Pada 4 Agustus 2019, rasanya terjadi bencana nasional, semua kanal berita dan sosial media nasional dipenuhi dengan berita, keluhan, dan kecaman. Apakah hal besar tersebut? Ya, listrik padam selama beberapa jam di Jakarta dan sebagian Jawa. Internet tak berfungsi, kami tak bisa belajar dan bekerja! Restoran kami terpaksa tutup! Lalu saudara kita di luar Jawa berkata: apa yang kalian alami itu sudah biasa kami alami dan tidak lagi menjadi berita. Tanpa membenarkan peristiwa itu, kita bisa melihat bahwa “anekdot kecil” itu menggambarkan betapa besarnya ketimpangan antara Jawa, dengan Jakarta sebagai pusat, dan daerah di luar Jawa. Ironisnya, luas Jawa yang hanya sekitar 7% dari luas Indonesia raya ini, didiami sekitar 60% penduduk Indonesia, dan memproduksi sekitar 57% kue ekonomi negara ini. Sedangkan Kalimantan yang seluas 30% Indonesia hanya dihuni oleh sekitar 6% penduduk Indonesia.Indonesia menyadari ketimpangan ini. Salah satu harapan besar terhadap Otonomi Daerah, adalah terjadinya pemerataan pembangunan ke luar Jawa. Kita ingin potensi daerah luar Jawa yang sangat besar itu bisa terealisasi untuk kesejahteraan semua rakyat. Pada 2018—2019, saya dan tim ahli UI berkeliling ke wilayah timur Indonesia (IBT), berdialog dengan penduduk, pemda, otoritas pelabuhan, dan pelaku ekonomi mengenai disparitas harga, kesempatan dan juga kesulitan untuk mengembangkan perekonomian. Studi yang awalnya berfokus pada analisis kebijakan Tol Laut, membawa kami ke banyak temuan lain. Hasil studi kuantitatif kami memakai metode nightlight intensity dengan data dari NASA, BPS dan instansi terkait, menunjukkan bahwa tol laut berdampak positif tapi tidak optimal karena lemahnya konektivitas antarwilayah di IBT, antara IBT dan Barat, serta antara IBT dan Asia. Membangun IKN bukanlah membangun suatu kota kecil berisi gedung pemerintahan, yang tak ada dampaknya pada wilayah lain. Ini pandangan yang keliru. Pembangunan suatu kota penting yang dilakukan dengan benar, akan menghasilkan efek limpahan untuk menjadi daya ungkit wilayah sekitarnya. 

 oshi et al., konsultan di Mumbai (2015), membuat laporan ke World Bank (2019) yang mengatakan adanya kekurangan pembiayaan infrastruktur di 14 kota besar Indonesia pada 2014 sebesar US$11 miliar atau sekitar Rp270 triliun (konversi ke 2023). Konsekuensinya adalah dana terbesar akan dibelanjakan untuk aglomerasi metropolitan Surabaya-Gresik-Sidoarjo, yaitu sebesar 41% atau Rp110,7 triliun. Lalu, lebih dari separo pembiayaan yaitu 60% akan diberikan lagi ke Jawa. Pembenahan kota apapun di Indonesia—bukan cuma 14 atau 40 kota—pasti baik dan diperlukan, serta sedang dilakukan. Kota berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Berbagai cara dan jalan membangun daerah dalam koridor otonomi daerah telah tersedia.

Kendati mengeklaim telah berhasil menjaring puluhan ribu identitas wajib pajak kelompok tajir, pemerintah seakan mulai kehabisan napas mengejar pajak dari kantong-kantong tebal mereka. Padahal, seperangkat regulasi sudah ada, infrastruktur dan sistem perpajakan juga tidak kurang. Lalu, hambatannya di mana?. Kas negara tidak boleh dibiarkan kempis. Itu harus. Apalagi, perjalanan waktu untuk menghabiskan Tahun Naga Kayu ini masih teramat panjang. Tantangan sosial, politik, dan ekonomi ke depan juga semakin besar. Faktanya, suka tidak suka, mengeruk pajak dari saku para sultan lokal ini masih teramat susah. Menurut definisi orang pajak, barisan crazy rich ini kerap disebut high net worth individual (HNWI). Mereka adalah kelompok yang secara individu atau keluarga memiliki nilai aset likuid di atas US$5 juta, alias sekitar Rp75 miliar. Aset mereka tidak termasuk aset pribadi dan properti seperti barang-barang koleksi dan tempat tinggal. Di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pendapatan di atas Rp5 miliar bakal dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 35%. Dengan kurs Rp15.000 per dolar AS, potensi pajak para sultan yang berpotensi didulang negara bisa mencapai sekitar Rp1.260 triliun. Sangat fantastis. Apalagi, jumlah orang-orang anti-miskin tersebut dari tahun ke tahun terus mengembang seperti adonan. Pada tahun depan, populasinya ditaksir bahkan bisa menyentuh 45.063 orang. Pastinya jumlah kekayaan kaum tajir melintir ini berbanding lurus dengan potensi pajak yang bisa disabet oleh negara. Dengan catatan, jika semua prosesnya dilaksanakan berdasar peraturan perundangan dan akuntabililtas yang tinggi. Pada 2016, pemerintah mematok target dapat menghimpun dana repatriasi senilai Rp1.000 triliun. Kenyataannya, pemerintah hanya bisa membawa pulang pajak tak kurang dari Rp147 triliun. 

Pada 2022, jumlahnya lebih melorot lagi. Total pajak yang dihimpun pemerintah dari kantong mereka hanya Rp59,91 triliun. Dari data di atas dapat ditarik asumsi bahwa minimnya kesadaran dan kepatuhan orang-orang tajir melaksanakan kewajiban membayar pajak bisa jadi didalangi oleh berbagai sebab. Salah satunya karena adanya persepsi bahwa penghindaran pajak adalah hal yang lumrah. Namun, masih ada harapan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak orang kaya. Selain tax amnesty, pemerintah perlu punya strategi yang lebih inovatif dan holistik, termasuk peningkatan sistem pemantauan dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi untuk mendeteksi penghindaran pajak harus lebih digencarkan.

Ingar-bingar kampanye menjelang pemilihan umum (pemilu), tak boleh membuat para pejabat negara kendur dalam menjalankan tanggung jawab di pemerintahan. Apalagi, mereka yang aktif di partai politik. Faktanya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo sedang getol melakukan kerja politik. Sah saja jika mereka cuti sementara. Namun, tetap saja tanggung jawab tak bisa dilepas begitu saja. Ekonomi dunia sedang pasang surut. Semua negara sedang berjibaku untuk menopang ekonomi masing-masing. Jika tak tanggap, ekonomi Indonesia berisiko makin tertekan. Risiko itu nyata lantaran tahun politik kerap membuat pertumbuhan ekonomi tersendat. Buktinya, dalam tiga kali pemilu terakhir, laju produk domestik bruto (PDB) tercatat melorot. Kita juga tak bisa menutup mata bahwa saat ini tantangan eksternal begitu kuat. Ketidakpastian global telah mereduksi kinerja ekspor nasio­nal. Hal itu bisa makin buruk jika produktivitas produsen stagnan lantaran pebisnis memilih menunda ekspansi sembari menanti stabilitas politik. Konsumsi masyarakat pun belum sepenuhnya membaik akibat digoyang inflasi yang menekan daya beli dalam 2 tahun terakhir. Menurut laporan termutakhir Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga memiliki porsi 53,18% ke PDB tahun lalu. Jika sektor ini terseok-seok, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi pun bakal seret. Situasi yang dihadapi Indonesia menjadi lebih menantang karena pemerintahan akan berganti dalam beberapa bulan lagi. Masa transisi menjadi kunci karena presiden dan kabinet yang baru tentu akan memiliki agenda dan kebijakan sendiri. Demikian pula kemungkinan komposisi anyar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

 Kendati demikian, sisa kurang lebih 8 bulan harus dioptimalkan oleh pemerintah dan legislatif aktif saat ini, untuk menyelesaikan tanggung jawab yang belum tuntas sebagaimana sasaran yang ditetapkan. Konsolidasi fokus tim ekonomi menjadi salah satu hal urgen yang perlu dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 8 bulan terakhir pemerintahannya. Kerja politik adalah hal yang lumrah di tahun politik. Namun, mereka juga wajib memahami bahwa sebagai pejabat aktif, mereka masih memiliki tanggung jawab yang besar kepada negara. Puncak hajatan akbar politik lima tahunan, pemilihan umum (pemilu), tinggal menunggu hari. Pada 14 Februari nanti, masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat turut berpartisipasi menentukan arah pemerintahan Indonesia ke depan.

Amonia (NH3) merupakan salah satu dari tiga ratusan jenis komoditas yang paling banyak diperdagangkan di pasar global. Produk petrokimia ini berperan vital dalam pertanian dan rantai pasok pangan global. Sejalan dengan transisi energi/ekonomi hijau dan target-target SDGs menjelang 2030, industri amonia bertransisi (bahkan bertransformasi ) dari amonia tinggi emisi atau ‘grey ammonia’ ke amonia rendah emisi, baik ‘blue ammonia’ maupun ‘green ammonia’. ‘Blue ammonia’ dihasilkan dari proses konvensional, akan tetapi menggunakan carbon capture and storage (CCS). Sementara untuk pembuatan green ammonia, unsur H diambil dari air (melalui elektrolisis) dan unsur N dipisahkan dari udara. Proses produksinya menggunakan listrik berbasis energi baru/terbarukan (EBT), yakni tenaga air, tenaga surya, dan tenaga bayu. Struktur industri pupuk (berbasis) amonia cenderung monopolistic atau oligopolistic karena tingginya ‘barrier to entry’ bagi pemain atau produsen baru. Investasinya membutuhkan ‘capital expenditure’ (capex) besar, yakni untuk membangun pabrik dengan kapasitas relatif besar beserta depot penyimpanan dalam kawasan yang cukup luas, dan bahkan infrastruktur seperti jalan akses, dermaga beserta armada kapal logistik untuk pengiriman ke destinasi ekspor atau jejaring distribusi. Total kapasitas amonia terpasang di Indonesia saat ini sekitar 8 juta metrik ton. Sekitar 90% pasokan didominasi oleh produsen pupuk pelat merah, yakni Pupuk Indonesia, sedangkan selebihnya oleh pemain swasta nasional seperti PT Kaltim Parna Industri (PT KPI) yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur. Pendapatan para produsen amonia nasional terutama berasal dari ekspor. Tahun 2022, Indonesia menjadi top exporter amonia ketiga setelah Trinidad dan Saudi Arabia. 

Volume ekspor amonia Trinidad sebesar 3,58 juta ton, Saudi Arabia 2,73 ton, dan Indonesia 1,87 juta ton. Khusus untuk nilai ekspor anhydrous ammonia, tahun 2022, Indonesia bahkan di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,71 miliar di bawah Trinidad sebesar US$3,68 miliar. Beberapa tahun terakhir pasar pupuk dan pangan global diwarnai oleh berbagai dinamika yang mendisrupsi rantai pasok, sejak pandemi Covid-19, invasi Rusia ke Ukraina, hingga perang Israel -Hamas. Seirama dengan gejolak harga gas pada 2022, harga urea dan ammonia juga melejit tinggi pasca-invasi Rusia. Menjelang akhir Januari 2024, harga amonia US$0,59/kilogram (global), US$0,73/kilogram (‘North America’), dan US$0,53/kilogram (Asia). Menurut ‘Business Analytiq’ , secara umum ‘outlook’ harga amonia internasional hingga akhir 2024 akan berada sedikit di bawah level Januari 2024. Namun, terdapat satu dinamika yang perlu dicermati tahun 2025, yakni rencana India untuk ‘self sufficiency’ pupuk. India bakal menghentikan impor pupuk secara total pada 2025, setelah beroperasinya 5 unit pabrik urea baru dua tahun terakhir ini dengan total kapasitas 6,35 juta metrik ton per tahun. Merespons transisi energi dan ‘mainstreaming’ ekonomi hijau, dan pemain swasta nasional seperti PT KPI telah menyiapkan strategi, langkah antisipatif, dan rencana bisnis dengan membangun ekosistem industri amonia hijau. Dengan konsep ekosistem, maka setiap anggota komunitas wajib menjaga keberlangsungan ekosistem tersebut, karena masing-masing hidup dari sumber daya yang sama. Strategi yang ditempuh adalah dengan menyinkronkan perencanaan ekspansi investasi pembangunan pabrik amonia hijau dengan konstruksi PLTA sungai Kayan yang direncanakan mulai beroperasi 2027 dengan kapasitas 9.000 MW. Ekosistem ‘green ammonia’ yang melibatkan green hydrogen dan listrik EBT merupakan bagian dari ekosistem industri hijau tersebut. Hal ini dapat menjadi satu case study dan referensi yang baik bagaimana merespons transisi energi dan transisi ke industri hijau secara ‘cost effective’.

Dalam dua pekan terakhir tensi politik di Tanah Air memanas. Tidak hanya di tingkat kontestasi dan akar rumput, situasi internal pemerintahan pun turut memanas, seiring dengan berembusnya isu pengunduran diri sejumlah menteri. Beberapa pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat diisukan bakal mengundurkan diri. Bersama sejumlah menteri yang berasal dari PDI Perjuangan. Kabar ini membuat pasar uang dan pasar modal sempat berguncang saat ekonomi dunia tak ada sentimen yang berarti. Isu pengunduran diri Sri Mulyani Cs ini memang tidak sampai terucap alias terkonfirmasi dari yang berangkutan secara langsung. Namun, sejumlah tindakan para menteri seolah-olah mengonfirmasi kabar tersebut. Sri Mulyani seolah-olah ‘menghindari’ wartawan selepas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak terlihat saat peresmian Tol Danau Toba, meski belakangan disebut sedang berada di luar negeri. 

 Di kalangan akademisi, guru besar hingga civitas akademika, ramai-ramai menyerukan bahwa masa depan demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Mereka memprotes sikap Presiden Jokowi yang dinilai ‘cawe-cawe’ dalam kontestasi. Bahkan, mereka menilai pelanggaran etik dilakukan untuk memuluskan dinasti politik. Seperti diketahui Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum divonis melanggar etik dalam memutuskan aturan yang disinyalir untuk ‘meloloskan’ Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan calon presiden, Prabowo Subianto. Tidak hanya dari kalangan akademisi, para pemuka agama pun ikut bersuara dengan situasi yang terjadi saat ini. Dari lingkaran pemerintah menanggapi aksi civitas akademisi adalah skenario menjelang pilpres. Beberapa aparat pun melakukan pendekatan ke sejumlah akademisi dan rektor untuk memberikan testimoni positif pemerintahan Jokowi. Idealnya sikap pemerintah netral. Namun, dengan kondisi seperti ini, sikap netral itu bakal menjadi isapan jempol di mata publik. Dua pelanggaran etik yang dinilai memuluskan anak presiden ikut konstentasi di pilpres sudah menjadi fakta publik. Apabila presiden ikut kampanye langsung, padahal Jokowi bukan kontestan, tensi politik bakal terus memanas. Identitas presiden tidak netral akan terus didegung-dengungkan publik dalam pilpres ini. Yang perlu dilakukan presiden beserta jajarannya membuktikan bahwa mereka netral. Meskipun tidak mudah, karena sejumlah menteri kabinet Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, presiden hanya perlu memastikan pemilu jujur dan adil. Jujur artinya tidak ada manipulasi hasil pemilihan. Adil yang berarti tidak ada intervensi dalam pengerahan alat negara dalam pilpres kali ini.

Para investor pasar modal mulai mengatur ulang belanja investasi memasuki musim laporan keuangan kinerja tahun lalu. Emiten berkinerja bagus dan rajin membagi dividen menjadi incaran para pemilik dana.Utak-atik portofolio saham dan instrumen investasi lainnya dilakukan sebagai upaya meminimalisir kerugian dan diharapkan mendatangkan keuntungan. Untuk itu, laporan keuangan emiten menjadi acuan dalam menentukan rencana investasi.Dari laporan ke Bursa Efek Indonesia, sejumlah emiten bank terlihat sudah menyampaikan kinerja keuangan dan hampir sebagian besar mencatatkan kinerja positif. Sebagai salah satu emiten paling rajin membagi keuntungan kepada investornya, beberapa saham bank pun merangkak naik dalam pekan ini.Sebut saja saham Bank Mandiri (BMRI) naik Rp175 dari Rp6.675 pada 31 Januari menjadi Rp6.850 pada 6 Februari. Kenaikan serupa juga dialami oleh saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI), naik dari Rp5.725 menjadi Rp5.825.Di lantai Bursa, IDX High Dividend 20 pada Senin (5/2) bergerak di teritori hijau sepanjang tahun berjalan 2024 dengan mencetak return 1,91%. Performa itu mengungguli kenaikan indeks bergengsi LQ45 dan IDX30 yang masing-masing naik tipis 0,51% dan 0,01% secara year-to-date (YtD). Prospek IDX High Dividend 20 diyakini makin berwarna setelah rebalancing konstituen yang berlaku efektif mulai 5 Februari 2024 hingga 4 Februari 2025. Saham BRPT, ICBP, INKP, KLBF, SMGR, TPIA dan UNVR resmi masuk dalam IDX High Dividend 20 untuk menggantikan posisi BJBR, BJTM, BNGA, BSSR, HEXA, HMSP, dan MPMX.Aksi buru dividen para investor pun turut membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) bergerak menguat. Aksi bagi dividen dan laporan positif dari emiten diharapkan dapat menopang kinerja indeks di tengah langkah menunggu pemodal karena menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari. Kestabilan pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan pelantikan presiden baru menjadi tantangan gerak IHSG. Kita tentu berharap indeks akan terus melaju sehingga para pemodal dapat menikmati keuntungan dari investasi yang ditanamkannya.

Kualitas peningkatan sumber daya manusia  (SDM) menjadi kunci utama untuk menyelesaikan  sejuta masalah yang dihadapi  bangsa Indonesia. Upaya peningkatan tersebut dapat dicapai utamanya melalui  bidang pendidikan dan kesehatan, dengan dukungan teknologi. Hal tersebut mengemuka dalam acara debat Kelima Calon Presiden Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (04/02/2024). Ketiga calon presiden yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo sepakat bahwa masalah kesehatan  dan pendidikan harus mendapat prioritas dalam program pembangunan negara untuk mencapai kualitas SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. "Ini harus kita atasi dan bisa kita atasi. Yang paling penting dalam langkah preventif adalah memberikan banyak makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu yang melahirkan. Ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini startegis sekali," tegas Prabowo. (Yetede)

Baru saja kita memasuki 2024 dengan penuh optimisme karena prospek ekonomi nasional makin membaik dibandingkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi dengan trend meningkat, inflasi yang stabil serta terjaganya stabilitas eksternal. Namun, pada 2024 situasi ekonomi global tampaknya masih belum sepenuhnya pulih. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan menyusut menjadi 2,9% (year-on-year/YoY) pada 2024, lebih rendah dari proyeksi 2023 yang tumbuh sebesar 3,00% (YoY). Fenomena risiko penurunan ekonomi global beserta dampaknya telah dipotret oleh World Economic Forum (WEF) melalui “The Global Risks Report 2024”. Dalam laporannya, disebutkan bahwa economic downturn masuk sepuluh besar risiko global yang akan berdampak pada peningkatan ketidakpastian dalam dua tahun ke depan. Salah satu pemicu yang menurunkan kinerja ekonomi global saat ini yaitu gejolak perekonomian di dua raksasa ekonomi dunia yang sedang mengalami masa transisi pascapandemi yaitu Amerika Serikat (AS) dan China.

 Di sektor keuangan, terjadinya gagal bayar utang pemerintah akan mendorong peningkatan imbal hasil US treasury untuk menjaga pasar keuangan tetap menarik. Kenaikan yield tersebut dapat memicu terjadinya capital outflow portfolio modal asing yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia. Bloomberg mencatat, imbal hasil US treasury saat ini untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,1% atau masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya di kisaran 3,5%, meskipun mulai turun secara bertahap. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih adanya risiko tekanan nilai tukar yang dipicu oleh naiknya yield US treasury meskipun sudah mulai melandai.Pada periode yang sama, di China sedang mengalami penurunan konsumsi rumah tangga dan kinerja investasi sebagai dampak lanjutan dari krisis properti yang terjadi sejak 3 tahun terakhir. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi China membawa konsekuensi terhadap turunnya permintaan komoditas dan bahan baku impor di Negara Panda. Selanjutnya, kondisi ini akan berdampak pada penyusutan permintaan ekspor bahan baku termasuk dari Indonesia. Data BPS menunjukkan nilai ekspor nonmigas nasional pada Desember 2023 sebesar US$242,90 miliar, mengalami penurunan 11,96% (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai US$275,91 miliar.Perlu dicermati, porsi ekspor komoditas nonmigas nasional sebesar 25,66% bertujuan ke China pada 2023. 

 Di sisi regulasi, pemerintah telah mengatur penempatan devisa hasil ekspor dari pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam (DHE SDA) untuk meningkatkan likuiditas valas dalam negeri melalui PP No. 36 tahun 2023. Bank Indonesia juga menerbitkan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUKBI). Kedua jenis sekuritas tersebut merupakan instrumen operasi pasar valas yang pro-market untuk mendukung pendalaman pasar keuangan sekaligus menarik capital inflows dan mendukung stabilitas nilai tukar.

Sudah lama kita tahu bahwa minyak goreng termasuk dalam sembilan jenis kebutuhan pokok (sembako). Artinya, keberadaan minyak goreng dengan harga terjangkau tidak bisa lepas dari kebutuhan masyarakat setiap hari. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS pada 2022, perhitungan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional per kapita adalah sebesar 1,04 liter per bulan. Dengan estimasi jumlah penduduk sekitar 278 juta jiwa, diperkirakan kebutuhan konsumsi minyak goreng nasional mencapai 260.000 ton per bulan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah memang telah menyatakan rata-rata penyaluran bulanan minyak goreng rakyat sebesar 271.000 ton per bulan, masih di atas kebutuhan konsumsi nasional minyak goreng setiap bulan. 

Meski begitu dari sisi harga, di beberapa wilayah, minyak goreng rakyat dengan merek kemasan Minyakita beranjak mahal. Minyakita dijual dengan harga sangat beragam mulai dari Rp15.000—Rp17.000 per liter. Harga Minyakita dan minyak goreng curah berada di atas HET ditenggarai karena hal-hal seperti panjangnya rantai distribusi, juga biaya transportasi, terutama di wilayak tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah yang seakan tak kunjung usai. Dari sisi suplai, para produsen yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) menyatakan produksi dan distribusi Minyakita tidak menjadi persoalan. Berdasarkan catatan GIMNI, ada sekitar 2,78 juta ton penjualan produk minyak goreng pada tahun ini. Bagi produsen, kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan disebabkan faktor cuaca seperti banjir yang menyebabkan terjadinya gangguan pada suplai dan distribusi. Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) tentu tak mau dituding begitu saja. Mereka memang memilih menahan suplai penjualan minyak goreng sembari menanti penyesuaian HET yang sempat diwacanakan pemerintah guna menghindari risiko jual rugi. Bisa dibayangkan beberapa pekan lagi, harga minyak goreng akan melejit dan tekanan terhadap pemerintah di ‘bulan-bulan politik’ ini akan makin kuat. Bansos itu diberikan dengan besaran Rp100.000 per orang selama periode April, Mei, dan Juni 2022 dengan pertimbangan harga minyak goreng telah naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga crude palm oil (CPO) di pasar global. Pemerintah bisa menata kembali penyaluran subsidi tepat sasaran untuk dapat menjaga HET Minyakita di level Rp14.000 per liter atau berapa harga idealnya.

Salah satu capaian yang cukup penting sepanjang Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, yang mulai efektif dalam periode 2015—2023, adalah pengendalian inflasi.Pada sembilan tahun terakhir, rata-rata inflasi tercatat hanya sebesar 3,05%. Saat baru memerintah secara efektif pada 2015, Jokowi berhasil menurunkan laju inflasi tahunan, dari sebelumnya 8,38% pada 2014 menjadi hanya 3,35%. Sepanjang 2015—2023, laju inflasi tertinggi tercatat di level 5,51% pada 2022. Selebihnya, laju inflasi berada di bawah level 3,61% pada 2017. Adapun, level inflasi terendah di level 1,685 pada 2020.Tingginya inflasi pada 2013 dan 2016 yang berada di atas level 8% tampaknya menghantui Pemerintahan Jokowi sejak awal sehingga Presiden fokus untuk mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Pelan tetapi pasti. Apalagi dengan pilihan kebijakan yang diusung oleh Jokowi untuk membawa pemerataan perekonomian agar tingkat inflasi terkendali.Tak heran jika pertumbuhan ekonomi pada 2023 diprediksi berada di bawah target APBN yang sebesar 5,3%. Konsensus ekonom Bloomberg bahkan memperkirakan estimasi rata-rata pertumbuhan ekonomi 2023 hanya di kisaran 4,9%—5%. Persyaratan untuk meraih pertumbuhan ekonomi 7% sejatinya sudah disadari, misalnya menarik investasi asing dengan perbaikan regulasi, peningkatan penerimaan pajak hingga peningkatan produktivitas domestik.