Pangan menjadi salah satu materi yang diangkat dalam forum debat keempat calon presiden-calon wakil presiden pada Minggu (21/1). Ketiga cawapres menyampaikan pandangan tentang problem dan solusi masalah pangan. Cawapres no urut 1, MuhaiminIskandar, pada segmen pertama, memotret persoalan kesejahteraan petani dan nelayan sebagai hal mendasar. Menyadur pemikiran KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, Muhaimin menggugat bahwa ”petani adalah penolong negeri, tetapi hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita”. Solusi yang ditawarkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ialah menempatkan desa sebagai titik tumpu pembangunan nelayan, petani, peternak, dan masyarakat adat sebagai bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghadirkan keadilan dalam ranah iklim, ekologi, antar generasi, agraria, dan keadilan sosial.

Cawapres no urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menawarkan solusi melalui penyediaan faktor produksi yang terjangkau, ”untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah”. Ia menambahkan bahwa peningkatan produktivitas petani didorong melalui mekanisasi pertanian dan mendorong petani generasi muda untuk mempraktikkan smart farming. Garis besar gagasan yang disampaikan Gibran bersimpul pada kalimat penutupnya pada saat penyampaian visi misinya, yaitu keberlanjutan dan penyempurnaan. Artinya, Gibran memosisikan diri meneruskan program yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi dengan niat untuk menyempurnakannya apabila Prabowo Subianto dan dirinya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Cawapres no urut 3, Mahfud MD, lebih banyak berbicara tentang nilai adiluhung leluhur bangsa yang memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam kearifan lokal bangsa Indonesia masa lalu, sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan pelindungan atas lingkungan hidup agar lestari”. Terkait petani dan nelayan, Mahfud mengungkapkan program yang ditawarkan yakni program petani bangga bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Sedang untuk menghadapi dampak perubahan iklim poin terpenting Muhaimin ialah menjaga ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau. Pada jurnal Poltek Pembangunan Pertanian Bogor karya Saridewi,”Peningkatan Produktivitas Padi, Jagung, dan Kedelai melalui Program Upsus Pajale di Kabupaten Garut” (2018) terungkap pupuk subsidi dalam usaha tani padi menghemat biaya 60 %. Bagi kalangan petani, isu pupuk menjadi menu dominan yang disajikan para cawapres dalam debat.

Mendengar Muhaimin menyinggung soal pupuk, Gibran mengungkit program pendekatan lokasi produksi pupuk dengan lahan pertanian. Ia merujuk pada proyek pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, yang berkaitan dengan orientasi pembangunan Indonesia Emas 2045. Papua diprogramkan menjadi wilayah lumbung pangan nasional, bahkan dicita-citakan hasil pertaniannya bisa untuk diekspor. Dan Mahfud menanggapi pendapat Muhaimin terkait pupuk pada perspektif produk hukumnya. Aturan dan prosedur ada, tapi pelaksanaan di lapangan masih lemah. Adapun program yang sudah dijalankan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ialah menyelenggarakan badan usaha milik tani. ”Badan usaha milik petani efektif membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan (betah) di desa,” ungkap Mahfud. (Yoga)