Gas bumi sebagai komoditas energi yang diyakini menjem­batani transisi energi bersih memiliki peran sentral di Indonesia. Jumlah cadangan gas yang sedemikian besar merupakan tumpuan keberhasilan Indonesia untuk menyediakan energi hijau bagi masyarakat dan dunia. Keberlimpahan sumber daya alam ini tentu saja menguntungkan Indonesia. Kebutuhan gas nasional berlimpah bahkan di beberapa wilayah di Tanah Air mengalami surplus gas hingga 10 tahun mendatang. Berdasarkan data Neraca Gas Indonesia 2023—2032, kebutuhan gas nasional sangat cukup hingga 2032. Kebutuhan gas ini dapatkan dari sejumlah proyek gas dan pasokan gas potensial. Dalam beberapa tahun mendatang, beberapa kargo liquified natural gas (LNG) dari Blok Tangguh, Blok Masela, dan Bontang direncanakan untuk mendukung transisi energi na­sional. Guna mendorong optimalisasi gas bumi, pemerintah menerapkan sejumlah mekanisme penting a.l. mendorong produksi di sejumlah lapangan kerja minyak dan gas (migas), mengembangkan lapangan konvensional dan nonkonvensional, sekaligus peningkatan produksi melalui workover dan enhanced gas recovery (EGR). Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 68% produksi gas diserap oleh pasar domestik. Pemerintah tidak ketinggalan mengembangkan infrastruktur gas di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah berburu calon pembeli gas alam cair yang belum terkontrak untuk jangka waktu hingga 10 tahun ke depan guna. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keseimbangan neraca gas nasio­nal. Pemerintah meyakini bahwa seluruh LNG yang belum terkontrak dapat terserap di dalam negeri, seiring dengan mulai beroperasinya sejumlah fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) dalam waktu dekat. Berdasarkan data SKK Migas, produksi LNG pada 2030 diproyeksikan berada di level 432,6 kargo. Sementara itu, kontrak LNG domestik dan ekspor tidak banyak bergeser, masing-masing di level 62 kargo dan 66 kargo.

Upaya peningkatan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat makin terbuka seiring dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Paman Sam untuk bertemu dengan mitranya Presiden AS Joe Biden dalam rangkaian pembahasan penguatan kemitraan strategis komprehensif. Di tengah pembahasan beragam topik antar kedua negara, ada harapan besar penambahan investasi dari AS sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri dalam negeri. Bagi Indonesia, AS adalah salah satu mitra dagang strategis di berbagai sektor dan memiliki banyak potensi yang bisa digali dari hubungan kedua negara. Secara umum, beberapa isu penting yang jadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah peningkatan kerja sama di bidang keamanan dan maritim, perdagangan kedua negara, dukungan transisi energi dan pengembangan industri di Indonesia. Untuk sektor energi, AS memberikan dukungan penuh terhadap penerapan energi terbarukan dan pengurangan emisi di Indonesia. Sebelum bertemu Joe Biden, Jokowi juga menemui Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson untuk membahas tentang penambahan porsi kepemilikan BUMN di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%, perpanjangan kontrak PTFI, dan penambahan investasi perusahaan di dalam negeri. Keinginan untuk menambah jumlah saham di PTFI sebanyak 10% seakan menemui titik terang setelah Adkerson memberikan tanggapan positif atas rencana tersebut. Dalam pertemuan di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, AS, perwakilan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginan penambahan saham itu. Langkah ini sejalan dengan harapan Freeport untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus di Indonesia. Penambahan saham menjadi prasyarat terkait perpanjangan izin usaha pertambangan yang akan habis pada 2041 selain pembangunan smelter di Papua. Adapun pembahasan mengenai kesiapan dana masih akan dibahas di masa mendatang yaitu pada 2041 setelah masa kontrak Freeport yang habis pada tahun itu perpanjang. Akan tetapi, hal lain yang perlu mendapat perhatian yaitu dengan tambahan 10% tersebut apakah Indonesia mempunyai peran lebih menjadi pengendali di Freeport? Pasalnya hingga saat ini, dengan porsi mayoritas saat ini kendali manajemen operasi PTFI masih berada di tangan Freeport-McMoRan Inc. Peran ini tentunya menjadi krusial untuk memastikan terjadinya penghiliran yang akan menempatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Alhasil, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia dapat menjadi negara maju, termasuk merea­lisasikan rencana penghiliran agar tidak terhenti sebatas jargon. Upaya tersebut mulai dari peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, perbaikan infrastruktur hingga pengembangan pasar dalam negeri.

Presiden Joko Widodo akhirnya mengafirmasi sejumlah revisi atas perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, mulai dari penerimaan, belanja, hingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bulan ini. Perubahan itu termaktub dalam Peraturan Presiden No. 75/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 10 November 2023. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, dan Gubernur Bank lndonesia (BI) dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan APBN 2023. Secara umum, terdapat tujuh lampiran dalam peraturan presiden (perpres) tersebut. Setiap lampiran berisi sejumlah perincian ihwal penerimaan negara baik dari sektor perpajakan, penerimaan bukan pajak, belanja pemerintah pusat, alokasi anggaran pendidikan, dan pembiayaan anggaran 2023. Kita akan sedikit mendedahkan poin-poin perubahan yang dilakukan di APBN 2023. Pertama, tentang penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan nasional meliputi pajak dan cukai, terpantau direvisi ke atas. Artinya, harus ada kenaikan, dari Rp1.963,48 triliun menjadi Rp2.045,45 triliun. Kedua, dari sisi belanja negara. Belanja negara pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp2.750,5 triliun, dengan perincian belanja pemerintah pusat Rp1.751,7 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp998,8 triliun. Ketiga, dari sisi SAL alias Saldo Anggaran Lebih. Pemerintah juga merevisi penggunaan dana SAL pada APBN 2023. Menurut perpres ini, dana SAL dapat digunakan untuk membiayai belanja negara termasuk penggunaan dana SAL saat terjadi krisis. Oleh karena itu, pemerintah mengandalkan APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari amanat konstitusi bahwa APBN yang menjadi sumber daya keuangan negara perlu didistribusikan secara merata dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, pemerintah justru meningkatkan aktivitas belanja untuk pelayanan umum dan ekonomi. Tidak terperinci secara jelas aktivitas belanja apa saja yang ada di dalamnya. Padahal, bicara tentang APBN, berarti bicara tentang pos anggaran sangat besar. Juga dari sisi SAL, terdapat pos anggaran gemuk hingga Rp226,88 triliun. Dana SAL ini adalah pos pembiayaan yang penggunaannya berdasarkan ketentuan menteri keuangan. Anggaran ditetapkan, dipakai, dan diawasi oleh Kemenkeu.

OJK telah menerbitkan Surat Edaran No. 19/2023 yang membatasi peminjam hanya boleh meminjam dana dari maksimal tiga platform pinjol saja. Namun, menjelang Pemilu di mana kebutuhan keuangan meningkat bagi orang-orang tertentu, tiga platform pinjol tetap bisa menjadi harapan atau bahkan primadona tetapi dengan kemungkinan risiko kegagalan yang cukup besar. Pinjaman online atau pinjol mengingatkan kita pada sejarah awal perkembangan toko online di Indonesia menjelang akhir 2000-an. Pada saat itu, antara pembayaran pesanan dan pengiriman barang adalah suatu perjudian besar. Apabila pemilik toko online mengirim pesanan tanpa adanya pembayaran, maka besar kemungkinan barang dikirim, tetapi uang tidak terbayarkan. Sedangkan jika pembeli melakukan pembayaran sebelum barang diterima, maka besar pula kemungkinan uang ditransfer, tetapi barang tak kunjung datang. Dompet bersama yang digagas di Forum Jual Beli Kaskus dan akhirnya menjadi cara mengelola pembayaran di berbagai layanan e-marketplace, ternyata menjadi jawabannya. Terdapat entitas perantara yang kemudian muncul menjadi penengah keputusan final atas pengiriman dana dari konsumen ke penjual, berdasarkan bukti barang telah diterima konsumen atau kemudian berkembang menjadi data elektronik berupa status pengiriman dari layanan kurir. Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi bahkan menyampaikan adanya tren orang sengaja meminjam di pinjol tetapi dengan rencana tidak membayar. Terlebih lagi ketika mereka tahu pinjol tersebut tidak tercatat di OJK. Di sisi lain, terdapat juga kasus bunuh diri akibat pinjaman online karena merasa tertekan, atau bahkan terancam. 

Jika peminjam tergolong unbankable karena memang tidak memiliki penghasilan yang memadai, bukankah pengembalian pinjaman hanya mimpi di siang bolong? Untuk itu dibutuhkan modifikasi atau adaptasi seperti yang terjadi pada transaksi masa lalu e-commerce di Indonesia. Meskipun penyaluran pinjaman naik dari waktu ke waktu, kinerja dan prestasi pinjol atau jenis lainnya seperti P2P lending bukan semata-mata pada nilai yang dikumpulkan maupun disalurkan ke peminjam, tetapi utamanya terletak pada nilai keberhasilan pengembalian pinjaman yang berdampak pada kelancaran pemberian pinjaman ataupun penyediaan dana pinjaman dari investor. Di sisi lain, dibutuhkan pula dana segar dan cepat bagi orang-orang yang unbankable dengan tujuan strategis dan produktif. Kelemahan dalam mekanisme pinjol seperti ketergantungan pada informasi di dalam data Kartu Tanda Penduduk terutama yang tanpa batas kedaluwarsa tidak dapat menjamin dan menyelesaikan keberadaan peminjam sesungguhnya. Jika peminjam tinggal di tempat yang berpindah-pindah bahkan seringkali tidak terkait dengan lokasi asalnya, tentu kerepotannya sangat tinggi. Alih-alih melakukan tindakan saat kredit macet, penyelenggara pinjol perlu melakukan validasi terlebih dahulu secara cepat terkait kesamaan alamat yang didaftarkan dengan keberadaan peminjam sesungguhnya. Kolaborasi perlu dilakukan dengan pihak-pihak penyedia layanan jasa keuangan yang diijinkan oleh OJK. Namun, jika awalnya peminjam tidak punya niatan tidak membayar, mekanisme ini dapat menjaga dirinya dari depresi atau bahkan bunuh diri akibat tertekan oleh bengkaknya hutang maupun komunikasi dari penyelenggara pinjol. Tidak kalah pentingnya, kecepatan dan kemudahan dalam memproses pinjaman yang menjadi ciri khas pinjol dalam disrupsi teknologi keuangan jangan sampai hilang. Harapannya seperti halnya transaksi di e-commerce saat ini, pinjol dapat tersalurkan dengan baik ke masyarakat dengan meminimalkan potensi kredit macet yang menyandera kedua belah pihak.

Di tengah kemelut geopolitik dunia yang kian tak tentu arah, pemerintah masih menghadapi segudang pekerjaan rumah di sektor energi baru terbarukan. Di sektor panas bumi, misalnya, kendati cadangan energi ini begitu besar di Indonesia, pengembangan infrastruktur masih belum optimal. Persoalan tarif, pendanaan, dan pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik masih menjadi tentangan yang tidak ringan. Padahal, para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) tengah meningkatkan porsi energi baru terbarukan (EBT) menjadi 23%. Target peningkatan porsi EBT tersebut digadang-gadang dapat tercapai pada 2025. Hal tersebut dapat diartikan bahwa energi hijau berpotensi meningkatkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik menjadi dua kali lipat. Sementara, di sisi lain, beban tersebut tidak dapat ditanggung oleh pemerintah. Selisih harga pun tidak dapat ditanggungkan kepada masyarakat melalui kenaikan tarif dasar listrik. Persoalan lain yang turut mendapatkan perhatian adalah sejumlah program dukungan pendanaan publik dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal yang belum optimal. Padahal, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia menyimpan potensi panas bumi hingga sebesar 23,7 gigawatt (GW). Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM langsung memberikan insentif a.l. tax allowance berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) selama 6 tahun, dan import duty facilitation berupa pembebasan bea masuk selama 2 tahun untuk mesin dan peralatan. Insentif selanjutnya berupa pembebasan tambahan 2 tahun untuk bahan baku perusahaan yang menggunakan mesin dan peralatan lokal minimal 30%. Ada pula insentif fiskal berupa tax holiday di mana pelaku usaha mendapatkan keringanan pajak maksimal 100% pengurangan pajak penghasilan untuk investasi minimal Rp500 miliar selama 5 tahun—20 tahun. Keringanan lain yang diberikan kepada pelaku usaha energi hijau adalah pemberian mini tax holiday maksimal pengurangan pajak 50% untuk investasi Rp100 miliar—Rp500 miliar selama 5 tahun.

Dunia usaha tengah menghadapi tantangan berat pada sisa tahun ini. Aktivitas pebisnis mengalami perlambatan menyusul tren konsumsi dan penjualan yang terus menyusut seiring dengan tekanan ekonomi dunia dan dalam negeri. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa ada perlambatan ekspansi bisnis pada paruh kedua tahun ini. Hal itu terlihat dari survei kegiatan dunia usaha pada kuartal III/2023 yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya.  Tingkat saldo bersih tertimbang (SBT) pada kuartal III/2023 sebesar 15,65%. Angka itu menyusut bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 16,62%. Padahal posisi kuartal II/2023 itu lebih tinggal dari 11,05% pada kuartal I/2023.  Perlambatan dunia usaha disebabkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (SBT 1,18%), akibat penyusutan panen padi pada musim kemarau atau panen gadu di wilayah Jawa.  Selain itu, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi modil dan motor tercatat sangat rendah dengan SBT 0,88%. Termasuk dunia usaha pada penyediaan akomodiasi dan makan minum dengan SBT 0,54% akibat normalisasi pasca Idulfitri. Perlambatan ekspansi bisnis sejalan dengan penurunan optimisme pada tingkat konsumen dan ekspektasi penghasilan. Survei penjualan eceran BI mencatat Indeks Penjualan Riil (IPR) pada kuartal III/2023tercatat tumbuh 1,4% secara tahunan (year-on-year/YoY). Menurut BI, penurunan tersebut disebabkan oleh penyusutan permintaan dalam negeri dan kendala distribusi khusus untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Di sisi lain, dunia bisnis di Tanah Air dihadapkan pada beberapa kendala yang menghambat ekspansi. Mulai dari kenaikan suku bunga acuan hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang membebani impor bahan baku/bahan penolong. Sementara itu, kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah hanya menyasar kelompok bawah dan rentan serta mengabaikan kalangan menengah yang sesungguhnya memiliki aktivitas konsumsi lebih signifikan. Pemerintah tengah menyiapkan bantuan sosial el nino untuk kebutuhan masyarakat bawah. Kebijakan ini terkesan positif, tetapi sarat kepentingan politis menjelang pemilu. Efek berganda hanya akan dirasakan sesaat, tidak dalam jangka panjang. Perlu ada insentif bagi masyarakat dan dunia usaha untuk mendorong konsumsi dan produksi. Yang lebih penting lagi adalah kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap situasi politik saat ini tidak akan menganggu perekonomian.

Memasuki akhir tahun, kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG masih kurang bertenaga akibat tertekan oleh sentimen ekonomi global. Padahal, pelaku pasar saham tentu saja mengharapkan fenomena window dressing terjadi di pengujung tahun ini setelah absen pada 2022. Indeks komposit sejatinya bergerak rebound dengan pertumbuhan positif sepanjang 6 hari perdagangan di awal November, setelah tersungkur 2,70% selama Oktober. Keputusan The Fed menahan suku bunga telah menjadi katalis yang mengungkit pasar saham global, terutama bursa di negara berkembang seperti Indonesia. Kami meyakini peluang terjadinya window dressing di akhir tahun ini tetap terbuka lebar. Manajer investasi yang selama ini menjadi pemain utama yang mendorong window dressing sepertinya bakal memburu beberapa sektor saham andalan yakni konsumer dan perbankan. Sejumlah saham emiten konsumer dan perbankan bakal menikmati dampak dari keriuhan Pemilu 2024 melalui belanja kampanye yang sudah dimulai sejak akhir tahun ini. Secara historis, momentum pemilu turut memengaruhi pasar saham karena tingginya pengeluaran konsumsi dan penyaluran kredit bank. Beberapa saham konsumer dan perbankan kini tergolong undervalued dan terdiskon cukup banyak dalam beberapa waktu terakhir. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya, sangat mungkin menguji level di atas 9.000 karena ditopang pertumbuhan kinerja yang konsisten. Begitu juga dengan saham emiten konsumer seperti PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) yang relatif sudah undervalued. Selain kedua sektor saham itu, investor juga tetap harus mencermati potensi kenaikan harga saham berkapitalisasi besar di sektor properti dan telekomunikasi. Otoritas bursa mencatat ada 29 calon emiten yang siap mencatatkan sahamnya dalam waktu dekat. Dari 29 perusahaan itu, 12 di antaranya merupakan pendatang baru dengan aset berskala jumbo atau di atas Rp250 miliar. Sampai dengan Rabu (8/11), Bursa Efek Indonesia telah kedatangan 77 emiten baru. PT Ikapharmindo Putramas Tbk. (IKPM), PT Mastersystem Infotama Tbk. (MSTI), dan PT Kian Santang Muliatama Tbk. (RGAS) menjadi yang teranyar. Ketiganya kompak mencatatkan sahamnya kemarin. MSTI melepas 470,82 juta saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah proses IPO dengan harga penawaran Rp1.355 per saham.

OJK telah mencabut izin usaha sejumlah perusahaan asuransi terkait upaya penyehatan, seperti PT Asuransi Recapital, PT Asuransi Parolamas, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), PT Asuransi Cigna, dan PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Terakhir, OJK mencabut PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia (Indosurya Sukses) pada Kamis (2/11). Pengamat asuransi, Irvan Rahardjo, Selasa (7/11), mengatakan, kesehatan perusahaan asuransi itu diukur menggunakan rasio permodalan yang diukur dari berbagai risiko (risk based capital/RBC). Berdasarkan ketentuan, perusahaan asuransi dinilai sehat apabila memiliki RBC minimal 120 %. Menurut ukuran tersebut, kini terdapat 10 perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori bermasalah dan berada dalam pengawasan khusus OJK. Adapun sejumlah perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya tersebut merupakan perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan RBC.

”Kesadaran masyarakat masih rendah akibat hilangnya kepercayaan akibat kasus gagal bayarnya asuransi yang saat ini belum terselesaikan, seperti Jiwasraya, Bumiputera, Kresnalife, Wanaarta Life, dan Prolife. Meski literasi tinggi, tingkat inklusi atau keinginan masyarakat rendah karena banyak dikecewakan oleh kasus-kasus gagal bayar sehingga willingness to buy (kesediaan untuk membeli) tidak ada, padahal pengetahuannya ada,” ujarnya. Grafik menunjukkan tingkat penetrasi dan densitas industri asuransi Indonesia disbanding negara-negara Asia Tenggara lainnya (sumber: Draf Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 OJK). Irvan menilai, langkah OJK dengan peneguran dan pencabutan izin usaha jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, upaya tersebut belum cukup jika kasus-kasus gagal bayar yang sudah terjadi tidak diselesaikan dengan baik sehingga menyisakan permasalahan kepercayaan masyarakat. (Yoga)

Lima tahun pasca di terbitkannya POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Ke uangan Berkelanjutan, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondtelah diterbitkan oleh tiga Bank BUMN. PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) telah menerbitkan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2022. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) sebagai pionir penerbitan sustainability bondtelah menerbitkan senilai US$500,00 juta pada 2019 dan 3 seri green bond senilai Rp5,00 triliun. Selanjutnya, PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) telah menerbitkan sustainability bond senilai US$300,00 juta pada 2021 yang dilanjutkan dengan penerbitan 2 seri green bond senilai Rp5,00 triliun pada 2023. Secara kumulatif, terdapat 9 seri obligasi korporasi jenis green bond dan sustainability bondyang telah diterbitkan oleh ketiga Bank BUMN. Penerbitan sustainability bond tersebut mengacu kepada Sustainability Bond Framework kedua bank tersebut yang berpedoman kepada market standards yakni Sustainability Bond Guideline dan Asean Sustainability Bond Standards.  Di sisi lain, kategori Clean Transportation meliputi pembangunan rel sepanjang 45 km, jumlah penumpang per tahun mencapai 84,5 juta, dan pengurangan jumlah karbon per tahun sekitar 8.590 tCO212.Sementara itu, realisasi sustainability bond BMRI senilai US$132 juta atau 44,00% dari total penerbitan untuk kategori renewable energy berupa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air I dan II. Secara kumulatif, terdapat 696 MW kapasitas terpasang yang mampu menghasilkan energi per tahun sekitar 4,83 juta MWh, penurunan emisi rumah kaca sebesar 3,63 juta tCO2e dengan jumlah rumah tangga yang dilayani mencapai 783.611 unit. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit sebesar 11,35% YoY. Hal ini menunjukkan partisipasi aktif ketiga Bank BUMN tersebut dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sejalan dengan kenaikan tersebut, porsi pembiayaan KUBL terhadap total kredit bank meningkat. Pada 2022, kontribusi pembiayaan ini mencapai 17,23% dibandingkan 2021 sebesar 17,19%, dan pada 2020 sebesar 15,70%. Kenaikan pembiayaan KUBL tersebut mampu diimbangi dengan pengelolaan aset produktif dengan baik ditandai dengan perbaikan rasio Non Performing Loan (NPL) gross. Rasio NPL gross BMRI sebesar 1,88% di tahun 2022 atau lebih baik dibandingkan BBNI (2,81%) dan BBRI (2,82%) serta rata-rata industri perbankan (2,44%). Penerbitan sustainability bond BMRI mengalami oversubscribed lebih dari 8,3x dibandingkan rencana penerbitan senilai US$300 juta. Selain itu, penerbitan green bond BBNI, BBRI dan BMRI masing-masing mengalami oversubscribed sebesar 4x, 4,4 kali, dan 3,74x dibandingkan rencana penerbitan yang sama sebesar Rp5,00 triliun. Sejalan dengan target porsi kredit UMKM sebesar 30% dari total kredit bank pada 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan insentif Giro Wajib Minimum kepada bank penyalur KUR dan kredit/pembiayaan hijau yang berlaku sejak 1 April 2023 dan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023.

Ketika kondisi keuangan negara Amerika Serikat (AS) mengalami defisit yang kian membengkak, posisi nilai tukar mata uang dolar AS justru melonjak naik hingga menyebabkan mata uang negara lain terpuruk. Kenaikan tingkat imbal hasil obligasi pemerintah AS yang meningkat hingga 5% membuat penarikan dolar AS di seluruh dunia marak untuk diinvestasikan kembali ke AS.Bagi Indonesia, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tentu perlu diwaspadai. Meskipun neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 sebetulnya mencatatkan surplus sebesar US$3,42 miliar, tetapi posisi rupiah justru melemah. Menurut Bank Indonesia (BI), per 26 Oktober 2023, kurs rupiah referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate tercatat Rp15.933 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar rupiah ini terjadi saat indeks dolar AS terpantau menguat ke level 106,49%. Upaya BI untuk menstabilkan rupiah, harus diakui bukan hal yang mudah dilakukan. Bukan tidak mungkin, nilai tukar rupiah akan tembus Rp16.000 per 1 dolar AS jika kondisi geopolitik masih tidak menentu. Depresiasi mata uang, termasuk rupiah sering terjadi pada negara dengan fundamental pertumbuhan yang lemah seperti defisit transaksi berjalan yang terus-menerus, serta tingginya tingkat inflasi. Secara garis besar ada efek domino yang terjadi ketika nilai tukar rupiah turun.Pertama, mempengaruhi kelangsungan hidup sejumlah sektor industri manufaktur. Kedua, pelemahan rupiah dan kenaikan nilai tukar mata uang dollar AS, cepat atau lambat akan menyebabkan terjadinya kenaikan biaya logistik. Ketiga, efek domino pelemahan rupiah tak pelak juga akan menyebabkan terjadinya pelemahan permintaan dan daya beli masyarakat. Keempat, tidak hanya inflasi, efek domino dari terjadinya depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS juga berpotensi meningkatkan jumlah dan kewajiban pemerintah maupun swasta dalam membayar utang.