Seperti halnya akhir tahun-tahun sebelumnya, kalangan analis makin mencermati dan terus membahas peluang terjadinya aksi window dressing emiten yang menjadi modal dasar bagi indeks harga saham gabungan untuk memperkuat tren perbaikan pada 2024.Bukan tanpa sebab. Harapan perbaikan prospek indeks tersebut sejalan dengan berkurangnya kekhawatiran terjadinya kenaikan suku bunga global di tengah tekanan geopolitik yang belum mereda. Begitu pula dengan tekanan yang berasal dari kenaikan harga minyak dunia yang berangsur menurun seiring dengan bertambahnya pasok dan stabilnya permintaan.Secara umum, aksi window dressing merupakan hal lazim dilakukan korporasi untuk mempercantik diri dengan cara memoles laporan keuangan agar terlihat lebih baik sebelum dipublikasikan. Adapun, tujuan window dressing ini bertujuan untuk memberikan headlightatas hasil bisnis yang lebih menjanjikan.Strategi window dressing tersebut merupakan tindak lanjut dari fenomena Santa Claus Rally atau Reli Sinterklas yang menggambarkan kondisi peningkatan nilai pasar saham selama pekan terakhir bulan Desember. Bahkan tanda-tanda penguatan itu bisa saja terjadi jauh sebelum itu seperti halnya yang terjadi pada laju IHSG saat ini. Beberapa analis melihat Santa Claus Rally sebagai preview kinerja pasar selama setahun penuh pada berikutnya. Optimisme bullish menunjukkan kepercayaan investor serta ekspektasi yang kuat atas prospek pasar. Meskipun asumsi ini masih harus dibuktikan kebenarannya, peluang indeks untuk berkinerja lebih baik sangat beralasan apalagi The Fed telah mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali di tahun depan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan pada November 2023 mencapai 2,86% atau berada dalam kisaran 3% ± 1%. Level inflasi yang relatif rendah ini menunjukkan harga komoditas pangan dalam negeri yang masih stabil dan dalam kendali.Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto.Selain itu, Purchasing Managers Index manufaktur yang berada dalam level ekspansif, belanja masyarakat yang meningkat serta indeks penjualan riil yang tumbuh. Bullish IHSG yang dimaksud jika AS dipastikan tidak mengalami resesi, harga komoditas turun lebih dalam, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5% serta presiden terpilih sesuai dengan keinginan pelaku pasar.Alhasil, potensi window dressing atau Santa Claus Rallymembuka kesempatan bagi para investor kembali berburu saham-saham unggulan. Sejumlah analis memperkirakan saham-saham blue chips dengan valuasi terdiskon menarik untuk dicermati.

Era perdagangan bebas kini tampaknya sudah tinggal cerita. Ketergantungan ekonomi memudar dan perdagangan dunia cenderung makin tertutup. Kerja sama antarnegara cenderung makin terfragmentasi dalam kelompok kecil berdasar persamaan ideologi dan kepentingan ekonomi. Banyak negara lebih memikirkan kepentingan internalnya sendiri dan berebut untuk mengamankan rantai pasokan strategis. Perdagangan bebas tidak lagi populer. Banyak negara kini lebih memilih melakukan distorsi perdagangan.Keunggulan liberalisasi perdagangan seperti digagas Adam Smith tidak lagi dirasakan manfaatnya. Untuk kelangsungan usaha dan memastikan keuntungan yang bisa dipetik, banyak negara akhirnya lebih memilih mengembangkan aliansi hanya kepada kelompoknya sendiri. Sistem perdagangan global kini berkembang makin renik dan terfragmentasi. Keputusan investor tidak lagi berdasarkan upah murah di sebuah negara, tetapi lebih pada kesamaan geopolitik. Inilah yang menyebabkan kondisi perekonomian global cenderung meredup.Meningkatnya restriksi dagang dan proteksionisme yang berkembang di berbagai negara menyebabkan perdagangan global tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 0,8%. Angka ini lebih rendah daripada proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia sebelum yang optimis mencapai 1,7%. Akibat fragmentasi perdagangan global, kemungkinan untuk mengembangan perdagangan bebas menjadi terhambat. Pintu-pintu perdagangan antarnegara kini tidak lagi terbuka.Pertama, fragmentasi perdagangan global niscaya akan menyebabkan peta aliansi perdagangan antarnegara niscaya berubah total. Kedua, fragmentasi perdagangan global akan menyebabkan terjadinya inefisiensi karena kenaikan harga dari produk-produk yang dihasilkan berbagai negara. Munculnya peraturan-peraturan baru yang menghambat ekspor produk dari sebuah negara ke negara lain, bisa atas nama kelestarian lingkungan, melawan ancaman deforestasi dan lain sebagainya. Apa pun bentuknya penerapan kebijakan perdagangan global yang terfragmentasi menyebabkan peluang Indonesia untuk mengembangkan perdagangan ke level dunia menjadi lebih sulit. Menurut data, bulan Januari—Oktober 2023, total ekspor nonmigas Indonesia hanya senilai US$201,25 miliar atau turun 12,74% dibandingkan periode sama 2022. Komoditas penyumbang penurunan ekspor tersebut adalah bahan bakar mineral, terutama batu bara, serta lemak dan minyak hewani/nabati, terutama minyak sawit. Walau pun masih termasuk surplus, yakni pada Januari—Oktober 2023 sebesar US$47,02 miliar. Tetapi, surplus tersebut sebetulnya turun cukup signifikan dibandingkan surplus neraca perdagangan nonmigas pada Januari—Oktober 2023 yang mencapai US$66,41 miliar.Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan, secara keseluruhan, ekspor Indonesia pada Juni 2023 turun 5,08% dibanding Mei 2023, menjadi sebesar US$20,61 miliar.

Disadari, walau pengem­bang­annya telah dilakukan sejak dari tahun 90-an, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah na­sional belum secepat yang diharapkan. Indonesia sebagai negara terbesar penduduk muslimnya, yakni sekitar 89%, tidak lantas menjadikannya sebagai kiblat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sebenarnya, preferensi masyarakat kita saat ini bisa menjadi modal dasar akselerasi ekonomi syariah. Berdasarkan riset, terdapat 46% masyarakat yang memiliki preferensi syariah dilatarbelakangi faktor spiritual dan fungsional, serta 20% yang memilih syariah hanya karena faktor fungsional atau benefit. Oleh karenanya, pemangku kebijakan termasuk didalamnya Bank Indonesia (BI) serta lintas kementerian/lembaga terkait melakukan pendekatan baru dinamakan money follow the trade. Istilah ini merujuk pada paradigma di mana upaya percepatan ekonomi keuangan syariah di Indonesia erat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha halal (baik barang dan jasa) atau dikenal sebagai halal value chain (HVC). Pertumbuhan ekonomi syariah global dalam wadah Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berisikan 57 negara di mana beberapa anggotanya bukan mayoritas muslim, diprediksi sebesar 3,6% pada 2023 (sedikit lebih baik dibanding ekonomi global yang sekitar 3%) dan diprediksi akan membaik sebesar 4,2% pada 2024. Namun, angka ini sejatinya terkontraksi dibanding 2022 sebesar 5,5%. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi ekonomi turut memberikan andil atas kontraksi pertumbuhan ekonomi syariah global. Dari dalam negeri atau domestik, seiring pemulihan ekonomi nasional, pemulihan ekonomi syariah dalam bentuk sektor HVC terus berlanjut dengan pariwisata ramah muslim dan sektor pangan halal (pertanian dan makanan) menjadi pendorongnya. Ke depan, perkembangan HVC harus menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa sektor prioritas HVC menopang 25% lebih dari ekonomi nasional. Diproyeksikan, sektor HVC akan tetap tumbuh sebesar 4,5%—5,3% selama 2023. Adapun, sederet jurus percepatan industri halal. Pertama, penguatan melalui grand design arah produk halal dalam bentuk Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023—2029. MPIHI yang mengusung tagline “Industri Halal untuk Ekonomi Berkelanjutan” menjadi referensi bersama untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. Jurus kedua, digitalisasi. Seperti halnya industri konvensional, industri halal juga harus riding the wave menggunakan digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital. Jurus ketiga, literasi. Keurgensian literasi ekonomi syariah dan industrifikasi halal menjadi salah satu strategi utama MPIHI. 

Soal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan, Bank Dunia rupanya tak seoptimistis Pemerintah RI. Teranyar, Bank Dunia meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di angka 4,9%.Angka itu masih berada di bawah target pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yakni, sebesar 5,2%.Menurut Bank Dunia, risiko eksternal akan lebih menantang, utamanya pada kinerja perdagangan serta tekanan pembiayaan global. Hal itu tak lepas kondisi higher for longer suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve.Belajar dari pengalaman, rezim suku bunga tinggi The Fed, lazimnya akan menekan pasar keuangan negara berkembang, tak terkecuali Indonesia.Alhasil, beragam langkah antisipasi semestinya diterapkan dari sekarang, agar ekonomi tak kalang kabut diterjang berbagai tekanan. Tentu saja, insentif tersebut diharapkan dapat memompa kinerja dunia usaha, yang pada gilirannya bakal ikut mendongkrak ekonomi nasional.Oktober lalu, pemerintah mengumumkan insentif fiskal berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) ke sektor properti.Kebijakan itu berlaku untuk pembelian rumah komersial di bawah Rp2 miliar, di mana PPN DTP 100% sampai Juni 2024. Adapun, mulai Juni sampai Desember 2024, PPN DTP tetap diterapkan, tetapi hanya 50%. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta. Insentif yang bertebaran memang amat mungkin mendongkrak geliat sektor usaha yang menerimanya. Hal itu nyata terjadi manakala pemerintah mengobral insentif fiskal untuk sejumlah sektor industri guna memacu aktivitas bisnis pascapandemi Covid-19.Contohnya saat insentif diberikan ke sektor properti pada 2021 dan 2022. Kala itu penjualan properti melejit dan turut menyokong pemulihan sektor ini. Kendati demikian, insentif tak bisa menjadi satu-satunya cara untuk mendongkrak kinerja dunia usaha. Terlebih pemberian insentif juga lazim dibarengi dengan penurunan penerimaan negara dari setoran pajak.Bahkan, sebagian penerima keringanan PBB tersebut, selama ini dikenakan pajak penghasilan final, yang berarti penerimaan negara sukar bertambah berlipat-lipat.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. mengumumkan aliansi strategis dengan pemilik TikTok, ByteDance Senin (11/12). Namun, lantai bursa merespons negatif atas aksi korporasi tersebut, saham emiten berkode GOTO ditutup merosot tajam. Beberapa kesepakatan dalam aliansi tersebut cukup menarik. Dalam kontrak yang diteken 10 Desember 2023 itu, salah satu klausulnya menyebutkan bahwa Tokopedia akan melakukan pembelian aset berupa kontrak bisnis dan hak eksklusif untuk memiliki dan mengoperasikan TikTok Shop di Indonesia dari TikTok. Kontrak bisnis dan hak eksklusif ini memiliki nilai transaksi sebesar US$340 juta atau setara Rp5,33 triliun. Target pembelian aset tersebut dituntaskan pada kuartal I/2024. Akan tetapi, bergantung pada pemenuhan persyaratan pendahuluan yang diatur dalam perjanjian. GOTO dan TikTok juga melakukan perjanjian pengambilalihan saham. TikTok akan mengucurkan dana segar sebesar US$840 juta atau setara Rp13,18 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan Tokopedia. Apabila aksi korporasi itu tuntas, TikTok akan menjadi pengendali baru Tokopedia, yakni 75,01%. Adapun, kepemilikan GOTO di Tokopedia merosot menjadi 24,99% dari posisi saat ini 99,99%. Kemarin, saham GOTO ditutup ambrol 20,37% atau sebanyak 22 poin setelah aliansi strategis tersebut. Saham GOTO diperdagangkan pada rentang Rp82—Rp110 pada perdagangan Senin (11/12). Padahal, pada pembukaan perdagangan, saham GOTO sempat menguat ke level Rp109 per saham. Namun, penguatan itu tak berjalan lama sebelum akhirnya saham GOTO terkena aksi jual investor. Berbagai manuver informasi disampaikan untuk menetralisir aksi jual pasar. Akan tetapi, langkah tersebut tidak mempan. Faktanya, GOTO telah melepas kendali kepemilikan di Tokopedia. Manajemen pun ‘pasrah’ bahwa kelak laporan keuangan pun tidak terkonsolidasi. Kontribusi GTV Tokopedia berada di nomor dua setelah layanan GoTo Finansial. Layanan yang dikenal dengan nama Gopay itu berkontribusi sebesar Rp276,51 triliun per September 2023, menyusut 5,6% secara YoY. Terkecil adalah segmen bisnis on demand services (ODS), yaitu Gojek, yang mencatatkan GTV Rp40,38 triliun, per September 2023 tercatat menyusut 8,47%.

Tantangan ekonomi global datang silih berganti dan makin berat pada masa mendatang. Di antaranya terjadi disrupsi teknologi, residu pandemi Covid-19, perubahan iklim, perang Rusia-Ukraina, dan yang paling menyedihkan perang Israel dan Palestina. Patut kita syukuri, perekonomian Indonesia sudah kembali pulih dan stabil. Kendati pada kuartal III/2023 terjadi perlambatan, ekonomi masih tumbuh 4,9% YoY (BPS, 2023). Ini tidak lepas dari peran UMKM dan koperasi. Namun, kita patut waspada dengan terus menjaga inflasi jangan sampai melambung tinggi yang akan mengancam daya beli masyarakat. Menurut Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, jalan utama agar ekonomi Indonesia tetap kokoh adalah dengan pengembangan UMKM dan koperasi yang terintegrasi dan terencana, serta harus keluar dari jebakan pendekatan survival ke pendekatan kewirausahaan. Adanya PP No. 7/2021 makin berpihak kepada UMKM dan Koperasi, yakni perizinan sederhana, regulasi tidak tumpang-tindih, akses pembiayaan mudah dan murah, on boarding ke digital, perlindungan hukum, dan berbagai insentif lainnya. Pemerintah juga serius dalam pengembangan kewirausahaan nasional dengan menerbitkan Perpres No. 2/2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95% pada 2024 atau 8% pada 2045. Ini menjadi tantangan besar, karena rasio kewirausahaan kita masih di bawah 3%. Pada koperasi, ekosistem terus dibangun melalui pendampingan digitalisasi, berbasis komoditas, dan adanya pembiayaan murah. Pendampingan dilakukan melalui lembaga inkubator; kemudahan administrasi dan digitalisasi perizinan Koperasi; serta pengembangan sistem digitalisasi bagi Koperasi. Kemitraan diperkuat melalui pengembangan rantai nilai industri melalui kemitraan usaha kecil dengan usaha besar sesuai amanat UU Cipta Kerja. Kemitraan diperluas awalnya hanya enam BUMN menjadi 17 BUMN, begitupun dengan Swasta. Idealnya, produk UMKM haruslah menyuplai industri pada core bisnis utamanya. Misalnya di Jepang industri otomotifnya butuh baut, hal itu dikerjakan oleh UMKM-nya. Jangan usaha kesehatan, tapi yang dibina UMKM kerajinan, sehingga terkesan ini hanya pelepas tanggung jawab perusahaan. Tantangan besar kita bagaimana menggelorakan bangga dengan produk buatan sendiri. Jangan sampai anak-anak negeri bangga memakai baju buangan atau bekas dari luar negeri. Dari sisi pembiayaan dan investasi dilakukan melalui perluasan akses investasi UKM melalui securities crowd funding, saham dan sukuk, pendampingan KUR klaster dan kecil, serta pembiayaan ekspor UKM oleh BNI Xpora dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Posisi Indonesia yang berada di jalur cincin api tak ubahnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, seluruh negeri dituntut senantiasa waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam. Di sisi lain, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan cadangan energi, khususnya batu bara yang luar biasa. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 3,2% cadangan batu bara dunia dimiliki oleh Indonesia. Tingginya cadangan batu bara tersebut tentu saja sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun luar negeri. Berdasarkan tren, produksi ‘emas hitam’ Indonesia terus meningkat. Masih berdasarkan sumber data yang sama, produksi batu bara pada 2022 mencapai 687 juta ton. Upaya menjaga stabilitas produksi batu bara menjadi penting seperti halnya menjaga koordinasi antara sektor pertambangan dan perindustrian. Pertambangan merupakan proses hulu, yaitu pengambilan sumber daya alam berupa mineral dan batu bara (Minerba) di dalam perut bumi. Proses tersebut kemudian dilanjutkan industri sebagai proses penghiliran yang diwujudkan dalam bentuk pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Peningkatkan kebutuhan batu bara di dalam negeri ini seakan menjadi angin segar bagi sektor energi, termasuk subsektor industri pertambangan batu bara. Di tengah fluktuasi harga batu bara, manajemen perusahaan tambang mesti bersiasat untuk memperkuat daya saing perusahaan agar mampu untuk terus bertahan. Pascapandemi Covid-19, sektor hulu tambang batu bara terus mengawal sekaligus mengandalkan pasar di dalam negeri. Menyeimbangkan serapan batu antara pasokan ke mancanegara dan nasional menjadi resep mujarab sektor pertambangan nasional untuk terus bertahan di tengah situasi yang sedemikian menantang.

Pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 yang siap digelar pada Februari, selain membawa optimisme atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik, rupanya juga membawa dampak lain yang membuat kalangan pasar modal bersikap wait and see. Tidak seperti masa-masa jauh sebelum pemilu, ketika otoritas keuangan selalu membuka lembar kalender baru dengan penuh optimisme. Kali ini, sikap itu seakan-akan berkebalikan. Optimisme pasar modal seakan-akan sudah hanyut ditelan kegaduhan kampanye para kandidat presiden dan wakil presiden. Asumsi ini jelas terlihat dari target penggalangan dana di lantai bursa yang tidak terlalu muluk pada tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai the guardian of investors’ trust, memilih sedikit konservatif dengan menetapkan target penggalangan dana di pasar modal berkisar Rp175 triliun—Rp200 triliun. Sebagai target baru untuk tahun depan, jumlah itu sangatlah peanut. Alasannya, target 2024 yang dipatok OJK rupanya lebih rendah dari realisasi penghimpunan dana di pasar modal tahun ini, yang hingga 30 November saja sudah mencapai Rp230,59 triliun. Penggalangan dana ini berasal dari 197 aksi korporasi. Lebih terperinci, OJK mencatat ada 71 IPO degan nilai total Rp52,99 triliun pada tahun ini. Apalagi, berbasis pada kondisi pada tahun ini, situasi di pasar modal relatif stabil. Bahkan, jumlah emiten pada tahun ini memecahkan sepanjang sejarah keberadaan BEI. Meski tampak ada riak-riak kecil seperti adanya penurunan kualitas IPO dari sejumlah emiten baru, pada sisi lain, ini membuktikan partisipasi emiten di lantai bursa sepanjang 2023 meningkat. Selain itu, penghimpunan rights issue sudah mencapai Rp50,99 triliun, emisi surat utang korporasi Rp10,47 triliun, dan penawaran umum berkelanjutan Rp116,14 triliun. Menurut OJK, masih ada 96 rencana aksi korporasi dalam pipeline dengan estimasi nilai penggalangan dana Rp41,11 triliun pada tahun ini. Luar biasa. Belum lagi ketika mengintip pasar saham. Tanda-tanda penguatan makin terlihat dari laju IHSG sebesar 4,17% (YtD) ke level 7.132,57. Ini level tertinggi pada 2023. Hal itu terdorong oleh arus modal asing yang mulai kembali ke pasar modal pada bulan lalu menjelang window dressing.

Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui tiga area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.Cita-cita tersebut muncul dalam bentuk visi Indonesia Emas 2045 yang melalui sebuah koridor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disepakati sejak pertengahan 2023.Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar pada 2041 Indonesia dapat keluar MIT. Sementara itu, dengan skenario sangat optimistis, dibutuhkan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7% agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.Modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi yang pantas diperhitungkan, yaitu pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Modal kedua, yaitu optimalisasi peluang bonus demografi. Ketiga, letak wilayah Indo ne sia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagang an internasional. Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan nikel (21 juta metric ton), bauksit peringkat ke-6 (1 miliar metric ton), tembaga peringkat ke-7 (24 juta metric ton), dan timah peringkat ke-1 (0,8 juta metric ton). Visi Indonesia Emas 2045 yakni Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan hanya akan terwujud melalui kemajuan industri yang selaras dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Harian ini, sebagai salah satu punggawa pilar demokrasi selain eksekutif, yudikatif, dan legislatif tentu saja mendorong pencapaian Indonesia Emas. Itu menjadi tugas utama. Peningkatan pendapatan perkapita tentu perlu dikontribusi oleh industri manufaktur. Untuk meraih Visi Misi Indonesia Emas 2045, kontribusi industri manufaktur setidaknya harus mencapai 28% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi saat ini sekitar 18%.Industri manufaktur penting mengingat bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dengan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri manufaktur, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kabar baik datang dari Kementerian Keuangan. Pemerintah akhirnya memastikan tetap berlanjutnya insentif pemotongan pajak penghasilan (PPh) perusahaan yakni tax holiday dan tax allowance pada tahun depan. Pemerintah mempertahankan jumlah penerima manfaat belanja perpajakan tersebut, yakni 18 sektor. Di antaranya, pertanian, pertambangan, manufaktur, konstruksi, real estate, informasi dan komunikasi hingga pendidikan. Tax holiday adalah insentif berbentuk pembebasan beban PPh badan atau berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Indonesia pertama kali memperkenalkan tax holiday PPh badan pada 1967 lewat UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing. Namun, tiga tahun kemudian aturan itu dicabut lewat UU No. 11/1970. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tax holiday kembali dihidupkan, yakni pada 2007. Namun, ketentuan teknis aturan tersebut baru dikeluarkan pada 2011 yang berlaku hingga sekarang. Pemerintah Joko Widodo beberapa kali melakukan revisi tax holiday. Revisi pertama dilakukan pada 2015 melalui PP No. 18/2015. Revisi ini mengubah beberapa ketentuan, seperti menambahkan jenis industri yang mendapatkan tax holiday dari 6 menjadi 8 sektor. Kemudian, menurunkan nilai investasi minimal dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Selain itu, memberikan fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday dari 10 tahun menjadi 5 tahun hingga 15 tahun. Lamanya relaksasi tergantung pada besaran investasi. Pada 2016 kembali diubah dengan menambahkan jenis industri yang mendapat tax holiday menjadi 17 sektor. Bahkan, nilai investasi minimal pun dipangkas menjadi Rp100 miliar, serta fleksibilitas jangka waktu pemberian tax holiday menjadi 5 tahun hingga 20 tahun. Pada 2018, penerima tax holiday ditambah menjadi 18 sektor. Pada 2020 kembali direvisi yang mengatur lebih rinci mengenai kriteria, jenis, proses, dan pengawasan pemberian tax holiday di Indonesia. Rapor positif penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir sehingga tax ratio menyentuh 10,4%. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan dengan negara tetangga, Vietnam 22,7%, Kamboja 20,2%, dan Thailand 16,5%. Satu sisi, insentif pajak ini mampu menarik investasi besar-besaran pada era Jokowi. Tercatat bahwa investasi pada 2022 melesat menjadi 1.207,2 triliun, naik dari Rp463 triliun kala Jokowi baru menjabat pada 2014. Pada tahun ini target investasi pun dipasang Rp1.400 triliun. Penerima insentif tax holiday pun melesat menjadi 34 wajib pajak. Di sisi lain, insentif PPh badan itu memiliki risiko tidak kecil. Dalam laporan terbaru UNCTAD menuliskan implementasi global minimum tax akan diberlakukan pada tahun depan, apabila insentif PPh badan tetap diberikan bakal memicu sengketa investasi.