Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023 menjadi momentum baru untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. UU P2SK merupakan pengaturan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan menggunakan metode omnibus ke dalam satu UU secara komprehensif, termasuk di dalamnya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU 40/2014). Pada UU P2SK ini pemerintah akan membentuk program asuransi wajib diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana. 

Mengutip Bisnis.com )(Selasa, 31/10/2023), Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) sedang dalam pembahasan dan ditargetkan terbit pada 2024, selanjutnya regulator akan membuat Peraturan OJK terkait asuransi wajib untuk mendetailkan aturannya. Penyusunan PP sendiri pada saat ini fokus pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga terkait kecelakaan lalu lintas (TPL Lakalantas).

Penerapan asuransi wajib mempunyai tantangan tersendiri mengingat tingkat penetrasi asuransi di Indonesia pada 2022 hanya 2,27% dan tingkat densitas asuransi belum optimal yakni mencapai Rp1,9 juta per penduduk pada 2022. OJK melalui Peta Jalan Pengembangan dan Penggiatan Perasuransian Indonesia 2023-2027 menargetkan penetrasi asuransi mencapai 3,2% dengan tingkat densitas berada pada level Rp2,4 juta per penduduk. 

Berdasarkan data di atas, penulis berharap penerbitan peraturan pemerintah mengkalkulasi tingkat efektifitas pemberlakuan TPL Lakalantas dengan membuat norma yang implementatif baik pada aspek premi yang murah, pengutipan premi yang mudah serta penyelesaian ganti rugi/klaim yang tidak susah. Pemerintah dalam menetapkan premi harus memenuhi beberapa prinsip diantaranya adequate dan not excessive, artinya premi harus menghasilkan cukup uang untuk membayar kerugian-kerugian yang mungkin diderita dan besaran tarif tidak berlebihan harus memperhatikan kepentingan pembeli. Kita berharap pelaksanaan TPL Lakalantas bisa berjalan dengan baik pada 2024 dan pemerintah segera mengeluarkan beleidnya agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya karena Indonesia relatif tertinggal dalam pelaksanaan TPL Lakalantas jika dibandingkan dengan negara lain.

Banyak kalangan salah kaprah memprediksi ihwal kebijakan suku bunga acuan yang diputuskan oleh Bank Indonesia (BI) pada Rabu (24/4). Sejumlah analis, ekonom kawakan, hingga pelaku pasar sempat penuh percaya diri BI akan mengeksekusi pelonggaran moneter melalui pemangkasan suku bunga acuan (BI Rate). Kenyataannya justru 180 derajat berbeda. BI secara tak terduga menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) itu. Biasanya, prediksi para analis dan pelaku pasar jarang meleset perihal dinamika BI Rate. Namun, apa lacur. Kenaikan BI Rate sekonyong-konyong mengubah konstelasi pasar keuangan di dalam negeri. Menaikkan suku bunga acuan berarti akan memberi dampak ke berbagai sektor. Ekspansi dunia usaha terhambat dan spending konsumen juga menciut. Industri keuangan juga menaruh waswas dalam memutar kredit. Keadaan ini dikhawatirkan dapat membuat geliat ekonomi kembali melempem pada 2024.

Apalagi, intervensi otoritas untuk penguatan rupiah belum banyak membuahkan hasil signifikan dan malah cenderung terus menggerogoti cadangan devisa (cadev) negara. Posisi cadev pada Januari 2024 masih sebesar US$145,1 miliar. Namun, posisi itu menyusut menjadi US$140,4 miliar pada Maret 2024. Industri properti, yang merupakan pilar penting perekonomian nasional, menjadi sektor yang dipastikan terpukul berat akibat kebijakan BI tersebut. Sebelumnya, sektor properti sudah terlilit oleh suku bunga KPR yang tinggi. Industri properti, yang secara langsung mendukung sektor riil dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui 174 subsektor industri terkait, mulai menghadapi risiko penurunan serapan pasar. Padahal, properti memainkan peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 19 juta pekerja yang berkelindan. Kenaikan suku bunga pinjaman idealnya tidak melebihi rasio kenaikan BI Rate itu sendiri, untuk menghindari pembebanan yang berlebihan kepada konsumen. Namun, apabila kenaikan suku bunga KPR benar-benar terjadi, jumlah transaksi properti dipastikan merosot sehingga memperlambat pemulihan pasar perumahan yang belum stabil.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Harian ini berpendapat bahwa perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2024 dapat memberikan angin segar. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan kredit di sektor prioritas, termasuk real estat dan konstruksi tetap terjadi. Dengan memasuki periode suku bunga yang lebih tinggi, pasar properti mungkin akan mengalami penyesuaian. Namun, prospek penyaluran kredit, khususnya untuk segmen KPR, masih terbilang prospektif. Bank dan lembaga keuangan harus terus berusaha menemukan keseimbangan antara pertumbuhan kredit dan risiko kredit dalam kondisi pasar yang menantang.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability. Konflik geopolitik yang terjadi pascapandemi Covid-19 menjadikan pemulihan perekonomian global menjadi terseok-seok. Konflik Rusia-Ukraina, yang berlangsung sejak 24 Februari 2022, hingga kini belum juga padam dan ditambah dengan konflik lainnya antara Israel-Palestina yang kembali memanas pada 7 Oktober 2023.

Sebagai catatan, mata uang garuda di pasar spot per Rabu, 24 April 2024, bertengger di level Rp16.155 per dolar AS. Rupiah bahkan kemarin juga sempat mencicipi level pelemahan terdalamnya Rp16.260 per dolar AS. Apabila dilihat sejak awal tahun atau year to date, rupiah sudah melemah 4,91%, dari Rp15.399 per dolar AS pada 29 Desember 2023 menjadi Rp16.155 per dolar AS pada 24 April 2024. Sementara itu, jika merujuk konflik Iran-Israel yang mulai memanas pada 5 April, maka rupiah sudah melorot 1,94%, dari Rp15.848 per dolar AS menjadi Rp16.155 per dolar AS. CDS merupakan kontrak antara penjual dan pembeli CDS dengan membayar biaya pada periode tertentu (maturity) dan kompensasi tertentu apabila terjadi credit event atau kejadian luar biasa yang memengaruhi kinerja pasar, seperti risiko default, restrukturisasi, dan moratorium atas suatu perusahaan. 

Kenaikan spread CDS mengindikasikan meningkatnya risiko kredit dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi, kondisi pasar obligasi yang kemudian mendorong biaya pinjaman. Sederhananya, risiko meningkat maka level CDS juga naik. Berdasarkan data World Government Bonds, tingkat CDS Indonesia untuk tenor 5 tahun bertengger di level 75,99 per 7 April 2024 atau naik 6,2% dalam sebulan terakhir. Sementara itu, sepanjang 2024, level terendah CDS bertenor 5 tahun ada di level 67,25. Harian ini tentu mengapresiasi kebijakan bank sentral untuk menaikkan suku bunga sebagai respons situasi eksternal yang tengah terjadi. Meski terkesan reaktif, stance BI tentu sudah melalui perhitungan yang sangat matang.

Presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto akan menemui tantangan berat karena janji-janji semasa kampanyenya. Kini yang ramai di media sosial adalah pernyataan Prabowo bahwa masa pemerintahannya akan diisi dengan program makan siang gratis untuk 82,9 juta orang miskin. Jumlah itu terbagi dalam tiga golongan yakni 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri dan 4,4 juta ibu hamil. Setiap tahun diperlukan anggaran Rp450 triliun untuk merealisasikan janji itu. Program Prabowo-Gibran ini sebetulnya strategis karena nilainya mencapai 13,53% total belanja APBN 2024 karena itu janji ini layak dikaji bersama. APBN kita pernah mengalami belanja ekstra pada era pandemi Covid-19 sejak 2019 dan nyatanya APBN kita cukup tangguh. Dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu kisaran Rp450 triliun bahkan lebih. Awal pandemi Covid-19, pemerintah menerbitkan PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional diundangkan 11 Mei 2020 dengan kebutuhan dana PEN mencapai Rp318,09 triliun. Tahun yang sama anggaran dipacu mencapai Rp695,2 triliun, tetapi karena wabah kian mengganas maka anggaran ditambah Rp225,54 triliun, sehingga total dana PEN 2021 mencapai Rp924,97 triliun. Pada tahun 2022 dana PEN pun dianggarkan Rp414,1 triliun.

Masalah konsumsi bagi negeri ini tidak bisa dipungkiri sangat vital. Kekuatan ekonominya dahsyat karena mengambil porsi kisaran separuh PDB Indonesia dihabiskan untuk memberi makan 275 juta penduduk Indonesia per tahun. Data menunjukkan bahwa komponen konsumsi Indonesia setiap tahun kisaran 55% sampai 57% PDB. Tahun 2024 ini perkiraan PDB Indonesia US$1.450 miliar atau sekitar Rp22.475 triliun, jika 57% untuk konsumsi artinya Rp12.810 triliun habis untuk makan minum. Jadi, menjaga pangan saja, separuh pertumbuhan ekonomi diselesaikan. Jika nanti Prabowo-Gibran mampu mengendalikan arus pasokan bahan pangan pokok sehingga mengutamakan sumber daya dalam negeri saja, ini sudah sangat langkah yang luar biasa. Kebijakan makan siang gratis ini efek snowball-nya luar biasa. Bahan pokok utama adalah beras yang harus dipenuhi dan akan menguntungkan petani Indonesia.

Konsep makan siang gratis Prabowo menjadi matching dengan gagasan Gibran yang akan mengembangkan pertanian cerdas dengan memanfaatkan IoT, AI dan teknologi lainnya. Negara lain sudah mengimplementasikan misalnya Thailand dan China. Thailand sudah mengembangkan mesin pertanian massal untuk mengelola pertanian beras karena itu mereka mampu ekspor beras ke Indonesia. Tidak sulit sebetulnya, Prabowo-Gibran sudah mendapatkan legitimasi rakyat, minimal setelah pelantikan Oktober 2024 maka program makan siang gratis harus bisa direalisasikan. Pemenuhan janji ini kritis bagi Prabowo dan sekaligus peluang untuk mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan rakyat. Dalam beberapa bulan ini adalah masa transisi pemerintahan dan Prabowo-Gibran berhak melakukan revisi APBN yang masih berjalan. Selama ini revisi APBN adalah pekerjaan besar dan sulit karena itu berhasilnya revisi APBN 2024 sudah merupakan berita baik untuk rakyat dan menunjukkan stagnasi selama ini karena persoalan administratif sudah berhasil dieliminasi presiden baru. Waktu sudah semakin pendek dan cepat, tugas berat lainnya adalah segera menentukan dan menyusun kabinetnya. Kabinet zaken yang sering didengung-dengungkan harus bisa direalisasikan. Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi cukup baik, tetapi peristiwa korupsi yang dilakukan beberapa menteri harus menjadi catatan Prabowo agar kejadian memalukan ini tidak terulang kembali.

Sebelum Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran (19 April), IMF sebenarnya masih memberikan optimisme terhadap outlook ekonomi global selama 2024. Ini terbukti, pada World Economic Outlook (WEO) yang terbit 16 April, IMF menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi global di 2024 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,1% (WEO, Januari 2024) dan 2,9% (WEO, Oktober 2023). Perbaikan outlook antara lain didorong oleh outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, pemulihan ekonomi China dan kinerja ekonomi India yang mengejutkan (surprisingly). Kini, setelah serangan balasan Israel tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah optimisme tersebut masih valid?. Dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kecil. Meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia, impor migas Indonesia dari Iran sangat kecil. Data Bank Indonesia menyebutkan impor migas dari Iran hanya 0,01% dari total impor migas Indonesia pada 2023. Yang perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsungnya. 

Peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan global melalui transmisi utamanya antara lain, harga energi, gangguan rantai pasokan (supply-chain disruptions), volatilitas pasar keuangan (financial market volatility), dan meningkatnya kembali tekanan terhadap inflasi. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kalkulasi bank sentral utama dunia, seperti the Federal Reserve, yang sebelumnya berpotensi akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak yang berlanjut akan memperburuk ekonomi negara-negara importir energi, seperti AS, Eropa, dan China. Dari sisi fiskal, terdapat beberapa kebijakan mitigasi yang perlu dipersiapkan, yaitu mitigasi risiko untuk mengurangi dampak (i) risiko kenaikan harga energi, (ii) risiko nilai tukar, dan (iii) risiko kenaikan harga pangan. Ketiga jenis mitigasi risiko tersebut tidak hanya penting untuk membentengi fiskal tetapi juga untuk menjaga stabilitas inflasi.

Pemerintah, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan mitigasi risiko harga energi untuk mengurangi tekanan terhadap beban subsidi dan kompensasi energi. Ini mengingat, analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan bahwa realisasi harga minyak mentah (ICP) yang melebihi asumsi yang ditetapkan APBN justru meningkatkan beban (defisit) fiskal. Analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan meningkatkan defisit fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Situasi ini terjadi karena realisasi lifting migas kita menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi (khususnya BBM) masih meningkat. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan BBM yang akhirnya meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Beban fiskal berupa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akan menjadi lebih besar bila pada waktu yang sama nilai tukar rupiah melemah. 

Pelemahan nilai tukar Rupiah juga telah menimbulkan implikasi berupa kenaikan bunga utang pemerintah. Selama Januari—Februari 2024, beban bunga utang pemerintah telah mencapai Rp69 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,3 triliun dan Rp41,9 triliun pada 2022. Penerapan strategi hedging, tidak hanya perlu dilakukan pada nilai tukar. Strategi hedging juga perlu dilakukan pada komoditas untuk memastikan stabilitas harga komoditas yang diimpor. Serangkaian kebijakan mitigasi risiko fiskal di atas penting untuk didorong. Berbagai kebijakan di atas memiliki dimensi luas untuk mewujudkan stabilitas keuangan, baik di tingkat mikro dan makro. Mitigasi risiko fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal. Dukungan kolektif dari korporasi negara juga penting untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Rupiah sedang kurang tenaga menghadapi dolar Amerika Serikat. Kendati pada Selasa (23/4), rupiah ditutup menguat 0,10% ke level Rp16.220 per dolar AS di pasar spot, tetapi greenback masih berada di dekat level tertinggi selama 5 bulan, yang dicapai pada awal April lalu. Selain faktor dalam negeri, dinamika global juga turut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Utamanya dipicu oleh memudarnya ekspektasi investor bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve, bakal menurunkan suku bunga lebih awal. Hal itu membuat aliran dana ke AS pun masih deras. The Fed memang telah mengisyaratkan tak akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Alasannya, risiko inflasi masih membayangi. Dampak semburan uang ke perekonomian mereka, sebagai respons atas pandemi Covid-19, terhadap inflasi, masih perlu diwaspadai. Apalagi, situasi ekonomi di AS saat ini relatif stabil seiring moncernya sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Hal itu membuat sejumlah kalangan menilai risiko pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang negara lain masih dapat terjadi lagi.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. MK menganggap kubu pasangan calon nomor urut 01 dan 03 itu tidak bisa membuktikan dalil-dalil dalam perkara nomor No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 pada sengketa Pilpres 2024 tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan bahwa dalil pemohon, seperti politisasi bantuan sosial (bansos), ketidaknetralan aparatur negara, hingga campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak beralasan menurut hukum. Pada putusan sengketa pilpres yang diajukan paslon 01 Anies-Cak Imin, terdapat tiga hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka adalah Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Tiga hakim tersebut menyetujui permohonan untuk pemungutan suara ulang. Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi beda pendapat tiga hakim itu. Beberapa di antaranya soal politisasi penyaluran bansos hingga pemerintah yang tidak netral.

Oleh sebab itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, ketiga hakim itu berpendapat bahwa seharusnya MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah. Namun, beda pendapat ketiga hakim tersebut tidak mampu mengugurkan hasil Pilpres 2024. Pasalnya, ada lima hakim--dari total delapan hakim—yang menolak permohonan perselisihan hasil Pilpres 2024. Palu telah diketok. Hakim telah memutuskan bahwa hasil Pilpres 2024 berjalan sesuai dengan aturan. Pasti ada kekecewaan dari putusan tersebut. Terutama dari kalangan pemohon dan pendukung paslon nomor urut 01 dan 03. Pada sidang etik, Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK. Dia terbukti melakukan pelanggaran etik berat. MK kemudian menjadi cercaan banyak pihak. Hingga muncul plesetan dari the guardian of constitution menjadi the guardian of family alias Mahkamah Keluarga.

Belum lagi drama di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang masih memakai aturan lama dalam menerima pendaftaran paslon 02. Artinya, KPU belum membuat aturan turunan berdasarkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Secara normatif, keputusan sengketa hasil pemilu oleh MK sesuai dengan norma hukum, meskipun dari sisi subtantif dinilai cacat etik. Yang dapat dipetik dari sisi positif lainnya adalah putusan MK ini menjadi angin segar bagi dunia usaha. Pekerjaan rumah presiden dan wapres terpilih tentu tidak mudah. Mereka harus menjawab harapan dari 58% suara pemilihnya. Terlebih lagi, kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja, tekanan mengadang dari sisi global dan lokal. Selamat berjuang pemimpin baru!

Apa pun bentuk perusahaan bertujuan mendapatkan laba. Dividen adalah bentuk pembagian laba tersebut. Inilah tujuan pemilik modal melakukan investasi.Nah, bagaimana pemajakannya? Sesuai ketentuan per-pajakan di Indonesia maka penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen ini ada-lah objek pajak penghasilan (PPh). Namun, dikecualikan atau bebas pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia, yaitu dalam mendukung kemudahan berusaha dan mendorong investasi. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021 melandasi peng-aturannya.Data diolah dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pada periode 2018—2023 terdapat pembagian nominal dividen sekitar Rp1.186 trili-un, dengan distribusi sektor terbesar adalah keuangan (40,7%), barang konsumen (18,65%), energi (13,65%), infrastruktur (11,11%), dan perindustrian (6,16%). Sebagian perusahaan bahkan meningkatkan pembagian dividennya sampai dengan 300% (artinya perusahaan membagi dividen lebih besar dari laba).

Beberapa negara juga menggunakan pembebasan pajak atas dividen ini sebagai kebijakan dengan tujuan ekonomi yang berbeda-beda. Korea Selatan untuk mendorong peningkatan konsumsi (Lee et al., 2023), Swedia untuk mendorong kewira-usahaan dan meningkatkan alokasi investasi (Alstadsæter et al., 2017), atau Amerika Serikat dalam memberikan dukungan jangka pendek investasi dan modal untuk membangun pabrik (Yagan, 2015). Dalam konteks di Indonesia, sangat penting untuk melihat apakah benar kebijakan pembebasan pajak dividen ini dapat mendorong investasi. Apakah mendorong atau meningkatkan keinginan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham atau tidak. Mari kita cermati syarat-syaratnya. Pertama, investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh, dan paling singkat diinvestasikan selama 3 tahun pajak dengan tidak dapat dialihkan kecuali ke bentuk investasi lainnya. Kedua, ada kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi secara berkala selama 3 tahun. Dan ketiga, dicantumkan dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada kolom penghasilan bukan objek pajak.

Sebagaimana tujuan dari beleid ini adalah untuk mendorong investasi, maka seharusnya dilakukan evaluasi kebijakan sampai dengan pengukuran dampaknya terhadap alokasi investasi riil oleh perusahaan (Anderson, 2015). Dalam konteks kebijakan pembebasan dividen ini, output bisa dilihat dari seberapa banyak penerima pengha-ilan dividen telah mengin-vestasikan dananya dalam instrumen yang ditentukan. Namun, untuk outcome, perlu dilihat secara cermat apakah dana-dana yang diinvestasikan tadi digunakan perusahaan untuk berinvestasi secara riil seperti pendirian pabrik, pembelian mesin, aset tetap dan peralatan baru. Kebijakan berupa insentif perpajakan ini juga perlu mempertimbangkan trade off antara penurunan pene-rimaan dan potensi manfaat yang akan didapat. Oleh karena itu, disarankan dividen bebas pajak harus dikombinasikan dengan beleid lain dari regulator lintas sektoral yang mendu-kung investasi perusahaan kecil dan menengah, serta pengembangan pasar modal dalam mewujudkan kesem-patan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Gejolak nilai tukar tengah menghampiri perbankan Indonesia. Dampak langsung setidaknya terlihat dari harga saham bank yang langsung merosot. Sebagai gambaran, pada hari pertama setelah bursa dibuka sehabis libur lebaran, harga saham bank besar seperti BRI, BCA dan Mandiri, melorot masing-masing 5,31%, 3,56% dan 2,93%. Sumber gonjang ganjing kurs tersebut berasal dari global. Dipicu oleh persoalan inflasi Amerika Serikat (AS) yang masih di atas 2% dan cenderung naik sehingga memudarkan harapan penurunan suku bunga The Fed, dan diperparah eskalasi perang di Timur Tengah antara Iran dan Israel. 

Kondisi itu membuat dolar AS menguat terhadap mata uang banyak negara, tidak terkecuali rupiah. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah menembus Rp16.000 dan sempat berada pada level yang lebih tinggi ketimbang saat krisis 1997/1998. Sejatinya kegiatan bank memang tidak luput dari paparan berbagai gejolak, baik itu berupa inflasi, suku bunga maupun nilai tukar. Perbankan Indonesia sendiri sudah cukup kenyang menghadapi berbagai gejolak itu seperti gejolak nilai tukar pada 1997/1998 yang menumbangkan cukup banyak bank, sehingga penyelamatan terhadap bank lainnya pun dilakukan melalui program rekapitalisasi.

Lalu, bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap perbankan? Ada beberapa jalur transmisi gejolak kurs memengaruhi bank. Pertama, melalui posisi eksposur valas yang dipegang bank. Kedua, melalui jalur kredit, terutama kredit valas. Ketiga, melalui jalur penarikan dana pihak ketiga (DPK). Meski terpapar gejolak nilai tukar, tetapi saat ini kondisi perbankan dinilai masih cukup kuat. Ada beberapa alasannya. Pertama, rasio PDN perbankan sangat rendah. Secara historis, rasio PDN hanya berkisar antara 1-5%. Kedua, utang luar negeri (ULN) perbankan per Januari 2024 relatif rendah mencapai US$32,64 miliar atau sekitar 6% dari total kewajiban perbankan. Ketiga, porsi kredit valas hanya sekitar 15% dari total kredit sehingga diperkirakan tidak signifikan memengaruhi peningkatan NPL. Keempat, daya tahan perbankan baik itu likuiditas maupun permodalan cukup kuat dalam menghadapi berbagai risiko. Kelima, Bank Indonesia selalu berada di pasar melalui kebijakan triple intervention untuk memperkuat otot rupiah.

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.