Pada Edisi 10 Januari 2024, Harian Bisnis Indonesia memberitakan rasa khawatir para pengusaha Indonesia setelah ada berita ekonomi China diprediksi melemah pada 2024 ini. Para pengusaha menyatakan bahwa perkembangan negatif ekonomi China bisa memberi dampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya adalah keterkaitan hubungan ekonomi Indonesi dan China sangat erat sehingga bisa memengaruhi ekonomi makro, khususnya kinerja ekspor, impor, dan investasi. Seperti diketahui, dunia internasional menyoroti terjadinya deflasi yang parah di China. Umumnya mereka menyatakan bahwa apa yang terjadi China adalah anomali alias tidak ‘lumrah’. Saat seluruh dunia sedang dilanda inflasi yang sangat parah, ternyata China malahan dilanda deflasi. Seperti diketahui, pascaterjadinya perang Rusia-Ukraina, dunia dikejutkan betapa rentannya ekonomi global saat terjadi krisis karena geopolitik. Dunia tidak menyangka bahwa komoditas gas dan gandum bisa mendadak langka. Akibatnya, harga energi dan pangan melonjak sangat tinggi dan di beberapa negara miskin menjadi ‘tak terbeli’. Inflasi global akhirnya meroket tajam.

Ironisnya, China saat ini sedang menghadapi deflasi yang sangat parah. Mengutip data dari Bank Sentral China, indeks harga barang keseluruhan (overall) pada Januari 2023 angkanya 100,4, tetapi pada November 2023 turun menjadi 97,9. Untuk produk pertanian, indeks turun dari 107,4 menjadi 93,8 yang berarti terjadi penurunan harga produk pertanian mencapai 14 poin. China yang dikenal sebagai pengguna energi terbesar di dunia, mengalami penurunan indeks harga energi yang cukup besar yaitu sebesar 9%. Ini berarti deflasi parah. Boleh dikatakan China mengalami tahun yang buruk pada 2023 dan prospek ekonominya pada 2024 juga tidak lebih baik. Ekspor 2023 secara keseluruhan turun untuk pertama kalinya sejak 2016 karena permintaan global untuk barang-barang buatan Cina menurun, kecuali ekspor mobil. Tahun 2023, surplus perdagangan China mencapai US$823 miliar atau terjadi penurunan dibandingkan 2022 karena penurunan harga sampai 20%.  Sinyal memburuknya ekonomi China juga dapat dilihat dari data pasar modal. Jika pada April 2023 indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Shanghai angkanya 3.385, pada awal Januari tinggal 2.886. Kalau dihitung secara tahunan, sudah terjadi penurunan nilai hampir 11%.

Dalam perdagangan awal 2024 saja, indeks sudah merosot 1,61%. Jika dihitung sejak 2021, nilai kapitalisasi pasar modal China sudah turun 40%. Kondisi lebih buruk di­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­alami sektor properti. Banyak developer yang gulung tikar karena penjualan properti merosot cukup drastis. Pengembang besar seperti Evergrande, Country Garden, dan Zhongzhi Enterprice Group menjadi korban krisis sektor properti dan mengalami kebangkrutan. Ini memicu krisis pada perekonomian China. Mencermati kondisi yang terjadi di China wajar jika para pengusaha khawatir. Seperti diketahui, deflasi menyebabkan perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan besar dengan stok barang yang banyak akan mengalami kerugian. Dampak penurunan ekonomi China ke Indonesia mulai tampak. Laporan BPS menyatakan, dalam sebulan, pangsa ekspor ke China turun 6% dari 36,55% pada Oktober 2023 menjadi 26,11% pada November 2023. Untuk impor, China juga partner dagang penting. Selain sebagai tujuan ekspor utama, China juga merupakan negara suplai barang impor penting Indonesia, khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk industri. Artinya, ketergantungan kita terhadap barang impor dari China juga berpotensi menimbulkan pro­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­blem pada industri manufaktur di Indonesia kalau sampai terjadi ‘shut down’ di China. Selain partner dagang penting, China adalah sumber penting investasi, khususnya untuk sektor pertambangan dan industri yang terkait dengan program penghiliran produk tambang. Berdasar Kata Data, total investasi China di Indonesia pada 2020 mencapai US$4,84 miliar, mencapai US$3,16 miliar pada 2021, dan pada 2022 meningkat drastis menjadi US$5,19 miliar.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) terus berlomba menyampaikan visi misi hingga program kerja yang mereka usung saat terpilih kelak. Banyak pihak berharap, presiden terpilih nanti bisa membawa perubahan dan kemajuan bagi negeri ini. Lalu, mampu mengatasi berbagai masalah dan siap menghadapi tantangan di berbagai sektor, termasuk dinamika global. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, harapan sektor usaha, pemimpin masa depan Indonesia memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, memiliki komitmen pada transparansi dan membuka ruang luas bagi  seluruh pemangku kepentingan ekonomi Indonesia, baik nasional ataupun asing. Kedua, merupakan seorang yang bijaksana, transparan, dan rasional dalam pengambilan keputusan. Ketiga, harus bisa mengambil keputusan secara holistik, yang mempertimbangkan dampak internal dan eksternal serta kepentingan ekonomi lintas sektor, bisnis lintas skala, masyarakat, pasar, pekerja, juga dunia usaha. Keempat, pemimpin mendatang juga perlu cermat mempertimbangkan fakta dan konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul dari kebijakan yang mereka ambil.

Dari industri perkebunan kelapa sawit, pelaku usaha mengharapkan, presiden terpilih nanti bisa memberikan perhatian serius, mengingat konstribusi sektor tersebut cukup signifikan terhadap pendapatan negara. "Kepemimpinan mendatang bisa menyelesaikan permasalah sektor sawit yang masih terjadi," pinta Eddy Martono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), kemarin (19/1). Masalah pangan juga kudu mendapat penangan serius pemerintahan anyar. "Selama ini, persoalan harga pangan sebenarnya seperti fenomena gunung es. Harga pangan menjadi puncak yang terlihat dari permasalahan tata kelola lapangan di Indonesia," kata Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Tambah lagi, "Kurangnya penelitian dan pengembangan untuk penerapan teknologi yang dapat menggenjot jumlah produksi dan menekan biaya produksi di sektor pertanian," imbuh Yusuf. Selain itu, pemimpin baru negeri ini mesti memikirkan sektor energi. Isu utama yang perlu menjadi perhatian adalah mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Sebab, dia bilang, Indonesia relatif masih tergantung pada penggunaan energi fosil.

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan memanfaatkan potensi pasar muslim yang besar ini, Strategi Global Islamic Economy (SGIE) diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan syariah dan produk halal. SGIE mencakup berbagai sektor ekonomi, termasuk keuangan, perbankan, asuransi, pariwisata, teknologi, dan pangan. Ekonomi Islam di indonesia dalam tahun ketahun semakin berkembang secara bertahap dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar didunia. Hal tersebut terdapat pasar yang sangat besar dan terdapat pula sektor riil ekonomi syariah yang sudah berjalan dengan baik sesuai aturan syariah islam. Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2023 yang merupakan laporan tahunan kondisi ekonomi halal di seluruh dunia dan dirilis oleh DinarStandard di Dubai, Uni Emirat Arab, Indonesia berhasil menduduki posisi tiga besar pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI). Pada 2022, Indonesia berada di peringkat keempat, berada di bawah Malaysia dan Arab Saudi. Sasaran utama dari SGIE adalah menciptakan ekosistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam. Berdasarkan laporan Global Islamic Economy Report, sektor industri halal melibatkan tujuh sektor dan salah satunya adalah pangan halal. Faktor-faktor potensial dalam industri syariah di Indonesia termasuk fakta bahwa 87% populasi pen­duduk Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020), Indonesia merupakan pasar konsumen produk halal yang signifikan, dan menduduki peringkat keempat sebagai negara eksportir produk halal ke negara-negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI). Semua potensi ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk terus mengembangkan industri syariah. Keinginan masyarakat muslim untuk memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi dorongan untuk terus mengembangkan industri ini, sehingga mereka dapat beraktivitas ekonomi tanpa ragu dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Kolaborasi dengan negara-negara yang sudah memiliki infrastruktur dan pasar yang mapan dalam industri pangan halal dapat membantu Indonesia untuk lebih mudah memperoleh akses ke pasar internasional. Laporan SGIE 2023 juga mencatat bahwa Indonesia dengan giatnya telah bermitra dengan beberapa negara secara global guna menyelenggarakan layanan jaminan produk halal. Misalnya, dijalinnya kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Upaya percepatan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor UMKM guna mencapai tujuan dari Strategi Global Islamic Economy (SGIE). Produk halal berperan dalam memperkuat ekonomi syariah di Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah. Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Peran dan potensi Indonesia terhadap produk halal sangat besar di dalam negeri dan memiliki peluang signifikan untuk tumbuh di tingkat global. Langkah ini sejalan dengan visi Strategi Global Islamic Economy (SGIE) yang menitikberatkan pada penguat­an posisi ekonomi global Indonesia melalui sektor ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dukungan dalam hal sertifikasi halal memberikan dasar yang kuat bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di dalam dan luar negeri. Pangan halal memerlukan sistem sertifikasi dan standardisasi yang ketat untuk memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan syariah. Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penguat­an posisi ekonomi global In­­donesia. Dengan memaksimalkan potensi pasar muslim yang besar, Indonesia dapat mengalami kemajuan dalam mewujudkan Strategi Global Islamic Economy (SGIE) dan pangan halal.

Pertumbuhan jumlah emiten di Bursa Efek Indonesia meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Pencatatan perdana saham PT Griptha Putra Persada Tbk. (GRPH), kemarin (18/1), menambah daftar perusahaan tercatat ke-911 serta menjadi emiten ke-8 yang melantai di pasar saham sejak awal 2024. Jika dihitung sejak 2020, jumlah emiten sudah bertambah 243 perusahaan atau melonjak 36,4%. Semarak pendatang baru boleh saja dimaknai positif, tetapi kualitas IPO dan profil emiten debutan ini kerap menjadi gunjingan di tengah-tengah pelaku pasar. Sebagian besar emiten anyar tercatat di papan akselerasi dan pengembangan, hanya segelintir di antaranya yang masuk ke papan pencatatan utama. Ini menandai prospek saham-saham emiten tersebut secara fundamental relatif kurang menjanjikan karena belum memenuhi sejumlah kriteria yang salah satunya mencakup pembukuan laba bersih. Memang, dinamika pasar dan korporasi ke depan diharapkan mendorong perbaikan terhadap kinerja emiten. Akan tetapi, juga tidak sedikit emiten yang kepayahan melewati tantangan dan gagal untuk keluar dari si­tua­si sulit.

Kinerja keuangan yang buruk hampir selalu inline dengan performa saham perusahaan. Keputusan untuk menjadi perusahaan terbuka harus disadari melibatkan ekspektasi masyarakat melalui kepemilikan saham. Sejak akhir tahun lalu, Bursa Efek Indonesia telah memperingatkan 38 emiten agar memperbaiki kinerja jika tidak ingin ditendang dari pasar saham atau sahamnya di-delisting. Beberapa nama emiten yang berpotensi didepak dari papan pencatatan tahun ini di antaranya PT Armidian Karyatama Tbk. (ARMY), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Bliss Properti Indonesia Tbk. (POSA), PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT). Seperti kita ketahui, penghapusan saham dilakukan oleh otoritas bursa jika emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan hidup perusahaan, baik secara finansial maupun hukum. Saham WSKT, misalnya, telah disuspensi di seluruh pasar selama 6 bulan. Adapun masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 8 Mei 2025. Suspensi ini berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas sejumlah obligasi yang diterbitkan perusahaan. Emiten infrastruktur Group Salim yakni PT Nusantara Infrastructure Tbk. (META) juga menempuh langkah serupa dan telah mengajukan delisting sejak November tahun lalu. Ada beragam alasan META berencana meninggalkan pasar saham, yang terkuat tentu saja terkait dengan kondisi perusahaan yang merugi sejak kuartal III/2023.

Besarnya jumlah usia produktif menjadi pasar potensial di sektor finansial. Beragam produk ditawarkan secara masif, dari investasi hingga konsumtif. Akses pendanaan pun makin mudah dan diklaim murah.Sayangnya, di tengah triliunan dana yang mengalir ke anak-anak muda, tidak semuanya termanfaatkan dengan baik. Sebagian besar bahkan dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Peminjam pun banyak yang sekadar ikut-ikutan tanpa melihat kemampuan membayar.Akibatnya, kredit macet banyak terjadi. Data PT Pefindo Biro Kredit menyebutkan bahwa kalangan usia muda masih yang paling besar pemupuk utang paling tinggi dalam layanan keuangan seperti buy now pay later dan peer-to-peer (P2P) lending.Per November 2023, pada layanan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL), tingkat kolektibilitas (kol) 3 hingga 5 disumbang paling banyak oleh kelompok usia 20—30 tahun, yang mencapai 39,2%. Kelompok ini disusul oleh grup usia 30—40 tahun yang mencapai 35,84% terhadap kredit bermasalah. Hal serupa diungkapkan oleh data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyebutkan bahwa kredit bermasalah pada layanan finansial peer-to-peer (P2P) lending juga disumbang lebih banyak oleh peminjam umur 19—34 tahun. Dengan pengetahuan yang cukup, diharapkan generasi muda yang pada masanya akan menjadi calon-calon nasabah industri keuangan akan lebih mahir dalam memilih produk-produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga risiko kredit macet pun dapat berkurang. Selanjutnya, yang tak kalah pentingnya adalah memperketat aturan main bagi perusahaan yang akan masuk pada industri ini. Mengawasi dengan ketat kegiatan operasional masing-masing institusi. Tidak memberikan ruang bagi aksi tipu-tipu. Memberi sanksi tegas terhadap para pelanggar. Membatasi calon nasabah penerima, tidak hanya baik bagi nasabah tetapi juga bagi industri itu sendiri. Dengan demikian, diharapkan kualitas pinjaman akan lebih baik lagi sehingga angka-angka kredit macet dapat berkurang dengan sendirinya. Perusahaan teknologi finansial tentunya tidak menghendaki ratusan miliar hingga triliunan dana yang sudah diberikan menguap dengan sendirinya yang dapat berakibat pada operasional perusahaan. Industri P2P memiliki ruang cukup besar untuk bertumbuh, untuk itu ekosistem yang sehat harus dihadirkan. 

Industri manufaktur di dalam negeri menghadapi tekanan yang tak ringan. Sejumlah sektor penopang ekspor seperti industri pengolahan, pertambangan, pertanian dan perkebunan mencatatkan kinerja yang turun secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor manufaktur pada 2023 tercatat senilai US$186,98 miliar atau turun 9,26% dari 2022 yang sebesar US$206 miliar. Padahal industri manufaktur selama ini konsisten menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor nasional. Bahkan, laporan safeguardglobal.com menyebutkan Indonesia masuk 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, yang sekaligus satu-satunya negara Asean dalam daftar tersebut. Berdasarkan publikasi itu, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi 10 besar ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada 4 tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16. Tentu saja posisi yang baik tersebut rentan tergerus mengingat tekanan besar di industri manufaktur Indonesia juga diperkirakan berlanjut pada 2024 ini. Ekspansi para pelaku bisnis industri manufaktur pada tahun ini berpotensi tidak segemilang tahun sebelumnya. Hal itu tecermin dari penurunan utang luar negeri korporasi yang menjadi sinyal tertahannya ekspansi manufaktur.

Selain itu, gebyar tahun politik yang berlangsung di dalam negeri dan daya beli masyarakat yang lesu termasuk melemahnya harga komoditas unggulan ekspor asal Tanah Air, turut memicu pelemahan ekspansi tersebut. Faktor geopolitik internasional juga menahan geliat industri manufaktur. Kalangan pengusaha telah waswas sejak permintaan global untuk produk asal Indonesia yang menurun pada 2023. Ketidakpastian ekonomi global memang memiliki dampak besar. Selain itu, produk unggulan ekspor seperti komoditas mineral seperti batu bara hingga minyak sawit mentah mengalami penurunan nilai pada perdagangan global. Kondisi ini kontras bila dibandingkan dengan 2022. Tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kerja keras dan langkah inovatif sangat dibutuhkan untuk menggairahkan kembali industri manufaktur sebagai salah satu primadona penggerak ekonomi nasional ini. Selain itu, upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri dilaksanakan melalui program sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan melanjutkan penghiliran sumber daya alam di industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang dan mineral, serta industri berbasis migas dan batu bara. Namun, semua itu membutuhkan keterlibatan pelaku usaha pula. Bagi para pebisnis, memacu ekspor nonmigas sesuai target 2,5%—4,5% di 2024 tetap memerlukan intervensi, stimulus dan bantuan.

Semenjak bank perkreditan rakyat berganti nama menjadi bank perekonomian rakyat pada Mei 2023, angin perubahan ke arah bisnis yang lebih baik justru tak kunjung berembus. BPR/BPRS justru terus menemui tantangan cukup berat. Masalah yang melilit bisnis ini tiada habisnya.Masalah yang paling disorot oleh Harian ini adalah BPR di Indonesia sebagian besar tak memiliki standar tata kelola bisnis yang baik, kompetensi SDM yang kurang, dan aspek pengembangan digitalisasi yang minim investasi serta inovasi. Harus disadari bahwa mengelola BPR/BPRS, alias bank yang fokus pada pelayanan kepada segmen ekonomi masyarakat menengah ke bawah, membawa sejumlah tantangan yang wajib diatasi untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan operasional.Masalah tata kelola yang baik (good corporate governance/GCG) di BPR adalah kunci untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan operasional. Beberapa aspek utama tata kelola yang baik di BPR melibatkan struktur organisasi, transparansi, manajemen risiko, dan perlindungan hak pemegang saham. Ada pula kita jumpai di salah satu BPR yang dirutnya juga memasukkan anaknya bekerja di kantor yang sama. Hal ini rentan memicu kecemburuan di antara karyawan lainnya karena anak sang dirut akan mendapat privilese lebih besar daripada karyawan yang merintis karier dari bawah.

Tak jarang anak petinggi di BPR memperoleh lompatan karier yang cemerlang dan tak jarang menggunakan kekuasaan orang tuanya melakukan tindakan tangan besi kepada bawahannya. Peraturan ketenagakerjaan terkait anggota keluarga yang bekerja di BPR yang sama, tidak diatur secara tegas berdasarkan merit system. Malah ada di salah satu BPR yang jajaran direksinya hanya ada tiga posisi, yaitu seorang dirut dan dua orang direktur. Saat seorang direktur meninggal, tidak ada penggantian posisi sehingga BPR tersebut berjalan hanya tinggal dua direksi. Tidak ada direktur kepatuhan atau pengawasan, sehingga jajaran pimpinan BPR rentan menyalahgunakan kewenangan mereka. Dengan dinamika yang terjadi BPR belakangan ini, tak ayal membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi perhatian sangat istimewa di industri ini, lebih-lebih BPR yang dirundung masalah berat. OJK mencatat hingga Oktober 2023, jumlah BPR di Indonesia tinggal 1.410 entitas. Angka itu sudah berkurang cukup banyak dibandingkan dengan posisi pada 2015 yang masih mencapai 1.636 entitas. Harian ini berpandangan bahwa langkah pemerintah untuk melakukan revitalisasi BPR dan BPRS, setelah berganti jubah perekonomian pada Mei 2023, harus lebih serius dan presisi. Sebab, di pundak BPR tersemat tugas suci sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Jangan berhenti sebatas konsolidasi dan merger. Semua pihak harus saling memberikan dukungan dan bantuan konkret.

Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, pembenahan perekonomian melalui hilirisasi dapat membantu pemerintah memajukan pelaku UMKM. Hilirisasi ekonomi perlu dilakukan  agar pendapatan negara dari seluruh sektor usaha bisa bertambah. Setelah penerimaan negara bertambah, lanjut prabowo, maka Pemerintah perlu melakukan kehendak politik atau political will agar anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk pengembangan UMKM. Pada kesempatan itu, Mantan Danjen Kopassus itu mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri  berjasa dalam pembangunan negara. "Dengan pondasi yang dibangun pemerintah seperti ini Presiden Jokowi termasuk berhasil  mengelola ekonomi, negara perdamaian," kata dia. Karena itu dia meyakini bahwa pembangunan ekonomian akan terus berlanjut sesuai dengan cita-cita para presiden sebelumnya dan pendiri bangsa. (Yetede)