Sejarah perbankan syariah di Indo­ne­­­sia dimulai pada awal 1990-an dengan di­­­­di­­­­rikannya Bank Muamalat atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga intermediasi yang berlandaskan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain mencakup larangan penambahan nilai pinjaman saat dilakukan pelunasan (riba), larangan dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau berisiko tinggi (gharar), serta larangan investasi dalam bisnis yang haram. Selain itu, prinsip syariah juga menekankan keadilan dan kemitraan dalam berbagai aspek transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, perbankan syariah telah tumbuh cukup baik, dan saat ini telah terdapat 14 bank umum syariah, 19 unit usaha syariah, serta 173 bank perekonomian rakyat syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun, aset perbankan syariah juga secara umum menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perkembangan dimaksud tidak bisa dimungkiri banyak didasari dari kepercayaan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah tersebut. 

Perbankan syariah dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dengan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), sewa menyewa dan jual beli yang sesuai syariah, serta investasi yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri jasa keuangan yang termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, turut mendorong terjaminnya penerapan prinsip syariah tersebut dengan baru saja menerbitkan Peraturan OJK No. 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai aktor utama pengawasan prinsip syariah dalam bank, dalam peraturan ini peran dan tanggung jawab DPS sebagai pihak yang mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah makin dipertegas dan dikuatkan. Selain tugas-tugas yang telah dilaksanakan saat ini, antara lain mengeluarkan opini syariah untuk seluruh produk dan layanan bank, DPS juga diharapkan dapat mengawasi arah strategis dan kebijakan bank agar penerapan tata kelola syariah dapat lebih menyeluruh, serta beriringan dengan pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan menjaga prinsip syariah dalam operasionalnya, bank syariah tidak hanya akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga akan terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo terus memacu penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah, meskipun tidak lama lagi bekas Gubernur DKI Jakarta itu hendak lengser. Menteri Negara BUMN Erick Thohir, kemarin, mengusulkan nilai PMN untuk 16 perusahaan pelat merah mencapai Rp44,24 triliun pada 2025. Angka tersebut naik bila dibandingkan dengan APBN-P 2024 sebesar Rp41,8 triliun. Kurva penyertaan modal kepada BUMN sejak Erick Thohir terus melaju. Pada 2019 PMN masih mencapai Rp17,8 triliun. Kemudian, naik menjadi Rp27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, dan Rp35,3 triliun pada 2023. Total PMN tunai yang dikucurkan pemerintah pada periode 2020—2024 mencapai Rp226,1 triliun. Namun, berdasarkan data yang diolah Bisnis, bila dihitung dengan penambahan penyertaan nontunai, total PMN kepada BUMN pada rentang itu mencapai Rp409,83 triliun. Adapun perincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, Rp85,5 triliun pada 2024. Bila dihitung berdasarkan penyertaan tunai, setoran dividen BUMN lebih besar dibandingkan dengan PMN. Akan tetapi, jika mengacu pada total penyertaan tunai dan nontunai angka setoran dividen terhadap PMN tentu minus. Biar berimbang, dapat dibandingkan dengan kinerja BUMN era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004—2014 dengan Jokowi 2014—2024. Periode SBY, sangat irit dalam melakukan peyertaan kepada BUMN. Dalam rentang 10 tahun, hanya sekali PMN mencapai double digit, yakni pada 2009 yang mencapai Rp11,67 triliun. Pada tahun lainnya, rata-rata PMN hanya satu digit. Bahkan, terendah pada 2006 yang hanya Rp1,97 triliun. Dengan asumsi total PMN pada periode itu mencapai Rp34,48 triliun, sedangkan setoran dividen ke pemerintah mencapai Rp143,21 triliun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan BUMN menghasilkan imbal hasil pada rentang 2020—2024. Rasio dividen berbanding PMN pada perio de ini kurang dari satu kali, tepatnya 0,8 kali. Pada era Jokowi, BUMN menjadi pengerak utama perekonomian. Rata-rata perusahaan pelat merah yang disuntik modal, mendapatkan penugasan mengawal proyek mercusuar, khususnya infrastruktur. Saat ini banyak petinggi atau eksekutif BUMN yang masuk antrean KPK atau Jaksa Agung untuk diperiksa dan diadili. Bahkan, banyak yang sudah divonis bersalah karena ‘makan uang rakyat’ dari proyek negara. Sangat disayangkan apabila duit negara yang dikumpulkan dari pajak rakyat dan penerbitan surat utang itu hanya dimanfaatkan untuk perilaku koruptif pejabat di dalamnya. Saat ini beberapa BUMN karya pun sedang ‘dirundung sakit’ karena jor-joran membiayai proyek mercusuar.

Melemahnya daya ungkit lifting minyak dan gas atau migas 2023 kembali mencuat ke permukaan. Pencapaian lifting dalam hal ini minyak mentah yang meleset dari target pemerintah, tentu saja berdampak pada lonjakan impor komoditas energi yang berujung pada membengkaknya beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bopd). Pencapaian itu lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2023 yang ditetapkan sebesar 660.000 bopd. Rendahnya realisasi lifting minyak mentah ini disebabkan oleh tertundanya sejumlah proyek, seiring dengan peristiwa penghentian operasional atau uplanned shutdown. Beberapa penghentian operasional itu dipicu antara lain bencana tanah longsor di Lapangan Kedung Keris milik ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), kendala Train-1 dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bp, kebocoran pipa atau power outgage di PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES), dan kebocoran pipa di PHE Offshore North West Java (ONWJ). Dari sisi operasional, belum tercapainya target lifting minyak mentah menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Merespons penurunan tersebut, SKK Migas melakukan pembenahan salah satunya dengan mengoptimalkan perangkat digital dalam pengawasan kegiatan hulu migas. Seakan ingin mengejar ketertinggalan pada 2023, pemerintah pun mengalokasikan perhatian pada sejumlah program eksplorasi dan penanaman modal jumbo untuk 2024. Investasi pada tahun ini diklaim melampaui capaian tahun sebelumnya. Tingginya angka investasi menjadi penanda komitmen pemerintah yang bergandengan tangan dengan perusahaan migas untuk mengawal industri migas pada tahun ini dapat mencapai target APBN. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan kerja keras menjaga kelangsungan proyek migas agar tetap berada dalam jalurnya tidak dapat dilepaskan dari target ambisius produksi migas 2030. Pada tahun tersebut, pemerintah memang menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta bopd, dan 12 bilion standar cubic feet per day (BSCFD).

Kasus mengenai pilot dan kopilot yang tertidur bersamaan selama 28 menit ketika bertugas dalam sebuah penerbangan aktif layak menjadi perhatian. Insiden ini menyisakan berbagai macam tanda tanya sekaligus kekhawatiran, khususnya bagi masyarakat pengguna penerbangan maupun pengguna transportasi umum lainnya. Apalagi hal ini mengemuka menjelang puncak penggunaan transportasi publik pada masa mudik Lebaran dan arus balik beberapa pekan yang akan datang. Kasus ini mula-mula terungkap ke publik dari laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Komite yang menangani keselamatan transportasi itu menerbitkan laporan tentang adanya pilot dan kopilot sebuah maskapai penerbangan yang tertidur dalam penerbangan dari Kendari ke Jakarta. Pesawat sempat melenceng jauh dari jalur yang seharusnya. Berdasarkan dokumen KNKT Safety Recommendation Number 04.O-2024-02.01 and 04.O-2024-02.02, komite tersebut melaporkan investigasi atas insiden yang terjadi pada Kamis (25/1). Dokumen penyelidikan itu ditandatangani oleh Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono tertanggal 27 Februari 2024. Kementerian Perhubungan selaku regulator telah merespons insiden ini. Kemenhub menyatakan memberikan teguran keras kepada maskapai penerbangan terkait. Selain itu, Kemenhub juga menyatakan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Menurut Kemenhub, kru pada penerbangan bernomor BTK6723 itu juga telah di-grounded sesuai SOP internal untuk investigasi lebih lanjut. Regulator menyatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Pengamat menyatakan pilot tidur dalam penerbangan jarak jauh adalah biasa, akan tetapi tidak lazim pada penerbangan jarak kurang dari 4 jam, apalagi pilot dan kopilot tidur bersamaan ketika bertugas. Apakah ini semata-mata kelalaian individu, atau ada kaitan dengan prosedur kerja, beban kerja, maupun tata kelola sumber daya manusia yang perlu dikaji ulang oleh maskapai penerbangan. Dengan demikian, kasus serupa tidak dapat terulang kembali. Untunglah bahwa kali ini tidak sampai ada korban maupun kerusakan dalam insiden tersebut. Dunia penerbangan termasuk bidang yang memiliki aturan-aturan yang relatif lebih ketat dibandingkan bidang lain seperti transportasi darat semacam bus atau travel.

Suasana lantai bursa pada sesi perdagangan sejak Rabu (13/3) sampai kemarin, benar-benar luar biasa. Indeks harga saham gabungan alias IHSG berulangkali menembus rekor tertinggi di tengah gerak bursa Asia yang berfluktuasi. Gerak IHSG bahkan sempat menembus all time high (ATH) sebelum ditutup di posisi 7.433,31, kemarin. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di level 7.380—7.454. gairah panas IHSG mendorong saham-saham emiten turut menghijau. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 13 miliar saham telah beredar dengan nilai Rp10,9 triliun yang dibukukan dari total 1,27 juta transaksi. Kinerja IHSG ditopang oleh 284 saham naik, 247 saham turun, dan 393 stagnan. Di tengah kegembiraan pasar finansial yang bersejarah, dengan IHSG yang menembus angka psikologis 7.436, mata uang kripto Bitcoin juga mencapai puncak baru di level US$72.000 sekeping. Adakah komoditas lain yang berseri-seri? Tentu. Harga emas juga melewati batas US$2.206 per troy ounce. Semua senang berada dalam pasar yang volatile. Namun, di balik euforia itu, para investor sesungguhnya dihadapkan pada dinamika pasar yang menantang. Penawaran SBN ritel seri SR020 juga menjadi titik fokus prospeknya instrumen karena SBN menawarkan alternatif investasi bagi mereka yang mencari keamanan di tengah volatilitas pasar seperti sekarang. Kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia, yang mencapai Rp1.051,68 triliun atau naik 9,21% pada Januari 2024 (year-on-year/YoY), menandakan konsumen dan pemerintah, siap tidak siap, akan menghadapi musim belanja besar-besaran dengan harga yang ikut melambung tinggi di kelompok sembako. Di tengah kondisi pasar yang euforia, investor tetap perlu menggunakan akal sehat dan tidak didikte emosi. Salah satunya dengan menerapkan strategi yang seimbang antara ekspansi dan konservasi. Diversifikasi portofolio menjadi kunci, tidak hanya di antara kelas aset yang berbeda tetapi juga dalam aset yang sama untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Menimbang fenomena kenaikan IHSG di atas, potensi emas sebagai lindung nilai, dan volatilitas Bitcoin, investor sebaiknya perlu mempertimbangkan komposisi aset yang adaptif terhadap perubahan pasar. Kinerja aset ke depannya akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter The Fed, dinamika pasar global, serta kondisi ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Proyeksi penurunan suku bunga acuan The Fed pada paruh kedua 2024 dapat memberikan dorongan bagi likuiditas pasar dan memicu apresiasi lebih lanjut pada aset-aset berisiko. Pada intinya, pendekatan yang berhati-hati di tengah euforia pasar dan tetap proaktif akan memungkinkan investor memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko. Diversifikasi, analisis mendalam, dan pemahaman yang kuat tentang dinamika pasar selalu menjadi kunci sukses dalam investasi pada periode yang penuh tantangan ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi pada Februari 2024 sebesar 2,75% secara year-on-year (YoY) yang ditunjukkan dengan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau hingga rekreasi dan budaya. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi secara YoY pada Februari 2024, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,09%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,38%), kesehatan (1,95%), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,68%), pendidikan (1,55%), dan transportasi (1,40%). Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan 1,13%, pakaian dan alas kaki (0,90%), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,57%). Sebaliknya, hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang membukukan penurunan 0,13% pada Februari 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Inflasi atau kenaikan harga ini dapat menjadi indikator mengenai daya beli konsumen, di mana kenaikan harga menunjukkan adanya peningkatan permintaan atau dengan kata lain konsumsi masih bertumbuh. Peningkatan permintaan ini tentu saja, salah satunya dipicu oleh bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri, di mana menjadi kelaziman bahwa pedagang berharap adanya lonjakan permintaan. Pasalnya, survei Indeks Kepercayaan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia selaku otoritas moneter menunjukkan adanya tren penurunan belanja atau pengeluaran konsumsi di seluruh golongan pada Februari 2024. Situasi ini disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan yang membebani masyarakat sehingga memengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan.

Pemerintah harus cermat dalam menjaga stabilitas fiskal negara mengingat kebutuhan belanja yang berisiko melonjak di masa mendatang. Tantangan ekonomi global yang tidak menentu, menjadi hal penting yang tak boleh dikesampingkan lantaran berisiko merembet ke dalam negeri, yang akhirnya turut memengaruhi strategi belanja negara. Dus, siasat fiskal yang antisipatif dan mumpuni amat dibutuhkan. Kabar teranyar menyebutkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan skema burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah untuk menopang belanja negara pada tahun depan, khususnya untuk bantuan sosial (bansos). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 didesain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, pemerintah menganggap burden sharing dengan pemerintah daerah yang diterapkan dalam APBN 2022 dan 2023, tergolong sukses sejalan dengan beragam dinamika ekonomi yang terjadi seperti gejolak harga komoditas, maupun untuk menopang alokasi bansos. Kendati demikian, patut diingat pula bahwa kemandirian fiskal masing-masing daerah tidaklah sama. Faktanya, masih ada sebagian daerah yang belum menyelesaikan peraturan PDRD. Walaupun sejatinya, pemerintah talah memberikan kelonggaran yang amat luas kepada daerah untuk menyusun Perda PDRD, kurang lebih 2 tahun, sejak UU HKPD disahkan pada Januari 2022. Alhasil, pejabat lokal pun tidak memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi atas seluruh aktivitas ekonomi. 

Hal itu juga memicu ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Kendala tersebut harus segera diatasi, jika pemerintah ingin skema burden sharing yang digagas untuk APBN 2025, khususnya dalam menopang bansos, berjalan mulus. Tugas yang amat urgen adalah terus mendorong kemandirian fiskal semua daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak makin ringan. Perihal kenaikan inflasi misalnya. Harga sejumlah bahan pangan menjulang. Menurut BPS, inflasi pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan dan 2,75% secara tahunan. Kenaikan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak alias volatile food yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Lonjakan anggaran bansos, berkelindan dengan tarik-menarik kebutuhan anggaran dari sektor lainnya, jelas akan menjadi ujian berat bagi keuangan negara. Jika tak mampu berpijak pada strategi mengerek pendapatan dan mengatur belanja secara strategis, maka stabilitas fiskal menjadi taruhan.

Sejumlah sentimen positif yang datang dari dalam negeri maupun mancanegara pada pekan ini mendorong kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga mencapai puncak tertinggi pada sesi pertama perdagangan kemarin, yaitu di level 7.411. Meski turun dari pencapaian tertingginya, IHSG masih ditutup menguat tipis pada perdagangan Jumat (3/8), yaitu ke level 7.381 dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Bila dilihat sepekan, indeks sudah tumbuh 0,77% dari 7.325 pada pembukaan perdagangan Senin (4/3). Beberapa katalis positif yang mendorong kinerja indeks di antaranya adalah rapor kinerja keuangan sejumlah emiten yang melebihi perkiraan sejumlah analis dan mendorong optimisme tinggi para pemilik dana. Dividen yang menjadi buruan pun turut mendongkrak perdagangan, terlihat dari kenaikan saham sejumlah emiten yang telah mengumumkan besaran yang akan dibagikan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) misalnya, memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp353,95 per saham. Keputusan yang ditetapkan pada Kamis (7/3) tersebut mendorong harga saham hingga ditutup naik pada perdagangan kemarin ke level Rp7.125, bertambah Rp25 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Hal serupa dialami oleh bank BUMN lainnya seperti Bank BNI (BBNI) yang akan membagikan dividen sebesar Rp280,49 per saham. Selain saham berkinerja ciamik, saham yang terdampak kenaikan harga komoditas pun ikut terdongkrak naik seperti Timah (TINS) yang naik Rp125 ke Rp730 karena tersengat harga timah global. Kabar baik dari mancanegara yang ikut menguatkan kepercayaan para investor di pasar saham adalah pernyataan yang disampaikan oleh Ketua The Fed Jerome Powell yang akan menurunkan suku bunga acuannya tahun ini, meski belum menyebutkan tenggat waktu pelaksanaannya. Indeks Nikkei ditutup naik 0,23% menjadi 39.688 pada perdagangan Kamis (8/3) dipengaruhi oleh ekspektasi suku bunga yang diperkirakan akan membaik. Indeks Hang Seng pun ditutup menguat 0,76% ke 16.353 karena optimisme ekonomi China dan Amerika Serikat. Pelaksanaan pemilu yang relatif stabil diikuti dengan mulai membaiknya ekonomi sejumlah negara diharapkan menjadi pemacu gerak indeks harga saham gabungan. Meski demikian, kami mengharapkan indeks tumbuh berkualitas dengan kehadiran emiten yang kuat secara fundamental dan investor memiliki pengetahuan cukup untuk produk-produk pasar modal.

Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan ditunjang stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Tahun 2024 memberikan kesempatan bagi ekonomi temasuk Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Arah suku bunga global yang diproyeksikan mulai menurun pada Semester II 2024, diharapkan menjadi katalis positif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inlasi global yang telah menunjukan tren menurun, akan semakin memberikan ruang bagi bank sentral negara-negara di dunia untuk menurunkan suku bunga. Ke depan, Indonesia tidak hanya akan fokus pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tetapi, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Investasi untuk meningkatkan kualitas modal manusia (human capital) melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi agenda terpenting. Selain itu, Indonesia secara bersamaan terus mengurangi angka kemiskinan dan kesen jangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Sektor yang memegang peranan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas adalah sektor manufaktur dan pertanian. Kedua sektor ini adalah tulang punggung ekonomi nasional karena merupakan sektor terbesar dari dalam perekonomian dan menyerap tenaga kerja terbanyak. Kebijakan penting mendorong pertumbuhan di kedua sektor ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas melalui perbaikan kapabilitas teknologi dan kualitas tenaga kerja. Mandiri Investment Forum 2024 dilakukan secara hybridpada 5 Maret 2024, dihadiri 689 peserta offline dan 27.017 peserta online. Sebagai keterangan, peserta offline terdiri atas 639 peserta nasional dan 50 peserta asing. Peserta asing ini terdiri atas investor, pejabat kedutaan negara sahabat di Indonesia, dan staf lembaga internasional seperti, Asian Developent Bank dan World Bank. Tiga duta besar negara sahabat yang hadir adalah Turki, Spanyol dan Uni Emirat Arab.

Keberadaan beleid tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon tidak serta-merta membuat pengembangan CCS atau carbon capture and storage nasional berjalan mulus. Beberapa pekerjaan rumah masih menunggu giliran untuk diselesaikan agar fasilitas itu tersebut dapat memberikan hasil sesuai harapan. Selama ini, CCS menjadi salah satu teknologi pilihan yang mampu memitigasi lepasnya emisi gas rumah kaca (GRK), dari aktivitas pemanfaatan bahan bahan fosil di sektor industri dan pembangkit listrik skala besar. Teknologi ini pada prinsipnya menangkap kembali karbon dioksida (CO2) dari berbagai aktivitas penggunaan bahan bakar fosil yang kemudian disimpan kembali ke perut bumi, khususnya sumur minyak dan gas yang kering. Begitu modern dan rumitnya implementasi teknologi ini pada akhirnya meningkatkan biaya yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas CCS sangat tinggi. Alasannya, selama ini CCS hanya dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk, sekaligus mempermudah pendanaan dari lembaga pembiayaan internasional. Jepang dan negara konsumen gas tradisional lainnya, misalnya, rela membeli liquefied natural gas/LNG asal Indonesia yang berlabel ramah lingkungan. Kendati, pasokan LNG diekspor dengan harga yang lebih mahal. Di antara kelebihan dan kekurangannya, sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan CCS di dalam negeri masih perlu didorong lebih kencang, mengingat sebagian besar CO2 yang dihasilkan industri hulu migas masih dilepas ke atmosfer. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas masih awam dengan persoalan tersebut. Dalam proses penghitungan CO2 dalam skema CCS, contohnya, masih perlu diatur dengan jelas dan tegas apakah dilakukan saat penangkapan atau penyimpanan. Masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian karena nyaris sama dengan pengelolaan LNG di sisi hulu. Di mana dalam proses penangkapan dan penyimpanan berisiko muncul kebocoran yang berakibat pada perbedaan data. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Di dalamnya, tercantum bahwa plan for development and operation zona target injeksi (ZTI) wajib menyertai sertifikasi kapasitas penyimpanan karbon. ZTI diartikan sebagai sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, penyangga, kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung karbon secara aman dan permanen, serta memenuhi standar keamanan lingkungan. Dengan demikian, potensi Indonesia dikenal sebagai negara yang berpotensi yang besar untuk mengembangkan fasilitas CCS bakal lebih optimal, seiring dengan data Boston Consulting Group yang menyebut potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton.