Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang kokoh merupakan modal penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, terlebih di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 serta risiko ketidakpastian lainnya. Pemberdayaan terhadap sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja dipercaya mampu menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Hal ini searah dengan kinerja penjualan UMKM yang terbatas, khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian didorong oleh biaya logistik yang masih tinggi, kenaikan harga bahan baku, serta cuaca ekstrem yang melanda Tanah Air. Terbatasnya kenaikan omzet UMKM searah dengan menurunnya ekspektasi pemulihan ekonomi yang berdampak pada penurunan ekspektasi pembiayaan UMKM. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dengan skema tertentu bagi UMKM adalah sesuai demi menjaga aktivitas dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam menjalankan mandat kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia memiliki sumbangsih dalam pengembangan UMKM. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah. Selanjutnya, RPIM diharapkan mampu mendorong kontribusi bank secara optimal mempertimbangkan pemenuhan RPIM berdasarkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif.

Tahun ini, tiga ilmuwan ekonomi terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi yaitu Ben Bernanke, Douglas Diamond, dan Philip Dybvig yang studi-studinya banyak berkenaan dengan peran industri keuangan perbankan dalam perekonomian, terutama selama krisis keuangan. Sebagaimana dirilis Nobel Committee, penelitian yang dilakukan sejak awal 1980-an oleh Ben Bernanke (Professor dari Princeton University yang sempat menjadi kepala Bank Sentral Amerika sepanjang tahun 2006—2014), Douglas Diamond (Professor dari University of Chicago Booth School of Business), dan Philip Dybvig (Professor di Olin Business School of Washington University di St. Louis) menitikberatkan pada perlunya ketahanan sektor keuangan perbankan untuk mencegah krisis keuangan yang lebih buruk. Ben Bernanke melandaskan kajiannya berdasarkan fenomena Great Depression pada era 1930-an, yang merupakan krisis ekonomi terburuk dalam sejarah modern. Fenomena ini diperparah dengan terjadinya banking crisis yang kemudian memperdalam katastrofi karena kemampuan masyarakat untuk menyalurkan tabungan ke investasi produktif lewat perantara perbankan terhenti.

Diamond dan Dybvig menekankan peran optimal industri perbankan sebagai financial intermediaries. Di satu sisi, perbankan akan berusaha menyeimbangkan kebutuhan penabung untuk bisa secara instan menarik dana simpanannya di bank kapan saja dibutuhkan. Di sisi lain, dengan jumlah penabung yang banyak, per­bankan diharapkan bisa men­jaga kemampuan menawar­kan pinjaman jangka pan­jang kepada debitur. Risiko yang dihadapi oleh asuransi kredit juga makin tinggi dengan meningkatnya proporsi loan at risk di sektor perbankan. Pada periode sebelum pandemi terlihat bahwa perkembangan nominal klaim asuransi kredit searah dengan tingkat perkembangan loan at risk.

Kondisi ekonomi global yang kian dinamis dan terkoreksi cukup dalam, membawa pengaruh bagi pergerakan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Berbagai stimulus pun di­upayakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Terlebih dalam mengatasi imbas dari kenaikan tingkat inflasi yang diikuti dengan berbagai kebijakan dan berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas. Percepatan penyaluran kredit dapat menjadi stimulus yang cukup efektif dalam menjaga daya beli masyarakat di suatu negara. Industri kredit digital seperti paylater pun terus menunjukkan pertumbuhan signifikan di Indonesia selama pandemi. Merujuk pada riset Perilaku Konsumen E-commerce Indonesia 2022 yang dilakukan Kredivo dan Katadata Insight Center, penggunaan Paylater pada 2022 naik dari 28% menjadi 38% (yoy). Secara frekuensi, 50% konsumen telah menggunakan paylater lebih dari 1 tahun dan 49% konsumen menggunakan paylater setidaknya 1 kali dalam sebulan. Dari sisi potensi permintaan masyarakat terhadap alternatif pembiayaan yang diprediksi akan makin tinggi, hal ini mendorong pelaku industri kredit digital untuk menyiapkan langkah antisipasi, utamanya dalam menekan angka kredit macet. Kontrol terhadap risiko kredit perlu terus dijaga dengan ketat, mengingat industri ini merupakan layanan pinjaman tanpa jaminan. Sistem manajemen risiko dengan matriks risiko yang teruji menjadi kewajiban untuk membantu perusahaan mempertahankan fundamental bisnis yang kuat di tengah berbagai kondisi ekonomi. Kemampuan tersebut juga yang membuat operator paylater dapat konsisten mengelola angka kredit macet yang tetap terkendali rata-rata di bawah 5% tiap tahunnya, meski di tengah tantangan pandemi.

Risiko terjadinya resesi global pada tahun depan makin kuat se­iring dengan peringatan lembaga internasional yang menggarisbawahi tekanan inflasi di seluruh negara mulai memperlihatkan gradasi kenaikan secara pasti. Peringatan untuk siap menghadapi tantangan resesi kali ini datang dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan adanya risiko kenaikan harga secara umum sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara. IMF sebelumnya memprediksi inflasi negara maju tahun 2022 akan naik hingga 6,6% dan negara-negara berkembang akan berada pada level 9,5% Pernyataan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva atas risiko terjadinya lonjakan inflasi yang lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya ini menggenapi sinyal lampu kuning resesi dari Bank Dunia. Laporan hasil studi Bank Dunia belum lama ini juga telah mewanti-wanti kenaikan suku bunga global yang dilakukan oleh bank sentral secara serentak dapat menimbulkan risiko terjadinya resesi dunia pada tahun 2023. Adapun IMF menduga inflasi tinggi tersebut bakal memaksa Federal Reserve (The Fed) untuk terus menaikkan suku bunga

Prediksi atas turunnya geliat ekonomi pasca kenaikan harga BBM yang sempat diamplifikasi kalangan ekonom dan usahawan sebelumnya mulai terbukti. Grafik kebutuhan yang kian meningkat pascapandemi, tak lagi diimbangi oleh langgam daya beli konsumen yang ambyar lantaran nyaris gagal memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Daya beli tergerus inflasi lantaran harga aneka kebutuhan yang terus melambung. Bahkan, kenaikan harga bahan pokok sudah curi bendera start ketika kenaikan harga BBM masih sebatas wacana. Kenaikan harga BBM sekitar 30% sungguh membuat dompet mayoritas konsumen nyaris setipis kartu ATM. Suasana kebatinan masyarakat pun mendadak berubah drastis menjadi bermuram durja. Bank Indonesia (BI) pun tak lupa turut merekam keadaan tersebut melalui analisis saintifik ekonomi. Bila dibandingkan dengan IKK pada Agustus 2022 yang masih ciamik alias di posisi 124, IKK pada September jelas melorot cukup besar. Itu berarti setiap digit penurunan sekecil apapun di dalam IKK tentu mencerminkan adanya masalah di level konsumen. Masalah itu dapat dipicu oleh berbagai faktor yang salah satunya juga terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan berbagai faktor eksternal yang dapat mengganggu pertumbuhan konsumsi di dalam negeri.

Di tengah situasi ketidakpastian global yang kian meningkat, optimisme tetap harus dijaga. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajari di JCC, Jakarta beberapa waktu lalu. Diakui Presiden Jokowi bahwa tahun ini situasi sedang sulit dan bahkan tahun depan akan gelap seiring makin tingginya ketidakpastian global. Namun, Presiden tetap optimis momentum pemulihan ekonomi nasional dapat terus berlanjut karena kondisi ekonomi Indonesia yang baik. Sikap optimis yang diperlihatkan Presiden bukan tanpa dasar. Realisasi pendapatan negara hingga akhir Agustus 2022 tercatat mencapai Rp1.764 triliun, tumbuh 49% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Indonesia tercatat mencapai pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2020 sebesar 5,44% (year-on-year/YoY)—tertinggi di antar negara dan kawasan anggota forum G20 yang mengindikasikan pemulihan di Tanah Air masih berjalan on the track. Menurut laporan perusahaan keuangan Amerika Serikat, Bloomberg, Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu dari 15 negara yang berpotensi mengalami resesi, seperti Sri Lanka, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Pakistan, dan lain-lain. Dibandingkan dengan sejumlah negara lain, kondisi ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik.

Langkah pemerintah meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7/2022 memberi angin segar bagi industri otomotif dalam memperluas segmen kendaraan yang akan diproduksi. Meski di sisi lain, kemampuan infrastruktur pendukung seperti tempat pengisi daya listrik dan keberadaan perusahaan pengelolaan limbah baterai harus dipersiapkan dengan baik. Inpres yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional, tentunya secara langsung membuka pasar baru bagi sektor otomotif. Beberapa produsen bahkan menyatakan kesiapannya untuk memproduksi kebutuhan pemerintah. Manajemen PT Honda Prospect Motor (HPM), misalnya, menyebutkan bahwa telah menyiapkan peta jalan atau road map menuju era elektrifikasi sepenuhnya dengan mulai memproduksi berbagai model kendaraan listrik. Strategi pemerintah tersebut bahkan dinilai seiring dengan kebijakan Honda global yang berkomitmen mengurangi emisi karbon dengan memperbanyak produksi kendaraan berbasis baterai. Hal serupa juga disebutkan oleh PT Toyota Astra Motors (TAM) yang mendukung penuh kebijakan tersebut. Di perusahaan itu juga telah mulai dijual beragam produk kendaraan listrik, termasuk juga kendaraan hybrid. Strategi itu dilakukan untuk mengurangi polusi udara yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar fosil.

Perekonomian nasional sama halnya dengan kondisi kesehatan manusia. Selama lebih dari 2 tahun terakhir, Indonesia atau dunia kondisi kesehatannya mengalami tekanan. Perekonomian mengalami lesu darah dan sangat membutuhkan stimulus. Perekonomian nasional pada 2022 diprediksi terus pulih. Indikator kesehatan aktivitas ekonomi, hingga ekspor/impor terlihat membaik. Alhasil, IMF dan World Bank (WB) kompak memproyek­­si tahun 2022 ini tumbuh ma­­sing-masing 5,3% dan 5,1%. Menuju tahun 2023, sepertinya tidak akan lebih mudah. Mengingat ancaman krisis tahun ini dan tahun depan berbeda dengan 1998 ataupun 2008 yang tematik. Dunia saat ini diancam dengan hatrick krisis, yaitu energi, pangan, hingga keuangan. Asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2023, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,6%, nilai tukar Rp14.800/US$, suku bunga SUN 10 tahun 7,9%, harga minyak mentah Indonesia US$90/barel, lifting minyak 660.000 barel/hari, dan lifting gas 1,1 juta barel setara minyak/hari. Sedangkan pada postur sementara APBN Tahun 2023, pendapatan negara ditetapkan Rp2.463 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp441,4 triliun. Penerimaan perpajakan sendiri berasal dari pajak, yaitu Rp1.718 triliun, serta kepabeanan dan cukai yang Rp303,2 triliun.

Kesehatan organ-organ penting ekonomi nasional, terindikasi masih mengalami pemulihan hingga kini. Namun, tekanan dan ancaman geopolitik dan ekonomi global belum reda. Menteri Keuangan pada acara HSBC Summit 2022 bahkan mengingatkan, bahwa perubahan iklim memberi ancaman lebih luas dibandingkan dengan pandemi Covid-19. Indonesia perlu untuk menggunakan instrumen alternatif pemulihan ekonomi. Stimulus fiskal yang terasa sekali dominasinya dalam 3 tahun terakhir, harus mulai perlahan dikurangi.

JAKARTA, ID – Wartsila Energy menyatakan optimismenya bahwa Indonesia mampu  mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060. Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu perencanaan yang matang dan sejak dini dilakukan. “Dekarbonisasi adalah proses bertahun-tahun yang menuntut perencanaan matang, namun target Indonesia menuju ekonomi netralitas karbon dapat dilakukan jika sektor energi sigap mengambil tindakan yang diperlukan saat ini dan beberapa dekade mendatang untuk mewujudkan masa depan netralitas karbon pada tahun 2060,” kata Febron Siregar, Direktur Sales, Indonesia, Wärtsilä Energy, di Jakarta, akhir pekan lalu. Disebutkan bahwa dengan kebutuhan listrik Indonesia yang naik 4% per tahun, pemodelan sistem energi dari Wärtsilä menunjukkan bahwa sistem energi terbarukan (yang didukung kapasitas fleksibel) dapat menjawab tantangan tersebut tanpa menambah biaya produksi listrik. Secara khusus, ketika menghitung perkiraan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) dari Badan Energi Internasional (IEA), studi terkait menunjukkan biaya listrik rata-rata dalam skenario ‘Netralitas Karbon’ lebih rendah 23% dibanding skenario. ‘Business As Usual’ dari pemodelan yang tidak membatasi emisi. ((Yetede)

Teka-teki kapan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuannya, BI 7-day reverse repo rate, terjawab sudah. Rapat Dewan Gubernur BI pada 22—23 Agustus 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, sehingga BI 7-day reverse repo rate kini berada di level 3,75%.Tingginya tekanan inflasi domestik telah mengubah arah kebijakan moneter BI. Dipicu oleh lonjakan harga pangan bergejolak (volatile food) per Juli 2022 mencapai 11,47% dan harga yang diatur (administered price) pemerintah, sehingga inflasi umum pada periode yang sama mencapai 4,94%, melampaui batas atas dari toleransi target, 2%—4%.Komponen inflasi inti yang menjadi rujukan BI dalam menentukan suku bunga acuan sejatinya masih relatif rendah, 2,86%. Namun, pertumbuhan ekonomi 5,44% pada kuartal kedua 2022 yang lebih tinggi dari ekspektasi agaknya mempercepat BI dalam mengetatkan kebijakan moneternya. Dua jalur normalisasi kebijakan moneter di atas niscaya akan berdampak pada kinerja penyaluran kredit industri perbankan. Ketentuan rasio giro wajib minimum (GWM) untuk perbankan umum toh sudah dinaikkan secara progresif menjadi 6% per 1 Juni dan 9% berlaku mulai September 2022.