Suasana perayaan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru) makin terasa dan diperkirakan berlangsung lebih semarak dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19 melanda. Indikasi bertambahnya intensitas aktivitas masyarakat saat liburan ini tampak dari arus mudik yang diyakini mencapai puncaknya pada hari Jumat, 23 Desember 2022. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebelumnya menghitung sebanyak 2,73 juta kendaraan akan keluar dari wilayah Jabotabek atau meningkat 8,4% bila dibandingkan dengan volume lalu lintas periode normal. Beberapa objek wisata juga dilaporkan telah diserbu wisatawan yang diketahui dari angka pemesanan tiket secara daring. Sebagaimana rutinitas pada tahun-tahun normal, kegiatan liburan Nataru ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk sejumlah kegiatan seperti mudik, saling berkunjung dan berwisata bersama keluarga. Sektor usaha yang terdorong dari aktivitas ini meliputi makanan-minuman, hotel, res­toran, ritel, transportasi, dan tem­pat wisata. Para pebisnis tentunya berharap dapat mendulang ke­­untungan berlimpah dari libur Nataru. Dengan demikian, hasil dari kegiatan penanganan Covid-19 selama Nataru ini akan menjadi pertaruhan sekaligus pembuktian dalam menilai perkembangan status pandemi. Jika tidak ada lonjakan kasus Covid-19 saat momen Nataru, virus yang sudah menyebar ke berbagai benua dan negara itu bisa dinyatakan bukan lagi menjadi momok yang perlu ditakuti. Untuk itu, sikap konsistensi masyarakat sangat diperlukan dalam menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan mengenakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Tidak ketinggalan dukungan terhadap program vaksinasi Covid-19 yang tengah digencarkan agar tercipta kekebalan komunal. Patut diingat bahwa kesuksesan penanganan Covid-19 tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus diusahakan secara serius bersama-sama.

Sejak beberapa waktu lalu pembahasan mengenai karyawan yang meminati bidang di luar peran mereka di perusahaan muncul ke permukaan. Buku berjudul Range karya David Epstein membahas panjang lebar mengenai manfaat mempelajari dan menekuni bidang di luar urusan para karyawan. Melalui studi mendalam, ia menyimpulkan bahwa para pekerja seperti itu cenderung mempunyai kemampuan lebih dalam menyelesaikan berbagai masalah. Ia bisa memakai analogi atau peristiwa di luar pekerjaan yang menjadi titik terang sebuah masalah. Cara-cara yang diajarkan selama ini kadang menjebak para karyawan sehingga mereka sulit menemukan solusi. Ketika karyawan bisa berpikir di luar bidangnya, mereka akan menemukan berbagai solusi. Urusan memperhatikan minat karyawan di luar perannya jadi pembahasan berkait dengan isu kesehatan mental karyawan, isu yang kini makin sering dibahas. Jess lmquist yang menjadi Chief Human Resources Officer dan Chief Evangelist di Phenom menulis di laman Fast Company, kini pekerjaan bukanlah pusat dari segala kesibukan. Ia ingin mengajak pimpinan agar perusahaan tidak terpaku pada urusan pekerjaan ketika melihat para karyawannya. Jess memberikan saran, mari lihat karyawan Anda sebagai apa adanya individu mereka. Kita perlu peduli dengan minat di luar peran mereka di perusahaan. Kita perlu memberdayakan separuh hidup mereka yang lain di luar urusan pekerjaan. Karyawan akan memusatkan diri secara internal, tetapi yakinlah mereka lebih produktif secara eksternal.

Sebenarnya para karyawan ingin melihat bakat mereka dan ingin tahu bagaimana karier mereka akan tumbuh di dalam perusahaan. Mereka ingin belajar dan mengembangkan keterampilan. Orang tidak lagi ingin pergi (go) untuk bekerja di perusahaan. Sesungguhnya mereka ingin tumbuh (grow) di tempat kerja. Pimpinan perusahaan harus membantu mereka menjadi pribadi yang diinginkan, bukan lagi sebagai pekerja semata. Untuk itu, Jess menyarankan, hal terbaik yang dapat dilakukan oleh pemimpin perusahaan adalah menciptakan jalur yang terukur, bermakna, dan menginspirasi untuk pertumbuhan karier dan pengembangan profesional. Karyawan sebaiknya dibiarkan memiliki talenta dan ambisi untuk melihat pada hari pertama ketika mereka cocok dengan rencana jangka panjang perusahaan dan jalur karier mereka. Pembahasan soal minat di luar urusan pekerjaan adalah hal relatif baru di perusahaan. Beberapa tahun lalu minat di luar urusan pekerjaan masih tabu dibahas, bahkan ada yang membuat aturan ketat. Pandemi telah membuat orang-orang dalam perusahaan menilai ulang keberadaan mereka di perusahaan. Kecemasan dan ketakutan selama pandemi membuat mereka ingin menghargai diri mereka sendiri. Tempat yang nyaman tentu jadi idaman. (Yoga)

Problematika multidimensi kian menantang ekonomi global. Banyak yang mengibaratkan tahun 2023 bagai awan mendung yang kita jelang. Tetapi benarkah mendung pertanda akan datang badai? Saat semuanya masih serba tak tentu, Indonesia patut optimistis, namun tetap berjaga-jaga. Ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina belum menunjukkan tanda mereda. Gangguan rantai pasok akibat perang menyebabkan kenaikan harga energi. Inflasi global lantas mendesak otoritas moneter mengambil stance pengetatan. Sementara itu, kesalahan posisi fiskal Inggris memaksa intervensi bank sentral di pasar gilts di tengah tekanan inflasi sehingga menciderai ekonomi negara itu. Manajemen pengendalian Covid-19 di China pun menuai polemik domestik. Semua itu menjadi ramuan pahit bagi laju ekonomi dunia. Ruang kekeliruan makin sempit dan akan berimbas fatal bila terjadi. Fundamental makroekonomi Indonesia memang terbilang solid. Pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2022 tercatat 5,72%. Ketahanan eksternal kuat, tercermin dari catatan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022. Tak hanya itu, mandat presidensi G-20 tuntas dengan membanggakan. Variabel moneter yang masih harus dicermati di tahun 2023 adalah inflasi. Tekanan inflasi global memang dominan bersumber dari sisi penawaran (supply side) akibat perang. Komponen moneter penting lainnya adalah kestabilan nilai tukar. Dolar AS menguat tajam sepanjang 2022, akibat pengetatan moneter agresif (hawkish) bank sentral AS (The Fed) demi memangkas inflasi kembali ke target 2%. Indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DYX) masih dalam tren penguatan, meskipun mulai terlihat melandai.

Kewaspadaan dan mitigasi yang ter­ukur amat dibutuhkan dalam situa­­­si ekonomi yang serba menantang seperti sekarang ini. Apalagi, tahun depan ketidakpastian ekonomi global diramal belum mereda. Ancaman resesi global masih membayangi, berkelindan dengan konflik geopolitik yang justru rawan meluas. Tensi panas Rusia-Ukraina membuat karut-marut rantai pasok, khususnya komoditas energi dan pangan tak kunjung surut dan berisiko membuat harga barang dan jasa melejit. Hal tersebut dapat memukul ekonomi dunia, baik negara maju maupun emerging market. Apalagi, sejumlah bank sentral dunia, termasuk Bank Indonesia, pun masih kukuh melakukan pengetatan kebijakan moneter. Langkah logis yang perlu ditempuh selain kebijakan makropdudensial guna meredam inflasi. Dus, akselerasi pertumbuhan ekonomi mungkin tak sekencang sebelumnya. Malah belum lama ini sejumlah lembaga ekonomi dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Asian Development Bank (ADB) memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 dari 5,4% menjadi 5%. OECD juga merevisi proyeksi ekonomi Indonesia tahun depan dari 5,3% menjadi 4,7%. Sebelumnya pun, International Monetary Fund (IMF) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2023, yakni dari 5,3% ke 5%. Inisiatif strategis juga telah dirancang pemerintah untuk menyongsong tahun depan. Mulai dari kebijakan fiskal yang adaptif di tengah upaya konsolidasi, insentif dunia usaha, serta melanjutkan berbagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terbukti efektif. Dari sisi moneter, kebijakan Bank Indonesia juga terus diarahkan menuju stabilitas ekonomi nasional.

Pergantian tahun tinggal menghitung hari, tetapi momok resesi ekonomi kian menghantui. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kembali masa suram yang segera datang itu. Supaya sedia payung sebelum hujan tiba. Krisis dan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan ekonomi Indonesia pada 2023. Gejolak geopolitik dunia menjadi pemicu krisis keuangan, energi, pangan, dan berujung resesi global. Sejumlah negara tengah disengat lonjakan harga pangan dan energi. Hal itu membuat ekonomi global tertatih-tatih. Bahkan, tak sedikit negara yang mengalami kontraksi ekonomi sepanjang tahun ini. Sejauh ini, ekonomi Indonesia masih mencatatkan rapor hijau. Hingga kuartal III/2022 dilaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi naik 5,72%. Inflasi masih terkendali di angka 5,4%. Dengan momentum tersebut, Presiden meminta ekonomi dijaga. Dalam laporan Asian Development Outlook Supplement edisi Desember 2022, ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat menjadi 4,8% pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,0%.

Setelah 3 tahun tidak mengimpor beras, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Prestasi itu sedikit tercoreng di akhir tahun 2022 dengan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan stok beras di Perum Bulog. Lembaga parastatal itu per 6 Desember 2022 hanya menguasai 295.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kualitas medium dan 199.000 ton kualitas premium (komersial). Perlu diingat bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengizinkan Bulog mengisi CBP dengan kualitas premium, sehingga CBP mesti dihitung total 494.000 ton. Pemerintah tidak mau mengambil risiko, mengingat pilihan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan. Kementerian Perdagangan lalu memberi izin pada Bulog untuk impor 500.000 ton. Situasinya sangat rentan, belum lagi potensi eksploitasi pasar oleh pihak-pihak yang menguasai stok beras. Sebelum kebijakan impor 500.000 ton bahkan setelah diputuskan pun setidaknya sampai 7 Desember dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas-Perum Bulog berlangsung dengan tensi yang tinggi.

Tren suku bunga tinggi global terutama di negara maju diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan seiring dengan tingginya tingkat inflasi disertai beberapa risiko yang dapat menekan pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Gambaran gangguan eksternal ini disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang digelar secara daring, Rabu (14/12). Kendati perekonomian Tanah Air masih memiliki potensi cukup kuat untuk tetap tumbuh di atas 5%, sejumlah risiko harus diantisipasi agar imbas negatif faktor global tersebut tak berkembang mendominasi tekanan terhadap laju produk domestik bruto. Federal Reserve atau bank sentral Amerika Serikat (AS) dijadwalkan melaksanakan Rapat Dewan Gubernur (Federal Open Market Committee/FOMC) yang terakhir pada 2022 pada 13–14 Desember waktu setempat. Beberapa ekonom memperkirakan The Fed akan menaikkan suku bunganya sebesar 50 basis poin atau tidak sebesar kenaikan sebelumnya pada November, meskipun kebijakan suku bunga tinggi masih jadi pilihan. Bahkan, BI menduga tingkat suku bunga global yang tetap tinggi tersebut akan berlangsung lebih lama pada 2023 dibandingkan dengan tahun ini. BI meyakini banyak negara yang baru akan merasakan penurunan inflasi pada akhir 2023. Inflasi global diperhitungkan akan turun menjadi 6,6% pada 2023, dan penurunan lebih signifikan baru terjadi pada 2024, karena gejolak ekonomi global yang lebih stabil. Alhasil, fenomena inflasi tinggi disimpulkan masih akan berlanjut dan terjaga pada tahun depan.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas pada Senin (28/11). Pokok persamuhan, syukuran suksesnya G20 Summit di Bali pada 15–16 November. Presiden Jokowi meminta task force guna menindaklanjuti investasi multilateral senilai US$238 miliar dan bilateral senilai US$71,4 miliar. Harapan khalayak, Presiden Jokowi juga akan meminta kebijakan pemerintah selaras Deklarasi Bali. Dalam konteks transformasi digital, Deklarasi Bali menyepakati teknologi digital adalah kunci pemulihan dan pemberdayaan di segala aspek. Di era ini, setiap organisasi akan jadi digital, termasuk negara karena teknologi digital jadi pengungkit utama pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Ini terjadi kalau teknologi komputasi awan berintegrasi ke dalam sistem dan infrastruktur esensial. Setidaknya, ada tujuh alasan komputasi awan jadi tulang punggung penting. Pertama, layanan ini menghilangkan biaya modal pembelian perangkat, penyiapan, dan operasional pusat data di tempat. Kedua, layanan ini disediakan mandiri dan memberikan kecepatan fleksibilitas. Ketiga, kemampuan menskalakan secara elastis. Keempat, produktivitas bagi tim teknologi informasi mencapai tujuan bisnis lebih penting. Kelima, performa unggul, layanan ini berjalan di jaringan pusat data yang aman di seluruh dunia, serta secara teratur ditingkatkan ke generasi terbaru. Keenam, keandalannya dalam pencadangan data, pemulihan bencana, dan kelangsungan bisnis lebih mudah serta murah. Ketujuh, teknologi keamanan yang diberikan penyedianya untuk memperkuat postur keamanan keseluruhan, guna melindungi dari potensi ancaman siber.

Pascapenerbitan whitepaper Digital Rupiah 30 November lalu, salah satu pertanyaan yang sering mengemuka adalah bagaimana nasib uang lainnya baik uang bank sentral (kertas dan logam) dan uang privat (uang elektronik dan deposit) ke depan? Akankah musnah atau tetap bernyawa?. Jawaban atas pertanyaan tersebut sebenarnya sudah cukup jelas dijawab dalam whitepaper, bahwa Digital Rupiah menjadi komplemen dan hidup secara berdampingan (coexistence) dengan bentuk uang lainnya baik uang bank sentral maupun uang privat. Pertanyaannya, lantas bagaimana mewujudkan prinsip komplemen dan koeksistensi tersebut dalam desain Digital Rupiah yang dirancang? Komplemen dan koeksistensi hanya akan terwujud jika Digital Rupiah dapat dengan mudah saling mengonversi dengan berbagai bentuk uang lainnya, tidak hanya rupiah kertas dan logam, tapi juga saldo uang elektronik, deposit, atau bahkan dengan CBDC negara lainnya. Dalam peta jalan Digital Rupiah, BI juga secara eksplisit menyebutkan bagaimana tahapan keterhubungan Digital Rupiah dengan infrastruktur pendukungnya sesuai usecase di setiap tahapan. Misal, keterhubungan dengan RTGS di tahap awal untuk mewujudkan koeksistensi dengan rekening giro bank di bank sentral dan seterusnya hingga tahapan akhir yg menghubungkan Digital Rupiah dengan seluruh infrastruktur sistem pembayaran eksisting.

Sebanyak 53 kabupaten/kota atau sekitar 10% dari total kabupaten/kota di Tanah Air memperoleh rapor merah dari Kementerian Dalam Negeri karena dianggap belum maksimal melakukan upaya pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi ini men­jadi perhatian ketika Ra­pat Koor­di­nasi Terbatas Pe­ngendalian In­flasi pada awal September men­catat bahwa secara spasial, pada Agustus terdapat 66 ka­bu­paten/kota yang memiliki realisasi inflasi di atas nasional, menurun dari Juli yang tercatat 69 kabupaten/kota. Sementara itu, masih terdapat 27 provinsi yang memiliki realisasi di atas inflasi nasional. Sebagai catatan, pada Novem­ber 2022, inflasi nasional terca­tat sebesar 5,42%, melambat di­ban­dingkan dengan bulan se­be­lum­nya sebesar 5,71%. Mengacu pada data BPS mengenai perbandingan inflasi kota-kota di Pulau Sumatra de­ngan nasional, maka dari 24 ko­ta, sebanyak 14 kota memiliki la­ju inflasi di atas nasional. Sementara itu, berdasarkan per­bandingan inflasi kota-kota di Pu­lau Jawa dengan nasional, dari 26 kota, ada 21 kota yang mencatatkan inflasi di atas laju inflasi nasional.