Beberapa waktu terakhir, terdapat rencana sejumlah bank umum syariah di Indonesia untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Mulai dari Bank Muamalat, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJB Syariah), hingga bank syariah yang baru berdiri yaitu Nanobank Syariah. Langkah bank-bank tersebut sejalan dengan arah pengembangan sektor keuangan yang disusun OJK dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023—2027 dan Roadmap Pasar Modal Indonesia 2023—2027. Dalam Roadmap Perbankan Syariah tersebut, salah satu strateginya yaitu konsolidasi bank syariah yang dilakukan melalui pemenuhan modal inti. Pemenuhan permodalan dapat dilakukan salah satunya melalui strategi Initial Public Offering (IPO) di BEI. Kemudian, dalam Roadmap Pasar Modal Indonesia, target utama yang ingin dicapai pada tahun 2027 adalah kapitalisasi pasar (market cap) sebesar Rp15.000 triliun serta jumlah perusahaan tercatat mencapai 1.100 perusahaan. Saat ini, kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp11.000 triliun dengan 903 perusahaan tercatat (OJK, Desember 2023). Oleh karena itu, melalui strategi IPO tersebut, perbankan syariah turut berkontribusi dalam mencapai kedua target utama pasar modal Indonesia. Di samping itu, rencana aksi korporasi tersebut sejalan dengan rencana aksi Roadmap Pasar Modal, yaitu peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah yang berperan di pasar modal syariah. 

Selain itu, selama setahun terakhir, pertumbuhan DPK di industri perbankan baik konvensional maupun syariah tumbuh terbatas (BSI, 2023). Hal ini mengakibatkan terjadinya perebutan dana murah untuk pemenuhan likuiditas di masing-masing bank. Maka, pemenuhan likuiditas selain Dana Pihak Ketiga dalam bentuk dana segar dari bursa merupakan salah satu alternatif strategis yang dapat dilakukan bagi bank syariah. Dalam hal ini, bank-bank syariah yang akan melakukan IPO perlu mencermati beberapa hal sebelum melaksanakan aksi korporasinya. Pertama, penyusunan rencana dan eksekusi pasca IPO perlu dilakukan dengan matang. Kedua, apa langkah strategis berikutnya pasca IPO? Apakah melakukan konsolidasi dengan bank syariah lain atau hanya fokus pada peningkatan aset dan kinerjanya? Sebab, salah satu strategi penguatan industri perbankan syariah yang disusun oleh OJK adalah konsolidasi bank syariah. Ketiga, proses IPO di tengah tahun politik akan dipenuhi dengan tantangan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, beberapa hal perlu dilakukan baik bagi bank syariah yang telah dan akan melakukan IPO di kemudian hari. Pertama, positioningserta diferensiasi bank syariah dengan bank konvensional perlu diperjelas dan diperkuat. Kedua, penguatan fundamental masing-masing bank syariah adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga kepercayaan tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga investor yang akan membeli sahamnya, sehingga kinerja saham bank syariah di bursa tetap terjaga. Ketiga, sistem dan layanan bank syariah yang telah IPO secara kualitas perlu ditingkatkan. Terakhir, koordinasi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan bank syariah diperlukan khususnya dalam mendukung diferensiasi dan positioning perbankan syariah di Indonesia. Melalui langkah-langkah tersebut, bank syariah tidak hanya sekadar hanya hadir di bursa, melainkan memberikan nilai terbaik bagi para stakeholdernya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pemanfaatan biodiesel mencapai 12,5 juta kiloliter. Angka ini melampaui realisasi pada 2023 sebesar 12,2 juta kiloliter. Upaya meningkatkan penggunaan biodiesel ini selaras dengan program prioritas pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah sebelumnya menetapkan target bauran energi sebesar 23% EBT pada 2025, dan Net Zero Emission (NZE) pada 2060, atau lebih cepat. Pengembangan program mandatori B30 atau Biodiesel 30% pun menjadi salah satu jalan untuk mencapai target. Program mandatori B30 yang berjalan sejak 2020 terbukti berhasil sehingga pemerintah menerapkan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) Biodiesel 35% pada tahun lalu. B35 merupakan campuran antara bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (fatty acid methyl esters/FAME) sebesar 35% dan solar 65%. Keberhasilan program ini menjadi latar belakang penambahan target pemanfaatan biodiesel menjadi 12,5 juta kiloliter. Bukan tanpa alasan pemerintah terus menggenjot pemanfaatan biodiesel. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun lalu, penghematan devisa dari penerapan program ini mencapai US$7,9 miliar. Keberhasilan pemerintah menerapkan B35 juga menjadikan Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi bahan bakar nabati (BBN) untuk kendaraan bermotor. Alasannya, saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak memanfaatkan bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor. Berdasarkan data Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), produksi biodiesel di Tanah Air terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2023, biodiesel yang diproduksi di dalam negeri mencapai 11,9 juta kiloliter. Dari jumlah produksi tersebut, 11,36 juta kiloliternya dimanfaatkan di domestik, sedangkan 166.500,67 kiloliter sisanya diekspor. Kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen menjadi kunci keberhasilan pencapaian target. Kendati demikian, pemerintah seyogianya tidak hanya menitik beratkan biodiesel saja. Nasib bahan baku bioetanol yang menjadi syarat keberlanjutan penyaluran Pertamax Green 95 perlu diperhatikan.

Menjaga nilai tukar rupiah tidak gonjang-ganjing memerlukan berbagai inovasi, terutama di tengah berbagai ketidakpastian yang tinggi dan gejolak tiada henti di pasar keuangan global. Inovasi yang tidak hanya menyasar sisi kebijakan dan operasional, tetapi juga instrumen. Bank Indonesia yang diamanahi UU No. 4/2023 untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melakoni dengan berinovasi pada sisi kebijakan dan instrumen. Pada inovasi kebijakan, Bank Indonesia mengambil strategi dengan lebih melibatkan pasar (pro market) dengan mengoptimalkan peran primary dealers di operasi moneter Bank Indonesia dan pasar uang. Sementara pada sisi instrumen, Bank Indonesia meluncurkan tiga instrumen baru pada triwulan akhir 2023. Ketiga instrumen tersebut adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Kedua bentuk inovasi tersebut sejalan dengan upaya otoritas moneter untuk lebih independen terhadap dampak kebijakan moneter negara maju, terutama Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Ketiga instrumen yang merupakan alat operasi moneter kontraksi pro market memiliki durasi pendek hingga 12 bulan. Tujuannya untuk mengelola likuiditas sekaligus dapat mengembangkan pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Hal ini karena instrumen tersebut dapat diperdagangkan dan dimiliki nonbank baik itu eksportir maupun investor asing di pasar sekunder. Keberadaan SRBI, SVBI dan SUVBI juga tidak akan mematikan dan menyaingi instrumen yang lain. Hal ini karena karakteristik dan jangka waktu penempatannya telah diatur sedemikian rupa. Pasar uang akan banyak memiliki variasi instrumen yang menjadi pilihan investor sesuai dengan kepentingan investor masing-masing. Respons perbankan nasional dan investor asing cukup positif atas inovasi Bank Indonesia tersebut. Mengutip laporan Bank Indonesia yang disampaikan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17—18 Januari 2024, lelang SRBI dan SVBI hingga 16 Januari 2024 masing-masing telah mencapai Rp296,03 triliun dan US$896,50 juta. Kemudian, lelang SUVBI yang diterbitkan telah mencapai US$244 juta. Instrumen SRBI juga telah secara aktif diperdagangkan di pasar sekunder. Ini terlihat dari kepemilikan nonresiden yang mencapai Rp75,44 triliun. Dampak terhadap stabilitas nilai tukar rupiah juga relatif terjaga sejalan dengan berbagai kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah masih relatif stabil hingga 16 Januari 2024, meski merosot 1,24 % dari akhir Desember 2023.

Pada tahun ini pemerintah mematok penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN senilai Rp666 triliun dalam APBN 2024. Nilai tersebut melesat 115% jika dibandingkan dengan realisasi pada 2023 senilai Rp308 triliun.Lonjakan rencana penerbitan SBN ini melebihi realisasi 2022 yang mencapai Rp658,8 triliun. Rekor penerbitan surat utang masih tercatat pada 2020 yang mencapai Rp1.177,2 triliun. Kala itu, pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Indonesia, sehingga utang membengkak.Lambat laun penerbitan surat utang sempat susut. Pada 2021 mencapai Rp877,5 triliun, dan mencapai titik terendah Rp308,7 triliun pada 2023. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum Covid-19, tepatnya pada 2019, dengan penerbitan SBN Rp446,3 triliun.Pada tahun politik ini, pemerintah justru memompa belanja negara, sehingga defisit APBN diramal mencapai 2,29% dari PDB, atau setara Rp522,8 triliun. Rasio defisit lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 1,65%. Adapun belanja negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp857,6 triliun. Proyek tersebut seperti pembangunan IKN, penyediaan anggaran subsidi (energi dan non-energi), proyek infrastruktur prioritas, hingga pelaksanaan pemilu 2024 serta kenaikan gaji pokok PNS dan pensiunan. Lonjakan anggaran terbesar terjadi pada pos perlindungan sosial yang mencapai Rp496,8 triliun. Angka tersebut melesat hampir menyamai posisi 2020 sebesar Rp498 triliun. Padahal saat itu tengah terjadi pagebluk yang menyebabkan kemiskinan melebar. Pos anggaran jumbo lainnya, seperti infrastruktur sebesar Rp423,4 triliun dan anggaran hukum dan hankam sebesar Rp331,9 triliun. Pos terakhir ini untuk penguatan ketertiban dan keamanan pada Pemilu 2024, dukungan pengaman IKN, dan pelaksanaan kegiatan operasional hukum dan hankam. Lonjakan belanja negara yang dibiayai dari pundi-pundi utang bakal berdampak dalam jangka panjang. Pasalnya, per November 2023 utang pemerintah tercatat Rp8.041 triliun.Secara rasio utang terhadap PDB masih aman karena di bawah 40% dari batas aman dalam UU Keuangan Negara yang dipatok 60%. Akan tetapi, kurva kenaikan utang akan terus berjalan pada tahun ini.

Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak, dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim, ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.

Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018) terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.

Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah) di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)

Di tengah membesarnya lokapasar Indonesia, kehadiran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemain utama menjadi penting. Untuk itu, kapasitas pelaku dan kualitas barang yang dihasilkan harus terus ditingkatkan agar dapat menguasai pasar.Bank Indonesia (BI) mencatat realisasi nilai transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce mencapai Rp453,75 triliun sepanjang 2023. Nilai tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan target bank sentral tersebut sebesar Rp474 triliun, juga lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada 2022 sebesar Rp476,3 triliun. Meski menurun, nilai transaksi ratusan triliun tersebut tentunya tidak bisa dikatakan kecil, apalagi bagi pelaku UMKM. Sayangnya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap 22.844 penjual marketplace di Indonesia yang 98,2% di antaranya merupakan pengusaha UMKM, ternyata transaksi masih didominasi oleh pelaku yang berlokasi di Jawa atau sekitar 97,3%. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS diketahui, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menyatakan pernah mengakses internet meningkat dari 62,10% pada 2021 menjadi 66,48% pada 2022. Tingginya angka itu, tidak serta merta mencerminkan pemerataan akses. Perbedaan cukup tinggi terjadi di antar daerah, misalnya di tiga daerah tertinggi yaitu DKI Jakarta (84,65%), Kepulauan Riau (82,50%), Kalimantan Timur (80,56%), bandingkan dengan tiga daerah terendah yaitu Maluku Utara (50,20%), Nusa Tenggara Timur (47,39%), dan Papua 26,32%. Temuan kedua Indef adalah besarnya jumlah UMKM yang terlibat aktif di marketplace ternyata tidak semuanya produsen atau hanya 6,28%, sisanya merupakan penjual atas produk UMKM produksi. Padahal kehadiran UMKM produsen penting untuk mengukuhkan peran pelaku usaha di lokapasar. Selain dua hal yang disampaikan oleh Indef, persoalan lain yang juga membayangi kinerja UMKM adalah persebaran demografi dan kesiapan infrastruktur. Biaya logistik kerap menjadi masalah bagi usaha yang berada jauh dari pusat pertumbuhan. Kerja sama tersebut diharapkan terus diperbanyak dan diperluas agar UMKM lokal mampu menjadi tuan di rumah dengan penduduk terbesar keempat dunia ini. Di sisi lain, pelaku UMKM juga dituntut memiliki etos kerja tinggi agar tidak tergilas dari produk-produk impor berkualitas dan berharga murah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023—2027. Pelaku industri perbankan syariah di Tanah Air tentu menyambut baik dan berharap keberadaan roadmap perbankan syariah terbaru tersebut bisa lebih memperkuat daya saing dari industri ini dan pada saat yang sama turut mendorong minat konsumen lebih tinggi lagi dalam memilih layanan perbankan syariah (melalui program literasi dan insentif langsung maupun tak langsung). Sesuai dengan RP3SI tersebut, maka peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, dan inovasi untuk memperkuat diferensiasi produk dan layanan. Sektor perbankan syariah di Indonesia memang terus menunjukkan pertumbuhan yang makin pesat. Laporan Islamic Finance Development Indicators (IDFI) 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ketiga dalam peta keuangan syariah global, sekaligus posisi ketujuh untuk aset syariah tertinggi di dunia. Sementara, dari dalam negeri, data OJK Juni 2023 menunjukkan pertumbuhan keuangan syariah nasional mencapai 13,37% dari bulan yang sama di tahun sebelumnya. Jika mengacu pada data OJK per Juni 2023, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia mencapai 7,3%. Capaian itu memang masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan pada sejumlah negara lain, sebut saja Malaysia yang pangsa pasar perbankan syariahnya sudah mencapai 46% pada Mei 2023. Selain itu perbankan Syariah juga diharapkan untuk terus berinovasi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen melalui solusi-solusi keuangan yang unik. Shariah wealth management merupakan sistem pengelolaan kekayaan yang mengusung prinsip-prinsip syariah untuk membantu masyarakat mencapai tujuan jangka panjang. Ini merupakan layanan keuangan yang unik dan komprehensif yang tidak sekadar replikasi dari layanan yang ditawarkan perbankan konvensional. Yang menjadikannya berbeda, shariah wealth management tak hanya memberikan manfaat secara materiil, tetapi juga spiritual dan sosial melalui pilar wealth purification dan wealth distribution. Upaya memperbesar pangsa pasar perbankan syariah tentu menjadi pekerjaan rumah bersama dari seluruh ekosistem di sektor ini.

Konflik yang terjadi di Timur Tengah kian meluas dan merembet ke perairan Laut Merah. Blokade dan serangan oleh kelompok pemberontak Houthi Yaman (Ansar Allah) sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan Palestina menimbulkan ancaman terhadap perekonomian regional maupun global. Sejak pertengahan Desember, 13 operator pelayaran global utama, termasuk Maersk, Hapag-Lloyd, dan MSC telah mengumumkan penangguhan sebagian perjalanan atau perubahan rute layanan mereka di Laut Merah. Perusahaan-perusahaan yang banyak mengoperasikan mother vessels ini menguasai lebih dari 70% lalu lintas angkutan maritim dunia terutama untuk kargo peti kemas.Secara teknis dengan semakin berisikonya perairan di Laut Merah yang terhubung dengan Terusan Suez, kapal masih bisa berputar melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan terutama untuk rute Asia-Eropa dan sebaliknya. Secara industri, dampak dari krisis di Laut Merah menjalar ke mana-mana. Data terbaru dari Bloomberg Intelligence menunjukkan tarif pengiriman peti kemas melonjak secara dramatis, ditunjukkan dengan kenaikan freight rates di minggu kedua Januari dari Asia (China Daratan) ke Eropa yang meningkat sekitar 80% dibandingkan dengan Desember 2023. Demikian pula, pada rute China ke pelabuhan-pelabuhan di Pesisir Timur AS (east coast) mengalami kenaikan 40%. Yang lebih parah adalah rute kargo China Daratan ke wilayah Mediterania mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat dari tarif sebelumnya.Rute melewati Laut Merah dan Terusan Suez adalah rute standar yang menghubungkan Asia dan Eropa serta Asia dan pelabuhan timur Amerika. Dampak berantai pada harga komoditas juga teramati terutama pada harga minyak mentah. Sebelum serangan pertama yang dipimpin AS di Yaman pada 12 Januari 2024, harga sudah meningkat setidaknya 6%, mencapai U$78 per barel pada 18 Januari 2024. Memperburuk situasi yang ada, biaya asuransi juga melonjak karena risiko yang meningkat bagi kapal yang melintasi perairan ini. Per Januari 2024, data di Bloomberg Intelligence Shipping menunjukkan kapal yang tergolong very large crude carrier (VLCC) untuk mengangkut minyak mentah berharga US$120 juta. Jenis post-panamax dan ultra-large container vessels (ULCV) untuk mengangkut peti kemas hingga 20.000 TEUs mencapai US$80 juta. Jenis bulker cape-size untuk mengangkut komoditas seperti batu bara mencapai US$60 juta, sehingga setidaknya US$600—US$1,5 juta tambahan biaya harus dibayarkan ke pihak asuransi. Per Januari 2024, data di Bloomberg Intelligence Shipping menunjukkan kapal yang tergolong very large crude carrier (VLCC) untuk mengangkut minyak mentah berharga US$120 juta. Jenis post-panamax dan ultra-large container vessels (ULCV) untuk mengangkut peti kemas hingga 20.000 TEUs mencapai US$80 juta. Jenis bulker cape-size untuk mengangkut komoditas seperti batu bara mencapai US$60 juta, sehingga setidaknya US$600—US$1,5 juta tambahan biaya harus dibayarkan ke pihak asuransi. Secara umum akan terdapat dampak langsung dan tidak langsung bagi Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan oleh Martincus pada 2014 pada jurnal Economic Letters menjelaskan bahwa pada setiap kenaikan 1% dalam freight rates dapat mengakibatkan penurunan 6,5% pada nilai ekspor perusahaan. Karenanya diperlukan antisipasi bagi Indonesia karena kontribusi Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah terhadap total ekspor Indonesia cukup besar. Ketiganya berkontribusi sekitar 20%—25% dari nilai total ekspor Indonesia. Rasio ini mungkin akan lebih kecil karena sebagian ekspor Indonesia ke Amerika melalui pantai barat yang relatif tidak terpengaruh dengan kondisi di Laut Merah.

Baru-baru ini Konferensi Iklim PBB (COP 28) di Dubai, berhasil mencapai kesepakatan “dana loss and damage” akibat perubahan iklim. Tujuannya mengompensasi dosa-dosa negara maju penghasil karbon ke negara berkembang dan miskin. Peluang ini harus dimanfaatkan Indonesia untuk pendanaan aksi iklim yang masif. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh penghasil karbon terbanyak di dunia (Worldmeter, 2022) dan hanya mampu 34% dari APBN untuk mendanai atau sebesar Rp3.461 triliun (Thaird Biennial Report, 2021). 

Hadirnya UU PPSK No. 4/2023 perihal omnibus law keuangan dan POJK No.14/2023 mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon pada Agustus 2023, juga menjadi alternatif pendanaan. Potensi perdagangan karbon diproyeksi mencapai Rp8.000 triliun dalam 5 tahun ke depan. Potensi ini didasari bahwa, Indonesia juga penyerap karbon terbesar yang mempunyai 3 juta hektare hutan mangrove yang tumbuh di sepanjang 95.000 km pantai Indonesia. Sebenarnya, dukungan dari sektor jasa keuangan baik dalam pendanaan dan manajemen risiko sudah dihadirkan oleh regulator. 

Perusahaan asuransi selama ini juga penghasil emisi, yang berasal dari emisi tertanggung. Untuk menurunkannya, harus meningkatkan seleksi risiko hijau sehingga menjadi katalis. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tak perlu disangsikan bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap mitigasi risiko, pasca dan transisi perubahan iklim. 

Setidaknya, ada empat peranan asuransi. Pertama, memberikan assesmen dengan bobot besar bagi perusahaan yang aktivitasnya sudah bergerak ke energi terbarukan. Kedua, memberikan insentif berupa diskon tarif apabila perusahaan sudah melaksanakan laporan berkelanjutan dan mempunyai unit karbon. Ketiga, asuransi dapat memberikan ganti rugi atas kelebihan emisi (offset) yang dihasilkan oleh perusahaan yang aktivitasnya tidak dapat menyerap atau bahkan menghasilkan karbon (pembeli) karena hal tak terduga. Keempat, menjamin risiko pengiriman kredit karbon bagi perusahaan yang tidak mengeluarkan emisi bahkan mampu menyerap karbon (penjual).

Meski di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, tetapi pasar modal Indonesia tetap mampu menggapai kinerja cemerlang pada 2023. Bagaimana tantangan pasar modal pada 2024?

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Penutupan Perdagangan Tahun 2023 pada 29 Desember 2023 menunjukkan indeks harga saham gabungan (IHSG) naik 6,62% dari 6.850,62 poin per Desember 2022 menjadi 7.303,89 poin per Desember 2023. Kapitalisasi pasar (market capitalization) saham IHSG pun naik 23,82% dari Rp9.499,14 triliun menjadi Rp11.762 triliun. 

Data statistik mingguan pasar modal 2023 hingga 24 November 2023 mencatat beberapa data tampak turun. Sebut saja, volume transaksi turun 29,97% dari 5.885,86 miliar saham per Desember 2022 menjadi 4.121,94 miliar saham per 24 November 2023. Pun nilai perdagangan menipis 37,47% dari Rp3.617,90 triliun menjadi Rp2.262,32 triliun dan frekuensi transaksi turun 20,82% dari 321.322,60 ribu kali menjadi 254.422,18 ribu kali. Namun, jumlah perusahaan yang baru tercatat (new listing) naik 33,90% dari 59 menjadi 79. Total perusahaan tercatat naik 9,21% dari 825 menjadi 901. Itulah sekejap kinerja pasar modal 2023. 

Kini pasar modal makin menjadi wadah yang empuk dalam menghimpun dana (fund raising).  Terdapat empat bank papan atas sebagai pendorong pertumbuhan pasar modal. Mereka adalah BCA (BBCA), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI). Beberapa emiten yang “langganan” masuk 10 besar ternyata tersisih. Sebut saja, Unilever Indonesia (UNVR) di peringkat 11 dan Elang Mahkota Teknologi (EMTK) 58. 

Jumlah investsor di pasar modal pun naik 17,94% dari 10,31 juta per Desember 2022 menjadi 12,16 juta per Desember 2023. Menurut PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), investor pasar modal didominasi kalangan milenial (usia di bawah 30 tahun) dan generasi Z (Gen Z) yang berusia sekitar 31—40 tahun per 30 September 2023. 

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) menitahkan tugas, pengaturan dan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dialihkan kepada OJK. Selama ini, Bappebti merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan. Bappebti yang merupakan lembaga pemerintah mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka.

OJK pun wajib mengembangkan pasar modal syariah walaupun pasar modal syariah bukan suatu sistem terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Lihat saja, total oustanding obligasi dan sukuk naik 3,42% dari Rp5.779,19 triliun menjadi Rp5.976,83 triliun. Total itu meliputi obligasi dan sukuk pemerintah yang naik 3,51% dari Rp 5.330,55 triliun menjadi Rp 5.517,73 triliun. Sementara, obligasi korporasi, sukuk dan EBA (efek beragun aset) pun naik 2,33% dari Rp448,64 triliun menjadi Rp459,10 triliun. Pasar modal syariah pun mempunyai prospek yang gemerincing.