Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Presiden Amerika Serikat Donad Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai praktik penambangan di laut dalam. Langkah ini bertujuan mematahkan posisi dominasi China dalam rantai  pasokan mineral yang penting. Tindakan sepihak itu juga dimaksudkan melawan pengaruh China yang semakin besar atas sumber daya mineral dasar laut, memperkuat kemitraan dengan para sekutu, dan memastikan bahwa perusahan-perusahaan AS berada dalam posisi tepat guna mendukung pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan mineral dasar laut secara bertangung jawab. Menurut laporan yang dilansir CNBC pada Jumat (25/4/2025), Pemerintah AS berusaha mempercepat penambangan mineral-mineral penting yang strategis, seperti nikel, tembaga, serta elemen-elemen logam jarang dari dasar laut diperairan AS dan internasional. "Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional, juga ekonomi utama dalam ilmu pengeahuan dan teknologi laut dalam sumber daya mineral dasar laut," ujar Trump. Namun menurut para krtitikus, perintah eksekutif tersebut bertentangan dengan upaya global untuk mengadopsi peraturan, yang mengarahkan perintah Trump melakukan percepatan izin penambangan  berdasarkan Deep Seabed Hard Minerals Act of 1980 atau UU Mineral Keras Dasar Laut. (Yetede)

Tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal positif usai pertemuan perdana dengan pemerintah Amerika Serikat terkait kebijakan tarif resiprokal Trump. Meski demikian, Airlangga menekankan pentingnya konsolidasi antar pemangku kepentingan di dalam negeri guna mengantisipasi dampak negatif dari pelemahan ekonomi global dan tekanan perdagangan internasional.

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya memikirkan AS sebagai tujuan ekspor. Masih ada China dan India yang memiliki potensi ekspor yang besar.  Berdasarkan data BPS per Maret 2025, China, Amerika, dam India menjadi tiga besar negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia, dengan total nilai ekspor ketiganya sebesar 42,37% terhadap ekspor nonmigas nasional. Untuk itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Juwini meminta agar pemerintah Indonesia tidak hanya memikirkan AS saja. "Kita harus mencari, mengefektifkan semua energi agar eskpor ke China, ekspor ke India bisa lebih besar lagi. Perdagangan ke China dan India juga tidak boleh dilupakan. Itu hal yang sangat penting diperhatikan juga," kata dia. Handito menilai dalam lima tahun ke depan ekspor Indonesia akan masih sama. hal ini karena banyak produk Indonesia yang cocok dengan kebutuhan tiga negara itu. Namun dengan adanya kebijakan tarif Trump ini akan terjadi perubahan. "Ini akan terjadi perubahan nih peta kompetisi internasional berubah gitu," kata dia. Maka dari itu, Handito menilai Indonesia harus lebih giat lagi mencari pasar-pasar yang baru, meskipun tidak akan bisa melupakan AS, China dan India. "Sebenarnya dari sisi kepentingan AS kan baik-baik saja. Dia (AS) ingin menyeimbangkan neraca perdagangannya dengan banyak negara, termasuk di Indonesia kan gitu," ucap dia. (Yetede)

Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk ekspor dari negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menciptakan distorsi dalam perdagangan global. Negara-negara seperti Indonesia dan Vietnam mengalihkan jalur ekspornya melalui Singapura, yang tarifnya lebih rendah, menjadikan negara tersebut sebagai perantara dagang tanpa proses produksi nyata—ibarat "calo resmi" dalam perdagangan global.

Perang tarif antara AS dan China kembali memanas dengan ancaman yang lebih sistemik dan berdampak luas ke negara-negara ketiga. Namun demikian, Indonesia tidak boleh menyikapi situasi ini dengan mentalis inferior, melainkan tampil sebagai negara berdaulat dan percaya diri, dengan tidak memilih antara AS atau China. Baik AS maupun China sama-sama mitra dagang utama, yang membuat posisi Indonesia memang cukup sulit. Data dari Kementerian Perdagangan untuk ekspor nonmigas Indonesia ke China relatif cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, 2023, dan 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke China masing-masing lebih dari US$ 60 miliar. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024 menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) dari China ke Indonesia sebesar US$8,1 miliar atau sekitar Rp136 triliun. Sementara AS  konsisten menjadi salah satu tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia. Pada Oktober 2024 saja, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$ 2,34 miliar, menempatkannya sebagai tujuan  ekspor terbesar kedua setelah China. Sepanjang tahun 2024, AS menjadi penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia dengan nilai US$ 16,84 miliar. Secara umum, seraca perdagangan Indonesia terhadap AS selalu surplus selama sepuluh tahun terakhir, atau periode 2015 sampai 2024. (Yetede)

Pemerintah menyatakan kebijakan tarif baru yang diterapkan AS terhadap produk asal Indonesia tidak akan memengaruhi target pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 7,1 % pada 2025. Berdasar data BPS, kinerja perdagangan Indonesia sepanjang 2024 meraih surplus 31,04 miliar USD dari akumulasi nilai ekspor sebesar 264,7 miliar USD, dikurangi volume impor tahunan sebesar 233,6 miliar USD. Awal tahun ini, Kemendag menargetkan kinerja ekspor pada 2025 akan tumbuh 7,1 % dari capaian akumulasi nilai ekspor sepanjang 2024. Artinya, akumulasi nilai ekspor sepanjang 2025 ditargetkan mencapai 283,5 miliar USD.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono tidak memungkiri hasil simulasi internal menunjukkan implementasi tarif bea masuk Pemerintah AS berdampak pada penurunan kinerja ekspor ke negara adidaya tersebut. Namun, penurunan ini dapat terkompensasi dengan berbagai kesepakatan baru yang Indonesia jalin dengan negara mitra perdagangan di luar AS. Selain itu, sejumlah perjanjian dagang yang sudah lama diimplementasikan dengan negara mitra juga ada yang diperbarui untuk menopang pertumbuhan kinerja ekspor. ”Dengan adanya perjanjian perdagangan yang baru, kita harapkan target (pertumbuhan ekspor 7,1 % pada 2025) yang sudah ditetapkan bisa tercapai,” ujarnya dalam media briefing ”Kebijakan Tarif AS” di Jakarta, Senin (21/4). (Yoga)

Ekspor nasional memang masih bisa tumbuh 6,93% menjadi US$ 66,2 miliar pada kuartal 1-2025. Namun, tantangan ekspor ke depan cukup berat, menyusul penaikan tarif bea masuk (BM) impor produk Indonesia  oleh AS. Jika hal ini tidak diantisipasi, ekonom memprediksi ekspor turun dalam, yang bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi tahun ini. Soalnya, porsi ekspor terhadap pembentukan produk  domestik bruto (PDB) cukup besar, mencapai 22,18% pada 2024. Oleh sebab itu, pemerintah harus bergerak cepat dan proaktif menjaga laju ekspor. Dalam konteks ini, pemerintah perlu mempercepat diversifikasi pasar ekspor  dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor dan hilirisasi. Pasar ekspor yang terdiversifikasi bisa mengurangi ketergantungan ekspor sejumlah sektor ke AS. Adapun hilirisasi akan terdampak positif, karena meningkatkan nilai tambah ekspor produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hal yang tak kalah penting adalah menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga, tetap kuat. Kita bisa menjadi bantalan kala ekonomi dihantam guncangan global. Tahun 2024, kelompok pengeluaran  konsumsi rumah tangga menyumbang 54% PDB Indonesia. (Yetede)

Penerapan kebijakan tarif tinggi oleh Pemerintah AS di bawah Donald Trump melalui strategi "America First Trade Policy" memberikan pukulan langsung terhadap sektor ekspor unggulan Indonesia, khususnya perikanan. Meski implementasinya ditunda 90 hari untuk negosiasi, sinyal proteksionisme AS sangat jelas, termasuk tarif 32% untuk komoditas ekspor Indonesia seperti udang dan tuna.