Pemerintah Indonesia akan menempuh negosiasi untuk menanggapi tarif impor resiprokal AS. Namun, konsesi yang ditawarkan berpotensi menurunkan posisi tawar RI di depan AS. Alih-alih berkompromi, pemerintah disarankan untuk fokus saja pada diversifikasi pasar ekspor di luar AS. Kebijakan tarif impor resiprokal AS akan mulai diterapkan secara efektif kepada sejumlah negara mitra dagang pada Rabu (9/4) waktu setempat. Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, keenam tertinggi di kawasan ASEAN. Tekad pemerintah untuk menempuh langkah negosiasi demi menurunkan tarif telah bulat. Keseriusan pemerintah untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan melayangkan surat kepada otoritas perdagangan AS.

Pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi, mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berbagai upaya itu diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar USD pada tahun 2024. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, beberapa komoditas yang akan ditambah impornya dari AS meliputi bahan baku liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) dan minyak mentah.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk diversifikasi ekspor. Jangka pendeknya, penting menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. ”Beberapa caranya bisa dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak,” ujar Anggawira. Perluasan sasaran dagang, juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal pada produk-produk Indonesia mengusik kinerja ekonomi Jatim sebagai salah satu pusat industri manufaktur nasional. Jatim harus menggali terobosan baru agar stabilitas ekonominya tidak terganggu. Pemerintah AS menerapkan tarif resiprokal 32 % pada produk-produk Indonesia mulai 9 April 2025, yang juga berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur di Jatim. Wagub Jatim, Emil Dardak mencontohkan, dari sisi ekspor, Jatim menguasai produk alas kaki dan furnitur. Jatim punya pabrik alas kaki dengan kapasitas besar di Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Banyak juga industri furnitur, tersebar di Sidoarjo dan Mojokerto. Kedua industri merupakan sektor usaha padat karya yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

”Pangsa pasarnya (produk alas kaki dan furnitur) ke AS lumayan besar,” ujar Emil pada acara Halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Jatim Expo Surabaya, Selasa (8/4). Pengenaan tarif khusus impor ke AS itu bakal menggerus daya saing produk Indonesia di pasar AS. Melemahnya daya saing berdampak pada penurunan permintaan yang pada akhirnya berujung penurunan produksi di pabrik. Di sisi lain, Jatim memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas gandum dan kedelai dari AS. Impor dari AS itu dilakukan dalam jumlah besar karena gandum menjadi bahan baku industri roti. Adapun kedelai menjadi bahan baku industri kecil menengah yang memproduksi produk makanan berupa tempe dan tahu. ”Kita tidak bisa lagi duduk tenang saat ini karena dunia terus bergejolak. Itu adalah contoh-contoh masalah yang harus segera dicarikan terobosan,” kata Emil. (Yoga)

Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.

Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS  Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)

Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Pemberlakuan tarif resiprokal oleh Pemerintah AS akan berdampak langsung pada penurunan ekspor Indonesia dan bisa memukul industri padat karya dan sektor keuangan. Negosiasi diplomatik, termasuk forum multilateral, menjadi sangat krusial dalam memitigasi dampak dari ”perang dagang” AS. Pada Kamis (3/4) dini hari WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal yang disebutnya  ”Hari Pembebasan”. Indonesia dikenai tarif impor 32 % atau tiga kali lipat dari basis tarif 10 % untuk semua negara, yang mendekati tambahan tarif resiprokal China di 34 5. Sebelumnya, China telah dikenai tarif 20 %. Tarif resiprokal dasar, yakni 10 %, mulai berlaku pada 5 April 2025. Adapun tarif resiprokal spesifik, termasuk yang dikenakan ke Indonesia, berlaku mulai 9 April 2025.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengatakan, penerapan tarif resiprokal akan berdampak langsung terhadap penurunan ekspor Indonesia ke AS. Rata-rata tahunan, pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 10,3 %, terbesar kedua setelah ke China. Surplus perdagangan Indonesia-AS sebesar 16,08 miliar USD dari total surplus perdagangan nonmigas 2024, yaitu 31,04 miliar USD. ”Produk Indonesia, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, dan perikanan, bakal terdampak,” ujar Eisha.

Terkait hal itu, Pemerintah RI perlu segera bernegosiasi dengan AS untuk meminimalkan dampak tarif resiprokal bagi produk-produk ekspor Indonesia yang masuk pasar AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial. Menurut Eisha, pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang bilateral dan multilateral, kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA), serta menginisiasi perjanjian kerja sama dagang dengan negara-negara nontradisional. Dengan demikian, eksportir dapat mengalihkan pasar. ”Pemerintah RI juga perlu memberikan insentif fiskal, subsidi, dan keringanan pajak guna membantu pelaku industri mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS,” katanya. (Yoga)

Trump mengenakan tarif impor atas Pulau Heard dan Pulau Mc Donald yang tidak berpenghuni dan nyaris tak dikenal. Pulau tak jauh dari Antartika di lingkar Kutub Selatan itu hanya dihuni penguin, singa laut, dan burung liar. Pulau-pulau itu dikenai tarif impor 10 % oleh Trump. Merujuk laporan The Guardian, wilayah tersebut memiliki potensi perikanan. Namun, di pulau itu tidak ada aktivitas apa pun terkait industri perikanan. Tidak ada bangunan atau tempat tinggal manusia di pulau yang ditetapkan menjadi suaka bagi penguin itu. Meskipun demikian, merujuk data ekspor Bank Dunia, The Guardian melaporkan, pada 2022, AS mengimpor produk senilai 1,4 juta USD dari Pulau Heard dan Pulau McDonald. The Guardian juga menyebutkan, ada angka impor dari pulau itu selama beberapa tahun sebelumnya, antara 15.000 USD dan 325.000 USD. Produk yang diimpor dari pulau penguin itu mencakup mesin dan produk elektrifikasi.

Wilayah terpencil lain yang dihantam tarif oleh Trump adalah Pulau Norfolk, di bawah kontrol Australia, yang dikenai tarif impor 29 %. Pulau Norfolk terletak di antara Kaledonia Baru dan Pulau Utara, Selandia Baru, 1.600 kilometer timur laut kota Sydney, Australia. Warga Norfolk adalah keturunan para pelaut yang memberontak di kapal HMS Bounty tahun 1789. Mereka hidup dari industri pariwisata. Berbagai kapal pesiar singgah ke pulau tanpa landasan pesawat udara itu. Kamar Dagang Norfolk mengatakan, mereka berada di peringkat ke-223 dunia dalam ekspor pada 2019. Nilai ekspor mereka sebesar 2,7 juta USD berupa penganan berbasis kedelai dan aneka bibit tanaman. Richard Cottle, pemilik pabrik pembuatan beton di Pulau Norfolk, heran dengan tarif Trump. ”Kemungkinan besar ada kesalahan. Norfolk hanyalah titik merah kecil di dunia ini. Kami bukan negara eksportir,” katanya. (Yoga)

Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)