Dalam makalah analitisnya berjudul “Mengapa kita tidak menyukai inflasi?” yang rilis 27 Maret 2024 lalu, Stefanie Stantcheva (Nathaniel Ropes Professor of Political Economy—Harvard University), mengatakan bahwa kebanyakan orang Amerika Serikat (AS) sangat tidak menyukai inflasi dan tidak percaya kenaikan upah telah mendekati kenaikan harga. Dalam wawancaranya dengan The Brookings Institution, dia menilai bahwa salah satu pandangan para ekonom adalah setelah cukup waktu berlalu, maka upah akan menyesuaikan dengan kenaikan harga dan pada akhirnya semuanya akan setara atau seimbang. Tetapi orang-orang menganggap “penyesuaian” ini terjadi sangat lambat. Mereka berpikir bahwa kenaikan upah jauh lebih lambat daripada kenaikan harga barang dan jasa. Di dalam makalahnya, disebutkan bahwa dalam survei terkini sebanyak 80% responden yang disurvei percaya bahwa harga secara sistematis meningkat lebih cepat daripada upah. Selain itu, ketika mereka menerima kenaikan gaji, orang cenderung menghubungkannya dengan kinerja pekerjaan atau kemajuan karier daripada penyesuaian inflasi. Namun, inflasi, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 3,4% pada 2023 sementara upah per jam rata-rata naik 4,1%. Inflasi rata-rata sekitar 2% dari 2016 hingga 2020 tetapi meningkat tiga kali lipat setelah pandemi Covid-19 (menjadi 7% pada 2021 dan 6,5% pada 2022). Menyusul penurunan tahun lalu, banyak ekonom memperkirakan perbaikan berkelanjutan tahun ini. Stantcheva melakukan dua survei terhadap penduduk AS antara Desember 2023 dan Januari 2024. Yang pertama, dia mengumpulkan 1.500 tanggapan terhadap pilihan ganda dan pertanyaan tertutup lainnya. Yang kedua, dia mengajukan pertanyaan terbuka dan menggunakan analisis tekstual untuk mengevaluasi tanggapan.

Namun, beberapa responden di semua tingkat pendapatan melaporkan peningkatan pembelian barang saat ini (buy now) untuk mengantisipasi harga yang lebih tinggi nantinya. Selain itu, sekitar dua pertiga responden, termasuk responden berpenghasilan tinggi, percaya bahwa upah orang berpenghasilan tinggi naik lebih cepat daripada mereka. Oleh karena itu ada rasa ketidakadilan yang jelas. Responden dari semua afiliasi atau kecenderungan politik menempatkan inflasi sebagai masalah ekonomi dan sosial yang paling penting. Stabilitas keuangan berada di urutan kedua, berikutnya pertumbuhan ekonomi, perawatan kesehatan, pengangguran rendah, pertahanan nasional, dan pendidikan. Sementara responden yang terafiliasi dengan Partai Demokrat, hampir sama kemungkinannya untuk menyalahkan kebijakan Presiden Biden sebagai keserakahan perusahaan sementara sedikit yang menyalahkan kebijakan fiskal dan moneter. Kondisi yang lebih parah terjadi di zona Euro, juga di Inggris. Jika inflasi tahunan di AS berkisar 4,1% (2023), maka inflasi di zona Euro sebesar 5,6% (2023) dan di Inggris sebesar 7,3% (2023). 

Jadi, secara umum kelompok negara maju dihadapkan pada kasus inflasi yang relatif lebih tinggi di bandingkan di negara-negara berkembang Asia. Faktanya, di tengah tekanan inflasi yang tinggi, ekonomi di AS, zona Euro dan Inggris (sebagai representasi negara maju) mampu tumbuh positif. Di AS tumbuh sebesar 2,4%; zona Euro sebesar 0,5% dan di Inggris sebesar 0,5%. Di sini pemahaman yang baik dari para pebisnis dan masyarakat di sampel kawasan dan negara tersebut dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa cepat atau lambat inflasi akan melandai diikuti dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral. Kendati demikian, fenomena high for longer (inflasi dan suku bunga acuan tinggi dan berkepanjangan) masih terjadi hingga saat ini. Ini lantaran target inflasi masing-masing bank sentral yang sebesar 2% masih jauh dari kenyataan. Masyarakat Indonesia boleh berbangga karena bauran kebijakan fiskal dan moneter mampu diterapkan dengan presisi yang baik sehingga ekonomi tetap mampu tumbuh rata-rata 5% dalam 2 tahun terakhir (2022—2023) di tengah inflasi yang terkendali, meskipun suku bunga acuan (BI rate) tetap relatif tinggi di level 5,75% (sejak Januari 2023 hingga September 2023) dan 6% (sejak Oktober 2023 lalu hingga sekarang).

Kemampuan otoritas fiskal mengelola anggaran secara prudent sehingga mampu menstimulasi aktivitas ekonomi disertai kemampuan menyerap (absorbsi) setiap gejolak ekonomi yang terjadi –misalnya melalui penyediaan anggaran perlindungan sosial (social safety net)—menjadi penopang utama ekspansi ekonomi. Melalui forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), segala persoalan terkait perekonomian dan sektor keuangan dibahas bersama dan dicarikan solusinya secara integratif, pre-emptive dan antisipatif melalui serangkaian kebijakan di setiap lembaga.