Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate, bulan lalu semestinya tak membuat industri perbankan buru-buru mengerek suku bunga kredit. Apalagi, jika bank-bank tetap berharap performa penyaluran kredit tahun ini tak seret. Selain likuiditas yang masih melimpah, sejumlah ‘jamu’ pelancar kredit dari otoritas moneter seharusnya bisa menahan kenaikan serta merta suku bunga kredit. Jika dilihat dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD), misalnya sampai Maret 2024 masih menyentuh 121,05%, atau lebih dari dua kali lipat threshold sebesar 50%. Demikian halnya jika melihat rasio alat likuid/DPK (AL/DPK) yang masih mumpuni sebesar 27,18%, hampir tiga kali lipat dari threshold 10%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tidak buruk. Per Maret 2023, DPK tumbuh 7,44% secara tahunan menjadi Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas. 

Penguatan KLM bakal memberikan tambahan likuiditas perbankan hingga Rp81 triliun. Adapun sampai akhir tahun ini, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan tembus Rp115 triliun, sehingga total jenderal insentif mencapai Rp280 triliun. Berbagai upaya itu mestinya dapat mendorong pertumbuhan kredit utamanya di sektor properti dan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu pilar penopang kinerja kredit bank. Selain inisiatif dari pemangku kebijakan, terobosan bank dalam meracik strategi penyaluran kredit juga bakal menentukan. Apakah dengan memilah sektor prioritas sesuai kualitas kredit, atau justru menambah exposure ke berbagai sektor anyar yang menjanjikan. 

Atau barangkali mentok dengan menaikkan suku bunga kredit demi mencegah margin bunga melorot. Sejatinya ada momentum bagus penyaluran kredit oleh perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini. Per Maret 2024, kredit tumbuh 12,40% secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yakni 12,30%. Capaian itu diimbangi pula dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio nonperforming loan (NPL) nett dan NPL gross masing-masing sebesar 0,77% dan 2,25%.

Upaya mengejar pemanfaatan bahan bakar nabati nasional makin kencang. Langkah untuk menggantikan peran bahan bakar minyak bersumber fosil ke energi ramah lingkungan menjadi prioritas. Begitu mendesaknya agenda tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bauran bahan bakar minyak (BBM), berupa B50 dan E10 pada 2029. B50 merupakan bahan bakar yang diolah dengan campuran 50% fosil dan sisanya dari minyak sawit. Adapun, E10 menjadi bahan bakar yang dibuat dengan komposisi campuran 10% etanol dan 90% bensin. Sayangnya, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengakselerasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) nasional. 

Mulai dari persoalan jaminan pasokan bahan baku dari produsen minyak sawit dan tebu, penyediaan lahan, skala prioritas antara kebutuhan di sektor pangan dan energi, hingga konsistensi pasar. Begitu banyaknya pekerjaan rumah ini, mendorong pemerintah untuk merespons cepat. Keamanan pasokan bahan baku, misalnya, disadari menjadi penting mengingat kebutuhan khalayak terhadap BBN diproyeksikan bakal terus naik setiap tahunnya. Di sisi lain, pemerintahan turut bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan tersebut berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. 

Kehadiran biodiesel saat ini begitu mendesak apalagi setelah angka impor BBM nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan bahan bakar nabati nasional menjadi solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi. Indonesia yang begitu kaya dan beriklim tropis menjadi pendukung diversifikasi energi yang mengutamakan potensi energi lokal. Di sisi lain, kerja sama antara para pemangku kepentingan menjadi nilai tambah sekaligus kunci pencapaian target B50 dan E10 pada 2029.

Sistem checks and balances adalah konsep dasar di banyak pemerintahan demokratis. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah kelompok tertentu menghimpun kekuasaan absolut. Checks and balances menciptakan sistem pengawasan timbal balik dan tanggung jawab bersama di antara berbagai kepentingan pemerintahan. Mekanisme ini menumbuhkan keseimbangan, untuk memastikan setiap unit organisasi berfungsi secara efektif tanpa mendominasi satu dengan lainnya.n Salah satu kritik sistem ini dapat menyebabkan kebuntuan, yaitu keadaan di mana pemerintah menjadi terlalu seimbang sehingga sulit untuk mengambil kebijakan yang tegas dan cepat.

Ketika partai-partai politik terpecah secara merata atau ketika mereka memprioritaskan keberpihakan dibandingkan kompromi, berpotensi sulit untuk mengesahkan undang-undang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa lembaga eksekutif telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan, misalnya dalam urusan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, banyak pihak berpendapat bahwa perimbangan kekuasaan telah berpihak pada pemerintahan. Pada intinya, sistem checks and balances dirancang untuk mencegah salah satu unit pemerintahan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dan untuk membatasi kekuasaan guna melindungi terhadap pemusatan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi negara, secara umum ada fungsi legislatif (pembuat peraturan perundangan undangan), fungsi eksekutif sebagai unit organisasi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta dilengkapi dengan fungsi yudikatif atau fungsi penegakan aturan. 

Fungsi fungsi itu saling melengkapi dan saling mengontrol satu dengan lainnya, sehingga bisa fokus dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pemerintahan Daerah mendorong kolaborasi dan kompromi dalam menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang seimbang. Checks and balances memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Checks and balances memainkan dua peran kunci, pertama membatasi kekuasaan mayoritas untuk bertindak tanpa memperhatikan pandangan atau kepentingan pihak lain. Memastikan perspektif para pihak minoritas dalam isu tertentu terwakili—misalnya, dengan menjamin bahwa suara oposisi terwakili dan didengar dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, yang lebih praktis, dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar dan teruji serta perilaku terawasi. 

Terdapat kelemahan yang terkait dengan checks and balances ketika menjadi terlalu kuat. Karena hal ini mempersulit tindakan sepihak dan memungkinkan lebih banyak aktor melakukannya, checks and balances yang kuat dapat meningkatkan risiko kemacetan. Saat merancang checks and balances, potensi risiko mungkin saja terjadi karena itu perlu dicari jalan tengahnya. Di Inggris House of Commons mempunyai kekuasaan untuk memberikan atau menarik kepercayaan pada pemerintah. Selain itu. Parlemen mempunyai peran penting dalam meneliti dan menyetujui undang-undang baru. Pengujian oleh parlemen terhadap usulan undang-undang dan kebijakan eksekutif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menegakkan akuntabilitas. Pengawasan dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam kebijakan sebelum diselesaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada April 2024 mencapai 3%. Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Maret 2024, sebesar 3,05% (YoY). Penurunan inflasi tahunan tersebut terkonfirmasi dengan angka bulanan. Sepanjang April 2024 inflasi yang dicatatkan BPS hanya 0,25% (month-to-moth/MtM). Meski pada Maret 2024 mencatatkan deflasi 0,97%, inflasi pada bulan lalu tergolong melandai. Bahkan, BPS mencatat bahwa inflasi pada April 2024 yang bertepatan dengan hari raya Idulfitri 1445 H, terendah dalam 3 tahun terakhir. Tercatat, inflasi saat Lebaran pada April 2023 sebesar 0,33% (MtM), Mei 2022 sebesar 0,40%, serta Mei 2023 0,32%. Tren inflasi yang makin melandai ini terjadi akibat komponen harga bergejolak, sehingga masyarakat cenderung menahan daya beli. 

Beberapa harga bahan pangan justru mencatatkan deflasi karena koreksi daya beli tersebut. Sementara itu, komponen yang memberikan andil inflasi besar pada masa mudik ini adalah transportasi, yakni 0,12%. Bahkan, BPS mencatat transportasi merupakan kelompok yang memberikan andil inflasi terbesar pada momen Lebaran dalam 5 tahun terakhir. Beberapa hari lalu, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps ke posisi 6,25%. Alasan bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Namun, tujuan utama kenaikan BI Rate itu untuk meredam inflasi dari ketidakstabilan nilai tukar. Bank sentral sebelumnya pada 19 Oktober 2023 telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 6% setelah hampir 10 bulan bertahan di level 5,75%. BI secara persisten mengerek suku bunga acuan sejak 23 Agustus 2022 menjadi 3,75% setelah hampir 2 tahun bertahan di 3,50%. 

Terakhir The Fed mengerek bunga acuan pada Juli 2023. Terparah suku bunga dikerek sebesar 3,0% dalam tempo 6 bulan. Agresivitas bank sentral AS mengerek suku bunga itu membuat geger seluruh dunia. Dolar AS kembali ke negara Paman Sam. Akibatnya terjadi gejolak nilai tukar sangat dalam. Pun dengan Indonesia. Pasca-Lebaran, nilai tukar rupiah sempat terjerembab ke level Rp16.200, terendah dalam 4 tahun terakhir.Pelemahan nilai tukar disebabkan oleh bayang-bayang kebijakan The Fed yang disertai dengan perang Iran-Israel. Situasi politik dan kebijakan bank sentral AS saat ini dalam situasi dinamis. Buktinya, pascakenaikan suku bunga acuan, nilai tukar rupiah masih berkutat di level Rp16.100—Rp16.200 per dolar AS. Pemodal asing tidak tergiur dengan iming-iming imbal hasil yang ditawarkan BI.

Perubahan Ik­­­lim dan Pem­­­­bangunan Ber­­­ke­­­lanjutan te­­­lah menjadi agen­­­da penting di berbagai negara. Kedua terminologi ini ru­­­tin digaungkan dalam Con­­­fe­­­ren­­­ce of the Parties (COP) United Nations Frame­­­work Convention on Climate Change (UNFCCC). Pemerintah ber­­­bagai negara (termasuk Indonesia) telah menyepakati bahwa diperlukan aksi konkrit bersama dalam menghadapi perubahan iklim serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Dalam beberapa penyelenggaraan COP, terdapat sejumlah keputusan penting yang menjadi pendorong penyesuaian strategi pemerintah dan swasta terkait isu perubahan iklim. Dimulai dari COP 1 (Jerman, 1995), The Berlin Mandate mendorong penetapan target penurunan emisi yang mengikat secara hukum dan ditindaklanjuti pada COP 3 (Jepang, 1997), The Kyoto Protocol melalui pengenalan tiga mekanisme market-based perdagangan emisi. 

Selanjutnya dalam COP 21 (Perancis, 2015), The Paris Agreement menyatakan komitmen untuk menjaga peningkatan suhu dunia di bawah 1,5° Celsius serta pengenalan Nationally Determined Contribution (NDC) yang dikomunikasikan melalui UNFCCC. Terakhir, COP 28 (Uni Emirat Arab, 2023) menyepakati penggunaan energi terbarukan dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil untuk mencapai net zero emission (NZE) tahun 2050. COP yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade tersebut telah menghasilkan beberapa progres signifikan, di tengah tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Bahkan, sebanyak US$78,9 miliar telah dihimpun oleh negara maju untuk pembiayaan iklim (OECD, 2020). 

Serta, lebih dari 160 perusahaan dengan total aset US$70 triliun berkomitmen untuk mencapai target NZE (UN, 2021). SF erat kaitannya dengan perubahan iklim, tetapi tidak terbatas hanya pada aspek lingkungan. Sebab, SF mengintegrasikan aspek lingkungan (environment), sosial (social), dan tata kelola (governance) atau ESG ke dalam keputusan investasi dan pembiayaan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Sehingga, cakupan SF lebih luas. Pada konteks industri keuangan syariah, fokus SF dengan ESG selaras dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) yang menjadi landasan bisnis bank syariah. Lalu, pada aspek sosial, prinsip yang didorong adalah mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dilakukan bank syariah melalui peran aktifnya menjadi lembaga penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta menyalurkannya melalui lembaga filantropi. 

Bank syariah juga mendorong program pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Selain itu, minat investor dengan preferensi ESG berpotensi meningkat, reputasi dan citra positif akan terbangun, hingga peningkatan valuasi saham bank dalam jangka panjang. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 tercatat US$30,3 triliun diinvestasikan pada aset ESG dan diperkirakan meningkat menjadi US$33,9 triliun pada 2026 (PWC, 2022). Maka, untuk mengoptimalkan potensinya, terdapat tiga hal yang perlu dilakukan bank syariah. Pertama, edukasi prinsip keuangan berkelanjutan dan ESG kepada segenap stakeholder yang meliputi nasabah, investor, dan masyarakat dengan kolaborasi bersama pemerintah, regulator, dan organisasi non-profit. Kedua, formulasi framework ESG yang akan digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan, pengukuran, serta pengawasan ESG di bank Syariah, termasuk sertifikasi dan rating ESG. Ketiga, peningkatan porsi pembiayaan di sektor ESG, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang prudent.

Kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali terkoreksi dalam sebulan terakhir. Sepanjang periode April, indeks komposit secara akumulatif merosot 0,75% setelah ditutup di level 7.234,20 pada Selasa (30/4). Tren negatif ini sejatinya telah dimulai sejak pertengahan Maret lalu. Selepas menyentuh level tertinggi di 7.433,32, IHSG berfluktuasi tajam dengan kecenderungan melemah. Ketidakpastian ekonomi global yang diperburuk oleh situasi geopolitik terus-terusan memberikan tekanan ke pasar saham. Pada awal pekan ini, indeks komposit memang berbalik arah dengan menguat selama 2 hari perdagangan berturut-turut. IHSG melesat 1,70% pada Senin dan keesokannya kembali mencatatkan kenaikan 1,10%. Akan tetapi, kami menilai apresiasi ini lebih banyak didorong oleh sentimen ekonomi domestik serta kinerja emiten kuartal I/2024. 

Di sisi lain, kami memandang bahwa investor sesungguhnya masih mengambil sikap wait and see sembari menanti rilis data ekonomi penting di global pada pekan ini. Selain itu, pelaku pasar juga tengah menantikan hasil pertemuan The Fed, bank sentral Amerika Serikat, yang berakhir dini hari tadi. Situasi ekonomi di Negeri Paman Sam juga belum cukup menggembirakan. Biaya tenaga kerja meningkat pada kuartal pertama tahun ini, di tengah kenaikan upah dan tunjangan. Ini mengisyaratkan tingkat inflasi di negara itu bakal terus terkerek.

Karena itulah, kami melihat bahwa keberuntungan sedang menjauh dari pasar saham. Tidak banyak katalis yang cukup kuat mendorong pergerakan indeks komposit, setidaknya dalam beberapa waktu ke depan. Sebaliknya, sentimen negatif seolah tengah mengepung pasar. Belum lagi, ada fenomena psikologis sell in May and go away yang selalu menghantui periode perdagangan di bulan ini. Secara historis, fenomena ini berpengaruh langsung terhadap performa indeks komposit. 

Jika dirinci, IHSG turun 3,14% selama Mei 2018, terkoreksi 3,81% pada Mei 2019, minus 0,8% sepanjang Mei 2021, dan melemah 1,11% pada Mei 2022. Adapun pada tahun lalu, indeks anjlok lebih dalam 4,08% selama periode Mei. Fenomena sell in May sejatinya tidak dapat menjadi acuan mutlak untuk mengukur kinerja IHSG bulan ini. Kecenderungannya, performa pasar akan relatif bergerak dengan tren melemah dalam 2 pekan pertama untuk selanjutnya terjadi akumulasi positif pada pekan-pekan terakhir di periode Mei. Kendati dibayangi fenomena sell in May dan hasil pertemuan The Fed, kami meyakini bahwa beberapa katalis yang berasal dari perkembangan ekonomi domestik tetap berpeluang mendorong penguatan indeks kendati dalam intensitas terbatas.

You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. True power is sitting back and observing things with magic. True power is restraint. If words control you that means everyone else can control you. Breathe and allow things to pass. Warren Buffet. Apa yang dikatakan oleh Warren Buffet ini relevan dengan perkembangan saat ini. Di tengah meningkatnya ketidakpastian, bermunculan komentar pengamat mengenai prediksi nilai tukar rupiah ke depan. Sebagian pengamat memperkirakan pelemahan rupiah akan berlanjut hingga ke level di atas Rp16.200, antara lain karena faktor The Fed menunda penurunan suku bunga dan memanasnya geopolitik.Terdapat pula pandangan pengamat yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan program pemerintah mendatang yang akan membebani anggaran fiskal. Pandangan ini tentu saja memengaruhi ekspektasi masyarakat. Padahal, argumen yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Misalnya, terkait dengan anggaran fiskal, Kementerian Keuangan tentu akan menjaga dan mencari keseimbangan anggaran sehingga program kerja pemerintah mendatang tidak akan membebani anggaran fiskal.

Setidaknya terdapat tiga alasan kenapa kita tidak perlu khawatir terhadap kondisi rupiah saat ini. Pertama, pelemahan mata uang adalah fenomena global. Dengan kata lain, rupiah tidak sendirian melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kedua, ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat. Di tahun ini, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7%—5,5%. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan beberapa negara maju dan berkembang lainnya di dunia. Inflasi IHK diperkirakan terjaga di kisaran 2,5%±1% pada 2024. Ketiga, Bank Indonesia masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada Rapat Dewan Gubernur pada 23—24 April 2024, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan otoritas di Indonesia khususnya untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri. Melihat berbagai faktor di atas, diyakini bahwa sinergi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal akan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Keyakinan tersebut juga didukung oleh figur pemimpin dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang memiliki leadership yang kuat. Dalam hal ini, Gubernur Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah banyak ‘makan asam garam’ karena telah melewati berbagai krisis sebelumnya. Dua tokoh ini memiliki know how yang dapat membawa Indonesia mengarungi ketidakpastian global dengan selamat. Saat ini, Indonesia sudah memiliki kerja sama local currency transaction dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Selain itu, pelaku usaha hendaknya melakukan lindung nilai atau hedging sehingga dapat terhindar dari risiko volatilitas nilai tukar.

Lembaga keuangan multilateral, dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mampu melaju masing-masing 2,9% dan 3,2% pada 2024, naik tipis atau bahkan relatif tak beranjak dari proyeksi sebelumnya. Adapun, otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan dan otoritas moneter melalui Bank Indonesia menilai tekanan ekonomi global makin berat dengan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu melaju di atas 5%.

Imbasnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut di atas Rp16.000 per dolar AS sejak pekan pertama April, bersamaan dengan eskalasi Iran vs Israel mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. 

Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability Pasalnya, data menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga di kisaran 5%, kecuali pada 2020 yang terkontraksi 2,07% dan 2021 yang hanya tumbuh 3,7% gara-gara pandemi Covid-19. Kemandirian ekonomi tentu membuat bangsa ini tak mudah dipermainkan oleh kondisi geopolitik yang turun naik dalam dua tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pecah.

Pandangan umumnya, yaitu butuh kontribusi manufaktur setidaknya 25% terhadap PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Persoalannya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot dalam dua dekade terakhir, dari 28,25% pada 2003 menjadi 26,36% (2009), 23,97% (2013), 19,71% (2019), dan 18,67% pada 2023. Manufaktur menjadi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Industri manufaktur memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah membuat ketidakpastian pasar keuangan global bertambah buruk. Investor global berbondong-bondong memindahkan portofolionya ke aset yang lebih aman, khususnya dolar AS dan emas. Dampaknya pun terasa terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nilai tukar mata uang kita, rupiah terhadap dolar AS melemah, terdepresiasi tajam. Sepanjang tahun ini, nilai tukar rupiah melemah mendekati 5% dari posisi Rp15.516 per dolar AS pada 2 Januari 2024, menuju ke level Rp16.289 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 26 April 2024. Imbas dari nilai tukar rupiah yang melemah tentu akan terlihat dalam pengelolaan anggaran negara. Kebijakan fiskal menghadapi tantangan yang tak sederhana. Sejak awal tahun pula, rupiah sudah diperdagangkan di atas kurs yang dipatok dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 senilai Rp15.000 per dolar AS. 

Perubahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak pada penerimaan PPh minyak dan gas (migas) dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam migas. Tak hanya penerimaan, kenaikan harga minyak mentah (crude oil) tentu menyita perhatian berbagai kalangan. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Mengutip Nota Keuangan APBN 2024, pos subsidi energi pada tahun ini dipatok senilai Rp185,88 triliun, tak jauh berbeda dengan outlook APBN 2023 senilai Rp185,36 triliun. 

Porsi belanja subsidi energi itu mencakup sekitar 8% dari total belanja pemerintah pusat yang diproyeksikan menyentuh Rp2.446,54 triliun pada 2024. Jika menempuh jalan penyesuaian harga BBM, ongkos ekonomi, sosial hingga politik biasanya berubah. Rentetan efeknya akan panjang, mulai dari potensi kenaikan harga pangan, peningkatan ongkos transportasi, inflasi, termasuk keriuhan politik. Sebaliknya, jika memilih kebijakan menambal anggaran, tentu saja bakal memengaruhi pos belanja negara lainnya. Ini tentu harus jadi perhatian pula bagi pemerintah terpilih selanjutnya. Bank sentral telah merespons dengan kenaikan suku bunga acuan menjadi 6,25% guna meredam inflasi dan tetap aktif di pasar untuk untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Perjudian telah menimbulkan kerusakan besar. Ancaman kerusakannya semakin besar ketika masuk ke ranah online atau daring karena dapat dengan mudah menjangkau dan membujuk kelompok rentan. Mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun lalu, selama periode 2017-2022 terjadi sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia. Total perputaran uang dalam perjudian itu diduga mencapai Rp190 triliun. Menurut PPATK, data tersebut diperoleh dari penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang termasuk dalam jaringan bandar judi online. 

Mengacu pada penjelasan PPATK pada September 2023 itu, perputaran dana yang amat besar tersebut merupakan gabungan dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar-jaringan bandar, serta transaksi dengan tujuan yang diduga pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar. Kegiatan judi online di Indonesia terpantau terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, PPATK menemukan ada 250.700 transaksi judi online dengan nilai total ‘hanya’ Rp2 triliun. Angkanya kemudian meroket dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah yang fantastis. PPATK mendeteksi 2,7 juta pihak mengikuti permainan judi online.

Data di atas menunjukkan betapa berbahayanya perjudian online yang menyasar kelompok rentan. Sebagian dana untuk perjudian bahkan diperoleh melalui pinjaman yang juga online. Ini menjadi siklus yang semakin memprihatinkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan telah memutus akses atau takedownsebanyak 60.582 konten terindikasi perjudian online selama periode September 2023. Pejabat di Kominfo bahkan menyebutkan banyaknya takedown terhadap situs judi online kini telah melampaui situs pornografi. 

Hal ini juga menunjukkan semakin seriusnya ancaman judi online. Menurut data Kementerian Kominfo, pelaku judi onlinememang kebanyakan kaum muda yakni anak-anak di usia 17 sampai 20 tahun. Penanganan yang melibatkan aparat penegak hukum, otoritas di bidang keuangan, otoritas di bidang informatika dan teknologi informasi, para ahli, serta pihak-pihak terkait perlu lebih serius dilakukan. Memang diperlukan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh untuk menangani perjudian online. Perlu prioritas jelas, apa saja yang akan didahulukan dalam penanganan judi onlineini. Misalnya fokus pada pemberantasan dan perlindungan kelompok rentan.