Sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33/2014, maka seluruh produk yang masuk ke Indonesia dan beredar wajib bersertifikasi halal atau melampirkan keterangan non-halal bagi produk atau bahan baku yang diharamkan. Implementasi jaminan halal untuk industri kesehatan produk kesehatan diatur melalui Perpres No.6/2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi dan alat kesehatan (alkes). Proses sertifikasi halal dilakukan melalui tiga tahap dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2034 yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu obat-obatan berdasarkan jenisnya dan alkes berdasarkan tingkat risikonya. Industri kesehatan perlu mempersiapkan ekosistem halal dari hulu ke hilir yang terintegrasi untuk melaksanakan jaminan halal dan perlindungan konsumen terutama umat muslim dari penggunaan produk dan bahan baku non-halal. Perkembangan industri farmasi dan alkes nasional mulai membaik seiring dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jumlah produsen alkes lokal meningkat dari 193 (2015) menjadi 891 perusahaan (2021). Neraca perdagangan alkes Indonesia masih mengalami defisit dalam 5 tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekspor alkes positif setiap tahunnya tercatat sebesar 0,76% dengan nilai ekspor US$207,7 juta di tahun 2022 (PPIE Kemendag, 2023). Sedangkan potensi pasar alkes di kawasan Asia Pasifik tahun 2023 mencapai US$112 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,8% dan diprediksi mencapai US$157 miliar di tahun 2028 (Market Data Forecast, 2023). Produk alkes yang masih bergantung pada impor adalah produk untuk cangkok tulang (bone graft), yang digunakan untuk operasi kelainan tulang seperti patah tulang, operasi tulang belakang dan operasi implan gigi. Produk bone graft dapat membantu penyembuhan lebih cepat pasca-operasi.

Produk bone graft yang telah dikembangkan di dalam negeri adalah berbahan baku dari dengkul/bonggol sapi yang diklaim memiliki kandungan kalsium lebih tinggi dari sisik ikan dan cangkang telur ayam, sehingga menjadi produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 50%. Pasar bone graft global di tahun 2022 senilai US$696,6 juta dimana 75% produknya diserap oleh klinik dibanding rumah sakit (www.grandviewresearch.com). Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha alkes. Terkait bahan baku, Kementerian Pertanian RI mencatat rata-rata kebutuhan daging sapi untuk industri dan konsumsi rumah tangga tiap tahunnya sekitar 700.000 ton. Produksi daging dari sapi lokal mampu memasok sekitar 60% atau setara dengan 2,5 juta sapi dari kebutuhan nasional. Namun, tantangan saat ini adalah sedikitnya jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) yang telah bersertifikasi halal dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk jaminan higienis dan sanitasi, sehingga pasokan bahan baku seperti bonggol sapi untuk bone graft menjadi terbatas. Maka percepatan sertifikasi halal RPHR sangat penting untuk menghasilkan bahan baku bonggol sapi yang halal. Tantangan lainnya adalah industri kesehatan masih diasosiasikan dengan kebutuhan darurat oleh pengguna, sehingga ketersediaan produk dan harga masih menjadi kekhawatiran dibandingkan dengan status halal produk. Tingkat literasi pengelola layanan kesehatan, pelaku usaha farmasi/alkes dan tenaga medis juga perlu ditingkatkan terkait jaminan produk halal seiring dengan pentahapan kewajiban sertifikasi halal sektor farmasi dan alkes.

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sepanjang 2023 sebesar 2,61% atau yang terendah selama 20 tahun terakhir. Hal ini menandai keberhasilan duet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Jokowi sendiri memang sejak awal fokus dalam upaya mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat mulai bekerja secara efektif pada 2015, Jokowi dibayang-bayangi laju inflasi masa-masa akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setinggi 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Hasilnya, laju inflasi sepanjang 2015 melambat menjadi hanya 3,35% dan bahkan pada 2016 hanya 3,02%. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, seperti halnya pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Bonusnya, pengendara dan penumpangnya masih bisa menikmati pemandangan saat berkendara. Artinya, tingkat inflasi, baik tinggi, sedang maupun rendah selalu bisa dimaknai dari dua sisi. Dalam hal ini, dengan rata-rata tingkat inflasi relatif rendah, Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada pembangunan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui laju inflasi yang terkendali dan relatif rendah, Pemerintahan Jokowi berharap dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat di bawah kendali dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat.   Pertanyaan sederhananya, apakah efek positif dari kestabilan harga, yang tecermin pada rendahnya inflasi, lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi yang moderat?. Hal ini hanya bisa dijawab dari delapan ukuran dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan BPS, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.

Memasuki awal 2024, sejumlah ekonom sibuk melempar statement, asumsi dan prediksi dalam meneropong ekonomi di 2024. Pernyataan mereka ada yang bersifat optimis dan ada yang bersifat pesimis. Bahkan pakar ekonomi memprediksi arah ekonomi 2024 menjadi dua cerita yaitu berat di awal dan ringan di akhir. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan berada diangka 2,4% secara rata-rata. Angka pertumbuhan ekonomi misalnya Bank Dunia menyebut PDB global akan naik 21,1% per tahun, walaupun Bank Dunia memangkas perkiraan menjadi 2,4% menjadi 2,7%. Namun, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pulih menjadi 3,0% di 2025. Internasional Monetetary Fund (IMF) menjelaskan ekonomi China akan melambat dengan pertumbuhan hanya 4,5 % di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) juga akan mengalami perlambatan ekonomi. Suku bunga yang tinggi akan menjadi penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. Seharusnya AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal yang akomodatif tetapi tetap berhati-hati. Sedangkan pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun 2024 diperkirakan mampu bertahan di level positif meskipun lemah. Pertumbuhan ekonomi meningkat di kawasan ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih terkendali dan efektifnya kebijakan moneter dari European Central Bank (ECB). Situasi negara-negara pemodal (investor) dalam kondisi limbung karena mereka kebanyakan melakukan aktivitas transaksi derivatif, beberapa narasi terkenal dikembangkan oleh penganjur gagasan globalisasi, seperti Keinichi Ohmae yang menganalogikan sebagai dinosaurus yang menunggu mati dengan kegagalan negara dalam mengontrol dan melindungi nilai mata uang sehingga tidak melakukan aktivitas ekonomi riil. Penelitian para ekonom dunia memang menjelaskan bahwa situasi negara investor (pemodal) bukan dalam kondisi baik baik saja, namun penuh dengan kegalauan yang tidak menentu.

Para ekonom menjelaskan bahwa pada 2024 masih memiliki potensi pertumbuhan investasi sebesar 30% secara tahunan (YoY) pada kuartal ini atau hampir Rp400 triliun. Proyeksi tersebut lebih rendah dari realisasi kuartal III/2022 yang tumbuh hingga 42,1% (YoY) senilai Rp307,8 triliun. Bersanding lurus dengan realisasi semester I/2023 baru mencapai Rp678,7 triliun atau 48,5% dari target. Sehingga nantinya realisasi investasi di kuartal III/2023 masih akan bertumpu pada komoditas olahan primer yang berorientasi ekspor. Sementara itu pada tahun 2024, tingkat inflasi dalam negeri diperkirakan oleh para Bankir akan meningkat menjadi sebesar 3,20% dalam rencana anggaran tahunan BI (RATBI). Proyeksi tersebut lebih tinggi dari proyeksi inflasi 2023. Sedangkan inflasi global akan mencapai di angka 3,8 %. Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan menggunakan gini rasio adalah sebesar 0,388. Angka ini meningkat 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini rasio September 2022 yang sebesar 0,381 dan meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2022 yang sebesar 0,384. Data ini menjelaskan ketimpangan pendapatan jaraknya kian melebar bukan kian mengecil. Dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi belum menjadikan pembangunan sebuah bangsa yang produktif berdikari secara ekonomi. Bahkan Eric Maskin dan Kaushik Basu, dua Guru Besar Ekonomi Universitas Cornell, Amerika Serikat, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2007 bependapat jika hanya mengandalkan angka PDB, pemerintah tidak akan menyelesaikan ketimpangan, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi. Maskin dan Basu menyebutkan globalisasi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi akan meningkatkan pendapatan rata-rata, tetapi globalisasi akan menimbulkan masalah distribusi pendapatan karena hanya menguntungkan tenaga terlatih dan terdidik, yang tidak terlatih akan tertinggal bahkan pendapatan mereka akan tergerus.

Debat Cawapres yang digelar di JCC Senayan pada 22 Desember 2023, masih menyisakan perdebatan ‘lanjutan’ di ruang publik. Pasalnya, pertanyaan Cawapres Gibran, “bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk meningkatkan peringat Indonesia di SGIE”, sempat menimbulkan sedikit ketegangan. Sebab, pertanyaan tersebut dijawab Gus Imin, “terus terang saya tidak paham SGIE”. Ketidakpahaman ini boleh jadi karena akronim SGIE tidak sepopuler akronim KPU misalnya, tentu akan lebih bijak jika langsung diiringi dengan kepanjangan singkatan tersebut. Kini, SGIE terlanjur viral di media sosial. Pertanyaan yang mengusik nalar kritis, bagaimana strategi pemerintah dalam waktu yang relatif singkat, bisa mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia, sehingga mampu mengerek peringkat Indonesia di SGIE? Laporan State of The Global Islamic Economy (SGIE) merupakan laporan hasil survei untuk mengukur total pencapaian perkembangan ekonomi syariah secara global. Laporan SGIE diterbitkan oleh lembaga riset DinarStandard yang berkantor pusat di Dubai Uni Emirat Arab (UEA). Terdapat sejumlah indikator yang digunakan SGIE untuk memeringkat perkembangan ekonomi syariah, atau yang disebut dengan peringkat Indikator Ekonomi Syariah Global (Global Islamic Economy Indicator/GIEI).

GIEI mengukur 10 besar terbaik dengan indikator yang meliputi, makanan halal, keuangan syariah, pariwisata halal, fesyen halal, ekonomi kreatif syariah dan farmasi-kosmetik halal. Sementara itu, perkembangan berikutnya pada laporan SGIE 2022, Malaysia masih bertahan menduduki peringkat pertama untuk semua indikator (overall score 207,2). Kemudian diikuti Arab Saudi (peringkat 2) dan UEA (peringkat 3). Sedangkan Indonesia mengalami lompatan kenaikan peringkat yang cukup spektakuler dibandingkan 2018-2019. Perkembangan ekonomi syariah nasional pada 2022, berada pada peringkat keempat dengan skor total sebesar 68,5. Terdapat sejumlah indikator yang mengerek kenaikan peringkat Indonesia secara keseluruhan, yakni makanan halal (peringkat 2), fesyen halal (peringkat 3), keuangan syariah (peringkat 6) dan farmasi-kosmetik (peringkat 9). Terutama yang menjadi prioritas, meningkatkan indikator yang skornya masih rendah, dan tidak masuk tiga besar. Indikator kelompok ini meliputi, keuangan syariah (peringkat 6), farmasi-kosmetik (peringkat 9), wisata ramah muslim (tidak masuk 10 besar), dan ekonomi kreatif syariah (tidak masuk 10 besar). Untuk meningkatkan peringkat indikator ini, diperlukan sejumlah strategi. Pertama, penguatan keuangan syariah dan infrastrukturnya. Kedua, peningkatan produktifitas dan daya saing. Ketiga, penerapan dan penguatan kebijakan/regulasi. Kempat, penguatan merek dan kesadaran halal.

Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang diharapkan berlangsung aman dengan proyeksi penurunan suku bunga dan inflasi yang terjaga dapat menjadi katalis bagi para pelaku usaha untuk tak lagi bersikap wait and see sehingga pertumbuhan kredit berpotensi terus melaju. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini stabilitas politik yang ditopang oleh makin kondusifnya iklim usaha akan memudahkan pencapaian target laju kredit perbankan di atas dua digit. Dalam wawancara kepada Bisnis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan keyakinan tersebut sejalan dengan rencana bisnis bank yang menunjukkan hampir semua bank menargetkan pertumbuhan kredit di atas 10% pada 2024. Sasaran dua digit tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi laju kredit saat ini.

Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tumbuh 9,74% secara tahunan pada November 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 8,99%. Peningkatan pembiayaan tersebut didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga.Perhelatan pesta politik diyakini akan mendorong sisi pengeluaran yang pada gilirannya menggerakkan konsumsi sebagai salah satu motor roda pertumbuhan ekonomi. Menggeliatnya sisi konsumsi tersebut akan berjalan mulus di tengah tren suku bunga pada tahun depan yang diperkirakan melandai seperti yang disampaikan The Fed dalam sidang Federal Open Market Committee terakhir. Pada 14 Desember 2023, Bank Sentral AS mengisyaratkan untuk memangkas suku bunga sebanyak tiga kali tahun depan. Sikap dovish The Fed tersebut jauh lebih lunak dibandingkan dengan pertemuan pada November lalu. Kala itu, The Fed bahkan menegaskan masih terlalu prematur memikirkan pemangkasan suku bunga.

Intermediasi merupakan salah satu fungsi lembaga keuangan bank melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari para penabung. Kemudian, dana yang dihimpun ini disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan baik untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Kuatnya laju kredit ini juga tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang secara konsisten berada di atas 5%. Realisasi inflasi yang stabil ini merupakan bekal kuat bagi Tanah Air untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pada tahun depan, tingkat inflasi bahkan diproyeksikan bisa lebih ditekan dengan sasaran 2,5% ± 1%. Tingkat inflasi terkendali menjadi salah satu faktor penting bagi laju ekspansi konsumsi yang menjadi salah satu penggerak produk domestik bruto. Salah satu kunci tercapainya angka pertumbuhan tersebut yakni pada konsumsi masyarakat yang juga membutuhkan pembiayaan usaha.

Terletak di garis khatulistiwa membawa comparative advantage yang besar bagi Indonesia karena berbeda dengan negara-negara yang berada di iklim lainnya, negara yang berlokasi di iklim tropis, seperti Indonesia, memiliki suhu udara yang hangat dan ideal sebagai tempat bermukim bagi beragam flora dan fauna serta keanekaragaman hayati lainnya. Namun, posisi strategis ini juga memiliki risiko terutama di akhir dan awal tahun baru seperti saat ini. Angin muson barat yang berhembus dari arah Asia bergerak menuju Australia, melalui Samudra Hindia dalam periode Oktober – April menyebabkan musim penghujan. Karenanya, sudah menjadi siklus tahunan bahwa menjelang akhir tahun, kewaspadaan terhadap kemungkinan bencana seperti banjir dan tanah longsor meningkat terutama karena bertambahnya curah hujan. Hingga akhir 2020, IFG Progress menemukan bahwa rasio jumlah polis asuransi jiwa terhadap populasi, hanya sekitar 1,4% di Indonesia jauh tertinggal dari Singapura (7,6%) dan Malaysia (4%). Demikian pula, densitas premi asuransi umum yang memungkinkan penutupan risiko seperti kecelakaan, kesehatan, kerusakan properti, dan risiko kesehatan juga sangat rendah.

Secara rata-rata, setiap penduduk Indonesia hanya memiliki coverage US$17 per orang untuk risiko yang ditanggung asuransi umum – jauh di bawah Singapura (US$1.110/orang) dan Malaysia (US$153/orang). Salah satu faktor dari rendahnya penetrasi ini adalah biaya akuisisi yang sangat tinggi di Indonesia. Secara rata-rata, studi IFG Progress menemukan bahwa untuk kasus unit-link sebagai contoh, struktur alokasi premi dalam lima tahun pertama terutama mencakup biaya akuisisi, biaya bulanan, asuransi, dan biaya administrasi. Dengan biaya akuisisi rata-rata sekitar 35% setiap tahun dalam lima tahun pertama, sisa bagian yang dialokasikan ke dana investasi hanya berada di bawah 15% dari total premi yang dibayarkan. Fenomena yang sama terjadi dalam asuransi umum di mana bagian biaya pialang masih cukup mahal. Di sinilah seharusnya peran dari digitalisasi dan teknologi menjadi krusial.

Di industri asuransi, adopsi teknologi yang digunakan dalam proses bisnis ini disebut dengan insurtech. Istilah "insurtech" muncul dari kebutuhan untuk implementasi inovasi digital oleh perusahaan asuransi, dengan tujuan mengejar perkembangan ekonomi global yang semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Pengembangan insurtech diarahkan untuk memiliki potensi mengurangi biaya yang terlalu mahal salah satunya dalam proses akuisisi. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Kecerdasan Buatan (AI), insurtech dapat memperpendek proses rantai nilai, memungkinkan perusahaan asuransi untuk menganalisis dan mengelola secara efisien, memberikan panduan produk yang akurat, menyederhanakan pengadaan dan pengolahan data, serta mempercepat proses underwriting sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk mendorong peran digitalisasi di industri asuransi ini agar bisa meningkatkan coverage proteksi di masyarakat sehingga dapat berperan dalam mitigasi risiko. Prasyarat ini sangat penting terutama di negara yang dikelilingi oleh berbagai potensi bencana alam seperti Indonesia untuk menjaga keberlangsungan generasi ke depan.

Indonesia tengah memasuki masa transisi politik seiring dengan berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2024. Tahun 2024 menjadi tahun yang fenomenal karena masyarakat tak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu serentak 2024 adalah pemilu pertama nasional yang akan menyelenggarakan lima jenis pemilu sekaligus, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan pilkada serentak untuk memilih 37 Gubernur (kecuali DIY) dan kepala daerah di 514 kabupaten/kota. Ini adalah pengalaman pertama yang menjadi legenda sekaligus catatan sejarah bangsa Indonesia, dan bahkan mungkin secara global, di mana lima pemilu sekaligus dilakukan di tahun yang sama. Dalam rangkaian Pemilu 2024, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang tinggal 51 hari lagi, menjadi sorotan utama, baik di dalam dan luar negeri. Gegap gempita perhelatan pemilu ini bisa dimaklumi mengingat, jumlah penduduk Indonesia sendiri cukup besar, yaitu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, terdiri dari pemilih dalam negeri 203.056.748 dan pemilih dari luar negeri 1.750.474. Prospek pemulihan ekonomi global sampai dengan akhir 2023 diperkirakan masih akan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi global adalah tekanan sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang (debt distress), dampak eskalasi konflik Ukraina-Rusia, Israel-Hamas, tingkat inflasi serta suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama. Di tengah ketidakpastian global tersebut, Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat pada 2023, melanjutkan momentum positif periode sebelumnya. Tak heran, masyarakat antusias dengan sejumlah program ekonomi para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Adapun, tiga kandidat capres dan cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang berada di nomor urut 3. Ketiga capres juga telah menawarkan gagasan untuk merespons tantangan tersebut dengan platform-nya masing-masing. Gagasan itu pun juga sudah disampaikan secara lebih formal dalam debat, yang dijadwalkan berlangsung dalam lima tahap dimulai sejak 12 Desember dan berakhir pada 4 Februari. Debat capres dan cawapres, dengan segala gegap gempita maupun pro dan kontranya, setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai gagasan dan janji para kandidat. Inilah yang seharusnya menjadi titik kritis bagi lebih dari 204 juta pemilih. Gagasan yang bisa dan dapat direalisasikan.

Hari ini, Jumat (22/12), debat pemilihan presiden kembali digelar. Kali ini mempertemukan calon wakil presiden dengan mengusung isu di bidang ekonomi. Sejumlah asa digantungkan dunia usaha dari janji para kandidat. Tema debat yang diambil kali ini adalah Ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, Investasi, Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN-APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan. Ekonomi merupakan isu paling dinanti oleh dunia usaha. Paling tidak untuk membangkitkan harapan dan optimisme kalangan pebisnis dalam memacu ekspansi selama masa transisi. Terlebih lagi pasca-pagebluk Covid-19, ekonomi belum mampu mencapai pertumbuhan yang diharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi, begitu biasa disapa, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7% saat dirinya menjabat. Harapan itu tampaknya hanya akan tertulis di angan-angan putra daerah Solo tersebut.Oleh sebab itu, kandidat wapres pada ajang debat kali ini bakal dinanti programnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dalam visi misi, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) menjanjikan pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% pada 2025—2029. Adapun Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasang target pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Jokowi, yakni 7%, mulai 2025. Hal serupa dijanjikan oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Namun, target 7% pada pasangan ini tidak disebutkan tahunnya. Target pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud dapat dikatakan sangat optimistis. Apalagi pertumbuhan ekonomi 7% disebutkan Prabowo-Gibran bakal terjadi pada 2025.Pengalaman negara lain di mana rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak pertama kali melewati batas UMIC sampai 2022 adalah China 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%. Apalagi kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan negara lain ketika memiliki pendapatan per-kapita yang sama menjadi UMIC yang per 2022 senilai US$4.580. Kalangan dunia usaha menilai biaya investasi terhadap produk yang dihasilkan cukup tinggi (Investment Capital Output Ratio/ICOR) sehingga sulit pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Saat ekonomi tumbuh di atas 5%, ICOR mencapai 7,6%. Padahal negara maju ICOR rata-rata hanya sekitar 3%. Masalah ekonomi ini yang diharapkan dunia usaha dapat dipahami oleh para kandidat, sehingga tidak mudah menebar janji yang sulit untuk ditepati. Setidaknya optimisme itu terpancar dari janji yang realistis.

Nuansa positif terus menyertai kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir. Tren bullish ini diharapkan terus bergulir konsisten sampai dengan akhir perdagangan di pengujung tahun ini. Dalam perdagangan kemarin, Rabu (20/12), IHSG kembali ditutup menguat 0,44% ke level 7.219,67. Jika diakumulasi sepanjang periode bulan berjalan, indeks komposit sudah naik sebanyak 1,97%. Bahkan, secara year-to-date/YtD, pertumbuhannya telah mencapai 5,39%. Penguatan pasar saham di Indonesia sejalan dengan kinerja bursa di Asia yang kompak menghijau kemarin. Nikkei 225 Jepang mencatatkan kenaikan terbesar setelah melonjak 1,8%, diikuti oleh Indeks Hang Seng Hong Kong yang juga melesat 1,1% ditopang penguatan saham-saham energi dan teknologi. Di Amerika Serikat, bursa saham di Wall Street New York turut menghijau. Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,68% atau 251,90 poin ke level 37.557,92, begitu pula dengan indeks S&P 500 yang menguat 0,59% atau 27,81 poin ke 4.768,37, dan Nasdaq menanjak 0,66% atau 98,03 poin ke level 15.003,22. Jika penurunan suku bunga The Fed ke depan betul terjadi, ini akan menjadi angin segar yang berhembus ke pasar modal di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Penurunan suku bunga akan diikuti dengan penurunan US Treasury Yield dan indeks dolar Amerika Serikat. Kuncinya tentu saja bergantung dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia terkait dengan kebijakan suku bunga yang diumumkan hari ini (21/12). Adapun, konsensus ekonom yang dihimpun oleh Bloomberg memperkirakan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 6%. Setelah The Fed mempertahankan suku bunganya pada pertemuan pekan lalu, potensi Bank Indonesia untuk ikut mempertahankan suku bunga acuan tentu sangatlah besar. Terlebih, pergerakan nilai tukar rupiah belakangan masih cukup rentan dipengaruhi volatilitas pasar keuangan global. Kami meyakini bahwa Bank Indonesia baru akan melakukan pelonggaran suku bunga acuan pada paruh kedua tahun depan, mengikuti proyeksi penurunan suku bunga The Fed. Ini akan menjadi kesempatan bagi investor untuk mulai menyerbu instrumen pasar modal yang berisiko tinggi seperti saham. Bagi pemodal domestik, momentum tahun depan seharusnya sudah mulai direspons dari sekarang. Valuasi IHSG hari ini cenderung masih sangat murah. Rasio harga saham dengan laba bersih per saham (price earning ratio/PER) di pasar saat ini rata-rata tercatat hanya 12,8 kali.

“Investor didorong untuk bekerja sama, berpartner dengan pengusaha-pengusaha nasional, pengusaha daerah, seberapa besarpun sahamnya yang penting pengusaha nasional ada” Arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Peresmian Pembukaan Rakornas Investasi 2023 tersebut dirasa sangat relevan dengan apa yang terjadi pada lanskap ekonomi digital baru-baru ini. Di mana raksasa digital Tiktok berinvestasi ke raksasa e-commerce lokal, Tokopedia. Tak berlebihan memang, ketika pemerintahan di sebuah negara berusaha keras untuk mengembangkan dan membesarkan “local champion” sebagai motor pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan tentu saja kebanggaan bangsa. Komitmen kuat pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri sangat bisa dirasakan dengan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk penghiliran di berbagai sektor. Termasuk di antaranya melindungi UMKM dalam negeri. Adapun di sektor UMKM, visi besar pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Koperasi dan UMKM diwujudkan dalam tiga komitmen besar, yakni melindungi UMKM dalam negeri, melindungi konsumen dalam negeri, dan melindungi e-commerce dalam negeri. Kehadiran Tiktok Shop yang menjadi perhatian publik beberapa bulan lalu direspons dengan sangat cepat dan tepat oleh pemerintah. Permendag Nomor 31 berhasil menata Tiktok Shop & para pemain e-commerce lainnya untuk mempromosikan produk lokal, membuka kesempatan pada pelaku usaha kecil dan menghentikan praktik predatory pricing. Mengutip data dari berbagai sumber, saat ini Shopee memegang sekitar 40% market share, dan secara agresif terus meningkatkan pengeluaran untuk mengembangkan pangsa pasarnya. Shopee merupakan e-commerce asing yang 100% sahamnya dimiliki Sea Ltd. Sedangkan Sea adalah perusahaan publik yang tercatat di NYSE di mana salah satu pemegang saham terbesarnya adalah Tencent, China.   

Lalu bagaimana dengan Tokopedia? Sebagai local champion kebanggaan bangsa, Tokopedia harus fokus pada growth yang menguntungkan di saat persaingan pasar yang sangat menantang dengan keterbatasan modal jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sisi lain, Tiktok shop merupakan pendatang baru dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Sang induk perusahaan menghasilkan pendapatan lebih dari US$ 85 miliar serta EBITDA pada FY22 senilai US$25 miliar. Ditambah cadangan cash pada kuartal II/ 2023 senilai US$51 miliar, menjadi pesaing yang sangat berat bagi Shopee, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki asing yang telah bertahun-tahun meraup cuan dari pasar Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memahami betul proses bersatunya Tiktok Shop-Tokopedia memerlukan integrasi sistem teknologi yang tidaklah mudah. Belum lagi, upaya keduanya untuk tetap patuh pada aturan yang berlaku di Indonesia memerlukan waktu penyesuaian. Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memberikan masa percobaan selama 3—4 bulan untuk penggabungan TikTok Shop dengan Tokopedia. Siapa (B)Untung?. Berpartner dengan perusahaan lokal, menjadi pilihan Tiktok shop untuk kembali mengembangkan bisnis UMKM dalam negeri dan memberikan kemudahan kepada para konsumen di Indonesia. Pemilihan Tokopedia sebagai local partner juga tepat setelah sebelumnya tiktok menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain e-commerce dalam negeri. Selain itu, untuk masuk ke industri e-commerce yang sudah perang promo atau diskon seperti sekarang, hampir mustahil bisa meningkatkan pangsa pasar atau market share. Maka, Tiktok Shop bergabung ke Tokopedia merupakan solusi lebih murah dan realistis. TikTok punya keunggulan dalam live sales-nya. Sementara Tokopedia memiliki market share yang besar, bisa digabungkan expertise masing-masing platform. Ini win win solution.