Soal ketahanan energi, pemerintah harus punya banyak akal. Harus terus mempertajam strategi pengelolaan energi berbasis fosil, sembari mencari peluang baru untuk mengakselerasi upaya transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Hal itu tak bisa ditawar-tawar lagi. Selain sumber energi fosil yang makin terbatas, ancaman perubahan iklim juga menuntut banyak negara untuk menekan emisi dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Belum lagi dengan situasi geopolitik dunia juga sedang tidak menentu. Gesekan-gesekan kepentingan antarnegara berisiko makin sering terjadi, seiring tensi politik yang memanas. Imbasnya bisa melebar ke berbagai sektor krusial, salah satunya pasokan energi berbasis fosil. Toh faktanya, ketahanan energi Indonesia sejauh ini masih dipegaruhi pula oleh pasokan dari negara lain. Minyak contohnya. Sebagian kebutuhan minyak mentah nasional masih dipenuhi dari impor. Jika menengok jauh ke belakang, volume impor minyak mentah sejak 2020 hingga 2022 memang terus meningkat. Belum lagi fakta bahwa realisasi lifting minyak nasional juga kerap meleset dari target. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK migas) mencatat lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bph). Angka itu lebih rendah ketimbang target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yakni 660.000 bph. Selain menjadi bentuk tanggung jawab agar bumi lestari lebih lama, upaya tersebut juga sekaligus menjadi fondasi dalam menopang ekonomi di masa depan, yakni berbasis energi hijau.

Perihal transisi energi, Pemerintah Indonesia memang tak hanya berpangku tangan. Beragam inisiatif dijalankan melalui serangkaian kebijakan mulai dari pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, pengembangan sumber-sumber energi baru seperti tenaga surya dan geotermal, hingga memperluas ekosistem kendaraan listrik sebagai salah satu pengguna listrik EBT. Peta jalan transisi energi juga telah disusun, yang salah satunya mencapai netral karbon pada 2060. Kendati demikian, aneka ragam tantangan masih mengadang. Misalnya perihal iklim investasi EBT yang belum masif. Meskipun sejatinya beragam insentif sudah ditebar. Agaknya investor masih gamang dengan pemanfaatan EBT di Indonesia. Adapun pada 2022 dan 2023 realisasi baru menyentuh 12,% dan 12,5% dari target masing-masing 15,7% dan 17,9%. Dus, masih dibutuhkan upaya masif untuk memompa investasi EBT sekaligus serapannya. Jalan transisi energi masih panjang, berliku, dan menantang karena berkaitan dengan ketahanan energi. Namun, dengan langkah inovatif, strategis, dan kompak antar-pihak terkait, amat mungkin akselerasi dilakukan.

Beberapa tahun sebelum kehadiran TikTok Shop Indonesia, dunia e-commerce Tanah Air memang tengah bertumbuh. Apalagi sejak Maret 2020, Indonesia dan dunia sempat dilanda pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat beraktivitas online. Saat itu, e-commerce mulai dari Tokopedia (berdiri 2009), Bukalapak (2010), Blibli (2011), Lazada (2012), hingga Shopee (2015) terus memanfaatkan momentum tingginya keinginan masyarakat berbelanja online guna menghindari pandemi tersebut. Tingginya minat ini tecermin dari data Bank Indonesia (BI) yang mencatat nilai transaksi e-commerce 2021 menembus Rp401 triliun. Pada 2022 angkanya naik 19% menjadi Rp476,3 triliun, sangat besar untuk ukuran negara berkembang, pasar yang tak bisa dielakkan begitu saja oleh para pelaku e-commerce mana pun. Jika ditarik ke belakang, sebelum nama-nama besar seperti Tokopedia hingga Shopee, sudah ada para pendahulu yang bisa dibilang menjadi pionir e-commerce. Meski punya potensi sangat besar, faktanya perjalanan e-commerce Indonesia selalu mulus. Beberapa di antaranya terpaksa mengibarkan bendera putih dan melakukan PHK—sesuatu yang sangat disayangkan. Di November 2022, GoTo yang menaungi Tokopedia mulai melakukan PHK, dan di awal tahun baru 2024 Lazada pun dikabarkan akan melakukan PHK. JDID tutup per 31 Maret 2023 setelah beroperasi November 2015. Blanja.com, milik Grup Telkom dan e-Bay, tutup 1 September 2020, lalu Elevenia juga tutup per 1 Desember 2022 setelah ber­operasi 9 tahun.

Salah satu wujud inovasi itu adalah tren belanja langsung via aplikasi (live shopping) yang ditawarkan TikTok Shop. Maka hadirnya kembali TikTok Shop Indonesia sejak 12 Desember 2023 dengan menggandeng Tokopedia bisa jadi merupakan game changer yang mungkin bisa membawa wajah baru di lanskap e-commerce Indonesia, lantaran mereka berhasil berinovasi via konten video pendek dan fitur live shopping yang dimanfaatkan lebih dari 6 juta pebisnis lokal dan hampir 7 juta kreator affiliate. Ketika TikTok Shop menghentikan operasi per 4 Oktober 2023 menyusul terbitnya Permendag No. 31/2023, para pengguna termasuk UMKM pun berdampak karena telah memanfaatkan layanan sejak pertama kali hadir di April 2021. Apa yang dilakukan TikTok-Tokopedia memicu per­ubahan lanskap persaing­an e-commerce nasional ke depan. Persaingan antara Shopee dengan Tokopedia-TikTok bakal makin sengit, sementara Lazada, Blibli, apalagi Bukalapak punya pekerjaan rumah mengejar para kompetitor yang didukung ekosistem yang besar dan modal kuat. Namun, yang wajib sama-sama dilakukan semua e-commerce dalam persaingan yang sehat ini adalah: bagaimana membuat transaksi lintas negara (cross border selling) tidak membunuh UMKM, mencegah predatory pricing (jual rugi di bawah harga pasar), dan bagaimana menempatkan produk lokal menjadi jawara di negeri sendiri. Inovasi melalui live shopping tak bisa dibendung, yang perlu dilakukan pemerintah dan sudah tepat adalah membuat regulasi: Permendag 31/2023, yang memisahkan marketplace (boleh transaksi) dan social commerce (hanya etalase, tak boleh transaksi).

Di sektor telekomunikasi, integrasi bisa memakan waktu hingga setahun lebih, bahkan sinergi data pemerintahan yakni Indonesia Satu Data, butuh bertahun-tahun. Dengan begitu, tinggal bagaimana TikTok-Tokopedia memenuhi ketentuan 4 bulan itu agar mematuhi regulasi. Kepatuhan tak hanya soal sistem backend yang mesti terpisah di belakang layar, tapi juga harus dipastikan pertukaran data TikTok dan Tokopedia harus sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mengutamakan persetujuan pengguna. Jangan lupa, pemerintahan Presiden Joko Widodo masih punya pekerjaan rumah besar buat UMKM. Target 30 juta UMKM onboarding digital mesti tercapai di 2024. Di Oktober 2022, ada 20,2 juta UMKM onboarding digital, artinya 67% dari target. Jadi, selayaknya pemerintah dan para pemangku kepentingan bisa mendukung apa pun langkah strategis dan positif demi kemajuan ekonomi nasional dan kemajuan UMKM. TikTok-Tokopedia bisa dibilang menjadi salah satu katalis positif untuk mencapai target itu. 

Selain ketidakpastian ekonomi global hingga tren suku bunga tinggi, industri perbankan di Tanah Air masih menghadapi tantangan dalam upaya memacu fungsi intermediasi. Bank tak akan lagi menerima relaksasi restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Sebelumnya, melalui relaksasi ini, bank-bank dizinkan untuk memperhitungkan kredit debitur yang direstrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit dalam kategori lancar. Dampaknya memang baik bagi industri perbankan. Bank jadi lebih leluasa untuk memberikan fasilitas restrukturisasi karena bebas dari persyaratan administratif kredit berisiko. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah beberapa kali memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama masa pandemi Covid-19. Terakhir, kebijakan stimulus ini kembali diperpanjang dari yang semestinya berakhir pada 31 Maret 2023, menjadi 31 Maret 2024. Bagi OJK, industri perbankan sudah siap untuk beroperasi tanpa insentif ini, meskipun risiko kredit bakal membesar. Selama ini, bank-bank memang sudah teruji dengan berbagai krisis ekonomi. Risiko kredit bermasalah hingga kredit macet memang berhasil dimitigasi melalui kebijakan otoritas maupun instrumen seperti pencadangan/CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai).

Berdasarkan data OJK, rata-rata rasio CKPN perbankan ber ada di atas 56%. Bahkan, banyak bank yang mencatatkan CKPN di atas 60%. Data kredit restrukturisasi yang terus turun ini menunjukkan kemampuan membayar debitur yang membaik seiring dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan mobilitas masyarakat. Tentu kita mendukung kebijakan OJK ini sebagai upaya untuk memperkuat confidence para bankir untuk tetap mengedepankan aspek kehatihatian dan tak hanya sekadar mengandalkan insentif untuk mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Secara umum, bisnis bank pun tumbuh subur, terlihat dari nilai penyaluran kredit yang terus meningkat. Per November 2023, laju penyaluran kredit tumbuh 9,74% YoY, terus membaik sejak Juni 2023 yang tumbuh 7,76% Yo Y. Bank-bank yang belum memiliki permodalan yang kuat tentu harus segera menerapkan langkah antisipasi ketika tak akan menerima lagi stimulus dari otoritas. Bank dengan modal kecil itu dikhawatirkan terdampak berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, karena memiliki pencadangan minim dalam mengantisipasi peningkatan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Apalagi pencadangan puluhan bank dalam Kelompok Bank dengan Modal Inti (KBMI) I yang bermodal inti antara Rp3 triliun—Rp6 triliun, belumlah kuat-kuat benar.

Kinerja instrumen investasi reksa dana sepanjang tahun lalu cenderung tak menggembirakan. Di tengah performa efek yang sebagian besar sempat memble, penyertaan unit pun terkoreksi sehingga membuat nilai aktiva bersih industri merosot cukup dalam. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, nilai dana kelolaan atau asset under management/AUM industri reksa dana bahkan sempat terperosok ke bawah Rp500 triliun pada periode Oktober dan November 2023. AUM pada akhir tahun memang akhirnya berhasil dikatrol menjadi Rp504,95 triliun berkat window dressing yang digiatkan oleh manajer investasi. Catatan saja, nilai aktiva bersih reksa dana di bawah Rp500 triliun terakhir kali terjadi pada Maret 2020. Itu pun dipicu oleh penurunan nilai aset akibat sentimen Covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia sehingga membuat penyertaan produk reksa dana berkurang cukup banyak. Kinerja efek pada tahun lalu sejatinya tidak buruk. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 6,16% sepanjang 2023. Nilai kapitalisasi pasarnya bahkan tumbuh 23,82% menjadi Rp11.762 triliun. Angka itu membuat pasar saham Indonesia menjadi bursa terbesar di kawasan Asean. Kinerja surat utang juga tak kalah impresif. Indonesia Composite Bond Index (ICBI) mencatatkan pertumbuhan imbal hasil sebesar 8,65% secara year-on-year/YoY dari level 344,78 ke level 374,61.

Capaian itu bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan pada 2022 yang membukukan return 3,60% YoY. Lebih rinci lagi, kinerja indeks return obligasi pemerintah atau INDOBeXG-Total Return mencatatkan return sebesar 8,72% YoY dari level 337,20 ke level 366,60. Adapun kinerja indeks return obligasi korporasi atau INDOBeXC-Total Return menghasilkan imbal hasil sebesar 7,78% YoY dari 392,24 menjadi 422,78. Dengan pergeseran komposisi efek dari ekuitas ke obligasi, maka tidak heran jika etalase produk reksa dana juga didominasi jenis beraset pendapatan tetap dan terproteksi di mana jumlah keduanya nyaris mencapai 50% dari total produk reksa dana sepanjang 2023. Kita tentu menyadari bahwa situasi tahun lalu membuat kinerja pasar saham sangat volatil, terutama ditekan oleh sentimen kenaikan suku bunga dan krisis geopolitik. Kendati sempat berbalik arah dalam beberapa bulan terakhir di pengujung tahun, namun pergeseran komposisi efek dari ekuitas ke surat utang membuat berkah itu tak banyak diraup dan berdampak besar ke dana kelolaan. Hanya saja, jangan lupa bahwa ada pandangan umum di industri reksa dana yang bisa menjadi bekal positif di balik merosotnya AUM tahun lalu. 

Pembangunan jalan tol sebagai upaya meningkatkan konektivitas antarwilayah berperan penting dalam menumbuhkan perekonomian daerah. Untuk itu, kehadiran proyek tersebut harus disebar merata di seluruh penjuru Tanah Air. Langkah pemerintah menambah ruas jalan tol harus terus dilakukan dengan tetap memperhitungkan skala ekonomi, manfaat, dan kebutuhan dari wilayah tersebut. Tidak terburu-buru dalam memutuskan proyek baru, karena ongkos yang dikeluarkan terbilang besar. Proyek yang memiliki nilai strategis dan belum terselesaikan pada tahun lalu dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana yang diketahui, salah satu proyek yang belum dijalankan pembangunannya adalah Jalan Tol Gedebage—Tasikmalaya—Cilacap atau Tol Getaci. Tol ini menjadi salah satu yang terpanjang, yaitu mencapai 108,3 kilometer. Penyelesaiannya molor karena terkendala masalah biaya yang diperkirakan menghabiskan sekitar Rp56,20 triliun. Selain masalah biaya, pembangunan jalan tol juga kerap terhambat dari pembebasan lahan. Konflik pertanahan masih kerap terjadi dan butuh solusi cepat. Tak kalah pentingnya dan butuh penyelesaian adalah upaya menghidupkan ruas jalan yang sepi pengguna, seperti yang terjadi di beberapa ruas di Sumatra.

Dari data yang dihimpun Bisnis, hingga Oktober 2023, total panjang jalan tol di Indonesia yang telah beroperasi sepanjang 2.816,7 kilometer. Ruas tol tersebut tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Jalan tol itu dikelola oleh 52 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan 73 ruas jalan tol, dan 132 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP). Pekerjaan rumah pemerintah tentunya tak sekadar melaksanakan pembangunan dan menggunting pita peresmian, tetapi sekaligus ikut memikirkan langkah menghidupkan ruas jalan yang ada alias meningkatkan traffic pengendara. Meski tak banyak, jalan tol yang sepi peminat harus dihidupkan agar tujuan pembangunan tercapai, yaitu mempersempit jarak transportasi masyarakat, memangkas biaya logistik, dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus terus ditingkatkan, termasuk juga melibatkan pengelola jalan tol. Langkah seperti menyambungkan ruas jalan dengan kota dan ruas jalan tol dengan ruas-ruas lain yang strategis harus dilakukan. Pembangunan jalan tol tidak bisa setengah-setengah agar goal yang hendak dicapai dapat teraih. Pembangunan jalan tol sebaiknya juga ikut menghitung dampak ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga nyala ekonomi agar kehadiran jalan tol berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi.

Tidak lama lagi fasilitas di Pelabuhan Tanjung Emas Kota Semarang bertambah setelah lancarnya uji coba pengaktifan kembali jalur kereta api menuju pelabuhan terbesar di Jawa Tengah tersebut. Rencananya, jalur kereta api yang memiliki rute Stasiun Semarang Tawang—Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 2,1 kilometer beroperasi penuh mulai awal 2024. Jalur kereta api itu juga dinilai efisien digunakan mengangkut peti kemas. Pada awal September 2023, uji coba lintasan rel dengan mengoperasikan Multi Tie Tamper (MTT) yang berfungsi memadatkan balast landasan jalur kereta api juga sudah sukses digelar. Setelah itu, uji coba pengoperasian lokomotif melalui lintasan rel Stasiun Semarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas dan sebaliknya juga sukses dilaksanakan. Kesuksesan pengaktifan kembali jalur kereta api itu bakal menambah moda transportasi barang dan peti kemas di pelabuhan internasional (ocean going). Selama ini, pengangkutan barang dan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang hanya bergantung kepada moda transportasi berbasis jalan raya (trucking). Padahal, throughput kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas termasuk sangat padat. Untuk throughput peti kemas Terminal Peti Kemas Semarang sampai dengan Oktober 2023 sudah tercapai 642.007 TEUs, atau turun sedikit dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebanyak 642.642 TEUs. Akan tetapi, arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas berpotensi terus tumbuh seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian di Jawa Tengah. Sejauh ini, Pelabuhan Tanjung Emas dibangun dengan kapasitas di atas 4,4 juta TEUs per tahun dan kapasitas curah kering mencapai 2,2 juta ton per tahun. Kita tahu, Pelabuhan Tanjung Emas merupakan pintu gerbang aktivitas logistik daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan di pelabuhan untuk meningkatkan arus logistik berupa pelaksanaan pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas.

Program pengaktifan kembali jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas sejatinya sudah berjalan sejak lama. Program itu melibatkan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Bea Cukai Tanjung Emas, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Demi mendukung fungsi trade facilitator, Bea Cukai Tanjung Emas mendukung reaktivasi jalur kereta api di Pelabuhan Tanjung Emas karena dengan adanya fasilitas ini diyakini dapat menunjang efisiensi proses logistik. Data Kementerian Perdagangam Republik Indoneaia baru-baru ini mencatat 90 persen distribusi barang di Tanah Air menggunakan moda truk, sekitar 8 persen menggunakan kapal, sedangkan 1 persen menggunakan kereta api dan kurang dari 1 persen memakai pesawat udara. Ketimpangan distribusi barang tersebut menyebabkan terjadi inefisiensi logistik yang pada akhirnya memicu biaya mahal dalam angkutan barang. Khusus dalam mengurangi inefisiensi logistik di Jawa Tengah, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas yaitu Pelindo diuji. Dalam pengamatan penulis, peran operator Pelabuhan Tanjung Emas cenderung meningkat dalam program pengaktifan kembali jalur kereta api barang di pelabuhan itu. Peran tersebut makin meningkat setelah penggabungan empat BUMN pelabuhan yaitu Pelindo I, II, III, dan IV menjadi satu BUMN pelabuhan nasional yaitu PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Ada beberapa tantangan bila pengaktifan kembali jalur kereta api menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Pertama, tantangan persaingan tarif kereta barang dengam moda angkutan barang lain. Sampai saat ini, pemilik barang cenderung menggunakan jalur darat dengan truk dibandingkan dengan kereta api.  Kedua, pengangkutan barang dengan kereta api juga masih berlaku penanganan ganda (double handling) yang masih membutuhkan pengangkutan lanjutan dengan moda truk untuk sampai ke tujuan.

Sepanjang 2023 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Ketidakpastian perekonomian global terutama dipicu oleh konflik geopolitik, yaitu perang Rusia dan Ukraina serta konflik di Timur Tengah.Pada sisi lain, dampak El Nino yang berkepanjangan juga menambah terganggunya sisi suplai dan produktivitas komoditas pangan, sehingga menimbulkan tekanan terhadap inflasi. Kondisi tersebut mendorong bank sentral di banyak negara mempertahankan suku bunga tinggi, sehingga berdampak pada terbatasnya likuiditas global, sehingga menimbulkan tekanan terhadap suku bunga dan nilai tukar khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia.Tingginya suku bunga global membatasi ruang kebijakan pemulihan ekonomi di banyak negara. Pertumbuhan global tahun ini diperkirakan melambat signifikan ke 3,0% YoY dari 3,5% pada tahun lalu. Indikator PMI Manufaktur global pada November 2023 masih berada di zona kontraksi di level 49,3. Mayoritas negara-negara dunia mengalami kontraksi termasuk di antaranya AS, negara-negara di Eropa, dan Jepang. Pada sisi lain, AS juga tengah menghadapi permasalahan internal bersamaan dengan ekonomi Eropa yang terus melemah. Fiskal AS mengalami tekanan akibat level utang tinggi di tengah penerimaan negara yang belum pulih.Namun, di tengah ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, perekonomian Indonesia masih cukup resilien. Pertumbuhan ekonomi di triwulan III/2023 tercatat sebesar 4,94 % (YoY), atau sampai dengan triwulan III/2023 sebesar 5,05% (ctc). Capaian tersebut ditopang permintaan domestik yang masih kuat sejalan dengan inflasi yang terkendali serta dukungan kebijakan fiskal. Dari sisi produksi, sektor-sektor utama tumbuh positif seiring penguatan permintaan domestik dan pulihnya aktivitas masyarakat. Sektor manufaktur tumbuh 5,2% YoY pada triwulan III/2023 didukung kuatnya permintaan domestik. 

Kuatnya permintaan domestik dan aktivitas masyarakat juga mendorong mendorong pertumbuhan double digit pada sektor Akomodasi dan Transportasi (10,9%). Kinerja neraca perdagangan juga masih positif di tengah lemahnya permintaan global. Indonesia masih mencatat surplus US$33,63 miliar (Jan—Nov). Menguatnya aktivitas ekonomi nasional juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran mengalami penurunan signifkan menjadi 5,32% pada Agustus 2023 dari sebelumnya 5,86% pada Agustus tahun lalu. Penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, relatif terkendalinya inflasi, serta kebijakan penebalan bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54% di tahun 2022 menjadi 9,36% tahun 2023.Di tengah perkembangan perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, realisasi APBN di tahun 2023 menunjukan kinerja yang solid dan kredibel. Pelaksanaan APBN 2023 mencatatkan kinerja positif. Pertama, pendapatan negara mampu mencapai Rp2.774,3 triliun melebihi target (112,6% dari APBN atau 105,2% dari Perpres 75), di tengah gejolak perekonomian global dan termoderasinya harga komoditas. Kedua, perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melebihi target atau tumbuh positif 5,9% YoY.  Ketiga, kinerja PNBP meningkat signifikan mencapai Rp605,9 triliun, terutama ditopang volatilitas harga komoditas, kinerja BUMN dan inovasi layanan. Keempat, belanja negara terserap optimal mencapai Rp3.121,9 triliun atau 102% dari pagu APBN. Kelima, realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp881,3 trilun terutama untuk mendukung penguatan perekonomian daerah. Keenam, primary balance mulai positif Rp92,2 triliun sejak 2012. Ketujuh, defisit jauh lebih terkendali yaitu sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% PDB jauh lebih rendah dari target APBN: Rp598,2 triliun (2,84% PDB) atau target Perpres 75 : Rp479,9 triliun (2,27% PDB).Kedelapan, pembiayaan investasi mencapai Rp90,1 triliun, utamanya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastrukur, peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi MBR, dukungan untuk PSN dan penguatan kualitas SDM.Kesembilan, kinerja APBN 2023 yang positif, juga mampu menyiapkan buffer yang memadai, untuk menopang pelaksanaan APBN di tahun 2024.

Pemerintah Indonesia menargetkan net zero emissions pada 2060. Pilar utama untuk mencapai ini dalam jangka panjang adalah pemanfaatan energi terbarukan yang lebih tinggi dan penggunaan energi fosil yang lebih rendah. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas terpasang pembangkit Listrik di Indonesia hingga semester I/ 2023 adalah 84,8 GW (gigawatt) dengan kontribusi energi terbarukan (EBT) 12,7 GW atau 15% dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagai kontributor terbesar yaitu 6,7 GW. Bauran EBT ini ditargetkan mencapai 23% di 2025 dan 29% di 2030. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 juga dinyatakan, dalam periode 10 tahun (2021—2030) akan terdapat tambahan 20,9 GW kapasitas baru EBT. Dalam rangka pengembangan ini, sektor swasta diharapkan memberikan kontribusi sebesar 11,8 GW atau 56,3% dari kapasitas baru EBT. Tahun depan kita akan memasuki tahun 2025 dan tahun 2030 tinggal 6 tahun lagi. Dari berbagai jenis pembangkit EBT, yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Namun, kedua jenis pembangkit ini memiliki karakteristik intermittent yaitu hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu, kecuali bila menggunakan baterai. Sedangkan PLTA dan Pembangkit Listrik Panas Bumi/geotermal (PLTP) membutuhkan waktu yang lebih panjang yaitu sekitar 5 tahun untuk predevelopment dan konstruksi sampai dapat beroperasi secara komersial. Dari target EBT 20,9 GW, sebesar 3,3 GW direncanakan berasal dari PLTP dan 9,3 GW dari PLTA. Hingga saat ini, banyak pihak tetap bersikeras sektor kelistrikan Indonesia masih menghadapi excess supply. Ini khususnya terjadi karena perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pandemi Covid tahun 2020-2022. Karena itu pemerintah sempat menghentikan penerbitan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL). Nyatanya excess supply tenaga listrik itu hanya untuk energi fosil.

Sedangkan untuk tenaga Listrik EBT terjadi sebaliknya yaitu pasokan masih kurang alias shortage of supply. Mengacu pada target pengembangan dan pemanfaatan EBT yang telah ditetapkan, angka dan data yang diterbitkan pemerintah sendiri menunjukkan akan segera terjadi kegagalan pencapaian target EBT. Studi Asian Development Bank pernah mengupas mengapa Indonesia akan gagal memenuhi target pengembangan EBT tersebut. Dari berbagai temuan dan analisa yang dilakukan, faktor-faktor utama yang menghambat pengembangan EBT di Indonesia mencakup (i) penetapan harga tertinggi pembelian listrik yang lebih rendah dari biaya proyek EBT, (ii) ketidakmampuan untuk mengintegrasikan EBT dan tidak memadainya panduan perencanaan mengenai lokasi dengan jumlah EBT yang dibutuhkan, dan (iii) biaya dan risiko EBT yang lebih tinggi di Indonesia. Belum lagi pertimbangan posisi PLN yang monopoli sekaligus monopsoni (pembeli tunggal) dan pada saat yang sama juga produsen 70% listrik di Indonesia. Isu lain, sebagai BUMN, PLN wajib tunduk pada UU BUMN yang mengamanatkannya untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan sekaligus ditugaskan untuk berperan sebagai penyelenggara public service obligation (PSO). Agar dapat untung, perusahaan perlu meningkatkan penerimaan dan menurunkan biaya, baik biaya operasi maupun biaya produksi (harga beli input). Untuk meningkatkan penerimaan, PLN dibatasi Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan pemerintah dan besaran subsidi listrik yang diberikan APBN. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang di dalamnya mengatur Harga Patokan Tertinggi (HPT) bagi setiap jenis pembangkit EBT menurut kapasitas tertentu.

Perpres itu juga menyebutkan HPT PLTA dari tahun 11—30 akan turun 37,5% dari HPT tahun 1—10, HPT PLTS akan turun 40%, PLTB juga turun 40%, PLTBm (Biomassa) diturunkan 20%, dan PLTP (geotermal) diturunkan 15%. Mungkin saja pemerintah beranggapan bahwa dalam 10 tahun pertama, IPP telah mendapatkan biaya pengembalian investasi sehingga mulai tahun ke-11 tarif bisa diturunkan. Padahal dengan pendanaan dari bank, IPP harus menanggung bunga bank sehingga baru dapat menikmati hasil investasi setelah pinjaman lunas. Sayangnya ketika itu tiba, tarif diturunkan secara signifikan. Sementara biaya operasi terus meningkat. Dengan asumsi inflasi 4% p.a., dalam 10 tahun biaya operasi akan naik 48% secara compounding dan menjadi 3 kali lipat lebih (324%) dalam 30 tahun. Namun, tarif per kwh yang diterima di tahun 30 oleh IPP PLTA dengan kapasitas 20 MW misalnya, hanya 5,68 sen dolar AS. Nilai sekarang dari 5,68 sen dolar AS dalam 30 tahun ini cuma 0,19 sen dolar AS. Ironi lainnya dari Perpres No. 112/2022 itu HPT tarif dari PLTA Ekspansi ditetapkan 30% lebih rendah daripada tarif untuk PLTA baru. Ini tentunya menjadi pertanyaan mengingat tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Ekspansi tidak berbeda kualitasnya dengan tenaga listrik yang dihasilkan PLTA Baru. Global warming dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang dihadapi dunia. Peran EBT dalam menjaga sustainable development adalah mutlak dan tidak dapat dinafikan.

Pemerintah mesti bergerak lebih cepat untuk menata distribusi liquefied petroleum gas alias LPG 3 kilogram agar lebih baik. ‘Penyakit menahun’, yakni distribusi yang tidak tepat sasaran, tidak boleh berlarut-larut agar tak membuat masyarakat yang berhak menerima kelimpungan. Jika merujuk pada Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 jo Perpres 70 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2019 jo Perpres 71 Tahun 2021, maka mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg yakni rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan minyak tanah untuk memasak dan tidak memiliki kompor gas. Gas melon itu juga diperuntukkan bagi nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari yang memiliki kapal paling besar 5 gros ton bermesin tak lebih dari 13 horse power. Pengguna lain yang juga berhak adalah petani yang memiliki lahan di bawah 0,5 hektare untuk usaha tani tanaman pangan atau hortikultura yang dikerjakan sendiri, serta menggunakan pompa air berdaya maksimal 6,5 horse power. Namun, rupanya masih jamak laporan bahwa LPG 3 kg justru digunakan oleh pihak-pihak di luar kategori tersebut. Padahal, pemerintah menggelontorkan subsidi yang tak sedikit untuk komoditas ini. Bahkan nilainya makin hari makin membengkak. Artinya, jika penyaluran LPG 3 kg tak tepat sasaran, maka gelontoran subsidi yang menggelayuti keuangan negara itu pun, tak efektif sebagaimana tujuannya.

Sejak Maret 2023 dilakukan pendataan pengguna yang berhak melalui sistem berbasis web dan aplikasi. Adapun, mulai 1 Januari 2024 pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdata. Mereka yang belum terdata, wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG 3 kg. Sayangnya, upaya tersebut juga bukannya tanpa kendala. Pendataan yang mensyaratkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu pun tak sepenuhnya lancar. Bahkan hingga tahun ini pun pendataan masih dilakukan, meski sedianya tenggat ditetapkan pada akhir Desember 2023. Data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 s.d 7 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mencapai 189 juta NIK. Adapun per 31 Desember 2023, jumlah pengguna yang tercatat telah melakukan transaksi LPG 3 kg sebesar 31,5 juta NIK. Sebanyak 24,4 juta NIK di antaranya merupakan konsumen data P3KE, sedangkan dan 7,1 juta NIK terdaftar secara mandiri lewat pangkalan atau sub penyalur. Dus, masih dibutuhkan upaya ekstra untuk melakukan sosialisasi menyeluruh baik kepada masyarakat, agen maupun pangkalan. Hal itu demi tetap menjaga agar mereka yang berhak menggunakan LPG 3 kg karena status ekonominya, tetap terpenuhi haknya. Langkah tersebut juga perlu dijalankan selaras dengan upaya untuk meningkatkan keandalan penyaluran.

Mengawali 2024, publik disuguhi data inflasi yang kontradiktif. Di satu sisi, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Desember 2023 ‘hanya’ 2,61% secara tahunan. Kinerja inflasi 2023 itu merupakan level terendah dalam 20 tahun terakhir, di luar episode pandemi 2020 hingga 2022. Di sisi lain, BPS juga melaporkan inflasi bulanan Desember 2023 mencapai 0,41%. Inflasi di pengujung tahun itu sekaligus menobatkannya yang tertinggi sepanjang 2023. Kekontrasan inflasi tahunan tertinggi versus inflasi bulanan terendah menimbulkan polemik perihal performa riil inflasi Indonesia. Rendahnya inflasi tahunan tersebut boleh jadi karena keberhasilan otoritas ekonomi dalam mengendalikan inflasi. Ruang gerak Bank Indonesia yang terbatas di area permintaan terimbangi oleh bauran kebijakan kementerian/lembaga terkait dari sisi pasokan sehingga inflasi terjaga sesuai interval target. Kesuksesan menjinakkan inflasi tidaklah mengada-ada. Selama 2023, ketidakpastian global masih tinggi. Persaingan hegemoni antara Amerika-China, konflik di Eropa Timur, dan perang di Timur Tengah mengancam eskalasi global. Imbas faktor eksternal itu bermuara pada kenaikan harga komoditas impor. Inflasi impor berpadu dengan fenomena El Niño yang berada di luar kendali. Kedua faktor eksogen tersebut berpotensi memicu gejolak inflasi domestik lebih liar lagi. Dengan demikian, rendahnya inflasi tahunan bisa dipandang sebagai buah sinergi kebijakan pengendalian inflasi lintas sektor. Sementara, tingginya inflasi bulanan pada Desember 2023 didorong oleh harga pangan bergejolak (volatile foods). Harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah terus menanjak dalam beberapa bulan terakhir. Lonjakan harga itu menyusul harga beras yang sudah lebih dahulu melejit. 

Alhasil, inflasi sejatinya masih menyimpan ‘bom waktu’. Ledakan inflasi pangan yang sebelumnya berpola siklikal, musiman, dan temporer bergeser ke mode permanen yang menuntut solusi ekstra. Jelasnya, klaim keberhasilan pengendalian inflasi masih bisa diperdebatkan. Kinerja inflasi juga sensitif dengan tonggak indeks harga konsumen (IHK). Inflasi toh dikalkulasi dari persentase kenaikan IHK. Tahun dasar IHK yang digunakan dalam penghitungan inflasi 2023 adalah 2018. Basis 2018 merujuk pada Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun yang sama. SBH direvisi setiap lima tahun sekali. BPS telah mempublikasikan SBH terbaru, yakni SBH 2022. Artinya, IHK 2022 pun akan menggunakan bobot nilai konsumsi yang dipotret dari hasil SBH 2022. Urgensinya, penghitungan inflasi IHK 2022 mulai berlaku untuk periode Januari 2024. Kontradiksi inflasi 2024 pun, lagi-lagi, bakal timbul. SBH 2022 toh masih dalam masa pandemi. Status page­bluk Covid-19 di Indonesia adalah kejadian yang fundamental, luar biasa, dan belum pernah terjadi sebelumnya (unprecedented) sehingga memukul seluruh sendi kehidupan. Perbedaan karakter bobot nilai konsumsi SBH 2022 berakibat inflasi tahunan akan bias ke atas (upward bias). Bias ke atas inflasi niscaya membawa implikasi yang tidak ringan, terutama pada efektivitas kebijakan. Bagaimanapun, mayoritas kebijakan ekonomi makro diturunkan dari indikator inflasi tahunan.   Perubahan gaya hidup yang berpatokan pada kondisi ekonomi yang lemah mengarahkan inflasi cenderung bias ke bawah (downward bias). Rendahnya inflasi inti pascapandemi lantas diyakini sebagai titik balik pemulihan daya beli sehingga subsidi bisa segera dialihkan pada belanja produktif. Asumsi semacam itu niscaya memantik kegaduhan. Apalagi, 2024 adalah tahun politik. Isu pemotongan subsidi menjadi ‘komoditas’ politik yang akan ‘digoreng’ untuk pamrih politis. Perang narasi pun akan riuh, yang justru menjauh dari literasi musabab rendahnya inflasi itu sendiri. Padahal, inflasi adalah output perhitungan statistik.