Ekspor
( 1052 )Nestapa Buruh Perikanan dibalik Kilau Ekspor
Windu (31) warga Muncar, Banyuwangi, Jatim, telah menganggur selama tiga bulan. Ia diberhentikan secara sepihak oleh pabrik pengolahan ikan berorientasi ekspor tempatnya bekerja. PHK terjadi setelah Agung bersama 24 buruh lainnya berupaya membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan status hubungan kerja yang lebih jelas dan upah yang layak. ”Saya mulai bekerja di pabrik ini dari Oktober 2021 sebagai operator pengulitan ikan tuna, dari pukul 06.30 hingga pukul 18.30 WIB, enam hari kerja. Saat ini saya memperjuangkan nasib saya supaya bisa bekerja kembali,” ujar Agung, seusai audiensi dengan Wamenaker, Immanuel Ebenezer, Kamis (22/5) di Jakarta. Menurut dia, pabrik lama tempatnya bekerja menerapkan sistem kerja sif, tapi perbedaan jam masuk hanya setengah jam. Durasi jam kerjanya pun sama-sama panjang. Di bagian pengulitan, semua buruh pernah ditarget bisa menyelesaikan lebih dari 1,5 ton tuna per hari. Bahkan, dia pernah mendapat target 120 kg per jam.
Tuna yang dia kerjakan adalah tuna sirip kuning dan tuna albacore. Pada 2025, kisaran harga grosir tuna Indonesia 1,85-5,71 per kg USD. Namun, upah yang dia terima per bulan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi, yaitu Rp2,8 juta. Ia juga berstatus pekerja kontrak. Dayat (33) rekan kerja Agung, juga ikut dipecat karena ketahuan ikut membangun serikat pekerja. Status hubungan kerjanya sama dengan Agung, yakni pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Dayat hanya mendapat salinan PKWT pada awal bekerja. Sisanya, dia tak pernah memperoleh legalitas status., Riset ISB (Inti Solidaritas Buruh) pada Agustus 2022-Maret 2023 di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, salah satu sentra pengolahan ikan terbesar dan pelabuhan ikan tertua di Indonesia menemukan 2.443 buruh yang bekerja di bagian produksi dan gudang di tujuh perusahaan pengolahan ikan di Muncar berada dalam kondisi kerja tak layak.
Hak-hak dasar tidak dipenuhi perusahaan, seperti upah di bawah upah minimum, upah lembur tak sesuai aturan, jam kerja panjang dan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial. Ada dua pelanggaran yang memengaruhi kepastian kerja dan pemenuhan hak dasar. Pertama, seluruh buruh bekerja dalam hubungan kerja kontrak, bahkan harian. Padahal, pekerjaan yang mereka lakukan adalah bisnis inti dari produksi, seperti memotong kepala ikan, memisahkan kulit tuna, memasukkan ikan dalam kaleng, pengemasan dan memasak. Kedua, 75 % dari 2.443 buruh memperoleh upah di bawah UMK Banyuwangi, yaitu Rp 50.000-Rp90.000 per hari. Sementara UMK Banyuwangi sebesar Rp105.000 per hari. (Yoga)
Kelangkaan Kelapa di RI dan Kemakmuran China
Kemajuan ekonomi China berdampak pada pola konsumsi masyarakatnya. Berbagai barang konsumsi diimpor China dari ASEAN dan Indonesia. Beberapa tahun terakhir, impor durian dari Malaysia dan Thailand membanjiri pasar China. Sejak Presiden Prabowo mengizinkan ekspor kelapa ke China, harga kelapa di pasar Indonesia melonjak. Masyarakat China terbiasa mengonsumsi air kelapa. Bahkan, air santan dalam kemasan yang biasa untuk memasak dikonsumsi seperti minuman biasa. Dampaknya di Indonesia, harga santan kemasan di tingkat eceran naik dari Rp 8.000 menjadi Rp 19.000 untuk ukuran 200 mililiter. Harga sebutir kelapa kini dikisaran Rp 25.000-Rp 30.000 dari semula maksimal Rp 10.000 hingga belasan ribu rupiah per butir.
Bandung Geo Politic Studies (GPS) di Bandung, Jabar, menjelaskan, para pengusaha muda antusias mencari pasar di China untuk berbagai komoditas buah. Mereka berhasil mengekspor beberapa jenis buah khas Indonesia. Namun, semuanya adalah ekspor barang komoditas, bukan ekspor produk hilirisasi yang menambah nilai ekonomi bagi Indonesia. Presiden Prabowo sudah menegaskan, yang terpenting dari pembangunan ekonomi saat ini adalah hilirisasi dan tidak semata-mata mengandalkan ekspor komoditas. Sebab, itu tidak akan mampu menutup defisit dari importasi produk jadi untuk kebutuhan dalam negeri Indonesia. Langkah hilirisasi adalah keharusan jika ingin memanfaatkan peluang menangguk devisa. (Yoga)
Tak Berempati pada Rakyat, Mendapat Teguran
PM Jepang, Shigeru Ishiba menegur Mentan, Kehutanan, dan Perikanan, Taku Eto, Selasa (20/5), karena Eto mengutarakan hal yang dianggap sombong dan tidak layak oleh masyarakat terkait krisis besar di Jepang. ”Ucapan Mentan amat tak layak. Tugas menteri adalah mencari solusi atas krisis beras,” kata Ishiba. Akhir pekan lalu, dalam acara penggalangan dana Partai Liberal Demokratik (LDP) Jepang, Eto bercanda bahwa ia tidak pernah membeli beras. ”Saya punya banyak pendukung.Mereka sering mengirimi berkarung-karung beras,” katanya. Ketika ditanggapi dengan kritis oleh para wartawan, Eto meralat dengan kembali bercanda. ”Eh, tapi beras hadiah juga tidak cukup. Istri saya masih harus belanja beras dan dia marah-marah karena harganya naik,” ujarnya.
Pernyataan disampaikan saat Jepang sedang mengalami krisis beras akibat gagal panen sejak 2023. Harga beras di pasar naik sampai 70 %. Harga beras kini mencapai 4.214 yen per 5 kg. Pemerintah terpaksa menambah impor dan membuka cadangan beras nasional. Perkataan Eto viral di dunia maya. Warganet beramai-ramai mengomelinya. Eto dicap sombong, tidak nyambung dengan realitas, dan tidak pantas menjadi pejabat negara. Eto dalam proses melepas 250.000 ton beras cadangan nasional. Beras akan dilelang dan dikemas ulang sebelum dijual di pasar. Diharapkan langkah ini mengatasi kelangkaan beras dan menurunkan harga. Baru 2 % dari beras tersebut yang mencapai pasar. Di tahap kedua, pemerintah berencana melepas 100.000 ton cadangan beras lagi. Per Juli, diperkirakan akan dilepaskan lagi 300.000 ton. Jepang secara total memiliki 910.000 ton beras cadangan yang dikeluarkan jika gagal panen. (Yoga)
UMKM Wajib Mampu untuk Berdaya Saing Tinggi
Kalangan Petani Dukung RI Jadi Eksportir Beras
Konflik India-Pakistan Dapat Mempengaruhi Ekspor Sawit Indonesia
Kopi Indonesia ke Pasar Global melalui World of Coffee Jakarta 2025
Pengunjung memadati World of Coffee Jakarta 2025 di hari ketiga sekaligus hari terakhir penyelenggaraan di Jakarta, Sabtu (17/5). Selain mempromosikan produk kopi nasional di mata para pemain global, ajang ini membuka pangsa global bagi produk lain dalam rantai pasok hilirisasi produk minuman kopi. Ketua Umum Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (Speciality Coffee Association of Indonesia / SCAI) Daryanto Witarsa mengatakan, target utama penyelenggaraan ajang ini adalah mempertemukan profesional di bidang kopi nasional, mulai dari produsen, roaster, barista, hingga pelaku industri manufaktur, dalam ekosistem industri kopi dunia. ”Posisi unik Indonesia sebagai pasar konsumen sekaligus produsen kopi yang signifikan di dunia membuat pergelaran tahun ini menjadi menarik. Pelaku lain yang masuk rantai pasok kopi nasional jadi turut mendapatkan medium promosi ke pasar global,” ujarnya, Sabtu.
Head of Brand and Marketing Activation PT Multi Citra Rasa, Jordy Junius mengatakan, pada hari ketiga pergelaran World of Coffee 2025, pihaknya membawa 15 kelompok pelaku industri kopi mancanegara untuk mengunjungi pabrik produksi Dripp di Kawasan Industri MM 2100, Bekasi, Jabar. PT Multi Citra Rasa adalah perusahaan produsen jenama sirop perisa minuman kopi, Dripp. Ke-15 kelompok itu merupakan pembeli potensial yang ia kumpulkan sepanjang hari pertama dan kedua World of Coffee Jakarta 2025. Para calon pembeli dari Malaysia, Kamboja, Jepang, dan Arab Saudi itu dipersilakan melihat proses produksi Dripp untuk memastikan kualitas sesuai dengan standar yang mereka butuhkan. ”Target utama kami mengikuti pergelaran ini memang untuk mendapatkan potential buyer agar kami dapat melakukan ekspansi pasar ke luar negeri,” ujar Jordy. (Yoga)
Perdagangan Global di Kawasan Asia Pasifik Penuh Tantangan
Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat tarif resiprokal AS. Lonjakan jumlah tindakan perdagangan yang restriktif dan diskriminatif di kawasan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC turut mewarnainya. Alarm perdagangan itu menjadi perhatian utama dalam Pertemuan Para Menteri Pengampu Sektor Perdagangan (MRT) APEC di Jeju, Korsel, pada 15-16 Mei 2025, yang membuahkan pernyataan bersama tentang upaya menghadapi tantangan fundamental sistem perdagangan global, kendati tidak mengadopsi upaya meredam tarif AS yang membayangi pertemuan tersebut. Merujuk data Macro Micro, Indeks Ketidakpastian Kebijakan Perdagangan Dunia April 2025 tembus 1.151,36 yang meningkat 13 kali lipat dibanding rerata bulanan indeks pada 2015-2024 yang sebesar 85, tertinggi sepanjang sejarah.
Merujuk data Global Trade Alert, Unit Dukungan Kebijakan APEC menunjukkan, kasus subsidi perdagangan dan tindakan nontarif di APEC meningkat dari 12.733 kasus pada 2022 menjadi 14.498 kasus pada 2024. Lonjakan kasus itu mencerminkan peningkatan tarif, hambatan perdagangan, ketegangan geopolitik, dan fragmentasi kebijakan perdagangan. Kondisi itu membayangi APEC MTR 2025 lantaran AS dan sejumlah negara yang paling intens berperang tarif dengan AS, seperti Kanada, China, dan Meksiko, juga menjadi anggota APEC. Selain itu, selama ini, APEC berkontribusi 48 % terhadap perdagangan dunia dan 62 % PDB dunia. Mendag Korsel, Inkyo Cheong, Kamis (15/5) mengatakan, ketidakpastian perdagangan terus meningkat seiring meluasnya perdagangan lintas batas dan rantai pasokan yang saling terhubung dan membebani ekonomi dan perdagangan global.
“Lingkungan perdagangan global penuh tantangan, peran APEC jadi lebih penting dari sebelumnya. Inilah alasan dunia menaruh perhatian besar pada pertemuan MRT tahun ini,” ujarnya saat membuka APEC MRT 2025. Diskusi APEC MRT berpusat pada pemulihan perdagangan multilateral dan pemosisian ekonomi APEC di masa depan, terutama terkait inovasi akal imitasi (AI) untuk fasilitasi perdagangan, masa depan WTO dan sistem perdagangan multilateral yang berkelanjutan dan berkemakmuran. Dalam Analisis Tren Kawasan APEC edisi Mei 2025, PSU APEC memperkirakan volume ekspor dan impor di kawasan APEC pada 2025 hanya tumbuh 0,4 % dan 0,1 %, turun tajam dibanding pertumbuhan volume ekspor dan impor 2024, di 5,7 % dan 4,3 %. Dalam APEC MRT 2025, Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap WTO untuk menegakkan kembali sistem perdagangan multilateral. RI bahkan mendukung reformasi WTO. (Yoga)
Petani Kelapa Sawit Tercekik Pungutan Ekspor
Tarif Sawit Dihadapkan pada Dilema Global
Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya mulai 17 Mei 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat hilirisasi sektor perkebunan, khususnya melalui program peremajaan sawit dan dukungan terhadap biodiesel B40. Kebijakan ini dituangkan dalam PMK No. 30/2025 dan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Namun, langkah tersebut menuai kekhawatiran dari para pelaku industri. Eddy Martono, Ketua Umum Gapki, menilai tarif baru akan menambah beban ekspor hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global, terutama jika dibandingkan dengan Malaysia, kompetitor utama RI. Saat ini eksportir sudah menanggung beban tarif hingga US$221 per metrik ton, dan kenaikan tambahan diprediksi memperburuk posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Selain itu, kondisi geopolitik seperti ketegangan India–Pakistan dan potensi tarif resiprokal dari AS yang akan berlaku mulai 9 Juli 2025, turut menjadi faktor risiko. Ardi Praptono dari Kementerian Pertanian menyarankan diversifikasi pasar ekspor ke wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, dan Asia Tengah sebagai langkah mitigasi.
Dari sudut pandang ekonomi makro, Fadhil Hasan dari Indef dan Mohammad Faisal dari Core Indonesia mengkritisi waktu penerapan kebijakan ini. Mereka menyarankan agar pemerintah menunda kebijakan hingga proses negosiasi dagang dengan AS dan negara lainnya selesai. Jika tidak, Indonesia bisa kehilangan pangsa pasar dan mengalami penurunan profitabilitas serta hambatan ekspansi di tengah melemahnya permintaan global terhadap CPO.
Dengan demikian, meskipun tarif baru berpotensi meningkatkan penerimaan negara, ketidaktepatan waktu penerapan serta risiko terhadap daya saing ekspor menjadi tantangan serius yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah agar kebijakan ini tidak berbalik menjadi beban bagi industri strategis nasional.
Pilihan Editor
-
Credit Suisse Tepis Krisis Perbankan
17 Mar 2023 -
PARIWISATA, Visa Kedatangan Perlu Diperketat
15 Mar 2023 -
Ratusan Ribu Pekerja Inggris Mogok
17 Mar 2023









