Efektivitas Bansos dalam Stabilisasi Harga Beras Dengan dalih menstabilkan harga beras dan me­­ngendalikan inflasi, bantuan sosial (bansos) beras terus digenjot. Tidak tanggung-tanggung, setelah periode pertama pada Maret—Mei 2023, bansos yang kembali dikucurkan sejak September 2023 lalu bakal diperpanjang hingga Maret 2024. Artinya, tahun 2023 ini bansos dikucurkan selama 7 bulan. Sedangkan tahun depan, untuk sementara, 3 bulan. Pertanyaannya, efektifkah bansos beras dalam menstabilkan harga beras, termasuk mengendalikan laju inflasi? Bansos menyasar 21,35 juta keluarga. Mereka menerima 10 kilogram beras per bulan. Saat dikucurkan pada Maret—Mei, penyalurannya molor sampai Juni 2023. Saat itu bansos beras cukup efektif menahan kenaikan harga beras. Hal itu tecermin dari rata-rata perubahan harga beras Maret—Juni 2023 yang rendah: 0,44%. Bandingkan dengan rerata- perubahan harga beras 4 bulan sebelum bansos (November 2022—Februari 2023) yang sebesar 1,67%. Selama 4 bulan penyaluran harga beras tertahan Rp12.864—Rp12.942/kg. Bahkan, harga beras sempat turun: dari Rp12.915/kg di April ke Rp12.889/kg di Mei. Efektivitas juga tampak pada pengendalian inflasi. Pada Maret—April beras masih menyumbang inflasi dengan andil masing-masing 0,02%. Akan tetapi pada Mei—Juni beras tidak jadi penyumbang inflasi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Dengan bansos beras 10 kg per bulan, keluarga penerima bantuan terlindungi dari gejolak harga beras di pasar. Cakupan sasaran yang relatif besar, 21,35 juta keluarga, bansos beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side). Dari sisi penawaran ditandai dengan berkurangnya permintaan keluarga penerima bantuan terhadap beras yang dijual di pasar. Ini membuat tekanan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Efektivitas bansos dalam menstabilkan harga beras dan mengendalikan inflasi menurun pada penyaluran periode kedua. Karena tidak ada bansos beras, Juli—Agustus harga beras naik. Pada September 2023, kenaikan harga beras tetap tak tertahan meskipun pada bulan itu ada penyaluran bansos beras. Demikian pula pada Oktober: harga beras kembali naik, bahkan menyentuh Rp14.244/kg atau lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Rp13.882/kg). Dalam 2 bulan itu, rerata perubahan harga beras sebesar 4,16%. Warga miskin jadi kian miskin. Mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan terancam jadi orang miskin baru. Ini karena porsi belanja beras warga miskin amat besar. Pada September—Oktober 2023, beras menjadi penyumbang inflasi terbesar untuk kategori harga pangan (volatile foods). Pada September, inflasi beras mencapai 0,19% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan. Andil beras terhadap inflasi bulanan dan tahunan masing-masing 0,18% dan 0,55%. Hal ini mengerek andil beras pada inflasi: 5,61% secara bulanan dan 18,44% secara tahunan. Ini andil inflasi beras tertinggi sejak 2014. Di Oktober 2023, inflasi beras mencapai 1,72% dengan andil sebesar 0,06%. Secara akumulatif, selama 2023 beras menyumbang andil inflasi terbesar: 0,49%. Secara teoritis, efektivitas bansos beras akan tetap terjaga apabila volume beras dilipatgandakan. Misal, menjadi dua kali lipat atau 20 kg/bulan/keluarga. Dengan cara itu akan ada suntikan beras 427.000 ton atau 17% dari konsumsi bulanan. Masalahnya, kalau ini dilakukan, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog bakal terkuras kian deras. Padahal, stok CBP terus menipis bukan hanya digunakan buat bansos beras, tetapi juga untuk operasi pasar bernama stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Nafsu besar Menteri BUMN Erick Thohir untuk meningkatkan setoran dividen perusahaan pelat merah ke kas negara bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani senang bukan kepalang. Sampai dengan kuartal ketiga tahun ini saja, realisasinya sudah mencapai 144% dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pencapaian itu bahkan membuat Presiden Joko Widodo mesti mengatrol target setoran laba BUMN menjadi Rp81,5 triliun atau melesat 166% dari yang semula hanya ditargetkan senilai Rp49,1 triliun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang mengatur perubahan atas Perpres Nomor 130/2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Revisi target itu rasanya cukup realistis. Dalam konferensi pers akhir pekan lalu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa setoran dividen BUMN telah mencapai Rp74,1 triliun, naik hampir 75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kontributor utama peningkatan dividen ke negara berasal dari sektor perbankan, selain BUMN nonbank seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang juga membukukan profit cukup baik pada tahun ini. Seperti diketahui, tiga bank pelat merah penghuni kelompok modal inti lebih dari Rp70 triliun atau KBMI 4, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) kompak mengguyur dividen jumbo. Yang menarik, peningkatan nilai setoran laba ke negara turut mengerek besaran dividend payout ratio bank-bank pelat merah. BBRI, BMRI, dan BBNI mengalokasikan dana dividen dari laba bersih dengan rasio yang relatif besar. BBRI bahkan mengonversi 85% profitnya menjadi dividen. Sebagai tulang punggung dividen BUMN, BBRI, BMRI, dan BBNI bisa jadi akan ‘dipaksa’ untuk mempertahankan besaran dividend payout ratio, bahkan kalau bisa lebih tinggi lagi tahun depan. Pasalnya, pemerintah kian ambisius meningkatkan penerimaan negara dari dividen BUMN. Pemerintah bersama Panja A Badan Anggaran DPR telah sepakat menaikkan target setoran dividen BUMN pada 2024 menjadi Rp85,8 triliun, atau bertambah Rp5 triliun dari angka sebelumnya yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2024 yakni Rp80,8 triliun. Terlebih lagi, kesiapan itu tentu penuh tantangan di tengah sentimen ekonomi global, termasuk gejolak yang mendera beberapa bank di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Jika tidak siap, bukan tidak mungkin proses recovery dari program restrukturisasi justru tak berjalan mulus. Yang tak kalah penting, kita berharap bank-bank pelat merah juga cukup siap memacu investasi dalam mendukung transformasi dan inovasi digital. Ini sangat vital dan menjadi kepentingan besar demi memastikan peningkatan akses perbankan ke masyarakat, serta terjadi efisiensi yang mendorong pertumbuhan aktivitas perekonomian.

Dunia tengah menghadapi tenggat waktu yang ketat dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Banyak negara masih berjuang dengan konflik global yang sedang berlangsung dan berusaha pulih dari dampak pandemi yang baru saja berakhir.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang pertama kali diperkenalkan pada 2015 ini adalah untuk mengajak masyarakat global fokus pada isu-isu krusial kemanusiaan. Di dalamnya termasuk mengurangi kemiskinan, mengakhiri kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan, menyediakan pendidikan berkualitas, meningkatkan kesetaraan gender, melindungi lingkungan, serta memastikan akses air dan energi yang berkelanjutan, dan mendorong pertumbuhan sosial yang adil.Di laporan terbaru Boston Consulting Group (BCG) yang berjudul The Sustainable Development Goals Matter More Than Ever, kami menemukan sejumlah kemajuan signifikan yang telah dicapai oleh negara-negara berpenghasilan rendah. Di bidang kesehatan, negara-negara ini mencatat peningkatan kualitas tiga kali lebih tinggi dibandingkan negara-negara berpenghasilan menengah dan tinggi. Dalam menghadapi beragam isu dan keterbatasan alokasi anggaran, pejabat publik dan pembuat kebijakan dapat mempelajari strategi dan metode efektif dari negara-negara yang telah mencapai kemajuan signifikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Fakta menariknya adalah kemajuan SDG sering kali paling mencolok di negara-negara dengan sumber daya terbatas. Yang penting diperhatikan adalah bagaimana negara-negara ini memaksimalkan sumber daya yang ada, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara maju dalam upaya pencapaian SDG.Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan contoh bagaimana komitmen pemerintah dapat menghasilkan momentum positif. Terlihat kemajuan signifikan dalam akses terhadap energi terjangkau dan ramah lingkungan, serta upaya bertahap dalam mencapai tujuan-tujuan SDG lainnya. Indonesia telah menjalankan mobilisasi masyarakat dalam mengakses energi bersih dan terjangkau, dengan penetapan komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada 2060. Komitmen ini diperkuat selama masa kepresidenan G20 melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership).Pemerintah Indonesia juga telah mengalokasikan investasi yang signifikan dalam program peningkatan akses energi ramah lingkungan. Salah satu inisiatif penting adalah Rencana Bisnis Pasokan Listrik (Electricity Supply Business Plan), yang merupakan proyek 10 tahun untuk mengembangkan pembangkit listrik guna memperluas suplai energi ramah lingkungan. Elemen penting lainnya adalah penegakan hukum, dengan mekanisme monitoring dan pelaporan kemajuan di bidang energi ramah lingkungan, untuk memastikan kepatuhan terhadap komitmen lingkungan dan keselamatan.

Penerimaan pajak pada 2022 dan 2023 melampaui target APBN dan tax ratio naik menjadi dua digit yakni 10,4%. Akan tetapi, masih ada potensi 40% yang belum termobilisasi menjadi penerimaan. Hal itu menjadi tantangan capres 2024 agar pemerintahannya ke depan memiliki program untuk modernisasi administrasi pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi (TI) agar mampu mengawasi kepatuhan massal WP/PKP. Melalui review elektronik (e-review) data-matching, sekitar 80%—90% faktur pajak dan bukti potong/pungut pajak dapat meningkatkan kepatuhan formal dan substansial, penerimaan pajak, dan tax ratio sejajar dengan negara maju. Akan tetapi, Asian Development Bank (ADB) seperti disampaikan Darussalam (DDTC) dalam rapat dengar pendapat DPR, masih ada 40% potensi pajak belum terpungut. Outlook 2023 mengestimasi realisasi penerimaan pajak Rp1.818,20 (105,83% dari target), sedangkan target APBN 2024 sebesar Rp1.988,90 (109,83% outlook 2023). (Bisnis 23/11/23). Tampaknya, selama 3 tahun berturut-turut sejak 2022 surplus penerimaan diharapkan terus berlanjut. Sementara itu, rasio pajak Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (22,7%), Kamboja (20,2%) dan Thailand (16,5%). Agar menjadi bantalan pembangunan menuju negara maju Indonesia emas 2045, Darussalam menyebut pemerintah harus menggapai tax ratio 16%—17% (standar OECD 15%—17%). Dengan rasio 16,5% (selevel Thailand) akan diperoleh penerimaan Rp2.723,80 triliun (158% APBN 2023). Besaran rasio pajak, menjadi benchmark kapabilitas fiskus memungut pajak, dan ukuran WP mematuhi sistem self assessment secara sukarela. Kepatuhan penyampaian SPT saat ini 80%, padahal standar OECD 85%, dan kepatuhan substansial mengisi SPT benar dan lengkap belum memadai. Sebagai negara hukum yang demokratis menuju kesejahteraan rakyat, para penegak hukum (termasuk hakim pajak) perlu menjaga agar hukum pajak ditafsir dan diterapkan seperti bunyinya bebas dari kekhilafan (unscrupulous), pemelintiran (twisting) atau penyesatan (logical fallacy) menurut penguasa dan penegak hukum sehingga tidak mengubah karakter negara hukum (rechtstaat) Indonesia menjadi negara kekuasaan (machtstaaat). Karena pemberian keputusan sengketa keberatan seadil-adilnya pada tingkat pertama UU KUP memberikan trust kepada Dirjen Pajak, yang juga penerbit ketetapan pajak, maka sebagai lembaga yudikatif semu, seharusnya Kakanwil Pajak dapat memutus keberatan dengan sikap imparsial tidak memihak pemeriksa tetapi tegak lurus sesuai hukumnya agar memberi kepastian hukum seadil-adilnya dan sekaligus perlindungan hukum justiifiabel kepada WP yang dilindungi konstitusi (Pasal 28 D(1) UUD 1945.

Di tengah kondisi geopolitik dunia yang tengah memanas, para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah khususnya dari sisi hulu minyak dan gas bumi. Produksi minyak mentah na­sio­nal yang tengah terjun bebas berdampak serius terhadap capaian lifting sepanjang tahun. Lebih lanjut, situasi ini membuat otoritas hulu minyak dan gas (migas) nasional khawatir capaian target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 bakal terganggu. Selama ini, muncul tiga masalah besar yang membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tertatih-tatih untuk meningkatkan produksi minyak mentah ini. Pertama, titik awal produksi yang rendah. Kedua, unplanned shutdown di sejumlah lapangan minyak yang menjadi andalan lifting nasional, dan ketiga, mundurnya penyelesaian proyek sumber energi fosil ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), proyeksi lifting migas pada akhir tahun ini akan berada di kisaran 607.500 barel per hari (bopd) untuk minyak, dan 5.400 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) untuk gas. Adapun, target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2023 dipatok di level 600.000 bopd, sedangkan gas bumi sebesar 6.160 MMscfd. Kegiatan eksplorasi migas disadari sangat penting untuk mendapatkan tambahan cadangan dari hasil penemuan di lapangan baru yang masih segar. Pemerintah sangat gencar mendorong KKKS untuk mencari cadangan migas baru dan menerapkan teknologi enhance oil recovery (EOR) untuk lapangan tua. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah turut memberikan kemudahan berupa insentif yang dituangkan dalam beleid tentang kontrak bagi hasil kotor (gross split) jika menggunakan teknologi tinggi tersebut. Melalui EOR akan meningkatkan jumlah minyak mentah dari ladang migas mencapai 30% hingga 60%, lebih tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan primary and secondary recovery.

Gerakan dan aktivitas politik akan memuncak pada 2024 karena pada tahun tersebut, masyarakat Indonesia yang mempunyai hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu) dan tahun itu menjadi tahun politik. Rakyat akan memilih partai, anggota legislatif, presiden, dan wakil presiden. Kegaduhan tampak terlihat di ruang publik saat ini, terjadi pro dan kontra terhadap calon presiden dan wakil presiden, baik di media sosial maupun ruang publik lainnya, akan makin kencang, dengan mengusung kalimat lanjutkan program pemerintah saat ini atau mengusung program perubahan pada masing masing kandidat presiden dan wakil presiden. Situasi politik yang kian memanas ini tidak sejalan dengan iklim investasi 2024.Tahun politik akan menjadi jalan yang sunyi bagi para investor karena mereka akan menunggu siapa yang akan mengambil tongkat kekuasaan dan pemerintahan baru akan melakukan kebijakan apa dalam bidang ekonomi yang berdampak buat investasi mereka di Indonesia. Adapun, menurut Black Law Dictionary, insentif pajak merupakan sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak, dalam suatu aktivitas tertentu, seperti bantuan uang atau harta untuk kegiatan yang bermutu. Saat ini insentif perpajakan tersebut tecermin dari perkiraan belanja pajak pada 2024 yang diperkirakan mencapai Rp374,5 triliun, tertinggi sejak 2019. Stimulus perpajakan pada 2024 akan diwujudkan dalam bentuk tax holiday, tax allowance, super tax deduction, dan fasilitas pajak penghasilan badan. Dalam dunia usaha, tahun politik ini diprediksi akan berdampak buruk bagi perekonomian.

Selama beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh berkat kebijakan ekonomi pemerintah yang komprehensif, termasuk insentif perpajakan. Peningkatan perekonomian melalui insentif pajak sebenarnya didukung oleh teori insentif pajak yang dikembangkan oleh Profesor Gunadi dari Universitas Indonesia. Dalam bukunya, Comprehensive Guide to Income Taxes, ia menjelaskan bahwa insentif pajak menghasilkan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lain di kawasan. Oleh karena itu, stimulus pajak berdampak meningkatkan produksi pada sektor bisnis, memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan nasional. Secara tidak langsung, insentif pajak akan mendukung perekonomian masyarakat kecil, meskipun kelompok sasaran utamanya adalah investor. Beberapa pakar ekonomi makro memperkirakan pemilu 2024 akan menyebabkan perlambatan ekonomi sebesar 0,27% terhadap produk domestik bruto (PDB). Perlambatan perekonomian ini akan berdampak pada kondisi rakyat kecil. Pemerintah mengantisipasi dampak yang akan dihadapi masyarakat pada tahun politik, misalnya terhadap program perlindungan sosial berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024 yang akan meningkat sebesar Rp14,89 triliun dibandingkan dengan 2023. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan penyaluran bantuan sosial, antara lain program keluarga harapan, bantuan gizi dasar, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ironisnya, bukti empiris yang terjadi di lapangan justru menunjukan perekonomian nasional yang seolah-olah didesain untuk mencapai kemajuan ekonomi tanpa mempertimbangkan prinsip kebersamaan, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian. Misalnya saja, Indonesia kembali berstatus sebagai negara kelas menengah atas (upper-middle-income) pada 2022, setelah sebelumnya turun menjadi negara kelas menengah bawah (lower-middle income) akibat hantaman pandemi Covid-19. Perolehan status ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia menjadi US$4.783, dari yang sebelumnya sebesar US$4.349 pada tahun 2021. Selain itu, tingkat pengangguran pada 2022 masih relatif tinggi, yaitu sebesar 5,86%. Meskipun tingkat pengangguran telah menurun menjadi 5,32% pada awal 2023, tetapi ini masih lebih tinggi dibandingkan 2019 yang hanya sebesar 5,23%. Sektor ketenagakerjaan pun belum mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari proporsi tenaga kerja informal yang makin tinggi dan pertumbuhan upah yang lebih rendah dari inflasi. Dari beberapa indikator di atas, kita dapat melihat bahwa pertumbuhan perekonomian yang tinggi rupanya tidak disertai dengan penurunan tingkat kesenjangan dan pengangguran. Kondisi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kebersamaan dalam konstitusi Indonesia. Selain indikator sosial ekonomi yang masih belum menunjukkan perbaikan, sisi lingkungan pun masih belum sepenuhnya diperhatikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada data European Commission, emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia pada 2022 meningkat 10% secara tahunan, menjadi 1.240 Mton CO2eq. Angka ini bahkan lebih tinggi dari emisi GRK 2019 yang hanya mencapai 1.160 Mton CO2eq. Di sisi lain, perekonomian nasional juga belum menerapkan prinsip kemandirian. Dalam konteks pangan misalnya, ketergantungan kebutuhan konsumsi gandum Indonesia terhadap impor sangatlah tinggi. Ini dapat dilihat melalui indikator import dependency ratio (IDR) komoditas gandum hingga sebesar 100% pada 2022. Artinya, 100% kebutuhan konsumsi gandum Indonesia dipenuhi melalui impor. Padahal, kebutuhan konsumsi gandum di Indonesia tergolong tinggi. Pada 2022 misalnya, konsumsi gandum mencapai 1/4 dari konsumsi beras. Selain gandum, IDR komoditas gula di Indonesia juga sangat tinggi, yaitu mencapai 82,16% pada tahun 2022. Padahal, kebutuhan konsumsi gula Indonesia pada tahun 2022 juga termasuk tinggi, yaitu mencapai 1/3 dari konsumsi beras.

Sejak 1980, hanya pernah terjadi tiga kali El Nino kuat yang sering juga disebut dengan super El Nino atau El Nino ekstrem secara ilmiah (Santoso et al., 2017; Cai et al., 2020). Oleh prakirawan cuaca di Amerika Serikat, untuk memudahkan pemahaman publik, El Nino kuat yang bertahan lama juga diperkenalkan dengan istilah El Nino Godzilla, sosok monster fiktif imajinatif dalam film layar lebar besutan Hollywood. Kata Godzilla sebagai monster yang disematkan untuk menggambarkan karakter El Nino kuat inilah yang saya ubah menjadi Gorila sebagai bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik di Indonesia. Perilaku Godzilla atau Gorila yang secara powerful dapat melipatgandakan kekuatannya kembali setelah melampaui tahapan yang tenang dan dikira telah terjadi pelemahan atau peluruhan inilah salah satu yang menjadi dasar penyebutan istilah Godzilla/Gorila El Nino pada kasus 2015—2016. Istilah Gorila yang sama saja dengan Godzilla ini digunakan untuk publik Indonesia agar lebih mudah memahami karakter El Nino kuat tersebut. Untuk diketahui, data fluktuasi harian El Nino 3.4 selama September—Oktober 2023 yang dikaji oleh BRIN dari berbagai sumber data global telah mencapai 2C. Selain itu, dengan merujuk pada data klimatologis 1961—1990, anomali suhu permukaan laut di Pasifik timur telah pernah mencapai 3,5C dan kini 2,4C (per 5 November 2023), yang menunjukkan terdapat stok panas di laut (heat ocean budget) yang powerful untuk diadveksikan atau ditransfer menuju barat sehingga pemanasan di Samudra Pasifik dapat memanjang dan meluas. Berdasarkan riset, setiap kejadian El Nino kuat berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi global hingga 5 tahun berikutnya. Peneliti juga telah melakukan proyeksi hingga 2100 terhadap dampak El Nino menggunakan skenario tinggi perubahan iklim dan menunjukkan penurunan ekonomi global US$33 triliun dapat terjadi dengan mempertimbangkan tahun-tahun terjadinya El Nino. Kajian lain bahkan mengkuantifikasi perlambatan dapat mencapai US$84 triliun jika memperhitungkan dampak 5 tahun berikutnya pada setiap kejadian El Nino. Fakta lain dari hasil model proyeksi yang kami jalankan juga menunjukkan bahwa hingga 2030, frekuensi terjadinya El Nino mencapai 2—3 kali sementara La Nina diproyeksikan terjadi sekali. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari cara Samudra Pasifik mengalami proses kesetimbangan setelah 2—3 tahun mengalami La Nina yang berkepanjangan. Hal ini juga sekaligus mengonfirmasi fase kering bagi Indonesia yang membutuhkan mitigasi dari berbagai pihak.

Mengapa Bali perlu waspada mengenai tren investasi asing (foreign direct investment) di beberapa tahun terakhir ini? Pertanyaan ini beralasan, terlebih lagi bila kita melihat tren statistik investasi asing di Bali yang terlalu berpusat di sektor jasa yang mendominasi lebih dari 80% total investasi asing yang datang ke Bali. Hal ini tidaklah mengejutkan karena Bali memiliki banyak keindahan alam dan budaya yang menjadi daya tarik sektor pariwisata, sehingga banyak investor dari mancanegara berlomba-lomba untuk mengeruk keuntungan ekonomi yang ditawarkan oleh pariwisata Bali. Berdasarkan data National Single Window for Investment dari Kementerian Investasi Indonesia, pada 2018 investasi asing mendominasi sampai 97% dari total keseluruhan investasi asing di Bali. Terdapat tiga sektor teratas yaitu hotel & restaurant (US$531.203), transportasi, telekomunikasi & gudang (US$226.189), serta perumahan (real estat) (US$ 101.010). Situasi ini menyebabkan seringnya kita mendengar masukan bahwa pemerintah Bali harus mendorong investasi asing di luar pariwisata guna menjamin pemerataan. Hal ini beralasan, karena investasi asing bisa memberikan dampak positif bila pemerintah lokal mampu mengarahkannya ke sektor yang tepat. Sebaliknya, bila diarahkan ke sembarang sektor, atau tidak merata, maka investasi asing bisa memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial, misalnya meningkatnya kesenjangan sosial atau inequality. Melihat situasi alamiah tersebut, bila diarahkan ke sektor pertanian, terutama di sektor perkebunan dan non-pertambangan serta sektor manufaktur, investasi asing bisa dijadikan alat untuk menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan sektor-sektor tersebut lebih banyak menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan mesin atau teknologi tingkat tinggi. Hal ini menyebabkan para pekerja di sektor tersebut menikmati pendapatan lebih tinggi yang ditawarkan oleh perusahaan asing, sehingga mengurangi gap pendapatan antar pekerja di sektor jasa. Berdasarkan data BPS Indonesia 2022, persentase populasi di atas umur 15 tahun ke atas yang memiliki latar belakang pendidikan non-sarjana mencapai angka sekitar 88%. Dalam arti lain rata-rata skill yang dimiliki oleh populasi pencari kerja di Bali masih tergolong level rendah (low-skilled labor), yang di mana investasi asing di sektor manufaktur dan agrikultur akan dengan baik menyerap tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini adalah pembangunan fisik (hard infrastructure) seperti jalan, kereta api, irigasi, fasilitas penunjang lainnya (e.g., listrik dan air) serta pembangunan kapasitas manusia seperti edukasi dan pelatihan dalam berbahasa asing atau penguasaan teknologi tertentu. Pembangunan kedua infrastruktur ini menjadi penting karena berkontribusi positif secara langsung ke penduduk lokal terhadap akses pasar, dan juga memberikan sinyal positif terhadap investor akan adanya sarana logistik yang memadai untuk lalu lintas barang dan jasa serta tenaga kerja.

Konsumsi masyarakat diyakini kembali bertumbuh seiring dengan dimulainya kampanye pemilihan umum 2024 pada akhir bulan ini, diikuti dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Kondisi itu, diharapkan mampu mendongkrak kinerja sektor ritel lebih tinggi lagi.Sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), sebagian besar pengusaha di sektor ritel telah mempersiapkan stok menyambut dua agenda besar menjelang akhir tahun ini.Aprindo memproyeksikan kinerja ritel modern sepanjang tahun ini bisa tumbuh hingga 4,2% secara year-on-year (YoY) atau lebih tinggi dibandingkan dengan 2022 yang hanya tumbuh 3,8%—3,9%. Berdasarkan catatan Bisnis, alokasi belanja pemilu mencapai Rp11,52 triliun. Sementara itu, Kementerian Keuangan memperkirakan belanja masing-masing calon dalam pemilihan kepala daerah berkisar di angka Rp200 juta hingga Rp5 miliar.Besarnya dana yang mengalir di masyarakat diperkirakan dapat memengaruhi pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 2023 sekitar 4,72%. Hal tersebut terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Oktober 2023 yang mencapai 124,3, atau berada pada zona optimistis dan lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian pada September yaitu 121,7.Menguatnya keyakinan konsumen pada Oktober 2023 didorong oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap ekonomi ke depan. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Oktober 2023 tercatat masing-masing sebesar 114,4 dan 134,2.Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau menguat. Hal ini tecermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Oktober 2023 yang tercatat berada dalam zona optimis (>100) sebesar 134,2, lebih tinggi dibandingkan dengan September sebesar 131,3. Meski demikian, belanja pemerintah dan kegiatan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru dapat menjadi tenaga baru bagi industri ritel. Untuk itu, pelaku usaha harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Dua agenda besar yang akan dilaksanakan menjelang penutupan tahun ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja industri ritel yang belum pulih pascapandemi Covid-19 karena kondisi geopolitik dan ekonomi global yang bergerak lambat masih memperberat kinerja.