Ekspor
( 1052 )Surplus Dagang RI Bisa Terkikis Impor AS
Ada Harapan dari Kompromi Soal Tarif
Perundingan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) memasuki fase lanjutan dengan harapan tercapainya kesepakatan sebelum batas waktu 90 hari penundaan tarif dari Presiden Donald Trump berakhir pada awal Juli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kerangka acuan telah disepakati bersama pihak USTR dan US Secretary of Commerce, dengan target penyelesaian dalam 60 hari.
Airlangga menekankan pentingnya penghapusan tarif tinggi atas 20 produk unggulan ekspor Indonesia seperti garmen, alas kaki, dan udang, agar setara atau lebih rendah dari negara pesaing. Dukungan juga datang dari pelaku usaha seperti Hariyadi Sukamdani dan Shinta Kamdani dari Apindo yang mendorong kehati-hatian dalam negosiasi, sekaligus penguatan mekanisme perlindungan pasar domestik seperti antidumping dan safeguard measures.
Sementara itu, peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya kebijakan domestik yang adaptif serta percepatan diversifikasi pasar ekspor, mengingat tingginya ketergantungan pada AS. Untuk mengurangi risiko, pemerintah juga sedang mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa dan kawasan Eurasia.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyoroti potensi sektor padat karya seperti garmen dan footwear sebagai titik masuk untuk memanfaatkan pergeseran arus perdagangan global. Pemerintah pun menyiapkan strategi deregulasi impor, OSS, dan pembentukan Satgas PHK guna melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tarif AS.
Penambahan Impor Pangan Masuk Paket Negosiasi Demi Menyeimbangkan Neraca Perdagangan
Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.
Sementara itu, AS mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)
Negosiasi Tarif Bak Pertaruhan Besar Industri Padat Karya
Volatilitas Valas Dipicu Kombinasi Komoditas dan Tarif
PTFI Mampu Hasilkan 32 Ton Emas Tahun Ini
Fasilitas pemurnian logam mulia (Precious Metal Refinery/PMR) PT Freeport Indonesia (PTFI) mampu menghasilkan 32 ton emas pada tahun ini. Produksi logam mulia itu akan mencapai kapasitas penuh sebesar 50 ton pada 2026 seiring dengan beroperasinya smelter Manyar, fasilitas pemurnian konsentrat tembaga kedua milik PTFI. Adapun total investasi membangun PMR dengan kapasitas 6 ribu lumpur anoda per tahun ini mencapai US$ 630 juta. Lumpur anoda merupakan produk samping dari smelter tembaga. Pada tahun ini pasokan lumpur anoda berasal dari PT Smelting, smelter tembaga pertama PTFI. Pasalnya, smelter Manyar masih dalam proses reparasi akibat insiden kebakaran pada fasilitas asam sulfat pada Oktober 2024 lalu.
Smelter manyar ditargetkan beroperasi maksimum pada akhir tahun ini. PMR PTFI yang berada dalam satu kawasan dengan smelter Manyar itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Maret 2025. fasilitas yang berada di Gresik, Jawa Timur ini merupakan pemurnian emas modern terbesar di dunia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Emas yang dihasilkan PMR diserap oleh PT Antam Tbk. Kerja sama ini diikat dalam perjanjian jual beli emas yang menyatakan bahwa Antam akan menyerap produk PMR selama lima tahun dengan target 30 ton per tahun. Durasi dan volume penyerapan itu pun bersifat fleksibel. Kontrak keduanya bisa diperpanjang dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dalam negeri. PTFI menegaskan komitmennya untuk selalu memprioritaskan Antam dalam penyaluran produk emasnya. (Yetede)
Strategi Agar Tarif Tak Timbulkan Tekanan Kinerja
Pemerintah Sebaiknya Lebih Fokus Pada Diversifikasi Ekspor
Pemerintah Indonesia akan menempuh negosiasi untuk menanggapi tarif impor resiprokal AS. Namun, konsesi yang ditawarkan berpotensi menurunkan posisi tawar RI di depan AS. Alih-alih berkompromi, pemerintah disarankan untuk fokus saja pada diversifikasi pasar ekspor di luar AS. Kebijakan tarif impor resiprokal AS akan mulai diterapkan secara efektif kepada sejumlah negara mitra dagang pada Rabu (9/4) waktu setempat. Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, keenam tertinggi di kawasan ASEAN. Tekad pemerintah untuk menempuh langkah negosiasi demi menurunkan tarif telah bulat. Keseriusan pemerintah untuk bernegosiasi ditunjukkan dengan melayangkan surat kepada otoritas perdagangan AS.
Pemerintah menawarkan serangkaian kebijakan yang mengarah pada konsesi, mulai dari deregulasi aturan perpajakan dan pengurangan tarif bea masuk atas produk AS, pembukaan akses pasar yang lebih lebar bagi sejumlah produk AS, pelonggaran kuota impor, hingga relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri. Menurut Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berbagai upaya itu diharapkan dapat menyeimbangkan neraca perdagangan Indonesia dengan AS, yang saat ini mencatat surplus bagi Indonesia sebesar 16,8 miliar USD pada tahun 2024. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, beberapa komoditas yang akan ditambah impornya dari AS meliputi bahan baku liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) dan minyak mentah.
Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mendorong pemerintah mempercepat perjanjian dagang dengan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika untuk diversifikasi ekspor. Jangka pendeknya, penting menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. ”Beberapa caranya bisa dengan intervensi di pasar keuangan dan stimulus bagi dunia usaha terdampak,” ujar Anggawira. Perluasan sasaran dagang, juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). RCEP adalah blok perdagangan di Asia Pasifik yang melibatkan 15 negara dengan porsi sepertiga dari total ekonomi global. (Yoga)
Zona Nyaman Jatim Diusik Tarif Trump
Penerapan tarif resiprokal pada produk-produk Indonesia mengusik kinerja ekonomi Jatim sebagai salah satu pusat industri manufaktur nasional. Jatim harus menggali terobosan baru agar stabilitas ekonominya tidak terganggu. Pemerintah AS menerapkan tarif resiprokal 32 % pada produk-produk Indonesia mulai 9 April 2025, yang juga berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur di Jatim. Wagub Jatim, Emil Dardak mencontohkan, dari sisi ekspor, Jatim menguasai produk alas kaki dan furnitur. Jatim punya pabrik alas kaki dengan kapasitas besar di Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Banyak juga industri furnitur, tersebar di Sidoarjo dan Mojokerto. Kedua industri merupakan sektor usaha padat karya yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
”Pangsa pasarnya (produk alas kaki dan furnitur) ke AS lumayan besar,” ujar Emil pada acara Halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Jatim Expo Surabaya, Selasa (8/4). Pengenaan tarif khusus impor ke AS itu bakal menggerus daya saing produk Indonesia di pasar AS. Melemahnya daya saing berdampak pada penurunan permintaan yang pada akhirnya berujung penurunan produksi di pabrik. Di sisi lain, Jatim memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas gandum dan kedelai dari AS. Impor dari AS itu dilakukan dalam jumlah besar karena gandum menjadi bahan baku industri roti. Adapun kedelai menjadi bahan baku industri kecil menengah yang memproduksi produk makanan berupa tempe dan tahu. ”Kita tidak bisa lagi duduk tenang saat ini karena dunia terus bergejolak. Itu adalah contoh-contoh masalah yang harus segera dicarikan terobosan,” kata Emil. (Yoga)
Jangan Ceroboh untuk Relaksasi Import
Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.
Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Emiten Baja Terpapar Pembangunan IKN
24 Jan 2023 -
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut Sepekan Lagi
10 Oct 2022









