Menginjak tahun kedelapan, industri peer-to-peer (P2P) len­­­ding sudah bukan lagi dikategorikan sebagai in­­­fant industry di industri jasa keuangan Indonesia. P2P lending diharapkan sudah lebih kuat dalam fondasi permodalan, stabil dalam kinerja keuangan, serta jauh lebih baik dalam penerapan governance, risk, and compliance (GRC). P2P lending lahir dilatarbelakangi sebagai instrumen alternatif pendanaan bagi masyarakat yang belum terjangkau bank dan lembaga keuangan konvesional pada umumnya. Berdasarkan data Kadin Indonesia, pada 2023 terdapat 66 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 97% total tenaga kerja nasional dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 61%. Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar yang dapat dimanfaatkan industri P2P lending ke sektor produktif dan UMKM dengan menawarkan akses mudah, bunga pinjaman rendah, dan tanpa agunan. P2P lending memiliki karakteristik tersendiri dibanding instrumen keuangan lainnya. Dari sisi borrower, persyaratannya pendanaan P2P lending lebih sederhana dan dapat mengajukan pendanaan tanpa adanya agunan. 

Proses penyalurannya pun lebih cepat dan dapat dilakukan di mana saja tanpa ada batasan waktu dan lokasi karena berbasis digital. Sementara itu, dari sisi lender, P2P lending menjadi salah satu pilihan dalam melakukan diversifikasi investasi. Selain itu, investasi di P2P lending menawarkan imbal hasil yang jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan industri jasa keuangan pada umumnya. Disadari, pendanaan P2P lending di sektor produktif belum sepopuler seperti halnya kredit bank atau pembiayaan lainnya di masyarakat, tecermin dari proporsi penyaluran dana masih didominasi oleh sektor konsumtif. Terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk mendorong pendanaan sektor produktif. Pertama, OJK telah menerbitkan SE OJK 19/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI dengan memberlakukan batas maksimum manfaat ekonomi bagi pendanaan sektor produktif. Dalam SE ini, manfaat ekonomi yang diberlakukan untuk pendanaan sektor produktif sebesar 0,1% per hari sejak 1 Januari 2024 dan berkurang lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Kedua, perluasan penyaluran sektor produktif yang masih terkonsentrasi pada kategori tertentu. Berdasarkan data statistik fintech P2P lending, penyaluran produktif terbesar terdapat pada kategori perdagangan besar, eceran, reparasi dan perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp3,155 triliun. Ketiga, secara umum penyaluran P2P lending masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dengan jumlah penyaluran sebesar Rp15,9 triliun, sedangkan di luar jawa hanya sebesar Rp4,9 trilliun.

Kartu kredit bank mulai terdesak oleh laju aplikasi paylater atau “membeli dulu, membayar kemudian” (buy now, pay later) yang makin gemerincing. Lantas, bagaimana strategi jitu bank dalam menghadapi serangan paylater?. Bagaimana kinerja kartu kredit? Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan (SPIP) yang di terbitkan Bank Indonesia pada 21 Juni 2024 menunjukkan jumlah kartu kredit naik 4,36% (YoY) dari 17,42 juta unit per April 2023 menjadi 18,18 juta unit per April 2024. Volume transaksi kartu kredit naik 19,33% dari 30,47 juta menjadi 36,36 juta. Volume transaksi itu meliputi transaksi tunai yang naik 12,28% dari 342.000 transaksi menjadi 384.000 transaksi dan volume transaksi belanja yang naik 19,42% dari 30,13 juta transaksi menjadi 35,98 juta transaksi. Kini terdapat beberapa aplikasi paylater. Sebut saja, Shoppee Paylater (SPayLater), GoPay Later, Kredivo, Akulaku PayLater, Home Credit, Indodana, Traveloka PayLater, dan Atome. Paylater amat mirip dengan kartu kredit, tetapi tanpa kartu. Ada beberapa perbedaan yang nyata. 

Katakanlah, pengajuan paylater melalui daring (dalam jaringan) sedangkan kartu kredit melalui luring (luar jaringan). Suku bunga paylater sekitar 2,9%—4%. Bandingkan dengan kartu kredit dengan suku bunga pembelanjaan sekitar 1,75% dan suku bunga pengambilan uang tunai 1,75% per bulan. Plus biaya pengambilan uang tunai sekitar 6% dari jumlah penarikan, biaya keterlambatan pembayaran sekitar 1%, biaya pelampauan batas kredit sekitar Rp150.000 dan biaya pergantian kartu sekitar Rp100.000. Lantas, apa saja strategi jitu bank dalam menghadapi gempuran paylater? Pertama, tentu saja bank harus melakukan adaptasi (adaptif) dalam menghadapi perubahan model bisnis (business model) dalam layanan transaksi keuangan. Kedua, dalam tulisan di Bisnis Indonesia, 30 September 2023, penulis sudah mengutarakan bahwa bank harus berani melakukan transformasi (perubahan besar-besaran) kartu kredit dengan menawarkan model bisnis anyar dan segar. Ketiga, kehadiran bank papan atas dengan telah memiliki fasilitas paylater tersebut menegaskan bahwa bank tak mau menyerah dengan aneka tantangan perubahan model bisnis layanan perbankan digital. Keempat, siapa bakal menjadi pemenang dalam pertarungan paylater? Modal menjadi kuncinya. Kelima, menurut OJK, total utang masyarakat di paylater tembus Rp6,13 triliun per Maret 2024 atau meningkat 23,90% dibandingkan pada Maret 2023.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024 atau 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus perdagangan pada periode Juni 2024 sebesar US$2,39 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar US$2,93 miliar maupun periode yang sama tahun sebelumnya US$3,45 miliar. Adapun, surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar. Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari sampai dengan Juni 2024, surplus neraca dagang mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu. Harian ini tentu mengapresiasi capaian surplus perdagangan Indonesia pada Juni 2024 di tengah berbagai gejolak geopolitik yang memicu ketidakpastian perekonomian dunia, utamanya menyangkut tren suku bunga tinggi yang menyandera laju ekonomi negara-negara maju. Meski demikian, ada sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian, di antaranya tren penurunan surplus perdagangan.

Alasan pertama, yaitu peningkatan cadangan devisa. Surplus perdagangan akan meningkatkan cadangan devisa negara, yang bisa digunakan untuk membayar impor, melunasi utang luar negeri, dan menstabilkan nilai tukar mata uang. Alasan kedua, yaitu surplus dagang dapat menstimulasi ekonomi. Ekspor yang tinggi tentu akan menciptakan lapangan kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi domestik untuk melaju. Alasan ketiga yaitu pengurangan utang luar negeri. Peningkatan cadangan devisa, dari hasil ekspor yang tinggi, menjadikan negara berkembang lebih mandiri karena dapat mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memperbaiki neraca pembayaran.Alasan keempat adalah stabilitas ekonomi. Surplus perdagangan dapat membantu menstabilkan ekonomi karena menjadi buffer terhadap fluktuasi atau ketidakpastian ekonomi global. Pasalnya, surplus perdagangan juga dapat memicu ketergantungan ekspor. ‘Kecanduan’ ekspor meski positif juga punya sisi negatif, di mana membuat ekonomi lebih rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan harga komoditas. Secara keseluruhan, surplus perdagangan tentu memberikan manfaat signifikan bagi pereko­­nomian negara berkembang, tetapi penting untuk mengelolanya dengan bijak agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan atau kerentanan ekonomi yang baru.

Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.

Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.

Roda industri otomotif belum berputar maksimal. Penjualan pada semester pertama tahun ini turun signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Daya beli masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu penyebab. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) diketahui jumlah penjualan secara wholesales pada periode Januari—Juni 2024 mencapai 408.012 unit anjlok 19,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 506.427 unit. Penjualan ritel sepanjang semester I/2024 sama tidak baiknya yaitu mencapai 431.987 unit, turun 14% dari 502.533 unit secara year-on-year. Melemahnya daya beli karena kondisi perekonomian nasional diikuti dengan menurunnya permintaan di pasar global makin menekan penjualan. Dari data yang ada, disebutkan bahwa pengapalan mobil rakitan Indonesia ke negara lain selama Januari—April hanya 138.778 unit, turun 16,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 166.804 unit. 

Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja cukup besar. Pemerintah diharapkan memberikan perhatian terhadap penurunan kinerja tersebut karena bila pasar dinilai tidak cukup kompetitif, dikhawatirkan investasi pun akan berjalan lambat. Data Kementerian Perekonomian per Desember 2023 menunjukkan bahwa saat ini ada sekitar 26 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat dengan total kapasitas produksi sebanyak 2,35 juta unit per tahun. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap secara langsung pada industri ini mencapai 38.000 orang, dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai pasok otomotif. Pada tahun ini, isu penurunan bahkan penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk kendaraan jenis tertentu kembali mengemuka. Besarnya pajak yang harus dibayarkan dan ditanggung konsumen dinilai menjadi penyebab mahalnya harga kendaraan di Tanah Air. Selain pasar domestik, pemerintah diharapkan ikut membantu memperluas pasar global. Langkah Kementerian Perindustrian mendorong produsen otomotif China menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor kendaraan listrik patut diapresiasi, meski eksekusinya masih dinanti. Di sisi lain, produsen otomotif juga diharapkan lebih agresif membuat berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan seperti pelaksanaan pameran dengan berbagai promosi yang menarik. Kemudahan pembiayaan kendaraan juga harus didorong.

Daya gebrak ekosistem pemanfaatan energi ramah lingkungan makin kencang. Tren transisi energi ini diproyeksikan bakal menggeser dominasi industri hulu minyak dan gas bumi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, industri hulu minyak dan gas bumi (migas) menghadapi situasi yang tidak mudah. Dimulai dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang mengganggu mobilitas kinerja sektor hulu, investasi hulu yang landai, hingga fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik yang belum kunjung usai. Langkah ini disusul oleh Shell Upstream Overseas Services (I) Limited yang meninggalkan Blok Masela dengan alasan ingin mengembangkan energi baru terbarukan atau EBT. Terbaru, Eni SpA, perusahaan migas asal Italia, yang menguasai IDD dan sejumlah lapangan di Cekungan Kutai, menyampaikan niatnya untuk banting setir menjalankan transisi energi. Eni yang berpusat di Italia diketahui berencana untuk mengumpulkan lebih dari 4 miliar euro atau setara dengan US$4,3 miliar dari divestasi sejumlah aset hulu migas di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Siprus. 

Berdasarkan data Bloomberg, penjualan tersebut bakal menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menjual aset dengan total nilai 8 miliar euro hingga 3 tahun ke depan. Melalui strategi tersebut dapat dilihat bahwa Eni berupaya mendapatkan dana segar dari proses divestasi aset yang bersinggungan dengan hidrokarbon. Dana segar ini digunakan untuk membiayai program transisi energi. Tren perusahaan migas multinasional yang akhir-akhir ini melepas aset hulu migas yang dinilai tidak kompetitif perlu direspons pemerintah dengan tepat. Pemerintah perlu segera mencari investor pengganti agar proyek hulu migas yang ditinggalkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut tetap berjalan optimal. Harian ini menilai peningkatan investasi di transisi energi tidak berarti investasi di hulu migas ditinggalkan, khususnya di Indonesia. Keunggulan cadangan gas yang begitu besar di Tanah Air menjadi daya tarik bagi perusahaan migas yang mulai mengalihkan perhatian pada transisi energi yang dinilai ramah lingkungan.

Sebagai institusi yang didirikan oleh pemerintah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga neraca keuangan, supaya tidak membawa kerugian kepada negara. Neraca keuangan BPJS Kesehatan memang menjadi hal yang krusial. BPJS Kesehatan harus menanggung beban yang tidak kecil seiring dengan peran vitalnya selaku lembaga yang mengelola program jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Menjaga pemasukan dan pengeluaran yang berimbang bukanlah perkara mudah bagi BPJS Kesehatan. Biaya berobat tak murah. Inflasi kesehatan terus meningkat tiap tahun. Acap kali Dana Jaminan Sosial (DJS) pun tergerus. Posisi surplus memang sempat dibukukan BPJS Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Mengacu data BPJS Kesehatan yang dipublikasikan pada 5 Juli 2024, posisi aset neto DJS Kesehatan pada 2022 tercatat surplus Rp56,5 triliun. Jumlah itu kemudian naik menjadi Rp56,66 triliun pada 2023. Namun, yang menjadi catatan, beban jaminan kesehatan sepanjang 2023 mencapai Rp158,85 triliun, sedikit di atas pendapatan iuran yang sebesar Rp158,12 triliun. Hal itu berarti beban jaminan telah melampaui penerimaan iuran. Kondisi serupa dikhawatirkan kembali terjadi pada 2024 ini.

Aset neto BPJS Kesehatan memang surplus. Hal ini karena pada 2019—2020 silam, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian iuran yang membuat pendapatan kian tebal.Apalagi kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap layanan BPJS Kesehatan justru turut membuat biaya utilisasi dan klaim tagihan dari rumah sakit membengkak. Hal lain yang harus dihadapi manajemen BPJS Kesehatan ialah besaran iuran. Nominal iuran yang disesuaikan tentu akan menguntungkan bagi neraca keuangan BPJS Kesehatan. Namun, tentu tak semudah itu menaikkan besaran iuran yang membebani masyarakat. Apalagi, masih ada jutaan orang peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang menunggak. Per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta JKN, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif. Dari data itu, ada 16,9 juta peserta JKN yang non-aktif dan memiliki tunggakan iuran. Memang sejak 2023, BPJS Kesehatan telah mereaktivasi status 7,3 juta peserta non-aktif tersebut. Namun, tagihan iuran atau piutang mereka belum terhapus. Karena itu kita berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait merumuskan dan mengeluarkan aturan teknis pemutihan (write off) terkait dengan tunggakan peserta JKN tersebut.

Liburan sekolah datang berbarengan dengan masuknya tahun ajaran baru. Sejumlah warga pun berusaha menghemat pengeluaran dengan tetap mencari celah agar bisa mengajak anak bersantai saat liburan sekolah tiba. “Liburan sekolah tahun ini, saya dan istri mengerem pengeluaran karena anak kedua masuk TK dan kakaknya yang naik kelas V SD. Total pengeluaran bisa Rp 10 juta. Biasanya, kami liburan beberapa hari ke tempat wisata, seperti di Puncak, Bogor, Jabar. Tahun ini, liburan terjauh ke curug di daerah Sukabumi dan menginap di rumah saudara. Selebihnya, kami mencari hiburan di dekat rumah, seperti bersepeda keliling UI atau memancing di setu,” ujar Herman (40) Karyawan swasta di Depok

Putri Anisa (40) Social media specialist, mengatakan, tahun ini, dua anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. persiapan biaya masuk PTN dimulai sejak beberapa tahun lalu dengan investasi logam mulia yang cenderung stabil dan mudah dicairkan, juga tetap menabung setiap bulan. Tahun ini, anak-anaknya minta liburan naik pesawat, jadi dia cari promo tiket murah di luar peak season. Selama liburan, mereka tidak banyak belanja, lebih untuk wisata dan kuliner. Jadi, liburannya dapat, bayaran kuliah aman. B Apriliyanto (42) Karyawan swasta di Yogyakarta, menuturkan, “Tahun ini, harga pangan pokok meningkat. Anak juga bertambah besar sehingga pengeluaran untuk sandang juga bertambah. Apalagi memasuki tahun ajaran baru, kebutuhan biaya sekolah anak wajib dipenuhi. Mau tidak mau, saya lebih memprioritaskan kebutuhan pokok, sandang, dan biaya sekolah.” (Yoga)

Perkebunan kelapa sawit memegang peranan krusial dalam perekonomian nasional. Kontribusinya meliputi pendapatan, devisa negara, pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan di pedesaan, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi sumber berbagai macam barang konsumsi berkelanjutan dalam jangka panjang. Minyak kelapa sawit telah menjadi ekspor non-migas terbesar kedua setelah batu bara, dengan nilai mencapai US$30,3 miliar pada tahun lalu, atau setara 12 persen dari total ekspor nasional. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan mencapai 16,8 juta hektare dan total produksi 55 juta ton pada tahun 2023, Indonesia memasok 54 persen pasar minyak kelapa sawit global dan sepertiga dari total pasokan minyak nabati global. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai pemimpin industri sawit yang menentukan arah pasar global. Minyak kelapa sawit diproyeksikan memainkan peran yang semakin penting sebagai sumber bahan bakar nabati berkelanjutan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk mempercepat transisi Indonesia menuju energi terbarukan dengan memperluas produksi bahan bakar nabati. Hal ini dilakukan melalui peningkatan penggunaan biodiesel 35 (B35) dari minyak kelapa sawit menjadi B50.

Papua: Wilayah Potensial untuk Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit. Untuk mencapai tujuan tersebut, peningkatan produksi minyak kelapa sawit di Indonesia perlu dilakukan melalui dua cara, yaitu, pertama, meningkatkan produktivitas di perkebunan kelapa sawit yang sudah ada. Kedua, melakukan perluasan perkebunan kelapa sawit di kawasan yang sesuai. Papua, dengan potensi lahannya yang luas, menjadi wilayah paling potensial untuk perluasan perkebunan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit, khususnya dengan menerapkan pola plasma minimal 20 persen di Papua, berpotensi menjadi solusi efektif untuk mendorong pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat adat setempat. Daratan Papua tercatat seluas 41,3 juta hektare, dimana 36 juta hektare di antaranya merupakan hutan atau mencakup 87 persen dari total luas wilayah tersebut. Kementerian Pertanian membeberkan data, terdapat 29 konsesi kelapa sawit yang beroperasi di Papua, dengan luas total 225.000 hektare atau setara dengan 0,5 persen luas daratan Papua. Sebuah porsi yang tidak berarti dibandingkan dari luas perkebunan nasional adalah 16 juta hektare. Luas konsesi yang berizin mencapai sekitar 1 juta hektare dan akan lebih besar lagi jika tidak dilakukan tindakan drastis pada 2021, ketika pemerintah Papua Barat mencabut 16 izin konsesi dengan total luas 340.000 hektare.

Data ini bertolak belakang dengan klaim kelompok anti-sawit yang menuduh pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua sebagai momok menakutkan dan mengancam kelestarian hutan Papua. Ironisnya para pegiat anti-sawit tidak menawarkan solusi konkret untuk membantu masyarakat miskin di Papua meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, isu deforestasi di Papua perlu dikaji secara mendalam mengingat secara administratif kawasan yang dialokasi untuk perkebunan kelapa sawit di lokasi yang ditentang berada di kawasan non-hutan atau areal penggunaan lain, sehingga secara hukum, perizinan untuk perkebunan sawit telah memenuhi aspek legalitas. Sementara, bila kita menggunakan definisi hutan berdasarkan FAO atau penutupan lahan, maka tidak akan ada lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan bukan hanya perkebunan sawit tapi semua program atau proyek apapun. Karena pada intinya semua kegiatan pembangunan memerlukan ruang atau lahan. Upaya terbaik adalah bagaimana kebutuhan ruang untuk pembangunan, seperti sawit ini bisa dipadukan dengan konservasi atau perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan sawit berkelanjutan. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan perlu bekerja sama untuk mencari solusi yang berkelanjutan mengenai hal ini. Perlu ditemukan solusi dan setidaknya bisa dicapai melalui pengembangan kerangka kerja dan regulasi untuk mempercepat pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Papua.

Dalam berbagai rilis hasil survei lembaga-lembaga internasional terkait pandangan para pengambil kebijakan dan pelaku bisnis global terhadap perekonomian saat ini dan ke depannya, mayoritas responden menjawab bahwa risiko geopolitik menduduki peringkat pertama. Disusul kemudian kebijakan moneter ketat sebagai respons atas inflasi tinggi sebagai risiko tertinggi kedua. Risiko tertinggi ketiga adalah melemahnya perekonomian China, dan risiko tertinggi adalah besarnya utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya. Sesungguhnya isu tentang meningkatnya risiko geopolitik sudah mencuat ketika perang Ukraina versus Rusia yang mengejutkan dunia pada Februari 2022. Risiko geopolitik bukan hanya semata terkait dengan aksi perang antarnegara, melainkan juga risiko politik di sejumlah negara. Dengan adanya agenda pemilihan umum (pemilu) nasional—baik untuk presiden maupun perdana menteri (PM)—di lebih dari 70 negara tahun ini, maka setengah populasi dunia akan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara.

Tahun 2024 menjadi tahun yang sangat penting bagi perdagangan global dan stabilitas (geo) politik, dengan peringatan indeks risiko sosial dan politik terkait lingkungan ekonomi berisiko tinggi dan labil di seluruh dunia. Semuanya berujung pada tiga isu besar ini, yaitu demam pemilu, meningkatnya populisme dan ketidakstabilan geopolitik. Memang, di dunia yang sedang membentuk kembali tatanan geopolitik global, beberapa pemilu akan terbukti menentukan prospek ekonomi setiap negara dan berakumulasi pada prospek ekonomi dunia. Di beberapa negara, para pemilih hanya akan diberikan pilihan terbatas. Pada saat yang sama, pada fase pra dan pasca pemilu akan memberikan peluang munculnya tiga tren risiko. Pertama, pergeseran politik dan ketidakpastian. Lingkungan sosial ekonomi saat ini membawa aura ketidakpastian dengan volatilitas tinggi bagi pelaku bisnis selama periode pemilihan. Kedua, potensi kerusuhan sosial. Di sejumlah negara, terutama negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang dan berpendapatan rendah, potensi eskalasi kerusuhan sosial dipicu oleh kenaikan harga, erosi kepercayaan pada politisi dan ketidakpuasan pemilih yang meluas. Ketiga, risiko geopolitik. Dengan adanya kebuntuan agenda gencatan senjata dan/atau perjanjian perdamaian terkait perang antara Rusia dan Ukraina, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, dan perluasan keanggotaan BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan) untuk memasukkan lima anggota baru, jelas akan mempengaruhi konstelasi ekonomi politik global dan kawasan yang mengarah pada fragmentasi global sebagaimana dikhawatirkan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, dalam berbagai kesempatan.