800 hektar, dengan jumlah pelaku utama rumah tangga pembudidaya sebanyak 167 keluarga. Total produksi rumput laut mencapai 200-500 ton per bulan. Dengan asumsi harga rumput laut Rp 7.000 per kg, perputaran uang di kampung ini bisa mencapai Rp 1,4 miliar hingga Rp 3,5 miliar setiap bulan. Nilai itu tergolong tinggi bagi dusun berpenduduk 357 orang itu. Dalam kunjungannya ke Sidoarjo, Rabu (20/4), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mencanangkan Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut di Dusun Tanjungsari, Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Pencanangan kampung budidaya rumput laut yang merupakan program terobosan Kementerian KKP diyakini mendukung optimalisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya di daerah. (Yoga)

Pelaku usaha sarang burung walet di Kalsel kini sudah bisa mengekspor langsung sarang burung walet ke negara tujuan. Hal ini lebih mudah dan menguntungkan bagi pelaku usaha. Untuk pertama kali, 50 kilogram sarang burung walet asal Kalsel diekspor langsung ke Hong Kong melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor, Senin (25/4). ”Ini kemajuan yang patut diapresiasi mengingat tempat pemrosesan sarang burung walet sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera,” kata Kepala Balai Karantina Pertanian  Banjarmasin Nur Hartanto, Kamis (28/4). (Yoga)

Pemerintah melarang ekspor sawit mentah (Crude palm oil/CPO), palm oil mill effluent (POME), dan minyak jelantah (used cooking oil) untuk mengatasi lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri.  Kebijakan tersebut disebut bisa merusak citra Indonesia di pasar internasional dan menekan penerimaan negara. Peneliti, di Pusat Industri Perdagangan, dan Investasi Indef, Ahmad Heri Firdaus, menyatakan larangan ekspor minyak yang tiba-tiba bakal mengejutkan para importir. Sebab aktivitas ekspor impor lazimnya dilakukan dalam kontrak jangka panjang "Kalau dilarang ditengah jalan, mereka bisa mengajukan komplain,"  kata dia saat dihubungi, kemarin. Menurut Heri, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi mengenai larangan ekspor sejak jauh-jauh hari, tak hanya bagi pihak didalam negeri, tapi juga diluar negeri. Presiden Jokowi mengakui kebijakan tersebut terpaksa diambil lantaran masalah minyak goreng tak kunjung selesai setelah empat bulan berjalan. (Yetede)

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan atas kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Selasa (26/4), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tiga orang sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka. Yakni tersangka IWW, MPT, SM dan PTS.

Langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 mulai membuahkan hasil, dan mampu mendorong pertumbuhan investasi yang konsisten di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pertumbuhan investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya disebut menjadi indikasi dari meningkatnya upaya penghiliran, salah satunya pada komoditas nikel.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya tumbuh 14% menjadi Rp39,7 triliun pada kuartal I/2022. Nilai investasi tersebut kembali menjadi yang tertinggi di antara sektor-sektor lainnya.Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pada 2019 sektor tersebut masih berada di urutan keempat investasi terbesar di Indonesia. Saat ini, sektor tersebut menempati posisi pertama. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang diajukan oleh Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor nikel. Bahlil menyebut sejumlah nama yang sudah resmi akan berinvestasi di sektor tersebut antara lain BASF, VW, dan Britishvolt. “Terakhir sudah positif BASF masuk, VW sudah positif masuk. Jadi sekarang yang masuk itu, LG, CATL, BASF, VW, dan Bristishvolt dari Inggris,” ujarnya.

Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 28 April 2022 memantik cemas. Tak hanya bagi pelaku usaha di dalam negeri, tapi juga negara tujuan ekspor. Mereka khawatir penghentian ekspor produk minyak sawit Indonesia menganggu pasokan. India sendiri setiap tahun masuk sebagai lima besar negara importir minyak sawit dari Indonesia. Alhasil, kekhawatiran ini beralasan. Hanya saja, jika pemerintah tak segera mengeluarkan detail aturan dikhawatirkan, ini akan memacu protes konsumen minyak sawit di negara tujuan ekspor. Ini juga berpotensi membuat Indonesia rawan gugatan ke Organisasi Pedagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).