Jakarta – Memasuki tahun 2026, Indonesia melakukan reorientasi kebijakan sektor pertambangan nikel dengan beralih dari strategi ekpansi volume menuju strategi stabilitas nilai. Sebagai pemegang kendali atas lebih dari 50% pasokan nikel global, pemerintah secara resmi menerapkan pembatasan kuota produksi melalui instrumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memitigasi risiko oversupply yang sempat menekan harga komoditas pada periode sebelumnya, sekaligus menjadi upaya sistematis dalam mengamankan penerimaan negara dari sisi fiskal dan royalti.

Intervensi Pasar dan Stabilisasi Harga Global

Sejak awal kuartal I-2026, harga nikel di London Metal Exchange (LME) menunjukkan tren apresiasi pada level US$18.000 hingga US$19.500 per ton. Kenaikan ini merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah dalam membatasi keran produksi di hulu. Dengan menciptakan kelangkaan pasokan yang terukur, Indonesia memiliki posisi tawar untuk memengaruhi mekanisme pembentukan harga di pasar internasional. Strategi ini mengubah paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) dari sekadar komoditas murah menjadi aset strategis yang memiliki nilai intrinsik tinggi dalam rantai pasok energi global.

Optimalisasi Penerimaan Negara: Mekanisme Pajak dan PNBP

Terdapat kekhawatiran bahwa pembatasan kuota akan mengakibatkan penurunan pendapatan negara. Namun, analisis data fiskal menunjukkan korelasi positif antara pembatasan produksi dengan peningkatan kualitas penerimaan negara melalui tiga kanal utama:

1.    Tarif royalti nikel bersifat progresif dan sangat bergantung pada harga pasar dunia. Meskipun volume produksi dijaga pada level tertentu, kenaikan harga per unit yang signifikan justru meningkatkan agregat PNBP yang masuk ke kas negara. Efisiensi ini memastikan bahwa eksploitasi cadangan nasional memberikan margin keuntungan yang maksimal bagi negara.

2.     Peningkatan harga jual produk turunan nikel (seperti nikel sulfat dan feronikel) secara otomatis memperbaiki struktur laba-rugi perusahaan smelter di kawasan industri. Dengan profitabilitas yang lebih sehat, basis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan menjadi lebih luas. Hal ini meminimalisir praktik penghindaran pajak yang sering kali memanfaatkan kondisi harga komoditas yang rendah untuk mengklaim kerugian fiskal.

3.    Transformasi dari ekspor bijih (raw material) menjadi produk olahan bernilai tambah memberikan dampak pengganda (multiplier effect) pada struktur perpajakan. Produk hilirisasi memiliki profil pajak yang lebih kompleks dan bernilai tinggi dibandingkan bahan mentah, sehingga memberikan kontribusi dividen ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan nasional. 

Persaingan Teknologi dan Ketahanan Pasar

Di sisi lain, industri nikel dihadapkan pada tantangan penetrasi baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) yang memiliki struktur biaya lebih rendah. Meski demikian, untuk segmen kendaraan listrik dengan performa tinggi (high-range), kepadatan energi yang ditawarkan oleh nikel tetap menjadi standar industri yang belum tergantikan. Indonesia bertaruh pada keunggulan teknis ini untuk memastikan permintaan nikel tetap solid dalam jangka panjang, meskipun kompetisi teknologi baterai terus berkembang.

Kebijakan yang diambil Indonesia pada tahun 2026 mencerminkan kedewasaan dalam tata kelola sumber daya alam. Pengaturan keran produksi melalui RKAB adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap satuan massa nikel yang diekstraksi memberikan kontribusi fiskal yang optimal dan berkelanjutan. Indonesia kini tidak lagi berperan sebagai pengikut harga (price taker), melainkan telah bertransformasi menjadi penentu arah pasar (price maker) yang mengintegrasikan kepentingan kedaulatan ekonomi dengan dinamika transisi energi global.