Industri karet nasional tengah berada dalam tekanan. Di antaranya datang dari produksi yang terus menurun dan terkini UU Antideforestasi Uni Eropa/European Union Deforestation Regulation (EUDR) di mana karet menjadi satu dari tujuh komoditas yang berperan dalam deforestasi. Penurunan produksi karet Indonesia disebabkan oleh tanaman yang sudah tua dan atau rusak, konversi tanaman karet, penyakit terutama gugur daun, dan kurangnya tenaga kerja penyadap. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa produksi karet nasional hanya 3,14 juta ton dan turun lebih dalam lagi pada 2023 menyisakan 2,65 juta ton. Dalam 6 tahun terakhir, produksi karet turun 1,24 juta ton. Indonesia kalah dari Thailand, yang mampu menghasilkan 4,58 juta ton (periode 2014—2018). Thailand berkontribusi 31,83% dari rata-rata produksi karet dunia pada periode tersebut. 

Padahal Indonesia adalah negara dengan luas kebun karet terbesar di dunia. Laporan BPS 2023, luas perkebunan karet Indonesia 3,55 juta hektare (ha). Angka itu sebenarnya turun 230.000 ha (6%) dibandingkan dengan 2022. Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Data pada 2022, ekspor ke Uni Eropa sebesar 340.066 ton, angka ini turun 13,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 391.683 ton. Seperti kita ketahui bahwa pada 31 Mei 2023 Uni Eropa telah menyepakati EUDR sebagai langkah antisipasi atas maraknya produksi komoditas yang merusak hutan. Konsekuensi EUDR mulai berlaku pada Desember 2024 bagi importir (18 bulan setelah ditetapkan) dan 24 bulan setelah ditetapkan (Juni 2025) untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Sampai saat ini, industri hilir karet nasional hanya sekitar 20% yang meliputi industri ban, vulkanisir, dock fender, dan sebagainya. Sisanya 80% untuk ekspor dalam bentuk setengah jadi berupa crumb rubber dan rubber smoked sheet (RSS). Indonesia juga harus mulai mempertimbangkan menjajaki pasar Asia bagian timur dan Amerika bagian utara serta Amerika bagian selatan untuk mengurangi risiko ketergantungan atas Uni Eropa. Adapun pemenuhan ketentuan UU Antideforestasi, pemerintah harus turun tangan membantu operator dalam menyediakan data geolokasi kebun, legalitas tanah, jaminan hak pekerja (termasuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur), dan perlindungan lingkungan. 

Selanjutnya diplomasi sesama negara produsen karet untuk memperjuangkan harga karet yang renumeratif bagi para pekebun. Termasuk mengintensifkan pertemuan Ad Hoc Joint Task Force (JTF) on EUDR yang beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa. Teknologi ini sudah mulai diuji coba oleh Malaysia Rubber Council (MRC) atau Dewan Karet Malaysia. Dari pengalaman Malaysia, teknologi ini membutuhkan biaya yang mahal, sebesar US$11/pohon/tahun. Selanjutnya, Indonesia mengoptimalkan peran International Tripartite Rubber Council (ITRC) yang beranggotakan Indonesia, Thailand, dan Malaysia untuk berperan lebih dalam menjaga stabilitas harga karet dan kesejahteraan petani karet dari anggota ITRC.

Melalui Kep pres 15/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas. Satgas adalah lembaga adhoc. Pembentukan satgas dimaksudkan untuk mengambilalih tugas-tugas yang melekat pada kementerian/lembaga (K/L). Keberadaan satgas, dengan demikian, adalah pengakuan K/L yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengurusi industri gula tidak berfungsi sebagaimana mestinya.Penunjukan Bahlil tentu bukan tanpa alasan. Selama jadi menteri, Bahlil terbukti sebagai salah satu die hard Jokowi. Bahlil selalu tampil sebagai pembela terdepan tatkala ada kebijakan pemerintah yang dinilai melawan nalar publik. Dengan sikapnya itu, di satu sisi, Bahlil potensial menjadi musuh publik. Di sisi lain, ia juga jadi ujung tombak Presiden untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang telah ditentang publik. Sebagai politikus Golkar, Bahlil teruji melakoni dua sisi itu. Berbeda dengan pejabat profesional. 

Penunjukan Bahlil sebagai Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke mesti dibaca dari dua aspek. Pertama, mengefektifkan eksekusi. Saat satgas dibentuk, usia pemerintahan Jokowi tinggal 5 bulan. Dengan kepiawaiannya, Bahlil diharapkan fokus pada eksekusi. Kedua, menghindari kegagalan berulang. Seperti dimaklumi, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Merauke ‘ditabalkan’ sebagai lumbung pangan. Lewat proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate pada 2010, Merauke diproyeksikan jadi pusat produksi jagung, tebu, dan kayu sebagai pangan dan energi. Belasan investor masuk, tapi 3—4 tahun kemudian tutup operasi. Tiada tersisa. Di Keputusan Menko Perekonomian No. 418/2023 tentang Peta Jalan Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol Sebagai Biofuel 2024—2030 ditulis ada potensi lahan 2 juta ha yang cocok untuk tebu. Semua di luar Papua. Benar, Merauke dan Papua ditulis daerah yang cocok untuk tebu. Tapi tidak disebutkan luasannya. Merujuk laporan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2010), 500.000 ha dari total areal 711.071 ha yang sesuai industri gula di luar Jawa ada di Papua. Dari 500.000 ha, 220.000 ha ada di Merauke. Kesesuaian lahan adalah hal dasar. Jika lahan tak sesuai, potensi gagal besar. 

Elevasi Merauke datar. Iklimnya, terutama di Malind, Kurik, Jagebob, Muting, dan Okaba cocok buat tebu. Ini ditandai perbedaan musim hujan dan kering yang tegas. Bahkan, bulan kering di Merauke lebih lama sebulan dari Lampung, sentra produsen tebu dan pabrik gula terpenting di luar Jawa. Ini menguntungkan karena periode panen dan giling lebih lama. Agar tidak berulang, Bahlil dengan Satgas perlu memeriksa penyebab kegagalan MIFEE di masa lalu. Dari belasan investor, ada 5 korporasi swasta yang mengantongi izin menanam tebu dan membangun pabrik gula di Merauke, yaitu Rajawali Corpora, Medco, Wilmar, Hardaya, dan Astra Agro. Tatkala hutan dibuka untuk tebu, ekosistem pun terganggu. Chilo yang kehilangan inang lalu menyerang tebu, yang kandungan gulanya 100 kali dari gelagah. Tujuh varietas tebu ludes. Kala kebun pabrik gula Bungamayang dibuka di Lampung, tebu diserang walang dan gulma rayutan (Ipomoea triloba). Serangan menurun kala luas kebun bertambah. Konsep keseimbangan ekosistem ini mesti diterapkan di Merauke. Tantangan berikutnya adalah potensi konflik dengan masyarakat. Saat MIFEE bergulir, hampir semua korporasi berkonflik dengan masyarakat adat. Baik karena batas tanah maupun jumlah kompensasi. Bukan hanya izin formal dari birokrasi, restu warga mesti dikantongi korporasi.

Nilai tukar rupiah yang terus merosot lebih dari 6% sepanjang tahun ini memunculkan berbagai kekhawatiran bagi dunia usaha, fiskal, dan moneter akan datangnya krisis ekonomi yang lebih luas seperti 1998. Banyak prediksi bahwa tantangan ekonomi ke depan tampak jauh lebih berat. Kegundahan para pebisnis tersebut tak berlebihan. Kurs rupiah yang kini bertengger di kisaran Rp16.400 per dolar AS, sudah jauh menyimpang dari asumsi APBN 2024 yang hanya dipatok pada Rp15.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, pemerintah dihadapkan pada ancaman meningkatnya beban belanja dan utang. Analisis sensitivitas APBN 2024 menunjukkan bahwa setiap pelemahan rupiah Rp100 per dolar AS akan menambah pendapatan negara sebesar Rp4 triliun, tetapi meningkatkan belanja hingga Rp10,2 triliun. Artinya, pelemahan rupiah dapat memperlebar defisit anggaran secara signifikan. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak 13 Juni 2014, rupiah sudah tersungkur 39,13% dari posisi Rp11.796 per dolar AS. Jika dilihat lajunya dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah saat ini bahkan sudah anjlok 63,01% dari posisi Rp10.068 per dolar AS pada 12 Juni 2009.

Dalam 15 tahun terakhir, nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020 atau saat Indonesia dan dunia dilanda kasus Covid-19. Adapun, level terkuat rupiah pernah direngkuh pada 1 Agustus 2011 yaitu sebesar Rp8.464 per dolar AS. Pelemahan rupiah ini tetap saja memaksa dunia usaha memutar otak untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Sumber-sumber bahan baku alternatif sebagai pengganti impor mulai ramai diburu kalangan pengusaha. Industri farmasi, dengan ketergantungan bahan baku impor yang mencapai 90%, pasti menghadapi tantangan besar dari pelemahan rupiah. Keberlangsungan bisnis mereka terancam apabila tidak ada langkah inovatif yang diambil untuk meredam risiko kenaikan beban pokok produksi yang dapat menggerus laba. Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga dihadapkan pada dilema untuk menyesuaikan kebijakan moneternya. Depresiasi rupiah kerap mendorong BI untuk memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dengan The Fed yang sudah memberi sinyal kenaikan suku bunga satu kali tahun ini, tekanan bagi BI untuk mengikuti langkah serupa makin besar. Namun, seberapa efektif instrumen moneter dalam meredam tekanan superdolar? Pengalaman menunjukkan bahwa pengetatan moneter seringkali tidak cukup untuk mengatasi tekanan eksternal yang kuat. Sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor tinggi harus diberi dorongan untuk meningkatkan produksinya. Selain itu, strategi diversifikasi pasar ekspor juga menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.

Pemerintah mesti mewaspadai risiko penurunan konsumsi masyarakat. Sebab, sektor konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu kunci penting pertumbuhan ekonomi, menunjukkan gelagat kelesuan. Menilik hasil survei konsumen lansiran Bank Indonesia periode Mei 2024, baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE), maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) memang masih berada di zona optimistis alias di atas 100. Namun, jika melihat tren bulanan, maka akan tampak bahwa ada indikasi penurunan optimisme konsumen. IKK pada Mei 2024 misalnya, turun 2,5 poin jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Demikian pula dengan IKE yang melorot 4 poin, sedangkan IEK turun 1 poin dari bulan sebelumnya. Penurunan optimisme konsumen pada bulan lalu memang wajar, mengingat ada tantangan yang cukup berat, terutama kurs rupiah yang masih loyo terhadap dolar Amerika Serikat. Efeknya menjalar ke produsen, lantaran kenaikan ongkos produksi akibat harga bahan baku yang kian mahal. Imbasnya, konsumen pun menanggung kenaikan harga. Situasi tersebut berkelindan dengan kebijakan suku bunga tinggi yang membuat tantangan ke depan makin besar. 

Faktanya, bank sentral AS, Federal Reserve, belum berselera untuk menurunkan suku bunga acuan. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (12/6) waktu AS, memutuskan mempertahankan Federal Fund Rate (FFR) di kisaran target 5,25%—5,5%. Demikian pula Bank Indonesia yang belum leluasa untuk menurunkan suku bunga acuan, sejak penaikan BI Rate menjadi 6,25% pada April lalu. Langkah itu ditempuh BI demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global. Kebijakan tersebut juga menjadi upaya BI untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran, yakni 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Penguatan daya beli jelas masih diperlukan, utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, maupun kelas menengah. Adapun, salah satu solusinya adalah melalui kebijakan fiskal yang responsif, misalnya penguatan bantalan sosial. Demikian pula bagi sektor produksi, insentif tetap dibutuhkan oleh dunia usaha. Upaya lainnya yang perlu dilakukan adalah memastikan harga barang/jasa yang diatur pemerintah maupun harga pangan tetap stabil. Sebab, lonjakan harga keduanya, akan membuat inflasi turut melesat.

Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.

Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.

Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.

Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.

Para pelaku bisnis di sektor pertambangan mulai bernapas lega. Pasalnya, permintaan komoditas batu bara dari domestik dan regional mulai meningkat beberapa waktu belakangan ini. Sayangnya, tingginya permintaan batu bara tersebut masih sangat berfluktuasi akibat banyaknya tantangan yang menyelimuti industri batu bara nasional. Kewajiban menempatkan minimal 30% devisa hasil ekspor (DHE) di bank nasional setidaknya untuk 3 bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36/2023 serta rencana pemberlakuan skema pungut salur dana kompensasi batu bara dinilai menambah beban pelaku usaha. Apalagi kebijakan tersebut diberlakukan di tengah meningkatnya beban operasional usaha dari kenaikan kewajiban pembayaran royalti pertambangan yang berlaku pada 2022.

Fluktuasi harga ‘emas hitam’ yang saat ini mulai landai, membuat bisnis ini menjadi lebih menantang. Kondisi pasokan berlebih di pasar global, membuat harga batu bara akhir-akhir ini terkoreksi cukup dalam dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Indonesia Mining Association (IMA) memproyeksikan rerata harga batu bara hingga akhir 2024 fluktuatif di rentang US$110—US$120 per ton. Adapun, rerata harga batubara acuan (HBA) sepanjang Januari—Mei 2024 berada di kisaran US$118 per ton atau lebih rendah sekitar 40% dari rerata HBA tahun sebelumnya di level US$210 per ton. Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi batu bara nasional mencapai 775 juta ton sepanjang 2023, melampaui target produksi pada 2023 yang dipatok sebesar 695 juta ton dan menjadi rekor tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Kementerian ESDM mencatat realisasi wajib pasok dalam negeri (domestic market obligation/DMO) batu bara pada 2023 mencapai 213 juta ton atau 121% dari target 177 juta ton. Di sisi lain, pemerintah menargetkan produksi batu bara pada 2024 berada di kisaran 710 juta ton, dengan alokasi wajib pasok domestik di sekitar 181,28 juta ton. Adapun, pemerintah melalui Kementerian ESDM menyetujui rencana produksi batu bara Indonesia mencapai 2,74 miliar dari 587 perusahaan dalam 3 tahun mendatang. Hanya di Eropa dan Amerika Utara saja yang telah mengurangi penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Kendati, pada masa pandemi Covid-19, beberapa negara di Eropa kembali menyalakan pembangkit listrik dengan sumber energi fosil akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Peluang ini tentu saja perlu dimanfaatkan negara-negara produsen batu bara, termasuk Indonesia untuk mempertebal pundi-pundi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menarik dana simpanan dan pembiayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagaimana nasib BSI ke depan? Pelajaran apa saja yang dapat dipetik? Bagaimana sejarah BSI? . BSI yang berdiri pada 1 Februari 2021 adalah hasil merger dari tiga bank syariah PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah. Komposisi pemegang saham BSI meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Pemegang saham lainnya di bawah 5%. Dengan merger itu, BSI digadang-gadang menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan bahkan menduduki 10 besar bank syariah tingkat dunia pada 2025.  

Sejauh mana kinerja BSI per kuartal I/2024? BSI mampu meningkatkan perolehan laba bersih 17,07% menjadi Rp1,71 triliun per kuartal I/2024. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil tumbuh 2,01% (year-on-year/YoY) menjadi Rp4,38 triliun. Kemudian, pendapatan dari penyaluran dana tumbuh 12,26% menjadi Rp 6,31 triliun. Cadangan turun 27,84% menjadi Rp541,31 miliar.  Untunglah, tingkat efisiensi yang tampak pada rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) turun 71 basis poin (bps) menjadi 68,94%. Lantas, apa saja pelajaran berharga yang dapat dipetik?.Pertama, Muhammadiyah akan mengalihkan dana mereka di BSI ke bank syariah lainnya seperti Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat dan beberapa bank syariah lainnya. 

Kedua, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu akan membuat BSI limbung? Berapa besar dana pihak ketiga (DPK) BSI? Data Biro Riset Infobank menunjukkan DPK BSI Rp293,24 triliun per April 2024. Nah, ketika Muhammadiyah menarik dana sekitar Rp13 triliun atau 4,43% dari DPK BSI, itu berarti penarikan dana tak begitu berpengaruh.  Ketiga, namun dipandang dari sisi manajemen aset dan liabilitas (assets and liabilities management), sudah barang tentu penarikan dana itu akan memengaruhi margin pendapatan secara keseluruhan. 

Keempat, apakah penarikan dana Muhammadiyah itu boleh dikatakan sebagai rush (penarikan dana secara besar-besaran)? Tidak. Mengapa? Karena Muhammadiyah tidak akan menarik dana secara tunai. Dengan demikian, BSI masih memiliki cukup waktu untuk memenuhi permintaan penarikan dana itu.  Kelima, sesungguhnya, ada kiat lain bagi BSI untuk melakukan pendekatan kepada Muhammadiyah supaya tidak menarik seluruh dana mereka di BSI. Keenam, di sisi lain, bank syariah yang akan menerima limpahan dana Muhammadiyah mulia tersenyum riang karena akan segera menerima dana triliunan tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Ketujuh, namun bank syariah harus mampu meningkatkan kualitas pembiayaan mereka di tengah kenaikan ketidakpastian ekonomi global. 

Pemerintahan Republik Indonesia berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menghadapi tantangan yang lebih berat di tengah politik ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sesuai slogan pemilu Prabowo-Gibran tidak akan mungkin terwujud jika menggunakan cara konvensional. Sangat penting bagi presiden baru untuk memperkenalkan kabinet yang terdiri dari para ahli dan bukan perwakilan partai politik. Hal ini bertujuan untuk membangun struktur pemerintahan yang ramping yang dijalankan oleh para profesional dengan integritas yang baik. Dengan perekonomian yang masih bergantung pada lahan dan sumber daya alam, seperti pertambangan mineral, batu bara, dan perkebunan kelapa sawit, struktur dan formasi kabinet yang baru harus berfokus pada tiga tujuan strategis. Pertama, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kontribusi ekonomi dengan mitigasi dampak lingkungan melalui penerapan prinsip ‘polluters pay principle’ dan mendorong investasi dalam inisiatif ramah lingkungan. Kedua, penurunan emisi karbon, yaitu mempercepat pergeseran dari ekonomi berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi hijau dan manufaktur. Ketiga, kelembagaan birokrasi yang efektif dan profesional, yaitu membangun Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Komoditas Terbarukan untuk memimpin penanganan perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Saat ini, dua produk utama yaitu batu bara dan minyak kelapa sawit menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan omzet ekspor negara. Pada 2023, batu bara dan minyak sawit memberikan kontribusi masing-masing sebesar 14% dan 12% terhadap total omzet ekspor. Minyak sawit dianggap berkelanjutan dan terbarukan, tetapi masih dianggap menjadi kontroversi karena dampaknya terhadap lingkungan. 

Bekerja sama dengan organisasi konservasi atau perhutanan sosial, perusahaan batu bara dapat berinvestasi dalam pengelolaan berkelanjutan dan menggunakan proses alami untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan. Dengan berkolaborasi bersama penyedia solusi teknologi, seperti lembaga penelitian atau startup pra-komersial, perusahaan pertambangan batu bara dapat berinvestasi pada energi terbarukan, mengurangi penangkapan karbon atau proyek penangkapan dan penyimpanan karbon untuk mengimbangi emisi karbon dan menjadi netral karbon, sekaligus mendorong sektor domestik sektor teknologi masih dalam tahap percontohan. Hal ini akan mempercepat transisi dari perekonomian berbasis komoditas, khususnya batu bara dan pertambangan, ke teknologi dan manufaktur ramah lingkungan. Di sisi lain, minyak kelapa sawit telah berhasil dikembangkan dari bahan mentah ekspor menjadi produk sampingan yang bernilai tambah, menyumbang sekitar 90% dari total ekspor. Ini model untuk mentransformasi industri dengan keterlibatan pemerintah yang minimal tetapi didukung oleh kebijakan yang mendukung. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali komitmen nasional dalam target penurunan emisi dalam Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) pada 2030 dibandingkan dengan baseline tahun 2009, yaitu sebesar 31% dengan usaha sendiri dan 43% dengan bantuan internasional.

Fenomena kekeringan ekstrem El-Nino pada 2023 tidak hanya meng hantam sistem produksi beras, tapi juga sistem pro duksi jagung Indonesia. El-Nino berdampak pada penurunan produksi padi “hanya” 1 juta ton (1,41%) dari 54,75 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2022 menjadi 53,98 juta ton pada 2023. Penurunan produksi telah meningkatkan harga rata-rata beras sangat signifikan atau lebih dari Rp2.300/kg dalam setahun. Harga beras masih tercatat Rp12.788/kg pada Maret 2022, kemudian naik sangat tinggi setiap bulan dan menjadi 15.517/kg pada Maret 2023, atau terjadi kenaikan 21,3% dalam 1 tahun. Dampak El-Nino pada penurunan produksi jagung Indonesia jauh lebih dahsyat. Luas panen Jagung turun 290.000 hektare (10,43%) dari 2,76 juta hektare pada 2022 menjadi 2,47 juta hektare pada 2023. Akibatnya, produksi jagung pada 2023 turun menjadi 14,77 juta ton jagung pipilan kering dengan kadar air 14% (JPK 14%) atau mengalami penurunan 1,75 juta ton (10,61%) dibandingkan dengan produksi 16,53 juta ton JPK 14% pada 2022. Pada 2024 ini banyak lembaga internasional memprakirakan terjadi musim kemarau basah (La Nina), yang ekspektasinya mampu meningkatkan produksi jagung kembali di atas 16 juta ton JPK 14%. Kinerja produksi jagung pada 10 provinsi sentra produksi dapat diikhtisarkan berikut: Jawa Timur menghasilkan produksi jagung 1,27 juta ton JPK 14%, Jawa Tengah 0,81 juta ton, Nusa Tunggara Barat (NTB) 0,56 juta ton, Sulawesi Selatan 0,51 juta ton, Lampung 0,47 juta ton, Sumatra Utara 0,34 juta ton, Jawa Barat 0,30 juta ton, Gorontalo 0,29 juta ton, Sumatra Barat 0,19 juta ton dan Nusa Tenggara Timur (NTT) 0,16 juta ton. Sebagian besar jagung ini digunakan sebagai bahan baku industri pakan ternak, kecuali di NTT, yang lebih banyak digunakan untuk jagung pangan. 

Pulau Madura yang pernah dikenal sebagai penghasil jagung, kini makin sulit dijumpai masyarakat yang makan jagung. Pada 2024, BPS memprakirakan produksi jagung meningkat signifikan, karena faktor curah hujan yang membaik. Kecenderungan terjadi musim kemarau basah cukup tinggi (La Nina), yang menjadi faktor positif untuk peningkatan produksi pertanian, utamanya padi dan jagung. Potensi atau estimasi produksi jagung Indonesia menggunakan metode KSA pada Maret dan April 2024 mencapai 3,86 juta ton JPK 14%, jauh sangat tinggi dibandingkan produksi pada Maret dan April 2022. Jika kondisi cuaca atau iklim ini cukup konsisten hingga akhir 2024, tidak mustahil bahwa produksi jagung Indonesia kembali mencapai 16 juta ton JPK 14%. Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga membuat estimasi neraca jagung 2024, yaitu produksi dalam negeri 14,6 juta ton, impor 1,2 juta ton, stok awal 3,5 juta ton, sehingga total ketersediaan 19,3 juta ton. Total konsumsi atau kebutuhan jagung domestik 15,1 juta ton, utamanya untuk pakan ternak dan sedikit untuk pangan manusia langsung. Dengan kondisi itu, maka stok akhir 2024 adalah 4,26 juta ton, yang akan menjadi stok awal 2025. 

Jagung adalah komponen utama pakan ternak (50%—60%), sekitar 10 juta ton untuk industri pakan. Peternak ayam petelur dan ayam pedaging (broiler) mandiri melakukan pencampuran pakan sendiri (self-mixing), jika harga jagung tinggi dan tidak terjangkau. Ada tiga rekomendasi perubahan kebijakan. Pertama, peningkatan produksi dan produktivitas jagung melalui efektivitas sistem kemitraan dengan industri pakan ternak, misalnya dengan dukungan akses pada sumber pembiayaan, baik melalui kredit usaha rakyat (KUR), skema pembiayaan sektor swasta atau modal ventura untuk meningkatkan inklusivitas perbankan. Kedua, perbaikan akses dan penggunaan teknologi baru, seperti benih unggul, pupuk tunggal dan pupuk majemuk, beserta kegiatan panen dan pascapanen yang mampu memperbaiki kualitas jagung yang dihasilkan, termasuk jagung rendah Aflatoxin (JRA). Ketiga, penguatan sistem cadangan jagung nasional untuk mengurangi dampak buruk dari ketidakmerataan panen jagung, yang umumnya terjadi pada triwulan I—triwulan 3. Kebutuhan jagung oleh pabrik pakan yang terjadi pada triwulan 4 dapat dipenuhi dari cadangan jagung nasional tersebut.

Harga rumah kian tak terjangkau, sementara pendapatan naik tak signifikan. Apa skema paling pas agar masyarakat bisa membeli rumah dengan harga terjangkau, dan bantuan apa yang diperlukan. Aris Nurjani (28) Wartawan, di Jaksel, mengatakan, dalam kondisi saat ini, di tengah tekanan suku bunga yang tinggi, untuk saya pribadi, bantuan yang diperlukan untuk memiliki rumah sendiri, yaitu subsidi dari pemerintah dengan bunga KPR yang lebih ringan, serta mengontrol harga rumah di pasaran. Saya tidak setuju dengan program iuran Tapera yang dibebankan kepada pekerja, karena dengan potongan 2,5 % gaji akan sangat memangkas pendapatan.

Dari waktu ke waktu, harga rumah semakin tidak terjangkau. Untuk skema pembeliannya, saya berharap ada skema KPR dengan bunga rendah atau bahkan flat. Kalau bunga floating, bisa menggerus tabungan karena tidak sebanding dengan kenaikan upah pekerja. S aya berharap ada KPR dengan bunga rendah, flat, dan tenor panjang, dibarengi dengan pembangunan rumah sederhana yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, ujar Dionisius Danang W (24) Karyawan swasta di Yogyakarta.

Salah satu acuan dalam memilih rumah adalah jarak (ke tempat kerja). Untuk di Jakarta, khususnya daerah pusat, mungkin susah mencari rumah karena harganya sudah mahal. Kalau mau KPR, banyaknya pun di pinggiran Jakarta dan jaraknya jauh (dari tempat kerja). Saya berharap pemerintah dapat memfasilitasi atau memperluas pengadaan tanah untuk rumah bagi para pekerja di Jakarta, seperti apartemen atau rumah susun yang diperuntukkan bagi pekerja di kawasan perkantoran, ujar Pernita Hestin Untari (29) Pekerja swasta di Jakarta. (Yoga)