Ekspor
( 1055 )Mahalnya Harga Sawit
Harga minyak kelapa sawit kian mahal lantaran produksi turun dan menguatnya permintaan biodiesel. Banyak pihak menilai sudah saatnya melakukan reindustrialisasi dengan hilirisasi sektor pertanian. Dorab Mistry, Direktur India Godrej International, perusahaan barang konsumen terbesar di India, mengungkap, pada November 2022 minyak sawit dijual dengan diskon 782 USD per ton, lalu turun pada 2024 menjadi 400 USD per ton. Kini, diskon itu terancam hilang. Ancaman itu kian nyata dengan komitmen Indonesia yang menggunakan minyak sawit lebih banyak untuk membuat biodiesel. ”Hari-hari diskon 400 USD per ton sudah berakhir. Minyak kelapa sawit tidak akan semurah itu lagi selama Indonesia terus memprioritaskan biodiesel,” katanya, dikutip dari Reuters, Kamis (10/4).
Komitmen biodiesel itu diwujudkan Indonesia dengan meningkatkan campuran wajib minyak kelapa sawit dalam biodiesel menjadi 40 % tahun ini dan bakal meningkat menjadi 50 % pada 2026 serta campuran 3 % untuk bahan bakar jet tahun depan, untuk membatasi impor bahan bakar. Ini membuat India, pasar sawit terbesar RI, menaikkan bea masuk impor minyak nabati mentah serta produk turunannya. Pada September 2024, Pemerintah India menaikkan bea masuk dasar komoditas-komoditas tersebut sebesar 20 % guna melindungi para petani dan industri di dalam negeri.
Apalagi negara itu telah memiliki peta jalan pengembangan minyak nabati nasional, yakni Misi Nasional Minyak Nabati-Kelapa Sawit (NMEO-OP) 2024-2031. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memperkirakan, dorongan biodiesel akan mengurangi ekspor Indonesia menjadi hanya 20 juta metrik ton pada 2030, turun sepertiga dari 29,5 juta pada 2024. Apalagi selama ini produksi kelapa sawit di Indonesia juga lambat, bahkan cenderung turun. Hal ini menyebabkan meningkatnya harga minyak kelapa sawit. (Yoga)
Ruang Surplus Neraca Perdagangan Menyempit
Tekanan Trump Jadi Ujian Ketahanan Ekonomi RI
Surplus Dagang RI Bisa Terkikis Impor AS
Ada Harapan dari Kompromi Soal Tarif
Perundingan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) memasuki fase lanjutan dengan harapan tercapainya kesepakatan sebelum batas waktu 90 hari penundaan tarif dari Presiden Donald Trump berakhir pada awal Juli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kerangka acuan telah disepakati bersama pihak USTR dan US Secretary of Commerce, dengan target penyelesaian dalam 60 hari.
Airlangga menekankan pentingnya penghapusan tarif tinggi atas 20 produk unggulan ekspor Indonesia seperti garmen, alas kaki, dan udang, agar setara atau lebih rendah dari negara pesaing. Dukungan juga datang dari pelaku usaha seperti Hariyadi Sukamdani dan Shinta Kamdani dari Apindo yang mendorong kehati-hatian dalam negosiasi, sekaligus penguatan mekanisme perlindungan pasar domestik seperti antidumping dan safeguard measures.
Sementara itu, peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya kebijakan domestik yang adaptif serta percepatan diversifikasi pasar ekspor, mengingat tingginya ketergantungan pada AS. Untuk mengurangi risiko, pemerintah juga sedang mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa dan kawasan Eurasia.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyoroti potensi sektor padat karya seperti garmen dan footwear sebagai titik masuk untuk memanfaatkan pergeseran arus perdagangan global. Pemerintah pun menyiapkan strategi deregulasi impor, OSS, dan pembentukan Satgas PHK guna melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tarif AS.
Penambahan Impor Pangan Masuk Paket Negosiasi Demi Menyeimbangkan Neraca Perdagangan
Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.
Sementara itu, AS mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)
Negosiasi Tarif Bak Pertaruhan Besar Industri Padat Karya
Volatilitas Valas Dipicu Kombinasi Komoditas dan Tarif
PTFI Mampu Hasilkan 32 Ton Emas Tahun Ini
Fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menghasilkan 32 ton emas pada tahun ini. Produksi logam mulia itu akan mencapai kapasitas penuh sebesar 50 ton pada 2026 seiring dengan beroperasinya smelter Manyar, fasilitas pemurnian konsentrat tembaga kedua milik PTFI. Adapun total investasi membangun PMR dengan kapasitas 6 ribu lumpur anoda per tahun ini mencapai US$ 630 juta. Lumpur anoda merupakan produk samping dari smelter tembaga. Pada tahun ini pasokan lumpur anoda berasal dari PT Smelting, smelter tembaga pertama PTFI. Pasalnya, smelter Manyar masih dalam proses reparasi akibat insiden kebakaran pada fasilitas asam sulfat pada Oktober 2024 lalu.
Smelter manyar ditargetkan beroperasi maksimum pada akhir tahun ini. PMR PTFI yang berada dalam satu kawasan dengan smelter Manyar itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. fasilitas yang berada di Gresik, Jawa Timur ini merupakan pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Emas yang dihasilkan PMR diserap oleh PT Antam Tbk. Kerja sama ini diikat dalam perjanjian jual beli emas yang menyatakan bahwa Antam akan menyerap produk PMR selama lima tahun dengan target 30 ton per tahun. Durasi dan volume penyerapan itu pun bersifat fleksibel. Kontrak keduanya bisa diperpanjang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam negeri. PTFI menegaskan komitmennya untuk selalu memprioritaskan Antam dalam penyaluran produk emasnya. (Yetede)
Strategi Agar Tarif Tak Timbulkan Tekanan Kinerja
Pilihan Editor
-
Emiten Baja Terpapar Pembangunan IKN
24 Jan 2023 -
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut Sepekan Lagi
10 Oct 2022









