Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Pada Sabtu (13/4) malam, kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Situasi genting ketika hari itu Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel sebagai respons atas serangan terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah. Kegentingan di Timur Tengah tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas geopolitik dan perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia. Pemerintah memang cukup sigap merespons segala kemungkinan dari krisis di Timur Tengah tersebut. Pada minggu (14/4), Menteri Keuangan dan para stafnya melakukan meeting mendadak untuk mengkaji respons yang tepat. 

Bahkan, pada Selasa (16/4), Presiden Joko Widodo memanggil para menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia merumuskan strategi dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Di sisi geopolitik, kita mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menerima arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berinisiatif sebagai penengah dalam konflik Iran vs Israel.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke level Rp16.200 per dolar AS. Sejumlah skema intervensi dilakukan bank sentral di pasar spot (tunai) atau pembelian secara tunai maupun non delivery forward (NFD), agar nilai tukar mata uang Garuda tak melemah. Langkah BI tak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan otoritas fiskal agar respons kebijakan pemerintah bisa menjangkau seluruh dampak dari efek domino konflik Timur Tengah tersebut. Dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah untuk skenario premium risk, kenaikan harga minyak mentah bisa di rentang US$5 per barel sampai dengan US$10 per barel dari perdagangan pekan ini. 

Biasanya, selisih harga minyak mentah dunia dengan minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) terpaut sekitar US$3 per barel sehingga harga minyak mentah dunia bisa naik ke level US$100 per barel. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Di sisi lain, kegiatan importasi, terutama bahan baku untuk kegiatan manufaktur nasional, akan terdampak dari terhambatnya kegiatan rantai pasok perdagangan global.

Keriuhan arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 sudah nyaris tuntas. Masih ada sisa arus balik dalam beberapa hari ke depan. Akan tetapi, sebagaimana perkiraan semula, kemungkinan besar puncak arus balik sudah terlampaui. Secara umum kita menyaksikan proses mudik dapat dikatakan cukup lancar. Dengan perkiraan ada pergerakan 193 juta orang selama mudik, maka kelancaran yang terlihat tentu layak disyukuri. Proses mudik kali ini relatif terjaga. Selain karena berbagai persiapan dan kesiagaan yang dilakukan oleh semua pihak, ini juga karena periode libur dan cuti bersama yang relatif cukup panjang sebelum hari Lebaran. Dengan demikian, mobilitas selama arus mudik relatif lebih menyebar. 

Pada H-1 Lebaran pun jalan tol trans-Jawa sudah tampak sepi. Ada beberapa catatan yang mengemuka selama arus mudik. Hal yang paling menonjol adalah kecelakaan di jalur contra-flow jalan tol (serta beberapa kecelakaan lain di jalan tol) dengan korban yang fatal, serta antrean padat pada jalur penyeberangan di Merak. Sepantasnya hal di atas menjadi bahan evaluasi tersendiri bagi pihak-pihak terkait, termasuk menyangkut pengaturan contra-flow di jalan tol, penyelenggaraan angkutan umum semacam travel selama Lebaran, dan pemakaian sistem online dalam antrean kendaraan. Apabila kita telisik lebih jauh, setidaknya ada empat hal yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggaraan kegiatan mudik dan arus balik yang terus membaik. 

Empat hal itu meliputi keselamatan, kelancaran, ketersediaan, dan keterjangkauan. Pertama, keselamatan. Keselamatan adalah hal terpenting yang perlu dijaga oleh semua pihak. Hal ini berlaku untuk transportasi darat, laut, maupun udara. Kedua, kelancaran. Selama beberapa tahun terakhir kita menyaksikan sudah banyak perbaikan terkait dengan kelancaran arus kendaraan selama mudik. Ketiga, ketersediaan. Ketersediaan yang dimaksud di sini adalah ketersediaan kendaraan dan angkutan umum. Banyaknya orang yang memerlukan kendaraan dalam waktu singkat kadang kala tidak diimbangi dengan kapasitas sarana transportasi yang mencukupi. Keempat, keterjangkauan. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan dapat menimbulkan lonjakan harga sehingga menjadi kurang terjangkau bagi sebagian konsumen.

Selama desa/kota asal perantau tidak menyediakan lapangan kerja yang memadai, memberikan pendapatan yang menarik, serta menawarkan masa depan yang lebih cerah, fenomena urbanisasi ke Jakarta akan terus berlanjut. Bagi orang dari daerah, Jakarta masih senantiasa memikat dengan janji-janji kehidupan yang lebih layak. Daya pikat keuntungan ekonomi tidak menyurutkan orang untuk tetap menguji peruntungannya di ibu kota. Selain ekonomi, faktor sosial juga memengaruhi orang daerah datang ke ibu kota karena ikut keluarga atau orang terdekat. Sementara bagi pemerintah kota tujuan perantau tidak menetapkan persyaratan ketat bagi pendatang, seperti bekal keterampilan/keahlian, dana cukup, tempat tinggal sementara yang layak, kepastian tempat kerja/sekolah. Kota tujuan urbanisasi akan menghadapi persoalan permukiman kumuh menjamur, angka kriminalitas meningkat, dan penyandang masalah sosial bertambah. Sampai kapan? Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, Jakarta, tempat konsentrasi penduduk dan ekonomi masih terpusat, akan tetap menjadi tujuan utama para perantau meski dibayang-bayangi permasalahan kemacetan dan banjir, serta tak lagi menjadi ibu kota negara. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, total PDRB DKI Jakarta mencapai Rp3.442,98 triliun (ADHB) dan Rp2.050,47 (ADHK), menunjukkan dominasi ekonomi yang kuat.sekaligus yang tertinggi di Indonesia. Kedua, urbanisasi membawa dampak perubahan karakter desa dan kabupaten yang mengota. Desa, ibu kota kabupaten dan kawasan strategis kabupaten mulai memadat oleh hunian tapak yang boros lahan, melahap dan mengubah peruntukan lahan persawahan menjadi perumahan/perkantoran/pertokoan/industri seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Pulau Jawa akan menjadi pulau kota, di mana kabupaten yang menempel kota besar (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya), kabupaten yang berada di sepanjang koridor jalan tol Trans Jawa dan jalan Pantai Selatan (Pansela) akan menjadi kota atau berkarakter wilayah perkotaan. Keempat, untuk mengurangi disparitas antarwilayah, pemerintah daerah harus mengembangkan jejaring perekonomian melalui kolaborasi antardesa, desa-kota, dan kota kecil-kota besar/metropolitan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berjenjang.

Pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek ambisius dengan tantangan yang sangat besar, baik dari sisi anggaran, tata ruang, infrastruktur, sumber daya manusia, logistik dan transportasi, hingga lingkungan hidup. Jakarta, kota besar yang akan genap berusia 497 tahun pada Juni tahun ini, seakan tiada henti menghadapi beratnya masalah kependudukan. Selama menjadi pusat pemerintahan, kota ini terus menghadapi kemacetan kronis, polusi, tekanan infrastruktur yang berat, hingga bencana lingkungan. Dari sisi ini, niat untuk memindahkan ibu kota negara menjadi langkah yang cukup logis dilaksanakan. Apalagi, DPR telah mengesahkan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi UU pada 28 Maret 2024. Dengan pengesahan ini, Jakarta tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, tetapi mendapatkan kedudukan baru sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.

Itulah sebabnya Jakarta akan lebih fokus dengan fungsinya sebagai pusat perdagangan, kegiatan layanan jasa dan keuangan, serta pusat kegiatan bisnis dalam lingkup nasional, regional, hingga global layaknya Hong Kong, Frankfurt, ataupun Shanghai. Pengesahan UU ini diharapkan dapat meredakan beberapa masalah pelik dengan pemindahan fungsi administratif pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara yang baru. Dari aspek penanganan infrastruktur, Jakarta masih membutuhkan investasi besar untuk pembenahan transportasi dan fasilitas publik untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kualitas hidup. Dari sisi perlindungan sosial, transformasi ekonomi Jakarta harus diikuti dengan perlindungan sosial yang kuat untuk masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam menghadapi gentrifikasi dan naiknya biaya hidup guna mengikis ketimpangan sosial ekonomi. Untuk aspek pengelolaan lingkungan, Jakarta harus melakukan langkah penyeimbangan antara komitmen dalam peningkatan status ekonomi dan implementasi kebijakan yang pro-lingkungan.

Apalagi bila mengintip progres pembangunan ibu kota baru di Nusantara, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Pemindahan logistik dan administrasi sepanjang ribuan kilometer dari Jakarta ke Kaltim bukan hanya memakan biaya tinggi, melainkan juga kompleks. Transportasi peralatan, dokumen penting, dan aset lainnya membutuhkan koordinasi yang sangat matang dan infrastruktur yang memadai. Kendati pembangunan infrastruktur di IKN sudah dimulai, di satu sisi masih ada kekhawatiran tentang kesiapan infrastruktur dasar tersebut untuk mendukung semua fungsi pemerintahan seperti gedung perkantoran, perumahan yang bisa mencapai ribuan unit, pasokan energi, hingga akses jalan raya hingga moda transportasi.

Melakukan sosialisasi agar suatu organisasi menjalan kan praktik governansi yang baik (good governance), sama sulitnya dengan meyakinkan pemilik mobil untuk melengkapi mobilnya dengan sabuk pengaman dan kantung udara, pada saat awal sosialisasi dahulu. Orang pada umumnya baru sadar perlunya perlengkapan itu setelah kendaraannya mengalami kecelakaan.Dalam konteks organisasi, pimpinan atau pengurus organisasi juga sering menyoal mengapa mereka harus menjalankan praktik governansi yang baik, karena selama ini organisasinya bisa berjalan dengan baik-baik saja. Mereka yang berargumen seperti itu kemungkinan besar memang belum memahami pentingnya governansiatau belum pernah mengalami krisis internal dalam organisasinya atau krisis dahsyat seperti krisis 1997/1998 yang membuat negeri ini hampir bangkrut, ribuan perusahaan terpuruk, ratusan bank tumbang dan memaksa 4 bank terbesar milik negara harus merger. Ketika World Bank/IMF diminta untuk membantu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis tersebut mereka mensyaratkan Indonesia harus membenahi governansi dan manajemen risiko pada sektor publik dan sektor korporasi. 

Pemerintah kemudian merespon dengan mendirikan Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) pada 2000, disusul oleh institusi non pemerintah yang dimotori 10 perguruan tinggi di Indonesia yang mendirikan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) pada tahun yang sama. Dalam ilmu pengelolaan organisasi telah berkembang dan berevolusi dalam tiga gelombang besar. Pertamaadalah fase Ilmu Administrasi, yang lebih banyak berkutat soal pencatatan dan penatausahaan yang rapi dalam suatu organisasi. Gelombang kedua ialah fase ilmu manajemen yang dipelopori oleh George Kelly dengan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dalam pengelolaan organisasi sehari-hari. Gelombang ketiga ialah fase ilmu governansi lebih berfokus pada struktur, proses, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi, dan pengaturan tugas dan tanggung jawab organ tertinggi dalam organisasi. 

Salah satu indikator atau cara untuk mengukur kinerja atau praktik governansi, adalah dengan membandingkan indeks persepsi korupsi antar negara, yang dikeluar kan oleh Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) melakukan penilaian dan pemeringkatan 180 negara di dunia, dengan skala nilai 1—100, di mana nilai 1 berarti negara itu sangat korup dan nilai 100 berarti sangat bersih. Pesan guru bangsa Ki Hadjar Dewantara tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin berperilaku yaitu: “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”,masih sangat relevan di masa sekarang ini, khususnya untuk komitmen pemimpin dalam menginternalisasikan governansi di organisasinya.

Ketika berbicara soal investasi, siapa tak kenal yang satu ini. Sebagai instrumen investasi yang digemari lintas generasi, emas terus dilirik dari waktu ke waktu. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai peristiwa geopolitik global, emas masih menjadi salah satu alat investasi yang menguat di tahun 2023. Institusi keuangan J.P. Morgan Chase & Co bahkan mencatat, harga emas global menyentuh titik tertingginya di kisaran 2.135,39 dolar AS per ons pada Desember kemarin, dan meski diprediksi turun dalam waktu dekat, harga emas akan terus naik ke level tertinggi baru di akhir tahun dengan perkiraan puncaknya pada tahun 2025 mendatang. Meski tren harga emas meningkat, data World Gold Council juga menunjukkan permintaan emas yang cukup baik pada kuartal keempat 2023 yang mencapai 1.150 ton, naik 8% di atas rata-rata setiap 5 tahun. 

Sebagai sarana investasi jangka panjang minim risiko, emas memang menawarkan berbagai keunggulan yang menjadi daya tarik tersendiri. Pertama, tren harga emas yang cukup stabil bahkan cenderung meningkat membuatnya menjadi alat lindung nilai yang efektif untuk menjaga nilai kekayaan. Emas juga sebagai “safe haven” memiliki daya tahan yang baik di tengah inflasi dan tidak memiliki kaitan dengan portofolio investasi lain, sehingga dapat menghindari risiko kerugian penurunan nilai aset.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era digital, sektor perbankan harus terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai layanan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial yang serba cepat, praktis, dan dinamis. Apalagi berdasarkan data Indonesia Fintech Trends - Second Semester of 2023 dari Jakpat, saat ini digital payment telah begitu banyak digunakan, bahkan hingga lebih dari 85% untuk beragam transaksi offline dan online. Kebutuhan akan layanan digital yang terus tumbuh ini turut mendorong konsep investasi emas berevolusi menjadi lebih modern dan mudah dijangkau melalui emas digital. Sesuai dengan sebutannya, emas digital merupakan sebuah layanan investasi emas dengan jaminan kadar kemurnian 24 karat yang dapat dilakukan lewat proses transaksi secara digital, baik untuk pembelian, penjualan, maupun penyimpanan, dengan dukungan layanan fitur mobile banking yang cerdas, mudah, dan aman. Selain itu, jika melihat data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat penetrasi atau rasio penduduk yang telah terkoneksi dengan internet di tahun 2024 mencapai 79,5% yang didominasi oleh dua generasi, yaitu Gen Z dan Milenial. 

Laporan Indonesia Digital Economic and Financial Outlook 2024 dari Populix juga mencatat, sebanyak 64% dari generasi Gen Z dan Milenial menggunakan layanan pembayaran online, di mana mobile banking, QRIS dan dompet digital masih menjadi favorit. Tingginya penggunaan internet dan platform digital tersebut turut memperluas jangkauan pasar investasi emas, termasuk di kalangan generasi Milenial dan Gen Z yang memiliki kedekatan dengan segala sesuatu yang bersifat online. Lewat kehadiran emas digital, masyarakat mempunyai pilihan instrumen investasi masa kini untuk merencanakan finansial masa depan. Selain mudah dijangkau, dengan dukungan layanan mobile banking yang cerdas, berinvestasi dapat dilakukan dalam satu genggaman. Emas digital bisa menjadi jawaban atas kebutuhan keuangan modern yang aman, mudah, dan nyaman yang dapat membantu masyarakat mencapai target finansial di masa mendatang.

Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga. Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat. Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi. Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini. Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.

Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas. Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan. Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). 

Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia. Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%. Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).

Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi. Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.

Pemerintah dan otoritas moneter perlu terus mendorong fungsi intermediasi perbankan agar dapat menopang upaya akselerasi ekonomi nasional. Ya, peran sektor perbankan dalam perekonomian amatlah besar. Selain menjembatani transaksi keuangan, ia juga menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat yang selanjutnya disalurkan kembali dalam bentuk kredit, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Dus, fungsi intermediasi perlu dijaga agar mengalir lancar, agar aktivitas ekonomi terus berputar, bahkan lebih cepat. Sayangnya, data termutakhir yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (2/4), justru menunjukkan gelagat sebaliknya. Mengacu pada data OJK, penyaluran kredit per Februari 2024 memang tumbuh dobel digit sebesar 11,28% (year-on-year/YoY) menjadi Rp7.095 triliun. Namun, pertumbuhan itu tak lebih tinggi ketimbang Januari 2024 yang mencapai 11,83%.

Mungkin saja karena siklus periode awal tahun di mana korporasi belum menggeber ekspansi. Lagi pula memang penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut tak terlalu moncer. Namun, fakta terjadi perlambatan penyaluran kredit tak boleh dikesampingkan begitu saja, agar tak berlanjut ke penurunan yang lebih tajam. Namun, bank sentral masih punya jurus lain untuk dapat mendorong penyaluran kredit, yakni melalui kebijakan makroprudensial. Untungnya, langkah-langkah itu telah disiapkan bank sentral antara lain melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, serta menjaga rasio countercyclical capital buffer (CCyB), rasio intermediasi makroprudensial (RIM), loan to value/financing to value (LTV/FTV), dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor tetap longgar.

Tentu saja akselerasi penyaluran kredit tak bisa serampangan agar tak berujung pada kenaikan rasio kredit bermasalah. Apalagi, restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi Covid-19 sudah resmi distop. Bayang-bayang kenaikan rasio kredit bermasalah pun makin nyata. Untungnya, sejauh ini rasio kredit bermasalah cenderung membaik. Menurut OJK, (nonperforming loan/NPL) dan rasio kredit berisiko (Loan at Risk/LaR) berada di level yang terjaga, yakni masing-masing 2,35% dan 11,56% YoY pada Februari 2024 turun dari bulan sebelumnya 2,58% dan 14,51%. Berbagai hal tersebut amat mungkin memengaruhi kebijakan ekonomi nasional, yang ujungnya akan dirasakan oleh debitur. Alhasil, strategi pelaku industri perbankan dalam mengelola kualitas aset pun diuji, termasuk dalam mengalokasikan pencadangan sebagai antisipasi atas risiko kredit. Jika meleset, risiko lonjakan kredit bermasalah telah menanti. Jika berhasil, produktivitas bisnis akan meningkat, yang diharapkan pula berkontribusi pada akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Tata kelola pa­­­­ngan masih mengidap pe­­­­nyakit laten ber­­­ulang yakni fluktuasi harga. Menjelang atau saat hari-hari besar keagamaan seperti Ramadan kali ini, harga menjulang tinggi. Ironisnya, sampai ming­­­­gu ketiga Ramadan kenaikan harga tak hanya terjadi pada satu-dua, tetapi banyak komoditas. Bukan hanya beras, tapi juga telur dan daging ayam, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, dan daging sapi. Semua komoditas pangan itu berada di atas harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Bagi warga miskin dan rentan, kenaikan aneka komoditas pangan bersamaan ini pasti memukul daya beli mereka. Diakui atau tidak, tata kelola barang kebutuhan pokok—yang mengacu Perpres 125/2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah ada 11 jenis—di negeri ini sejati­nya masih diserahkan ke mekanisme pasar. Dari 11 jenis kebutuhan pokok (be­­­ras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, cabai, bawang, dan ikan instrumen yang relatif solid hanya ada pada beras.

Sementara komoditas pangan selain beras, instrumen stabilisasinya amat terbatas. Mengacu pada UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 7/2014 tentang Perdagangan dan aturan-aturan turunannya, dua instrumen penting stabilisasi pangan adalah harga dan cadangan. Sejak Badan Pangan Nasional (Bapanas) beroperasi pada 21 Februari 2022, dua instrumen itu mulai diatur, terutama 9 komoditas yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bapanas. Dari 11 komoditas di Perpres 125/2022 hanya minus minyak goreng dan ikan. Masalahnya, regulasi yang dibuat Bapanas tidak mengikat publik. Soal harga, ada dua jenis harga. Pertama, harga acuan. Harga acuan pun ada dua yakni harga acuan pembelian di produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

Harga acuan di tingkat produsen dimaksudkan untuk melindungi produsen dari kerugian. Kedua, harga eceran tertinggi (HET). Berbeda dengan harga acuan, HET bersifat mengikat publik. Ini berlaku untuk beras dan gula, plus minyak goreng yang diregulasi oleh Kementerian Perdagangan. Instrumen kedua, cadangan pangan, yang memadai juga hanya ada pada beras. Bapanas menggariskan kebijakan agar Bulog menjaga cadangan beras pemerintah (CBP) setiap saat berada di level 1,2 juta ton. Ini setara 14 hari konsumsi. Meskipun kurang besar, setidaknya ini cukup memadai untuk mengintervensi pasar kala mekanisme pasar mengalami kegagalan.