Majalah The Economist memublikasikan tulisan berjudul Poor Asian Countries Face An Ageing Crisis, 12 Oktober 2023, menyebutkan, masyarakat Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lain di Asia menjadi tua sebelum menjadi kaya. Hal ini pernah dialami oleh Thailand antara 2002 dan 2021, jumlah penduduk Thailand berusia 65 tahun ke atas meningkat dari 7% menjadi 14%. Populasi menjadi tua sebelum menjadi kaya dengan pendapatan per kapita pada 2021 hanya US$7.000. Hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, yaitu memasuki periode aging population yang ditandai oleh meningkatnya jumlah lansia dari 18 juta jiwa (7,56%) tahun 2010, menjadi 25,9 juta jiwa (9,7%) tahun 2019, dan diperkirakan 48,2 juta jiwa (15,77%) tahun 2035. Pekerjaan berat Prabowo-Gibran adalah mentransformasi perekonomian Indonesia dari upper middle income ke developed country sebelum memasuki periode aging population. Atau bertransformasi dari pendapatan per kapita US$5.016 menjadi US$12.500. Aging population ditandai oleh lebih 14% penduduk Indonesia berusia lebih dari 65 tahun.

Terhambatnya trasformasi perekonomian Indonesia karena lemahnya produktifitas nasional yang tecermin pada Total Factor Productivity (TFP). Hal ini salah satunya tecermin pada total output per tenaga kerja atau rasio antara gross domestic product (GDP) per tenaga kerja yang hanya US$9.151. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai US$25.107, Singapura US$99.569, Korea Selatan US$56.077, dan China US$16.512. Dua negara dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah AS sekitar US$120.195 dan Australia US$115.384. Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan rendahnya rata-rata pendidikan angkatan kerja yang didominasi oleh keluaran sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SD. Selain itu, kandungan teknologi tinggi dalam barang-barang ekspor Indonesia juga sangat rendah. Skor kandungan teknologi tinggi dalam ekspor Indonesia hanya 43 dari skor maksimum 100, yaitu jauh lebih rendah dibandingkan China 85, India 61, Malaysia 80, Pilipina 78, Korsel 95, Thailand 73, AS 88 dan Jepang tertinggi 100.

Hal ini sejalan dengan besarnya persentase alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap PDB yang hanya 0,3%. Angka ini jauh di bawah standar negara maju, seperti Jepang 3,3%, AS 3,5%, Korsel 4,8%, dan Taiwan 3,6%. Bahkan alokasi pengeluaran pemerintah dan swasta nasional untuk R&D tahun 2023 lebih kecil dibandingkan Singapura 1,9%, Thailand 1,1%, Malaysia 1,0%, India 0,7% dan China 2,4%. Anggaran R&D Indonesia relatif sama dengan Filipina sekitar 0,3%. Demikian juga dengan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja di sektor R&D yang sangat kecil, yaitu 108.224 orang. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 911.620 orang, China 5,269 juta orang, Australia 121.864 orang, Korsel 545,435 orang, dan AS 1,614 juta orang.

Faktanya, negara-negara maju dengan pengeluaran R&D yang besar memiliki jumlah pendaftaran hak paten tertinggi di dunia. Hal ini berdampak pada banyaknya jumlah ilmuwan atau peneliti yang memperoleh hadiah Nobel (Nobel prize) dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak 1990—2021, jumlah pemenang hadiah nobel dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terbanyak adalah AS 63, Jepang 15, China 5, Australia 3, India 1, dan Rusia 2 orang. Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk naik kelas menjadi negara maju adalah fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan belanja pemerintah dan swasta untuk R&D. Belanja SDM dan R&D diharapkan setara dengan negara maju, seperti Korsel, AS dan Jepang sehingga belanja R&D Indonesia naik dari hanya 0,3% GDP menjadi 3,5% GDP dalam 25 tahun ke depan. Hal ini setara dengan peningkatan dari US$3,957 miliar menjadi US$48,860 miliar. Meskipun demikian, secara nominal angka ini masih jauh dari anggaran R&D AS yang mencapai US$891,195 miliar.