Tak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba legislatif dan eksekutif bersepakat bakal melarang penayangan hasil karya jurnalistik investigasi yang bersifat eksklusif. Rencana itu tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyiaran. Hal tersebut terungkap dalam bahan rapat Badan Legislasi (Baleg) 27 Maret 2024 draf RUU Penyiaran. Dalam draf RUU Penyiaran itu, dijelaskan bahwa di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan enam pasal tambahan. Beleid tambahan itu masuk dalam Pasal 50A, Pasal 50B, Pasal 50C, Pasal 50D, Pasal 50E, dan Pasal 50F. Larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi tercantum dalam Pasal 50B ayat (2) huruf c. Selain mengatur panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran, yakni Standar Isi Siaran (SIS), beleid tersebut memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyayangkan draf revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran yang terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Menurut IJTI, Pasal 50 B ayat 2 huruf c yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi, menimbulkan banyak tafsir dan membingungkan. Padahal, selama karya memegang teguh kode etik jurnalistik, tidak boleh ada yang melarang karya tersebut disiarkan di televisi. Selain itu, Pasal 50 B ayat 2 huruf k mengenai penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik dinilai sangat multitafsir. Terlebih, perihal penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pers memiliki tanggung jawab sosial agar proses bernegara berjalan transparan, akuntabel dan sepenuhnya memenuhi hak-hak publik. Beleid ajaib lainnya, menurut IJTI, Pasal 8A huruf q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalangan akademisi dan pengamat pun menuding larangan siaran eksklusif jurnalisme investigasi tidak mencerminkan pokok dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal masyarakat sangat terbantu dengan adanya jurnalisme investigasi yang dapat membongkar hal-hal yang merugikan publik.

Sebaiknya, DPR mengkaji kembali draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis, akademisi dan publik. Tentu kita semua tidak ingin revisi RUU Penyiaran menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform. Kesempatan bagi Presiden Joko Widodo untuk meninggalkan legasi positif bagi demokrasi dengan mendorong pencabutan pasal kontroversi itu. Pun dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, waktunya membuktikan bahwa demokrasi kita berantakan karena korupsi, bukan soal kemerdekaan pers.

Pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini cukup menggembirakan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia masih dinilai cukup prospektif oleh investor untuk pengembangan usaha. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diketahui pada kuartal pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun naik 9,8% bila dibandingkan dengan triwulan IV/2023, dan melonjak signifikan yaitu sebesar 22,1% dibandingkan dengan triwulan I/2023. Selain nilai yang tinggi, persebaran investasi pun sesuai dengan yang diharapkan. Modal yang masuk, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri tidak lagi berfokus di Jawa, tetapi juga di beberapa daerah di luar pulau terpadat di Indonesia itu, seperti di Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini senilai Rp1.650 triliun, pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 24,3% dari target. 

Dari realisasi itu, sebanyak 50,1% atau Rp201 triliun berada di luar Jawa, dan 49,9% atau senilai 200,5 triliun di Jawa. Penanaman modal baru diharapkan juga ikut meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BKPM diketahui, dari investasi yang masuk, setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. Penyerapan tenaga kerja baru tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya usia kerja di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu mempertemukan antara kebutuhan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang berada pada usia di atas 15 tahun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 214 juta orang, naik 2,41 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023. Besarnya jumlah angkatan kerja di Tanah Air merupakan potensi besar sekaligus dapat menjadi masalah bila tidak dikelola dengan baik. Arah investasi yang menuju penghiliran diharapkan tidak hanya fokus pada sektor pertambangan yang padat modal, tetapi juga ke sektor usaha padat karya seperti tekstil, sepatu, dan lainnya.

Merger an­­­­tara PT Tokopedia de­­­ngan Tik­­­­tok di­­­nya­­­ta­­­kan telah tuntas oleh Ke­­­men­­­­terian Perdagangan (Ke­­­­­­­­mendag). Konsolidasi antara Tiktok dengan To­­­kopedia diharapkan akan memberikan manfaat dan menguntungkan bagi pelaku UMKM lokal. Namun, apa­­­kah upaya pemerintah su­­­­dah cukup untuk menjaga ke­­­­pentingan pengusaha UMKM di dalam negeri? Sejalan dengan kembali beropera­­­sinya Tiktok Shop, para konsumen di Indonesia da­­­pat mengakses berbagai macam produk dan jasa, baik produk UMKM lokal maupun produk impor yang didistribusikan oleh reseller lokal. Seiring dengan perubahan selera pasar dalam negeri dan semakin luasnya jumlah audience pengguna e-commerce, tak mudah bagi produsen UMKM lokal untuk beradaptasi dengan perubah­­­an perilaku konsumen tersebut. Sependapat dengan Ajay Tawde, Head of Experience Ogilvy untuk Indonesia, ada kekhawatiran terjadinya ke­­­timpangan kapasitas produksi antara pelaku bisnis besar dan produsen lokal (Campaign Asia, 2024). 

Oleh karena itu, Tiktok dan To­­­ko­­­pedia perlu bertanggung jawab memastikan terjadinya persaingan yang adil bagi seluruh pelaku bisnis, dari kapasitas kecil hingga besar. Ada beberapa hal yang se­­­patutnya menjadi perhatian pemerintah dalam menyikapi beroperasinya Tiktok Shop di Indonesia. Pertama, perlu memahami bahwa integrasi antara e-commerce dan sosial media merupakan tren yang tidak bisa dihindarkan. Kedua, perlu strategi cermat untuk menyikapi penggunaan data pribadi konsumen oleh pemilik sistem platform. Keberadaan Tiktok Shop di Indonesia dikhawatirkan menyebabkan perusahaan asing dapat melacak data pasar dan konsumen di Indonesia, di mana pihak asing dapat mematok harga produk yang lebih murah sehingga dapat merugikan pasar dan pelaku bisnis di dalam negeri. Di satu sisi, data dan informasi tentang preferensi pembeli serta dinamika kondisi pasar justru merupakan kunci untuk mengupayakan proses digitalisasi kegiatan ekonomi. Tanpa adanya big data, pelaku usaha tidak dapat menganalisis dan membuat keputusan bisnis yang tepat.

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan relatif memble. Tidak banyak katalis positif yang merangsang pergerakan indeks komposit. Padahal, aksi korporasi yang digelar emiten sejak awal pekan terpantau ramai. Ada dua penawaran perdana saham ke publik (initial public offering/IPO) yang dicatatkan oleh PT Remala Abadi Tbk. (DATA) pada Selasa (7/5) dan PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) yang digelar Rabu (8/5). Kedua saham anyar itu dicatatkan di papan pengembangan. Memang, tidak banyak dana yang diangkut dari lantai bursa. DATA, misalnya, hanya meraup Rp51,7 miliar dari 275 juta saham yang diterbitkan. Itu merepresentasikan 20% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. 

Menariknya, kedua saham IPO itu melejit di hari perdana pencatatannya di Bursa Efek Indonesia. Penggiat pasar dan investor sepertinya menaruh prospek yang baik terhadap DATA dan SOLA kendati tergolong saham-saham medioker. Kami mencatat ada 15 emiten yang menjadwalkan cum dividen pada pekan ini. Tiga di antaranya bakal membagikan dividen yang relatif besar. Pertama, PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) telah mengunci daftar pemegang sahamnya di pasar regular dan negosiasi pada Selasa (7/5) lalu. Emiten kedua yang pekan ini menyampaikan tenggat cum dividen yakni PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO). PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) menjadi emiten ketiga yang terpantau bakal cukup besar membagikan dividen dengan cum date terjadwal pekan ini. ASII akan membayarkan dividen tunai senilai Rp17,04 triliun atau setara Rp421 per lembar untuk investor yang memiliki saham perusahaan sampai dengan Senin (13/5) di pasar reguler dan negosiasi. Adapun, TLKM juga bakal membagikan dividen senilai total Rp17,68 triliun dari laba tahun buku 2023.

Upaya pemerintah untuk meraih target liftingminyak mentah nasional pada tahun ini sebesar 635.000 barel minyak per hari atau bopd, dan dan 5.785 MMscfd gas, tidak pernah surut. Kendati, dalam beberapa tahun terakhir target lifting seringkali meleset. Seperti tidak mau mengulang kejadian sebelumnya, sejak awal tahun ini, pemerintah menerapkan berbagai strategi optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggenjot produksi di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. 

Pertamina Hulu Energi, misalnya, ditugaskan pemerintah untuk memaksimalkan potensi wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). ONWJ tercatat masuk dalam kategori blok migas tua yang masih beroperasi hingga saat ini. ONWJ mulai beroperasi sejak 1966 dan berdasarkan kajian masih bisa dioptimalkan percepatan proses produksi minyak di sejumlah lapangan dalam blok tersebut. Selain itu, strategi lain adalah KKKS mulai didorong untuk mengakselerasi proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Dua strategi yang dilakukan pemerintah dan KKKS menjadi respons positif di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Sebanyak 15 proyek itu ditargetkan dapat onstream pada tahun ini, dan diproyeksikan menambah produksi hingga 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Adapun, investasi yang diperlukan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Dari 15 proyek tersebut terdapat Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu migas nasional untuk onstreampada tahun ini guna mengejar target lifting. Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). SKK Migas pun terus mengawasi dan memastikan agar proyek dapat berproduksi tepat waktu yakni Oktober 2024.Harian ini menilai sejumlah proyek besar yang menjadi andalan pemerintah itu menjadi jawaban atas tantangan yang tengah dihadapi sektor hulu migas pada saat ini.

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI 7 bulan yang lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%. Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. 

Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang. Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif. Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. 

Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Adapun stategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan. Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahan pangan negeri perlu menjadi perhatian. Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terkelakkan.

Pengumuman PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mengenai penutupan operasional pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, per 30 April 2024 seperti menghidupkan alarm mengenai industri alas kaki maupun industri manufaktur di Indonesia. Pabrik ini sudah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu. Sebuah periode yang cukup panjang untuk ukuran Indonesia. Dalam pasar alas kaki, brandBata juga sudah dikenal begitu lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian kalangan generasi X pada masa lalu. Dua hal ini membuat kabar viral mengenai penutupan pabrik di Purwakarta tersebut mendapat sorotan yang luas. BATA menutup operasional pabrik sepatunya lantaran rugi selama 4 tahun terakhir. Apabila ditelisik lebih jauh, BATA membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp190,28 miliar per 31 Desember 2023. 

Rugi itu membengkak hampir 80% dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp105,91 miliar. (Bisnis.com, 6/6). Meskipun menghentikan operasional pabrik di Purwakarta, perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya di Indonesia, khususnya di sektor ritel. Pengurus Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun angkat suara. Pengurus Aprisindo menyebut industri alas kaki dalam negeri masih menghadapi tekanan sehingga kinerjanya masih terkontraksi setelah dihantam pandemi. Menurut pengurus Aprisindo, sejak pandemi hingga saat ini kondisi industri belum pulih normal. Terlebih, tantangan inflasi pangan pada awal tahun ini yang memicu lesunya daya beli konsumen. Beberapa brand untuk segmen menengah-menengah ke bawah pada periode Lebaran yang baru lalu mengalami penurunan dibanding untuk periode yang sama di 2023. 

Sejatinya, industri alas kaki merupakan salah satu subsektor dari industri pengolahan. Industri ini berkontribusi sebesar 1,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan pada kuartal I/2024. Badan Pusat Statistik melaporkan, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar Rp8,02 triliun pada kuartal I/2024. Nilai tersebut naik 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (DataIndonesia.id, 6/6)Secara makro, pertumbuhan kinerja industri kulit dan alas kaki tersebut melanjutkan tren positif yang terjadi sejak kuartal IV/2023. PDB ADHK dari industri alas kaki pada kuartal pertama tahun ini juga menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.

Ki Hajar Dewantoro lahir pada 2 Mei 1889 de ngan nama R.M. Suwardi Suryaningrat dari keluarga bangsawan Jawa dan bahkan adalah cucu dari Sultan Pakualam III. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai pengakuan atas jasa beliau Menjelang pelantikan Presiden RI 2024—2029 adalah momentum memperbaiki pendidikan Indonesia. Bonus demografi harus bisa mentransformasikan generasi muda menjadi kekuatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita gagal menelurkan program prioritas pendidikan di masa kepemimpinan yang baru ini, Indonesia terjebak pada pendapatan menengah dan akan sulit mencapai Target Indonesia Emas 2045. 

Setelah era bonus demografi maka Indonesia akan berhadapan dengan beban demografi (demographic burden) di saat populasi menua dan proporsi penduduk lanjut usia menjadi makin besar dengan berbagai tantangannya. Satu dari beberapa prioritas program yang dikampanyekan oleh Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih 2024—2029 adalah “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Kajian World Food Program (WFP) yang diterbitkan dalam laporan The State of School Feeding Worldwide 2023 menemukan bahwa program makan di sekolah pada tahun 2022 di selenggarakan di 76 negara untuk 418 juta siswa. 

Program ini mampu menciptakan 4 juta pekerjaan dengan rasio 1.377 lapangan kerja untuk setiap 100 ribu siswa yang menerima makanan. Kajian tersebut juga menemukan bahwa 41% siswa sekolah dasar hari ini mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi di sekolah. Pendekatan pilot project, salah satunya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Food Security Review di Sukabumi atau UNICEF Indonesia di Papua perlu di kaji oleh tim inti pemerintah berikut karena mensinkronkan kemampuan fiskal negara, rantai distribusi dan penyelenggaraannya serta kaitannya dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kajian Indef (2023) menunjukkan hanya butuh Rp9 triliun untuk memastikan setiap sekolah memiliki toilet yang layak dan Rp4 triliun untuk pembiayaan PAUD yang dikelola negara dan sebenarnya tidak perlu ada anggaran tambahan untuk memastikan setiap remaja putri lulus SMA. 

Kajian juga merekomendasikan menignkatkan anggaran pencegahan kekerasan dan perkawinan anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Return of investment dari pengeluaran dapat mencapai 13% per anak per tahun untuk PAUD menurut pemenang Nobel, Profesor James Heckman dari University of Chicago. Sedangkan untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk sanitasi dan air bersih, keuntungan dalam berbagai bentuk dapat mencapai 4 dolar Amerika Serikat. Program makan siang gratis di sekolah, yang diperkirakan memakan ratusan triliun rupiah, perlu dilengkapi dengan belanja lainnya di bidang sanitasi sekolah, pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka kematian ibu dan anak untuk mewujudkan perjuangan Ki Hajar Dewantoro.

Beberapa bulan belakangan ini industri keuangan Dana Pensiun (Dapen) menghadapi temuan yang serius semenjak Menteri BUMN Erick Tohir meminta audit seluruh Dapen di lingkungan BUMN. Ada tujuh Dapen yang di laporkan ke Kejaksaan dengan potensi kerugian Rp300 miliar (Bisnis Indonesia, 3/10/2023) yang semuanya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan terbaru minggu kemarin Kejati DKI menetapkan salah seorang pejabat Dapen (di luar tujuh Dapen diatas) menjadi tersangka korupsi pengelolaan investasi Dapen (Bisnis Indonesia, 24/4/2024). Keberadaan Dapen bagaikan oasis di padang pasir bagi para purnatugas, karena uang pensiun menjadi tumpuan ekonomi para pensiunan BUMN di hari tua. Namun, tumpuan tersebut entah karena salah investasi ataupun adanya fraud dari pengelola membuat rontoknya harapan hingga nasabah kalangkabut, bahkan ada yang justru menikmati hari tua dengan sengsara.

Beberapa temuan tersebut yang menonjol di antaranya adalah;Pertama, tidak adanya penyesuaian regulasi internal. Padahal, regulasi terkait dari pemerintah sudah berubah. Kedua, Monitoring yang tidak berkala atas penempatan investasi. Ada beberapa Dapen masih bertahan lama saat emiten tersebut sudah keluar dari LQ45, sehingga risiko di depan mata dan rata-rata terlambat untuk keluar dari jurang kerugian. Ketiga, Penempatan investasi dengan mengabaikan regulasi. Keempat, Tidak maksimalnya Komite Manajemen Risiko.

Atas beberapa temuan tersebut, maka pembenahan secara simultan perlu dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Namun, ada opsi revolusioner yang secara bertahap dapat dilakukan; Pertama, memastikan dana pensiun apakah akan tetap berada pada Pemberi Kerja (DPPK) ataukah akan digeser ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua, jika tetap mempertahankan pada DPPK, maka pemanfaatan digitalisasi serta pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi bahkan dengan pendekatan pada Artificial Intelligence sangat mendesak untuk dilakukan.