Indonesia mencatatkan prestasi dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 55 bulan berturut-turut hingga November 2024, dengan surplus senilai US$4,42 miliar. Ketua Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa nilai ekspor mencapai US$24,01 miliar, sementara impor turun menjadi US$19,59 miliar, mencerminkan pengendalian arus barang yang baik.

Opsen pajak, senjata baru untuk menggali penerimaan daerah yang diterapkan mulai kemarin, Minggu (5/1), dianggap sedikit tumpul. Sebab pada saat bersamaan pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menebar insentif pengompensasi opsen pajak.

Kebijakan opsen pajak yang akan diberlakukan pada 5 Januari 2025 bertujuan meningkatkan kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Kekhawatiran publik mengenai beban pajak tambahan disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang opsen pajak, yang sebenarnya adalah pengaturan ulang distribusi penerimaan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bukan pungutan baru.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan serangkaian stimulus ekonomi pada awal 2025 senilai Rp38,6 triliun untuk mendongkrak daya beli masyarakat dan mendukung industri di tengah perlambatan ekonomi global. Kebijakan ini mencakup bantuan beras 10 kg per bulan untuk 16 juta penerima bantuan pangan, diskon 50% pada tagihan listrik bagi pelanggan kecil, perpanjangan pembebasan pajak untuk UMKM, subsidi bunga kredit bagi pabrik padat karya, serta berbagai insentif bagi pekerja, seperti pembebasan PPh Pasal 21 untuk karyawan dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan penyerapan 97% tenaga kerja nasional, sebagaimana data Kemenkop UKM (2023). Untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, transformasi digital dan pengembangan UMKM hijau dinilai penting. UMKM hijau, sebagaimana dijelaskan oleh Koirala (OECD, 2019), mengutamakan prinsip keberlanjutan melalui proses bisnis ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Meski menjanjikan, tantangan seperti biaya tinggi, keterbatasan bahan baku, dan mindset masyarakat terhadap produk hijau masih perlu diatasi.

Deonisus Pradipta (27), karyawan swasta di Jakarta, kali ini memilih menghabiskan waktu bersama keluarga. Berlibur dinilainya sebagai ruang menikmati hasil kerja dan jerih payah selama ini dengan orang-orang terkasih. Berbelanja barang-barang baru bukan inti dari sebuah perayaan Natal dan Tahun Baru. Perayaan bersama keluargalah yang kini dicarinya. ”Tetapi, kalau diajak tukar kado, boleh-boleh saja. Kalau untuk pribadi, enggak wajib punya sesuatu yang baru,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/12/2024), di Jakarta. Hal serupa diutarakan karyawan lainnya, Faustina Galuh (29). Liburan kali ini, ia dan keluarga tidak pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah. Pasalnya, ia ingin menghabiskan waktu hanya bersama keluarga inti guna menghindari kemacetan di jalan. Meski demikian, mereka tetap antusias jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ragam dekorasi Natal mulai dipasang di rumahnya. ”Sekarang, beli hiasan Natal hanya untuk Sejumlah penghargaan pun telah diterima Kompas dari beberapa pihak, yang menandakan bahwa kualitas jurnalistik masih diakui baik oleh banyak pihak. Meski begitu, sejumlah tantangan perlu diantisipasi pada tahun mendatang. Pada tahun 2024 ini terbit sebuah buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Anne Applebaum, Autocracy Inc.: The Dictators Who Want to Run The World (London: Allen Lane, 2024), yang menjadi pemenang Penghargaan Pulitzer dan disebutkan oleh The New York Times sebagai salah satu buku nonfiksi terbaik tahun ini.

Penulisnya sendiri adalah seorang kolumnis di The Atlantic dan menjadi senior fellow di Johns Hopkins University. Dari halaman pertama saja, buku ini sudah menggedor pembacanya: ”Sistem pemerintahan otokrasi (pemerintahan yang dilakukan oleh satu orang dengan kekuasaan yang absolut) hari-hari ini tidak dijalankan oleh satu orang jahat, tetapi oleh jejaring yang rumit yang dijalankan oleh struktur keuangan yang kleptokratif, layanan keamanan yang kompleks (militer, paramiliter, polisi), dan ahliteknologi yang menyediakan pengawasan, propaganda, dan disinformasi. Anggota jejaring ini terhubung tidak hanya antara satu orang dan orang lainnya dalam negara tersebut, tetapi juga berjejaring dengan mereka yang berada dalam negara otokrasi yang lain, kadang-kadang mereka juga menyebut diri mereka sebagai negara demokratis” (Applebaum, 2024, hlm 1). Perusahaan yang korup dan dikuasai negara di satu pemerintahan diktator, berbisnis dengan perusahaan korup dan dikuasai negara di pemerintahan lainnya. Polisi dari suatu negara bisa saja mempersenjatai, melengkapi, dan melatih polisi di negara lainnya. Di dunia ini mungkin ada sekitar tiga lusin (kurang lebih 36 negara) yang dikuasai oleh orang kuat ini, dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan masyarakat sipil dan menghindari transparansi dalam pemerintahan. Sesama orang kuat dari berbagai negara ini berusaha memelihara agar sesama anggota mereka akan tetap berkuasa, dan walaupun dunia internasional mengecam pimpinan sejumlah negara ini, tetapi di antara sesama negara otokrasi akan menunjukkan dukungannya, terutama dari sisi bisnis (Applebaum, 2024, hlm 2-4). (Yoga)

Pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan stimulus ekonomi yang menekankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, keadilan, dan gotong royong untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah utama adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kebijakan proteksionis Donald Trump dengan slogan "America First" telah membawa tantangan baru bagi perdagangan internasional, termasuk bagi Indonesia. Dengan peningkatan tarif impor dan renegosiasi perjanjian dagang, ekspor Indonesia, khususnya dari pelaku UMKM yang menyumbang 15% dari total ekspor nasional, terdampak langsung. Penurunan ekspor ke AS sebesar 2,1% pada Oktober 2024 mencerminkan dampak kebijakan ini.

Pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia dalam satu dekade terakhir, dengan pencapaian signifikan seperti penambahan jalan tol, bandar udara, moda transportasi, pelabuhan, dan bendungan. Pembangunan infrastruktur ini terbukti sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru, yang diprediksi mengalami peningkatan 25%. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap pembangunan infrastruktur, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian, efisiensi anggaran, dan keberlanjutan.