JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengambil langkah strategis baru di sektor pertambangan. Setelah sukses dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah, kini giliran produk turunan nikel tingkat rendah, seperti Nickel Pig Iron (NPI) dan feronikel, yang masuk dalam radar kebijakan fiskal. Pemerintah berencana mengenakan bea keluar atau pajak ekspor terhadap komoditas tersebut guna memperkuat penerimaan negara dan mendorong hilirisasi yang lebih berkualitas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa kajian mengenai pengenaan pajak ekspor ini sedang dimatangkan. Menurutnya, nikel merupakan komoditas strategis yang permintaannya terus meningkat di pasar global, terutama untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu mengatur arus keluar produk turunannya agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi ekonomi domestik.

Bukan Sekadar Mengejar Target Fiskal

Rencana pengenaan pajak ekspor nikel ini bukan sekadar upaya menutup defisit anggaran atau sekadar mengejar target penerimaan negara. Fokus utama pemerintah adalah mendorong industri hilirisasi untuk "naik kelas". Saat ini, sebagian besar olahan nikel di Indonesia masih berupa NPI yang memiliki nilai tambah relatif rendah dibandingkan produk olahan lebih lanjut seperti nikel sulfat atau baja tahan karat (stainless steel).

Dengan adanya pajak ekspor, diharapkan para pelaku industri akan lebih terdorong untuk membangun fasilitas pemurnian yang menghasilkan produk akhir yang lebih bernilai tinggi di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan stok nikel domestik agar kebutuhan industri dalam negeri tetap terjamin.

Kepastian Waktu dan Formulasi

Meski rencana ini sudah mencuat ke publik, Bahlil menegaskan bahwa implementasinya tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Berbeda dengan isu bea keluar batu bara yang sempat disebut akan berlaku per 1 April, pemerintah memastikan bahwa kebijakan untuk nikel masih dalam tahap penghitungan formulasi yang presisi.

Kementerian ESDM bersama kementerian terkait tengah menghitung besaran tarif yang ideal. Tujuannya agar pajak ini tidak membebani pelaku usaha secara berlebihan, tetapi tetap efektif dalam memberikan kontribusi terhadap kas negara. Formulasi ini sangat krusial agar daya saing nikel Indonesia di pasar internasional tidak tergerus oleh kebijakan fiskal dalam negeri.

Sentimen Pasar dan Harapan Industri

Rencana kebijakan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku pasar modal dan investor. Isu pajak ekspor, bersama dengan sentimen terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Harga Patokan Mineral (HPM), menjadi faktor penentu pergerakan saham emiten pertambangan nikel dalam beberapa waktu terakhir.

Para pelaku industri berharap pemerintah dapat memberikan masa transisi yang cukup jika kebijakan ini resmi diberlakukan. Transparansi mengenai dasar penghitungan dan mekanisme pemungutan menjadi kunci agar iklim investasi di sektor pertambangan tetap kondusif.

Jika dikelola dengan tepat, pajak ekspor nikel ini berpotensi menjadi "senjata" baru Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Kini, publik dan pelaku usaha menanti detail regulasi yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan fiskal negara dan keberlanjutan industri pertambangan nasional.

Pemerintah baru saja mengumumkan sejumlah kebijakan insentif pajak terkait sektor otomotif. Seperti penghentian keringanan pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan bea masuk mobil listrik impor utuh. Perubahan kebijakan ini sejalan dengan mimpi untuk menjadikan Indonesia basis produksi otomotif, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Data menunjukkan, pada 2025 terdapat penurunan penjualan mobil di pasar domestik, sebaliknya terdapat peningkatan ekspor mobil.

Volume ekspor mobil utuh atau Completely Built Up (CBU) dari Indonesia mencatatkan rekor tertinggi baru sepanjang tahun 2025 dengan total pengapalan mencapai 518.000 unit. Capaian yang tumbuh hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya ini mempertegas posisi Indonesia sebagai basis manufaktur strategis bagi pasar internasional.

Kendati demikian, di balik angka pertumbuhan yang impresif, industri otomotif nasional masih menghadapi pekerjaan rumah besar terkait aspek struktural, mulai dari tingginya biaya logistik, minimnya pendalaman teknologi, hingga tantangan regulasi hijau di negara tujuan ekspor.

Dominasi merek-merek besar, seperti Toyota, dalam arus ekspor membuktikan kepercayaan prinsipal global terhadap kapabilitas perakitan di Indonesia. Daya saing ini tidak lepas dari dukungan fiskal pemerintah, utamanya melalui fasilitas perpajakan untuk Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Instrumen ini dinilai efektif menjaga efisiensi biaya produksi sehingga harga jual kendaraan rakitan Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

Namun, efisiensi dari insentif fiskal tersebut kerap tergerus oleh tantangan operasional. Tingginya biaya logistik nasional dan kebutuhan investasi besar untuk adopsi teknologi baru masih menjadi hambatan. Selain itu, dukungan industri komponen lokal juga dinilai perlu dioptimalkan agar rantai pasok tidak terlalu bergantung pada impor bahan baku.

Jebakan Basis Perakitan

Selain aspek biaya, tantangan paling krusial terletak pada struktur industri yang masih didominasi aktivitas perakitan. Peningkatan volume ekspor belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan nilai tambah dan kemandirian teknologi.

Hingga kini, desain dan pengembangan teknologi inti umumnya masih dikendalikan penuh oleh prinsipal global. Kondisi ini memicu urgensi perlunya optimalisasi insentif pajak yang lebih spesifik seperti potongan pajak untuk kegiatan riset lokal. Hal ini diperlukan guna mendorong transisi industri dari sekadar basis produksi menjadi pusat inovasi.

Ironisnya, fasilitas super deduction tax untuk riset dan pengembangan (litbang) yang telah tersedia sejak 2021 belum dimanfaatkan secara optimal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan partisipasi pelaku industri dalam skema insentif ini masih minim, mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan dan kesiapan industri dalam melakukan riset mandiri dengan memanfaatkan super deduction tax.

Riset dan pengembangan tidak hanya semata merupakan domain para principal pemegang merek, namun juga perlu dilakukan untuk mendorong kemandirian teknologi bagi industri komponen pendukung otomotif. Pelaku usaha nasional yang bergerak dibidang usaha komponen kendaraan perlu didorong untuk memanfaatkan super deduction tax. Sehingga mendukung ekosistem rantai pasok dalam negeri. Untuk itu, diperlukan langkah nyata dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, Asosiasi Industri komponen otomotif serta pihak terkait lainnya, untuk memfasilitasi pelaku usaha memanfaatkan super deduction tax. Hambatan Non-Tarif dan Isu Lingkungan Di sisi eksternal, penetrasi pasar mancanegara kini diadang tantangan baru berupa regulasi lingkungan yang kian ketat serta hambatan perdagangan nontarif (non-tariff barriers). Negara negara tujuan ekspor mulai menerapkan standar emisi yang tinggi, yang menuntut produk otomotif Indonesia untuk segera beradaptasi.

Sinkronisasi kebijakan insentif masa depan, seperti kredit investasi hijau, dengan kesiapan manufaktur dalam mengadopsi teknologi rendah emisi menjadi mutlak diperlukan. Tanpa percepatan transisi ke teknologi ramah lingkungan, produk Indonesia berisiko kehilangan daya saing di pasar global yang semakin selektif.

Pada akhirnya pencapaian ekspor tahun 2025 seyogianya menjadi momentum, bukan sekadar angka statistik. Ke depan, konsistensi pertumbuhan volume ekspor harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur logistik dan penguatan rantai pasok. Sinergi antara kemudahan fiskal dari pemerintah dan efisiensi teknologi dari pelaku industri akan menjadi penentu apakah industri otomotif nasional mampu bertahan sebagai penggerak ekonomi utama di tengah dinamika global.  

JAKARTA – Indonesia, negeri yang dikenal sebagai "Mother of Spices", tengah bersiap melakukan lompatan besar dalam peta ekonomi global. Memiliki 275 dari sekitar 500 spesies rempah dunia, Indonesia kini tidak lagi hanya ingin dikenal sebagai pengekspor bahan mentah, melainkan sebagai pusat industri pengolahan rempah yang bernilai tambah tinggi.

Pemerintah pada akhir 2025 telah menetapkan Peta Jalan Hilirisasi Rempah 2025-2045. Langkah strategis ini bertujuan mengamankan nilai tambah ekonomi di dalam negeri, dengan fokus pada enam komoditas utama: pala, lada, cengkeh, kayu manis, vanili, dan temulawak. Transformasi ini dipicu oleh tren gaya hidup sehat global yang menempatkan rempah bukan lagi sekadar bumbu dapur, melainkan bahan baku esensial untuk industri farmasi, kosmetik, hingga pangan fungsional.

 

Potensi Raksasa yang Terfragmentasi

Meski menduduki posisi puncak sebagai produsen dunia—peringkat kedua untuk pala dan peringkat ketiga untuk lada dan vanili—pangsa pasar ekspor rempah Indonesia di pasar global baru menyentuh angka 2,7 persen. Rendahnya angka ini disinyalir akibat struktur industri yang masih didominasi oleh petani skala kecil dan pelaku UMKM ( sebanyak 45 persen) yang memiliki keterbatasan teknologi.

Selain itu, rantai pasok yang panjang dan ketergantungan pada tengkulak membuat margin keuntungan petani seringkali tertekan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya modernisasi industri dari hulu ke hilir. Namun, titik terang mulai terlihat di sejumlah daerah sentra. Lampung kini memasok 90 persen lada nasional, sementara Sumatera Barat menguasai 90 persen pasar dunia dan menjadi pusat ekspor kayu manis.

 

Laju Positif Produk Olahan

Data menunjukkan fluktuasi tajam pada kinerja ekspor rempah mentah. Menurut data UN Comtrade, nilai ekspor sempat melonjak ke angka US$2 miliar pada 2024 setelah sempat turun pada tahun-tahun sebelumnya. Di tengah fluktuasi harga komoditas global, ekspor bumbu dan rempah olahan justru menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 17,29 persen pada periode Januari-Mei 2024, mencapai nilai USD 422,7 juta.

Langkah hilirisasi terbukti memberikan margin yang jauh lebih menguntungkan. Sebagai contoh, mengekspor pala dalam bentuk minyak atsiri atau ekstrak murni jauh lebih bernilai dibanding menjual biji mentah. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen bahan baku industri kelas dunia yang mulai mengadopsi standar internasional.

 

Proyeksi Pasar 2029

Melihat ke depan, permintaan terhadap produk rempah dan herbal dunia diproyeksikan akan menyentuh angka USD 25,6 miliar pada 2029 berdasarkan data Kementerian Pertanian. Tiongkok tetap menjadi pasar tujuan terbesar Indonesia dengan pertumbuhan signifikan mencapai 89,85 persen, disusul oleh India dan Amerika Serikat. Dengan peta jalan yang jelas, Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut kembali kejayaan rempah-rempah dalam bentuk yang lebih modern dan berfokus pada industri. (murs)

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang diajukan oleh akademisi dan dosen hukum, Muhammad Taufiq. Dalam Putusan No. 5 P/HUM/2025, MA menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 56 Undang-Undang No. 32. Dengan demikian, MA menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor pasir laut yang sebelumnya dibolehkan melalui PP tersebut. MA juga menyatakan pasal-pasal tersebut tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan pemerintah sebagai pihak termohon untuk mencabut aturan terkait. Putusan ini menunjukkan peran penting MA dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa regulasi pemerintah tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pengembangan produk unggulan ke depan  harus menyasar komoditas pertanian yang hanya ada di Indonesia dan mampu menghasilkan pendapatan setinggi-tingginya, yakni kopi, cokelat, dan rempah. Di masa lalu, ketiga komoditas ini berjaya dan  menjadikan Indonesia produsen nomor satu dunia. Melalui pembenahan lembaga penelitian, termasuk mengembalikan fungsi penelitian pertanian yang kini di badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ke Kementerian Pertanian, maka kopi, cokelat, dan rempah akan berkibar lagi serta berkontribusi besar ke pendapatan negara. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, sejak menjadi NKRI, luas lahan Indonesia tidak bertambah hanya sekitar 191 juta hektare (ha), bahkan mungkin sekarang telah berkurang karena sebagian tenggelam. Dengan lahan di nomor 16 dunia, namun penduduk Indonesia saat ini justru di peringkat empat global sekitar 280 juta orang. Karenanya, ketersedian lahan per kapita RI di Asean kini tercatat masuk salah satu yang terendah. (Yetede)

Lereng pegunungandi Dataran Tinggi Gayo, Aceh, dikenal pasar globalsebagai penghasil kopi arabika berkualitas. Berkah kesadaran petani hingga eksportir menjaga kualitas. Koperasi Baitul Qiradh atau KBQ Baburrayyan di Takengon, Aceh Tengah, satu-satunya koperasi di Indonesia yang mengekspor kopi arabika Gayo langsung ke Starbucks di Seattle, AS. Disamping ketat membeli greenbean asalan sebelum diproses siap ekspor, mereka rajin melatih petani. Pada Minggu (11/5) di KBQ Baburrayyan, tiga truk kontainer berukuran 20 ft mengantre disamping gudang. Pekerja sibuk memuat ratusan karung goni seberat 60 kg greenbean ke kontainer. Di karung terbaca, Product of Indonesia, KBQ Baburrayyan dan Starbucks Coffee. ”Kami mengirim 50 kontainer setahun, masing-masing 19,2 ton,” kata Manajer Operasional Baburrayyan, Mochammad Charis. Ba-burrayyan beranggotakan 7.000 petani kopi arabika Gayo di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues.

Petani diarahkan merawat kebun kopi sesuai standar pasar global, termasuk bertani organik tanpa bahan kimia. Pada 2011, Baburrayyan membagikan 11 mesin huller atau penggiling ceri merah (gelondongan) menjadi greenbean asalan atau biji kopi yang masihdiselimuti kulit ari tipis (gabah) kepada 11 kolektor di dekat kelompok tani binaan mereka, untuk mendekatkan penggilingan ceri kopi ke petani dan mengurangi beban produksi di gudang Baburrayyan yang berisiko menurunkan kualitas green bean.  Kini sedikitnya 200 huller berkembang karena banyak yang menyediakan jasa penggilingan ceri kopi di kampungnya. Kolektor mitra Baburrayyan menyetor greenbean asalan berkadar air maksimal 15 %. Standar kualitas dijaga dalam penerimaan kopi. Semua karung dicek dan sampelnya diuji di laboratorium, lalu biji kopi asalan dijemur. Mesin terkomputerisasi akan menyortir biji kopi berdasar ukuran, berat dan warna. Ahli kopi Baburrayyan kemudian menyangrai dan menyeduhnya untuk diuji.

Begitu memenuhi standar, baru dikarungi untuk diekspor melalui Pelabuhan Belawan, Medan. Indonesia mengekspor 276.335 ton kopi pada 2023 dengan nilai 916,5 juta USD. Lima negara tujuan utama ekspor adalah AS 36.625 ton, Mesir 32.047 ton, Malaysia 22.677 ton, Italia 18.122 ton dan Jepang 15.316 ton. Untuk menjaga kualitas bijikopi, Baburrayyan aktif membina petani dengan dukungan Farmer Support Center(FSC) yang didirikan Starbucks di Berastagi, Sumut. Starbucks mendirikan 10 FSC di seluruh dunia, dua di antaranya di Asia, yakni Yunnan (China) dan Berastagi (Indonesia). FSC menyediakan berbagai program pelatihan petani terkait budidaya dan pemrosesan kopi organik sesuai standar pasar global. Starbucks dan FSC terus menjangkau petani mendapatkan pelatihan praktik pertanian yang baik, bantuan bibit kopi dan pohon penaung tanaman kopi, serta literasi keuangan. Bagi orang Gayo, biji kopi taksekadar hasil panen. Kopi adalah denyut kehidupan yang harus dijaga sepenuh jiwa. (Yoga)

Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan terus meningkat. Tahun depan, pemerintah provinsi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,1% hingga 6% dengan tingkat inflasi 2,4%. Tercatat, ekonomi Jakarta pada Triwulan 1 Tahun 2025 tumbuh stabil sebesar 4,95% (q-to-q). Dari sisi pengeluaran, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,36% (yoy) dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Inflasi Jakarta per Mei 2025 sebesar 2,07%, ekspor melalui Jakarta mencapai US$ 5,1 juta dan impor melalui Jakarta sebesar US$ 10,1 juta. Jumlah penduduk Jakarta pada 2024 mencapai 10,68 juta jiwa dengan tingkat wilayah 660,98 km2, Jakarta memiliki 113 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan satu pulau di Jakarta Utara, dam 17 saluran sungai atau kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan, dan usaha perkotaan. Jakarta sendiri atas 5 komadya yakni Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, serta 1 kabupaten yakni Kepulauan Seribu, serta 44 kecamatan, dan 267 kelurahan. Jumlah perusahaan industri mikro dan kecil mencapai 72.992 pada 2024. Dari segi pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara  pada 2024 mencapai 2,5 juta orang meningkat dibanding 2023 yang mencapai 1,9 juta orang. (Yetede)

Pemerintah perlu segera menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang masih mengganggu terciptanya kepastian berusaha bagi investor melalui upaya yang strategis, sistematis, dan kosisten. Tanpa itu, alih-alih daya saing internasional naik, yang terjadi justru kemerosotan seperti yang didalam Indonesia belakangan ini. Berdasarkan hasil riset World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis IMD World Competivenes Center (WWC), peringkay daya saing Indonesia pada tahun ini merosot tajam hingga 13 peringkat ke peringkat 40 dari total 69 negara dunia. Penurunan ini bahkan menjadi yang terburuk dibandingkan negara-negara lain. Padahal, dalam tiga tahun terakhir, Indonesia berhasil terus memperbaiki poisis daya saingnya dari peringkat 44 di 2022, naik ke peringkat 34 di 2023, dan berada di posisi 27 pada 2024. Pada 2022, pascapandemi Covid-19, Indonesia adalah salah satu negara dengan performa daya saing terbaik dalam peringkat WCR, karena naik hingga 11 peringkat. Kenaikan peringkat daya saing Indonesia kala itu lebih banyak didongkrak oleh faktor nilai ekspor minyak dan gas serta komoditas. Sementara kemerosotan daya saing Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lain pada tahun ini, merupakan imbas dari perang tarif yang ditujukan ke kawasan tersebut. (Yetede)

Pemerintah Korea resmi mendukung ekspansi perusahaan AI dan digital ke pasar ASEAN, menyusul dimulainya kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital di Indonesia. Hasilnya, tercapai 35 kontrak ekspor dan nota kesepahaman (MoU), termasuk satu kontrak senilai US$ 4 juta oleh satu perusahaan dengan jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Sains dan Teknologi dan Informasi Korea mengumumkan bahwa mereka memulai kegiatan Tim Gabungan Ekspor Digital (pemerinta dan swasta) dari Indonesia untuk mendukung ekspansi perusahaan AI dan inovasi digital Korea ke ASEAN. Sebanyak 30 perusahaan digital inovatif Korea terabung dalam tim ini, menggabungkan kerja sama antar pemerintah dan kegiatan swasta untuk membuka jalur ekspor baru. ASEAN, yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara, adalah mitra ekonomi utama mitra dagang kedua terbesar bagi Korea. Indonesia, sebagai negara tujuan pertama tim ekspor ini, tengah berkembang pesat sebagai basis produksi lobal dan menjadi lokasi strategis untuk ekspansi ke ASEAN karena meningkatnya  permintaan infrastruktur digital. (Yetede)

Aturan baru tentang kewajiban membawa pulang devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) memang sudah berlaku sejak 1 Maret 2025, tapi dampaknya dinilai belum signifikan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut setoran valuta asing dari DHE SDA ke rekening khusus selama Maret–April 2025 memang naik menjadi US$ 22,9 miliar. Ia mengklaim peningkatan ini sebagai hasil implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 8/2025 yang mewajibkan 100% DHE SDA disimpan di dalam negeri minimal 12 bulan.