Industri pionir Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian terkait kebijakan insentif fiskal, khususnya perpanjangan tax holiday yang selama ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020. Insentif ini memberikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang signifikan untuk industri strategis, mendukung ekspansi dan investasi dalam teknologi serta manufaktur canggih. Namun, belum ada kepastian mengenai perpanjangan insentif tersebut, sementara kebijakan fiskal minimum global membatasi diskon pajak besar.

Kementerian Keuangan menolak perpanjangan tax holiday dengan alasan bertentangan dengan konsensus pajak minimum global, sementara Kementerian Investasi dan Kementerian Perindustrian bersikeras insentif ini diperlukan untuk menjaga daya saing Indonesia. Penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menambah urgensi untuk mendukung industri pionir demi menghindari deindustrialisasi.

Kebijakan fiskal yang terintegrasi dan selektif diperlukan untuk memastikan industri pionir tetap mendapat dukungan. Pemerintah perlu memprioritaskan sektor-sektor yang berpotensi besar bagi ekonomi nasional agar industri pionir dapat berkembang tanpa melanggar komitmen internasional, mendorong kembali sektor manufaktur sebagai penggerak ekonomi.

Indonesia telah lama menjalankan industri hulu minyak dan gas (migas) melalui skema kontrak bagi hasil yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menguasai teknologi dan pengetahuan dalam bidang migas. Namun, upaya pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ini masih minim perhatian. Dr. Ibnu Sutowo, dalam bukunya "Pertamina" (1972), menekankan bahwa kontrak bagi hasil seharusnya fokus pada alih teknologi dan keterampilan, bukan semata untuk penerimaan negara. Meski regulasi terkait migas mengatur tentang pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, HKI belum diperinci dalam peraturan, seperti di PP No. 35/2004.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Kekayaan Intelektual (APHKI), OK Saidin, mengkritik lemahnya perlindungan HKI di Indonesia yang berdampak pada ketahanan nasional. Saat ini, teknologi migas terus berkembang, dengan Indonesia mulai menerapkan teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) yang sangat padat modal dan teknologi. Penulis mengusulkan agar Permen ESDM No. 13/2024 yang baru, terkait kontrak bagi hasil gross split, turut memperhatikan aspek HKI agar teknologi dan invensi di bidang migas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia, bukan hanya oleh perusahaan asing.

Awal Oktober 2024 ditandai dengan tanda-tanda penurunan daya beli dan kontraksi produksi sektor manufaktur, menambah tantangan bagi pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, yang akan dilantik dalam 17 hari ke depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya deflasi sebesar -0,12% pada September 2024, memperpanjang tren deflasi selama lima bulan berturut-turut. BPS mencatat deflasi saat ini disebabkan penurunan harga komoditas pangan yang mencukupi dari sisi suplai, berbeda dengan deflasi pada krisis 1999 yang diakibatkan depresiasi rupiah.

Deflasi ini juga bersamaan dengan Purchasing Manager’s Index (PMI) sektor manufaktur Indonesia yang mencatat kontraksi selama tiga bulan berturut-turut, mencapai angka 49,2 di bulan September. S&P Global melaporkan bahwa penurunan PMI tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang lesu. Para pejabat mencoba membantah bahwa deflasi dan kontraksi manufaktur disebabkan oleh penurunan daya beli, mengacu pada inflasi inti yang masih naik. Namun, para ekonom memandang deflasi beruntun ini sebagai sinyal bahwa ekonomi sedang tidak baik, mengingat adanya ketidaksesuaian antara angka pertumbuhan ekonomi di atas 5% dengan permintaan yang melemah.

Tantangan ekonomi ini akan menjadi pekerjaan besar bagi Prabowo Subianto setelah menerima estafet kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, di tengah penurunan daya beli dan produksi serta beban defisit anggaran yang juga harus diatasi pada tahun pertama kepresidenannya.

Sepanjang kuartal III/2024, indeks Bisnis-27 menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatatkan kenaikan sebesar 8,50%, mengungguli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tumbuh 5,65%. Katalis utama yang mendukung kenaikan ini adalah kebijakan The Fed yang memangkas suku bunga, serta keputusan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) memimpin penguatan dalam indeks Bisnis-27 dengan kenaikan 17,73%, diikuti oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan 13,58%, dan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dengan 8,97%.

Keberhasilan indeks ini turut mendongkrak performa produk reksa dana terkait seperti Bahana ETF Bisnis-27 dan UOBAM Indeks Bisnis-27, yang mencatat imbal hasil positif selama setahun dan tiga tahun terakhir. Faktor lain yang mendukung pertumbuhan pasar adalah rendahnya inflasi Agustus 2024 sebesar 2,12% (YoY) serta surplus neraca perdagangan Indonesia selama 52 bulan berturut-turut.

Industri asuransi umum di Indonesia mencatat pertumbuhan premi signifikan sebesar 24,99% pada semester I/2024, mencapai Rp53,54 triliun. Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menunjukkan bahwa sektor-sektor properti, kendaraan, dan kredit menjadi pendorong utama pertumbuhan ini. Menurut AAUI, pertumbuhan sektor properti didukung oleh perpanjangan relaksasi PPN-DTP, sementara sektor otomotif mendapat dorongan dari pameran kendaraan dan penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI).

Namun, tantangan seperti melemahnya daya beli masyarakat dan meningkatnya klaim asuransi kredit serta kesehatan dapat mempengaruhi stabilitas industri. Untuk mengatasi ini, perusahaan asuransi disarankan untuk mengelola risiko kredit secara lebih proaktif, mendiversifikasi produk mereka ke sektor-sektor baru seperti teknologi dan asuransi siber, serta mempercepat digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, industri asuransi umum diharapkan mampu menghadapi tantangan dan tetap berkembang di masa depan.

Industri petrokimia di Indonesia saat ini mengalami tekanan akibat lonjakan impor bahan baku plastik yang dipicu oleh regulasi baru, yaitu Permendag No. 8/2024. Regulasi ini merelaksasi impor plastik, yang menyebabkan peningkatan signifikan impor bahan baku plastik dari 69.619 ton pada April 2024 menjadi 116.329 ton pada Mei 2024. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memperingatkan bahwa hal ini dapat mengancam industri hulu petrokimia, yang mengalami penurunan kapasitas produksi hingga hanya 50%-60%, jauh di bawah level ideal 80%-85%. Inaplas memperkirakan risiko kehilangan investasi sebesar US$27 miliar jika tidak ada perlindungan terhadap industri ini.

Inaplas mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan, seperti penerapan bea masuk anti dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP), serta penerapan domestic market obligation (DMO) untuk menjaga keseimbangan antara pasokan domestik dan impor. Mereka juga meminta pemerintah untuk mengembalikan aturan verifikasi dan pertimbangan teknis seperti yang diatur dalam Permendag No. 36/2023.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyambut baik regulasi baru karena impor bahan baku plastik yang lebih mudah membantu meningkatkan efisiensi bisnis, terutama dalam produksi kemasan plastik yang mendukung UMKM dan pasar tradisional. Bagi mereka, harga bahan baku yang kompetitif sangat penting.

Meskipun regulasi ini menguntungkan sektor hilir, sektor hulu petrokimia terus merugi. Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi komprehensif yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir dalam industri plastik.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 telah disepakati oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Paripurna pada 19 September 2024. APBN ini dirancang untuk mendukung transisi pemerintahan yang efektif serta menjaga kestabilan fiskal. Berbagai program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan dan diperkuat, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, dan lumbung pangan nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN 2025 difokuskan pada tiga prinsip utama: stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan. APBN ini juga menjadi pilar penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga keberlanjutan reformasi struktural dan kebijakan fiskal yang kredibel. Asumsi dasar ekonomi yang disepakati meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar Rp16.000/US$.

Pemerintah optimis bahwa kinerja fiskal yang membaik, dengan defisit sebesar 2,53% dari PDB, akan memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian di tengah ketidakpastian global, seperti tensi geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia.

Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Fenomena middle-income trap melalui ilustrasi Budi, seorang individu yang bercita-cita menjadi kaya tetapi terjebak dalam peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sama halnya dengan banyak negara, termasuk Indonesia, yang berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke tingkat pendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka mengakui bahwa Indonesia mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Penyebab utamanya adalah kerumitan regulasi dan kebijakan, terutama dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Proses desentralisasi fiskal dinilai tidak efisien karena regulasi yang menghambat fleksibilitas daerah dalam menggunakan anggaran, ditambah dengan kapasitas daerah yang masih rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, proyek infrastruktur yang seharusnya mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi sering berjalan lambat.

Selain itu, fenomena middle-income trap menunjukkan kegagalan negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing global, yang pada akhirnya menghambat Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Jika tidak ada langkah sistematis dan radikal untuk meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia, visi Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita di atas US$26.200 akan sulit tercapai.

PT Freeport Indonesia telah mencapai tonggak penting dengan memulai produksi katoda tembaga di smelter baru mereka di Manyar, Gresik, yang berkapasitas 600.000 ton per tahun. Keberhasilan ini menjadi pencapaian penting bagi perusahaan dan merupakan langkah besar dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendorong penghiliran sumber daya alam. Penghiliran ini bertujuan untuk mengolah bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, sehingga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi domestik.

Keberhasilan ini sejalan dengan upaya industrialisasi yang menciptakan ekosistem industri hilir, meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia. Smelter ini juga memperkuat posisi PT Freeport Indonesia dalam memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang penting bagi kelangsungan operasional mereka.

Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan, seperti infrastruktur pendukung, logistik, sumber daya manusia, dan ketersediaan energi. Presiden Jokowi menjadikan kebijakan penghiliran sebagai salah satu warisan penting yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia, namun pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor industri lanjutan agar nilai tambah maksimal dapat tercapai di dalam negeri.