Kendati pemenang pemilihan presiden belum diumumkan secara resmi, tetapi kasakkusuk soal reorganisai Kementerian Keuangan sudah menggelayuti lembaga tersebut. Salah satu isu yang disorot adalah perihal pembentukan badan khusus yang mengurusi penerimaan negara. Bahkan, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menyatakan, sudah ada instruksi untuk melakukan kajian pembentukan badan tersebut. Faktanya, pembentukan badan yang mengurusi penerimaan negara tersebut merupakan program seluruh pasangan peserta Pemilihan Presiden 2024. Badan baru tersebut digadang-gadang menjadi mesin anyar yang dapat mengakselerasi penerimaan negara, baik dari pajak, bea dan cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sejumlah sumber Bisnis di Kementerian Keuangan pun menyampaikan argumentasi mengambang soal tugas pokok dan fungsi institusi peleburan Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, serta Direktorat PNBP itu. Sumber Bisnis mengatakan, ada beberapa isu yang masih menjadi perdebatan. Pertama, soal komposisi jabatan dalam struktur organisasi badan baru itu. Selain jumlah dan jenis struktur apa saja yang akan dicakup, mekanisme pemilihan pimpinan juga belum final. Apakah penunjukan langsung Presiden, atau uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedua, isu mengenai esensi dari badan penerimaan tersebut. Sebagian kalangan meminta lembaga baru itu berfokus pada pengumpulan penerimaan negara, sedangkan kelompok lain mengusulkan agar lembaga itu juga mengatur soal belanja perpajakan alias insentif fiskal. Ketiga, esensi pembentukan badan khusus itu yang dipandang kurang realistis. Pasalnya, apabila hanya ditujukan untuk memenuhi target tax ratio, maka yang diperlukan adalah reformasi perpajakan, bukan pemisahan institusi. Atas dasar itu, kemudian muncul usulan untuk mengubah struktur penerimaan pajak dengan cara menyelaraskan porsi penerimaan negara dari sektor yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Agenda lain adalah meleburkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen Anggaran melalui lembaga baru bernama Badan Perencanaan Nasional dan Fiskal. Adapun, program terakhir adalah mendirikan Badan Pengelolaan Aset dan Risiko yang terdiri dari penggabungan Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, serta Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Akan tetapi jika ditengok, reorganisasi kali ini merupakan momentum yang paling krusial. Sebab, selama ini tax ratio di Tanah Air hanya berkutat di kisaran 10% lantaran banyaknya fasilitas pengecualian atau pembebasan, maraknya praktik penghindaran pajak, hingga banyaknya harta wajib pajak yang tidak terdeteksi fiskus meski pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan rendahnya tax ratio juga dipengaruhi adanya beberapa sektor ekonom yang tidak dipajaki, misalnya yang terkait dengan upaya menurunkan tingkat kemiskinan, hingga pemberlakuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sementara itu, kalangan dunia usaha dan ekonom memandang kunci utama dari kenaikan rasio perpajakan bukan semata mendirikan lembaga baru, melainkan ekstensifikasi. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi, memahami alasan pemerintah mendirikan badan penerimaan yakni untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagaimana yang dilakukan di banyak negara. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah perlu segera menerbitkan naskah akademik soal badan penerimaan negara untuk meminimalkan kepanikan di kalangan wajib pajak. Soal reorganisasi Kementerian Keuangan dan Bappenas, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan penggabungan Bappenas dan BKF akan memudahkan perencanaan pembangunan dan fiskal jangka panjang.

Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.

Pada paruh pertama tahun ini, pasar modal menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Tingginya tingkat suku bunga acuan, prospek pertumbuhan ekonomi yang masih dalam big question mark, dan ketidakpastian geopolitik, menciptakan lingkungan yang kurang kondusif untuk aksi korporasi. Benar bahwa pada kuartal I/2024, pasar modal Indonesia mengalami fase yang landai. Ini ditangkap publik sebagai sebuah refleksi dari sikap hati-hati yang diambil oleh investor dan korporasi. Mereka memilih untuk mengadopsi strategi wait and see, terutama dipicu oleh panasnya kontestasi selama pemilu dan pascapemilu yang masih berlangsung. Hal ini, tanpa ragu, menimbulkan pertanyaan tentang prospek dan tantangan dalam penghimpunan dana di pasar modal, penyerapan saham IPO, perkembangan cost of fund emisi obligasi, serta pipeline penghimpunan dana yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apalagi, jika kisruh penghitungan suara Sirekap di Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan respons pengajuan Hak Angket DPR, situasi politik bisa kian memanas dan dapat berujung pada instabilitas sosial yang rentan memengaruhi pergerakan ekonomi. Investor makin tak mendapatkan kepastian. Di tengah tantangan yang cukup pelik, tak disangka, Bursa Efek Indonesia (BEI) tetap menawarkan peluang bagi perusahaan-perusahaan dengan model bisnis kuat yang mencari pendanaan eksternal. Ini terbukti dari listing 19 emiten baru dengan total dana sekitar Rp3,45 triliun, sejak Januari hingga 1 Maret 2024, serta adanya 15 emisi obligasi korporasi senilai Rp15,3 triliun. Kesembilan belas emiten yang siap masuk pipeline penawaran umum perdana (IPO) tersebut mayoritas berasal dari perusahaan beraset sedang yaitu berkisar Rp50 miliar—Rp250 miliar, perusahaan beraset di atas Rp250 miliar, dan yang di bawah Rp50 miliar. Dominasi korporasi dengan aset skala menengah dari sektor industri dan consumer cyclicaldi IPO menunjukkan bahwa ada kepercayaan dari investor terhadap sektor-sektor ini. Dengan pipeline tersebut akan ada lebih banyak perusahaan melakukan rights issue dan IPO. Prospek penyerapan saham IPO sepertinya tampak positif, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang mampu menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan bisnis yang solid di tengah kondisi pasar yang volatil. Jika dikaitkan dengan pipelinepenghimpunan dana OJK yang cukup ambisius pada tahun ini yaitu Rp200 triliun, tentu saja deretan perusahaan yang siap IPO dan rights issue menyiratkan optimisme di tengah kegalauan yang berkelindan saat ini. Publik berharap target yang dipatok OJK dapat tercapai sembari berdoa situasi republik ini tetap aman, nyaman, dan adem ayem. Seluruh pihak, baik OJK, BEI, maupun korporasi perlu menciptakan lingkungan pasar yang mendukung guna mencapai seluruh target 2024. Pasar modal Indonesia, di tengah tantangan yang terjadi, masih menawarkan peluang bagi korporasi dengan berbagai model bisnis yang kuat dan tetap dipercaya sebagai destinasi yang menarik untuk penghimpunan dana.

Panas bumi atau geotermal menjadi salah satu tumpuan energi masa depan. Di Indonesia, pemanfaatan energi geotermal yang dikenal ramah lingkungan sudah dilakukan sejak 42 tahun lalu, tepatnya sejak Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang beroperasi. Rentang waktu yang cukup panjang ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan geotermal. Selain itu, ditilik dari sisi geografis, Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik. Posisi ini membuat potensi geotermal Indonesia makin tak terbendung. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sumber daya energi geotermal di Indonesia diproyeksikan mencapai 29,5 Giga Watt electrical (GWe) yang terdiri atas resources sebesar 11.073 megawatt (MW) dan cadangan sebesar 17.453 MW. Sayangnya, pemanfaatan geotermal masih belum optimal karena jumlah PLTP yang menjadi objek vital nasional masih terbatas. Kendala kualitas data eksplorasi yang masih rendah, dan bahkan belum sampai pada penyampaian data pengeboran membuat investor kurang tertarik berinvestasi karena kesulitan mendapatkan kepastian cadangan energi ini di satu titik dari perut bumi. Kondisi ini membuat investor panas bumi mendesak adanya penguatan kualitas data ditambah dengan dukungan pemerintah dalam bidang eksplorasi. Hal ini meliputi drilling insurance, cost-sharing dan implementasi geothermal fund. Salah satu alasannya karena masih diperlukan strategi dan teknologi pembangkit listrik yang tepat untuk pengembangannya, metode survei yang tepat untuk eksplorasi, dan penyusunan harga tarif listrik untuk temperatur sedang hingga rendah. Menyadari bahwa investasi pengembangan geotermal begitu mendesak, pemerintah berupaya mengatasinya dengan menyiapkan serangkaian kebijakan pengembangan panas bumi. Salah satu yang paling penting adalah mengatur klaster ekonomi di sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur guna menambah pengembangan PLTP. Selain masalah investasi, memunculkan kesadaran para pemangku kepentingan bahwa potensi panas bumi di Indonesia perlu diikuti dengan sinergi dari hulu hingga hilir menjadi pekerjaan rumah yang tak pernah usai.

Mimpi Indonesia untuk meraup penerimaan dari transaksi perdagangan digital antarnegara menemui jalan buntu. Mayoritas negara menolak pencabutan moratorium bea masuk perdagangan barang digital lewat tapal batas. Pada WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang digelar 26—29 Februari 2024, dapat dipastikan bahwa moratorium bakal diperpanjang. Bahkan, instrumen bea masuk perdagangan barang digital yang sudah berusia 25 tahun itu dapat dipermanenkan. Perlu diketahui, sejak 1998, anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) secara berkala menyetujui perpanjangan moratorium pengenaan bea masuk tersebut. Perpanjangan terakhir disepakati pada Juni 2022 pada Konferensi Tingkat Menteri WTO (MC12). Selain memperpanjang moratorium hingga MC13, para anggota MC12, termasuk India, sepakat untuk mengintensifkan diskusi mengenai ruang lingkup, definisi, dan dampak moratorium. Indonesia bersama India dan Afrika Selatan, merupakan motor pengusung penghapusan moratorium bea masuk transaksi perdagangan digital antarnegara. Oleh sebab itu, India menegaskan kembali untuk mengkaji ulang implikasi moratorium bea masuk pada transaksi elektronik, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) pada MC13 pada 28 Februari 2024. Instrumen itu menjadi tantangan negara berkembang dalam meningkatkan partisipasi e-commerce di dunia. India bersama Indonesia dan Afrika Selatan telah lama berupaya untuk mengakhiri moratorium bea masuk atas barang digital dengan alasan pungutan itu cenderung menguntungkan negara maju. New Delhi percaya bahwa suatu negara harus bebas melakukan pungutan bea masuk. Pasalnya, negara berkembang kehilangan pendapatan hingga US$10 miliar karena moratorium ini. Alasan Afrika Selatan hampir sama dengan India. Adapun motif Indonesia dapat dikatakan berbeda. Jargon pemerintah RI bahwa pungutan bea masuk transaksi digital untuk menambah pundi-pundi penerimaan negara. Dengan masukanya barang digital dalam klasifikasi barang kepabeanan, maka pemerintah melalui ketentuan tersebut, memutuskan untuk membebaskan tarif bagi impor barang tak berwujud alias bertarif 0%. Pada pembahasan hari terakhir MC13, negara maju dari WTO tidak pernah berfikir bakal mencabut moratorium. Bahkan, bakal dibuat permanen. Sebaiknya memang pemerintah berfikir realistis dengan mengoptimalkan penerimaan dari wajib pajak. Penerimaan wajib pajak selain ekstensifikasi, dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Berfikir visioner, seperti India justru lebih baik, yakni menyiapkan industri raksasa digital di dalam negeri. Tidak sekadar menjadi pasar produk digital negara asing.

Pemanfaatan bahan bakar nabati biodiesel sebagai sumber energi baru terbarukan diklaim berhasil mengurangi impor bahan bakar minyak dalam jumlah signifikan. Untuk meningkatkan kontribusinya, pemerintah pun mulai memperluas penggunaannya hingga ke industri penerbangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), bahwa sepanjang 2023 penyaluran biodiesel di Indonesia telah mencapai 12,3 juta kiloliter. Dengan volume sebanyak itu, pemerintah berhasil menghemat sebesar Rp122 triliun yang berasal dari pengurangan impor solar dan minyak mentah. Tak hanya itu, penggunaan biodiesel yang sebagian besar untuk kendaraan bermotor juga berhasil menekan emisi gas rumah kaca sebesar 132 juta ton CO2 ekuivalen. Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 yaitu bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, sebesar 13,41 juta kiloliter. Tak cukup meningkatkan penggunaan B35, Kementerian ESDM berencana mempercepat penerapan B40 yang semula ditargetkan pada 2030. Uji penerapan program biodiesel B40 akan dilakukan tahun ini. Uji terap B40 juga bakal menyasar pada sektor non-otomotif, seperti alat berat, kapal laut, alat dan mesin pertanian, kereta api hingga industri penerbangan. Pemanfaatan biodiesel yang membutuhkan pendanaan besar mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran berupa insentif untuk menarik para pelaku usaha berinvestasi di bidang usaha itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bahwa tahun lalu insentif yang dianggarkan mencapai Rp30 triliun. Insentif itu diberikan kepada pelaku usaha dan digunakan untuk menutup selisih kurang antara harga indeks pasar (HIP) bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodiesel. Kebijakan menaikkan insentif replanting dari semula Rp30 juta menjadi Rp60 juta pun ditempuh untuk meningkatkan minat masyarakat. Namun, persyaratan sertifikat untuk mendapatkan bantuan pemerintah dinilai dapat memperlambat. Pemanfaatan sawit untuk biodiesel harus terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil. Biaya produksi yang masih tinggi juga harus dicarikan solusinya agar energi tersebut makin banyak dipergunakan.

Federal Open Market Committee (FOMC) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,25%—5,5% dalam pertemuan perdana 30—31 Januari 2024. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan ini diambil oleh anggota komite dengan suara bulat. Gubernur The Fed Jerome Powell, dalam pidatonya usai rapat FOMC, menyatakan membuka ruang penurunan suku bunga pada 2024, tetapi kecil kemungkinan bakal dilakukan pada pertemuan FOMC kedua pada 19—20 Maret. Sebagai catatan, pertemuan FOMC dilakukan sebanyak delapan kali pada tahun ini untuk mengevaluasi kondisi ekonomi, memutuskan kebijakan moneter, dan menentukan suku bunga acuan. FOMC Meeting pada 2024 menjadi perhatian dunia karena perekonomian global tengah menanti sinyal dan kabar baik menyangkut sinyal berakhirnya tren suku bunga tinggi di AS yang bertahan di level tinggi sejak 26 Juli 2023. Selain itu, ada sejumlah data yang menjadi pertimbangan keputusan kebijakan moneter Federal Reserve, di antaranya produk domestik bruto (PDB), pengeluaran konsumen, dan produksi industri. Tentu saja, peristiwa-peristiwa besar seperti krisis keuangan, pandemi global hingga krisis geopolitik juga menjadi pertimbangan. Sebagai catatan, inflasi di AS mulai mendingin, dari 7% pada 2021 menjadi 6,5% pada 2022 dan kemudian turun lagi menjadi 3,4% pada 2023. Namun, merujuk pada data inflasi AS sepanjang 2013—2020 yang berkisar 0,7% hingga 2,3%; tentu saja inflasi 2023 belum cukup ideal. Persoalannya adalah inflasi di AS pada Januari 2024 tercatat 3,1%; lebih tinggi dari proyeksi di level 2,9%. Artinya, laju inflasi belum mereda seperti yang diharapkan. Pada saat bersamaan, Indonesia bakal memasuki bulan Ramadan pada Maret, yang biasanya diikuti dengan kenaikan sejumlah komoditas pangan sehingga berpotensi memacu laju inflasi nasional. Menjelang pekan terakhir Februari 2024 saja, sejumlah komoditas pangan di beberapa daerah terpantau naik. Memanasnya laju inflasi, baik di AS maupun nasional tentu bisa menjadi bola liar jika tidak terkendali. Pada saat bersamaan, perekonomian pun harus lebih banyak bersabar menanti penurunan suku bunga.

Pekan lalu, Pemerintah Jepang mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023 terkontraksi sebesar 0,4%. Dengan demikian, secara teknikal Negeri Sakura masuk ke dalam jurang resesi, sebab kuartal sebelumnya telah mengalami kontraksi. Pada kuartal III/2023, Jepang mencatatkan kinerja ekonomi mengalami kontraksi 3,3%. Akibat resesi, Negeri Matahari Terbit itu terlempar dari peringkat tiga besar ekonomi dunia. Posisi ketiga direbut oleh Jerman, padahal negeri Der Panzer sedang dirundung ke­naikan subsidi energi. Inggris pun mengikuti Jepang. Pemerintahan PM Inggris Rishi Sunak menyampaikan bahwa pada kuartal IV/2023, kinerja ekonomi mengalami kontraksi 0,3%. Britania Raya masuk ke dalam fase resesi teknis setelah pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 0,1%. Kontraksi kuartal keempat ini lebih dalam daripada perkiraan semua ekonom. Mereka semula diramalkan ekonomi turun 0,1%. Sinyal perlambatan ekonomi kelompok negara-negara G7 ini tanda bahaya bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Apalagi, pertumbuhan ekspor Indonesia pada Januari 2024 mulai terkontraksi sebesar 8,34% dibandingkan dengan posisi Desember 2023. Bahkan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat -8,06%. Nilai ekspor RI pada Januari 2024 hanya sebesar US$20,52 miliar. Adapun, ekspor Indonesia ke Jepang pangsa pasarnya mencapai 7,63% dari total ekspor Januari 2024.

Sementara itu, investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) Jepang ke Indonesia pada 2023 juga berada pada peringkat ke-4 dengan total sebesar US$4,63 miliar. Inggris masuk dalam daftar negara 10 besar tujuan ekspor Indonesia. Lima sektor utama realisasi investasi asal Inggris yaitu tanaman pangan, perkebunan dan peternakan (24%); pertambangan (20%); industri makanan (9%); industri kimia dan farmasi (8%); serta hotel dan restoran (7%). Dengan adanya resesi itu, otomatis akan berpengaruh terhadap pasar ekspor dan investasi ke Indonesia. Apalagi China sebagai mitra dagang utama RI, dengan porsi ekspor 23,9% dari total ekspor terkontraksi 12,92% secara tahunan, dan minus 20,73% secara bulanan. Pemerintah RI mencoba berkelit dari ancaman resesi beberapa negara raksasa dunia tersebut. Pemerintah bakal memacu ekspor pada 12 negara prioritas, seperti Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Masalah klasik untuk memperluas akses pasar melalui perjanjian khusus pun tak kunjung tuntas. Seperti perjanjian Indonesia-EU CEPA untuk masuk blok perdagangan The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG ngegas dalam 2 hari terakhir perdagangan pekan lalu. Pemilihan umum presiden dan legislatif yang berjalan lancar dan aman tentu menjadi katalis yang direspons positif oleh pelaku pasar. Kami tidak sedang berspekulasi bahwa keunggulan pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming dalam hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei telah menghadirkan sentimen positif ke bursa saham. Kendati, tak sedikit analis di lini masa meyakini bahwa kemenangan kedua pasangan itu dalam satu putaran pemilihan suara bakal menghadirkan kepastian lebih cepat atas keberlanjutan proyek-proyek ekonomi yang melibatkan dunia usaha ke depan. Di samping, stabilitas politik dan keamanan nasional bakal relatif lebih kondusif. Tak heran, pelaku pasar saham sungguh mengapresiasi situasi politik yang bergulir saat ini. Buktinya, saat banyak bursa global terkoreksi pada akhir pekan lalu, IHSG justru melanjutkan penguatan selepas pemilu yang digelar Rabu (14/2). Indeks-indeks Wall Street, misalnya, berguguran oleh sentimen laporan inflasi Amerika Serikat yang memicu kekhawatiran pemangkasan suku bunga The Fed tidak akan terjadi secepat yang diperkirakan tahun ini. S&P 500 terperosok 0,48% ke level 5.005,57. Indeks Dow Jones Industrial Average terkoreksi 145,13 poin atau turun 0,37% menjadi 38.627,99. Adapun, Nasdaq Composite juga jatuh 0,82% ke level 15.775,65. Kondisi ini terjadi karena situasi geopolitik yang memicu tingkat permintaan domestik di sejumlah negara menuju ketidakpastian. Banyak negara bahkan telah diproyeksikan mengalami resesi sejak akhir 2023. Setelah Inggris, Jepang ikut terseret ke jurang resesi setelah perekonomiannya menyusut selama dua kuartal berturut-turut. Pekan lalu, investor asing mencatatkan beli bersih atau net buy senilai Rp8,22 triliun di Bursa Efek Indonesia. Dari pantauan kami, asing mengoleksi saham-saham big cap di sektor perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA). Derasnya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu mendorong indeks komposit tumbuh 1,39% dalam sepekan ke level 7.335,54.

Penjualan mobil sepanjang tahun lalu masih jauh dari yang ditetapkan. Daya beli masyarakat yang belum membaik menjadi salah satu faktor penurunan. Tahun ini, pasar otomotif diharapkan dapat lebih baik dibandingkan perolehan 2023. Untuk mencapai kinerja positif, sejumlah Agen Pemegang Merek (APM) telah menyiapkan strategi. Memproduksi kendaraan mengikuti kebutuhan konsumen dan mendorong pembuatan mobil berbasis baterai. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil sejak beberapa tahun lalu tidak bergerak di angka 1 juta unit per tahun. Pada 2023, merujuk data Gaikindo, penjualan mobil mencapai 1 juta, turun 4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,04 juta unit. Sementara untuk total produksi, pada 2023 pabrikan mobil di Tanah Air berhasil membuat 1,39 juta unit, turun 5% dibandingkan dengan 2022 sebanyak 1,47 juta. Tingginya angka produksi karena sebagian dikirim ke mancanegara. Berdasarkan data Asean Automotive Federation, penjualan mobil di Thailand pada 2023 mencapai 775.780 unit turun 8,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 849.388 unit. Sementara itu produksi tercatat lebih besar lagi yaitu sebanyak 1,84 juta unit, turun tipis dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1,88 juta unit. Di tengah menurunnya pasar domestik, produsen otomotif tetap percaya raihan tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di awal tahun ini, penjualan mobil masih negatif yaitu secara wholesales mencapai 69.619 unit turun 26,1% dibandingkan dengan Januari 2023 yang mencapai 94.270 unit. Guna menaikkan penjualan, berbagai acara berskala nasional pun digelar, salah satunya Indonesia International Motor Show (IIMS). Mengaca pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya, pameran cukup membantu penjualan. Berbagai pemanis yang ditebar selama pameran diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan baru. ndustri otomotif yang padat karya dan modal harus terus dijaga. Peningkatan daya beli masyarakat, kemudahan mendapatkan pembiayaan, pemberian insentif sangat diharapkan industriawan.