Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.

Indonesia kembali membukukan surplus neraca dagang untuk yang ke 41 kalinya secara berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,42 miliar pada September 2023. Pada periode Mei 2020 hingga September 2023, surplus dagang sempat mencatatkan rekor sebesar US$7,6 miliar pada April 2022 dan titik terendah sebesar US$427,2 juta pada Mei 2023. Adapun, surplus ditopang oleh ekspor September sebesar US$20,76 miliar, yang turun 5,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$5,34 miliar. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dan besi baja (HS 72) menjadi penyumbang utama. Sementara itu, nilai impor September tercatat US$17,34 miliar, turun 8,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar September adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$401,7 juta (17,95%). Sementara, peningkatan terbesar adalah garam, belerang, batu, dan semen US$33,3 juta (43,27%). Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$27,75 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Januari—September 2022 yang mencapai US$39,85 miliar. Jika ekspor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Secara sederhana, surplus perdagangan selama 41 bulan terakhir bisa diartikan bahwa Indonesia mampu menumpuk dolar AS sejak Mei 2020. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi, antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Instabilitas geopolitik dan perubahan iklim membuat hampir semua negara di dunia sampai hari ini terbelit oleh ancaman krisis pangan. Ironisnya, ini masih terjadi tepat pada peringatan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober. Peringatan yang tercetus dari Konferensi Organisasi Pangan Sedunia (Food and Agriculture Organization) Ke-20 pada November 1976 seharusnya bisa menjadi momentum untuk lebih mempererat penanganan masalah pangan di dunia internasional hingga ke level nasional dan regional. Sayangnya, solidaritas negara-negara di berbagai belahan dunia seakan-akan makin renggang untuk saling bergandengan tangan menuntaskan krisis pangan. Selain faktor ketegangan geopolitik di Afrika, Eurasia, Asia Timur, dan Timur Tengah, negara-negara lainnya sudah terbelit oleh aneka masalah internal ihwal manajemen pangan. Indonesia, misalnya, menjadi negara yang tersengat oleh dampak super El-Nino. Kemarau ekstrem disertai gelombang panas akhir-akhir ini menyebabkan produksi beras menurun dan berpengaruh pada penurunan stok beras nasional. Keadaan ini telah diikuti oleh kenaikan harga gabah dan beras yang merata di berbagai wilayah. Kenaikan harga beras sudah sangat dirasakan masyarakat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan harga beras medium di level pedagang eceran naik dari Rp13.190 per kg pada 6 Oktober, menjadi Rp13.210 per kg pada 13 Oktober. Adapun, harga beras premium pada tanggal yang sama naik menjadi Rp14.980 per kg dari sebelumnya Rp14.910 per kg. Kenaikan harga beras seakan-akan menjadi dalil tak terbantahkan karena komoditas ini diikuti oleh kenaikan variable cost lainnya seperti BBM, jasa distribusi, sewa lahan, dan upah HOK alias Hari Orang Kerja. Kendati cadangan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,6 juta—1,7 juta ton, hal itu belum dirasa cukup mampu menjadi pelecut penurunan harga beras. Oleh karena itu, pemerintah bersiap membuka keran impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Jika ditambah sisa penugasan carry over 2022 plus tahun ini, total impor penugasan kepada Bulog sebenarnya mencapai 2,3 juta ton. Harian ini menilai langkah impor beras untuk menutupi ancaman defisit beras menjadi hal paling mendesak dan harus lekas dituntaskan. Impor adalah jalan paling realistis di tengah manajemen pangan suatu negara yang masih semrawut.

Social Commerce merupakan istilah baru yang muncul di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi di era modern yang mengintegrasikan media sosial dan aktivitas belanja online (social dan e-commerce). Indonesia dengan populasi melek digital yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, telah menjadi salah satu pasar terbesar untuk social commerce di Asia Tenggara, mendominasi 71% pasar di Asia Pasifik dan diprediksikan mencapai pendapatan sebesar US$22 miliar dengan CAGR sebesar 47,9% pada 2028. Fenomena belanja melalui media sosial ini telah mengubah cara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berinteraksi dengan pelanggan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak UMKM yang beralih dari model bisnis tradisional ke model berbasis digital, memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk memasarkan produk mereka. Keuntungan utama dari social commerce adalah kemampuannya untuk mencapai audiens yang lebih luas dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional.Dalam kurun waktu dua tahun, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah UMKM yang beralih ke digital. Dari 9 juta UMKM yang sudah go digital pada 2020. Angka ini meningkat menjadi 21 juta pada 2022, menjadikan 32% dari total UMKM sudah terdigitalisasi. Sebanyak 2 juta UMKM di antaranya sudah terjun ke dalam TikTok Shop. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembatasan ini dilakukan untuk melindungi para pedagang lokal. Kehadiran raksasa teknologi asing seperti TikTok bisa berpotensi merugikan UMKM lokal jika tidak diatur dengan baik. Namun, di sisi lain larangan total terhadap layanan seperti TikTok Shop juga bisa kontraproduktif. Dengan mengintegrasi fungsi social media dan e-commerce, akan tercipta seamless journey bagi pelanggan dan menciptakan nilai lebih. Pelaku usaha dapat menciptakan pengalaman belanja yang kohesif dan mempersonalisasi untuk konsumen di era digital.

Sudah sekian lama persoalan biaya tinggi logistik membayangi ekonomi Indonesia. Persoalan tersebut krusial mengingat sektor logistik menjadi faktor penting yang turut memengaruhi iklim investasi, salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Upaya itu tak semudah membalik telapak tangan. Apalagi, pemerintah menargetkan dapat mencapai biaya logistik menjadi 8% dari produk domestik bruto (PDB), sama seperti negara-negara maju. Angka yang kelewat optimistis jika melihat perkembangan sektor logistik sejauh ini. Faktanya, hingga September 2023, pemerintah baru sanggup memangkas ongkos logistik menjadi 14,29% dari PDB, dari sebelumnya mencapai 24% pada 2020. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk memangkas ongkos logistik. Contohnya adalah implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional. NLE bertujuan meningkatkan efisiensi logistik nasional, dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antardaerah. Dus, kehadiran NLE diharapkan memudahkan importir, eksportir, dan pelaku logistik, karena secara teknis tak perlu memasukkan data berulang ke masing-masing instansi. Selain itu, kolaborasi NLE juga memungkinkan penerapan single risk management antar-K/L. Kehadiran NLE pun dapat mendorong standardisasi layanan dan standar teknis lain seperti biaya, kelayakan, hingga sertifikasi profesi. Kendati demikian NLE masih sulit menjadi solusi utama untuk menekan ongkos logistik. Persoalan lain yang dihadapi adalah infrastruktur telekomunikasi yang belum merata di berbagai daerah. Situasi yang tentu menyulitkan untuk menerapkan sistem digital yang amat bergantung pada jaringan telekomunikasi.

Kendati tertekan sentimen ekonomi global, aset pendapatan tetap diproyeksi masih menarik untuk dikoleksi. Pemodal domestik diharapkan cukup bergairah untuk melakukan penyertaan di sejumlah penerbitan surat utang, termasuk obligasi negara ritel seri ORI024 yang mulai ditawarkan hari ini, Senin (9/10). Kementerian Keuangan menawarkan ORI024 dalam dua tenor yakni 3 dan 6 tahun. Untuk surat utang bertenor 3 tahun, kupon yang telah ditetapkan sebesar 6,10%. Sedangkan imbal hasil untuk ORI024 bertenor 6 tahun sebesar 6,35%. Masa penawaran akan berlangsung hingga 2 November 2023. Pelaku pasar memproyeksikan penyertaan ORI024 tidak akan sebanyak seri sebelumnya yaitu ORI023. Juli lalu, penawaran ORI023 sukses menyerap Rp28,3 triliun dana investor. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi saat ini, capaian penyerapan Rp25 triliun saja dinilai sudah cukup baik. Kita menyadari bahwa permintaan atas surat utang ritel sangat dipengaruhi oleh sentimen global karena sifatnya yang tradeable. Kekhawatiran penaikan suku bunga The Fed telah berdampak pada yield US Treasury 10 tahun. Tingkat imbal hasil obligasi Amerikat Serikat kini melonjak 0,61% ke level 4,8%. Ini membuat yield surat berharga negara atau SBN Indonesia bertenor 10 tahun ikut melonjak 1,31% ke level tertingginya sebesar 7,12%. Investor asing terpantau melakukan aksi jual di pasar SBN domestik. Berdasarkan data Bank Indonesia per 29 September 2023, aliran modal asing yang keluar dari SBN telah mencapai Rp7,86 triliun. Adapun total nilai jual bersih di pasar obligasi ditaksir mencapai US$972 juta selama kuartal III/2023. Situasi ini tentu menjadi alarm bagi pasar surat utang di dalam negeri. Tak heran, kupon ORI024 ditetapkan lebih tinggi dari seri sebelumnya ORI023. Imbal hasilnya pun masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi yang diprediksi pada kisaran 2,5%—3,0% hingga akhir 2023. Tingkat kupon SBN ritel juga cenderung berkorelasi positif terhadap suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bursa Karbon yang diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo, Indonesia Carbon Xchange (IDX Carbon), pada 26 September 2023 sejatinya adalah langkah nyata Pemerintah untuk untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan emisi karbon sekaligus mewujudkan net zero emission pada 2060. Selain itu peluncuran tersebut juga sebagai implementasi atas isi perjanjian untuk menekan karbon dengan 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2016 yang dikenal dengan Paris Agreement. Bursa Karbon sendiri merupakan implementasi dari POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yaitu sebuah perdagangan unit karbon antarpengguna industri yang menghasilkan karbon dioksida, teknisnya industri dengan tingkat emisi tinggi membeli unit karbon industri dengan emisi rendah. Langkah ini merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya efek GRK yang mencapai 413,2 bagian per juta pada 2020. Peningkatan tersebut lebih tinggi daripada rata-rata tahunan selama dekade terakhir meski ada penurunan 5,6% dalam emisi karbondioksida dari bahan bakar fosil karena pembatasan mobilitas manusia sepanjang pandemi Covid-19. Data dari kantor iklim PBB disebutkan bahwa emisi global pada 2030 diproyeksikan menjadi 16% lebih tinggi dari 2022. Namun, untuk menuju net zero emission tidak bisa hanya mengandalkan perdagangan karbon saja. Karena penyebab GRK bukan hanya Karbon Dioksida (CO2), tetapi juga ada gas-gas lain yang turut berkontribusi, seperti; Belerang Dioksida (SO2) yaitu gas beracun dari gunung berapi, Nitrogen Monoksida (NO), Nitrogen Dioksida (NO2) seperti seperti asap rokok, atau polutan dari kendaraan, kemudian ada juga Gas Metana (CH4). Dalam hal ini, Masyarakat secara umum juga perlu diajak berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hijau yang bebas emisi. Karena tidak hanya industri saja yang berperan strategis dalam penanganan lingkungan hijau. Data dari Kementrian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyebab GRK adalah efek rumah kaca yang terdiri dari gas-gas, seperti: Uap Air (H20) 36%—70%, Karbon Dioksida (CO2) 9%—26%, Metana (CH4) 3%—7%. Pemerintah daerah pun juga sudah membuat perda-perda tentang Lingkungan Hijau. Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) misalnya, melalui Perda No. 13/2019 yang di dalamnya terdapat aturan teknis tentang pengelolaan sampah, bahkan sampai ada ketentuan pelarangan membuang sampah sembarangan, membakar sampah, dengan disertai sanksi dan pelanggaran pidana denda sampai Rp50 juta.

Pendar cahaya terang mulai datang dari industri hulu minyak dan gas bumi atau migas nasional. Penemuan cadangan gas bumi dengan volume jumbo oleh Eni, perusahaan asal Italia, mendorong sentimen positif di industri yang tinggi modal dan risiko ini. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Eni menemukan cadangan gas di Wilayah Kerja North Ganal, sekitar 85 kilometer lepas pantai Kalimantan Timur. Proyeksi awal gas in place mencapai 5 trilion cubic feed (TCF). Adapun, proyeksi discovered resources lebih kurang 609 juta barel setara minyak. Data tersebut menjadikan temuan di sumur Geng North-1 sebagai salah satu dari tiga besar temuan eksplorasi dunia pada tahun ini. Penemuan ini pun memberikan sinyal optimisme bahwa pencapaian target produksi minyak mentah 1 juta barel, dan produksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per day (BScFD) pada 2030, telah berada di jalur yang tepat. Penemuan cadangan gas raksasa ini makin memperkuat fakta bahwa potensi gas bumi di Tanah Air masih begitu menjanjikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis potensi gas bumi mencapai 41,62 TCF dengan 68 cekungan potensial dari total 128 cekungan yang masih perawan. Plant of development (PoD) yang matang menjadi kunci untuk mencapai target first gas di sumur Geng North-1 dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Penemuan cadangan gas raksasa di Kaltim ini, pada dasarnya buah manis dari sejumlah strategi yang diimplementasikan pemerintah untuk mencapai target produksi migas 2030. Selama ini, pemerintah mendorong sekaligus membantu KKKS untuk menoptimalisasikan produksi migas di lapangan existing. Dari sisi eksternal, pemerintah juga rutin melakukan penjajakan kerja sama dengan institusi riset global untuk meningkatkan kualitas data guna menemukan penemuan cadangan yang besar.

Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan kian menunjukkan tren pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan risiko kredit yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Kondisi pemulihan ini diperlihatkan dari jumlah pendanaan perusahaan pembiayaan yang perlahan tapi pasti meningkat sejak pandemi berakhir. Untuk memanfaatkan momentum ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menekankan arah pengembangan jangka pendek perusahaan pembiayaan pascapandemi untuk mengoptimalkan peran multifinance dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi. Adapun arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan agar memiliki daya tahan lebih baik, berdaya saing lebih tinggi, dan memiliki kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian. Peningkatan daya saing ini mencakup program memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi industri yang ditargetkan dilaksanakan pada 2025. Salah satu peluang penguatan ketahanan industri perusahaan pembiayaan adalah dengan melakukan sinergi melalui strategi penggabungan usaha, pengambilalihan, dan melakukan konsolidasi. Upaya penguatan industri pembiayaan terkini kali ini datang dari proses akuisisi perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia yang telah rampung oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), Selasa (3/10). MUFG melalui Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan Adira Finance sepakat mengakuisisi Home Credit dengan nilai akuisisi sebesar EUR209 juta atau setara Rp3,4 triliun. Perusahaan berharap transaksi ini dapat membuka kunci sinergi yang signifikan dalam ekosistem Home Credit dan MUFG, menggerakkan bisnis Home Credit, dan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi konsumen. Selain itu, pandemi Covid-19 juga seakan telah menuntut perusahaan pembiayaan untuk sadar IT dan segera mereset ulang strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat telah menyebabkan akselerasi transformasi proses penyaluran dan penagihan pembiayaan yang menghendaki pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan proses bisnis ini, tentu saja menggaris bawahi kebutuhan investasi yang besar.

Dua tahun merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo telah memosisikan Indonesia memiliki operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Namun, apakah skala arus bongkar muat barang bisa menjamin arah masa depan yang membawa nilai lebih untuk manusia, bisnis, dan lingkungan? Kini dengan pelabuhan dan hinterland (wilayah pendukung pelabuhan) dari Sabang sampai Merauke, Pelindo mungkin menjadi pemangku kepentingan keberlanjutan terbesar di pesisir Asia Tenggara. Mampukah Pelindo menjaga keberlanjutan masa depan industri pelabuhan Indonesia dengan pendekatan lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG)?. Sektor maritim Indonesia sangat beragam, mulai dari pelayaran, kepelabuhanan, galangan kapal, perikanan, pariwisata, hingga pemanfaatan berbagai Sumber Daya Alam. Segala anugerah tersebut berpotensi tinggi untuk menjadi baling-baling mesin pendorong perekonomian Indonesia selama dapat dikelola sesuai Prinsip ESG yang baik. Namun, pelabuhan merupakan belanga kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan yang menyebabkan kompleksitas relasi. Penyelarasan pengelolaan pelabuhan yang mengakomodir harapan, tuntutan, dan kebutuhan pemangku kepentingan makin menantang, baik karena kurangnya cakupan regulasi, maupun akibat dari tumpang-tindihnya cakupan regulasi. Pelindo sebagai BUMN merupakan perpanjangan tangan negara yang sepatutnya mengelola potensi pelabuhan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebenarnya sejumlah lembaga pemerintah, pendidikan/kajian, maupun entitas swasta, sudah merencanakan, merancang, menyempurnakan dan menerbitkan berbagai dokumen terkait peta jalan maritim negeri yang bertolak dari latar belakang dan lingkup kepentingan masing-masing.

Maka tantangannya bukanlah ketiadaan, tetapi terseraknya berbagai arahan. Setiap negara perlu fokus dalam menentukan visi maritim untuk menjadi ekosistem yang terintegrasi yang membentengi kepentingan bangsa. Setiap regional atau forum multilateral juga perlu fokus memandang luas di anjungan kapal untuk menuju ke tujuan pelabuhan yang sama, meski dapat melintasi berbagai rute pelayaran yang berbeda. Komunitas maritim berada di garis depan risiko ancaman perubahan iklim. Bukan hanya karena bahaya pasang air laut, badai, gelombang panas, tetapi juga ancaman laten: naiknya level permukaan air laut.Kerangka kerja ESG memiliki banyak titik temu dengan konsep Triple Bottom Line (3BL) dan 3 bidang prioritas Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan oleh Kementerian BUMN. Prinsip ESG sebagai kerangka kerja sangat potensial sebagai panduan arah perusahaan. Konsep 3BL, yang terdiri atas “people, profit, planet,” menekankan bahwa kesuksesan bisnis juga harus diukur berdasarkan dampak positifnya pada manusia (kesejahteraan sosial), keuntungan (kinerja finansial), dan planet (kelestarian lingkungan). Selain itu, ketiga bidang prio­ritas Program TJSL mem­bu­ka ruang untuk ek­se­­ku­si im­ple­mentasi kerangka ker­ja ESG: lingkungan se­ba­gai wujud loyalitas pa­da pelestarian Tanah Air, pen­didikan untuk turut men­cer­daskan bangsa, serta pe­ngembangan UMK sebagai wujud keberpihakan pa­da pelaku usaha kecil mitra membangun perekonomian negeri.